Bupati Suwardi Haseng Angkat Suara Terkait Banyaknya Plt Kepsek di Soppeng Sebut Warisan Pemerintahan Sebelumnya

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Suwardi Haseng akhirnya angkat suara terkait masih banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah yang memimpin sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Menurutnya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang muncul pada masa pemerintahannya saat ini, melainkan merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Soppeng disebut terus melakukan langkah-langkah pembenahan secara bertahap guna memastikan seluruh sekolah nantinya dipimpin oleh kepala sekolah definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dikutip dari media Kabartujuhsatu.news, pada Minggu (14/6/2026), Suwardi menjelaskan bahwa keberadaan Plt kepala sekolah dalam jumlah yang cukup banyak merupakan kondisi yang telah diwarisi dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan penataan sesuai prosedur serta regulasi yang berlaku.

“Banyaknya Plt kepala sekolah yang ada saat ini merupakan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, kami terus melakukan pembenahan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Suwardi.

Ia menegaskan bahwa sejak dirinya bersama jajaran pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan, proses penataan dan pengisian jabatan kepala sekolah terus menjadi perhatian serius. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepemimpinan di setiap sekolah dapat berjalan secara efektif, profesional, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Menurut Suwardi, pengisian jabatan kepala sekolah bukanlah proses yang dapat dilakukan secara instan. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon kepala sekolah, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, kompetensi, hingga ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam melakukan penetapan kepala sekolah agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menekankan bahwa kualitas dan kompetensi calon kepala sekolah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses pengangkatan.

“Hingga saat ini, pemerintah daerah telah menetapkan sekitar 40 kepala sekolah definitif. Ini merupakan bagian dari upaya yang terus kami lakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan di daerah,” ungkapnya.

Penetapan puluhan kepala sekolah definitif tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepemimpinan di lingkungan sekolah sekaligus mendorong peningkatan kinerja lembaga pendidikan. Dengan adanya kepala sekolah definitif, berbagai program pengembangan sekolah dapat dijalankan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Suwardi juga menjelaskan bahwa jabatan kepala sekolah pada dasarnya merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, proses penunjukannya harus melalui mekanisme yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Perlu dipahami bahwa status kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru sesuai regulasi yang ada. Jadi seluruh proses penetapannya harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Selain melakukan penataan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta mutu layanan pembelajaran bagi peserta didik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sektor pendidikan. Karena itu, pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kebutuhan dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Di akhir keterangannya, Suwardi berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ia optimistis bahwa kebutuhan kepala sekolah definitif di seluruh sekolah akan dapat terpenuhi secara bertahap.

Dengan langkah-langkah pembenahan yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap sistem pendidikan di daerah semakin kuat, tata kelola sekolah semakin baik, dan kualitas pendidikan dapat terus meningkat demi menciptakan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan.

(Yunandar/JOIN)

Hadiri Rapimnas LMP 2026, Sahar Bawa Misi Ketahanan Pangan dan Kemajuan Daerah

Jakarta, Sigapnews.com, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng, Sahar, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Laskar Merah Putih yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus penguatan komitmen organisasi dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

Rapimnas tahun ini mengusung tema “Laskar Merah Putih Bersama Pemerintah Rawat NKRI Membangun Negeri”, yang mencerminkan semangat organisasi untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat, pengurus daerah, serta kader Laskar Merah Putih dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran peserta dari seluruh penjuru tanah air menunjukkan kuatnya soliditas organisasi yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tokoh yang hadir dalam Rapimnas adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Laskar Merah Putih. Dalam arahannya, Amran menegaskan bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, upaya menjaga NKRI tidak hanya dilakukan melalui penguatan wawasan kebangsaan, tetapi juga dengan mendukung program-program strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah swasembada pangan.

Amran menilai ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh kader Laskar Merah Putih untuk turut mengawal program swasembada pangan hingga ke tingkat daerah.

“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, kelompok tani, dan organisasi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta Rapimnas.

Arahan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua Macab LMP Soppeng, Sahar. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Menteri Pertanian dan menggerakkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Menurut Sahar, swasembada pangan merupakan agenda strategis yang harus mendapat dukungan seluruh elemen bangsa. Ia menilai Kabupaten Soppeng memiliki potensi pertanian yang besar sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan target tersebut.

“Sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, setiap program yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani harus didukung bersama,” kata Sahar.

Ia menegaskan bahwa LMP Soppeng siap mengawal program swasembada pangan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara melalui sektor pangan.

Selain itu, pihaknya akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Kader-kader LMP juga akan didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian.

Sahar menilai organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, LMP akan terus hadir membantu menyosialisasikan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia juga berharap Rapimnas 2026 semakin memperkuat soliditas organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Rapimnas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Kami berharap seluruh kader LMP semakin solid dan terus berkontribusi dalam menjaga NKRI serta mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.

Rapimnas Laskar Merah Putih 2026 tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga wadah mempertegas komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, berbagai program strategis, termasuk swasembada pangan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Yund)

Tak Hanya Asuransi, Kerja Sama Pemkab Soppeng–Askrindo Juga Jamin Kelancaran Proyek Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat upaya pengelolaan risiko pembangunan daerah melalui kerja sama dengan PT Askrindo Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Suretyship dan Asuransi Umum yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Soppeng, Kamis (11/6/2026).

Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Branch Manager Class I Makassar PT Askrindo, Danny Supriyanto Aditya.

Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk berkontribusi dalam memberikan layanan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh perusahaan asuransi untuk membantu masyarakat Soppeng dalam bidang penjaminan dan asuransi umum,” ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup layanan penjaminan suretyship yang berfungsi memberikan jaminan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Skema ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kegagalan pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa sekaligus meningkatkan kepastian penyelesaian proyek pembangunan daerah.

Selain penjaminan proyek, kesepakatan itu juga mencakup layanan asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kerusakan aset, kebakaran, kecelakaan, hingga risiko lain yang dapat memengaruhi jalannya program pembangunan dan pelayanan publik.

Dari pihak Askrindo, kegiatan tersebut turut dihadiri Corporate Secretary Syafruddin, Regional Head 7 Makassar Ceri Fertiliawan, Technical Head Branch Office Makassar Andi Zaiful, Business Head Branch Office Makassar Fery Antho, serta Nurafni dari Askrindo Connect Bosowasi.

Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng yang hadir antara lain Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Soppeng.

Sebelumnya, pada April 2026, Askrindo juga menyerahkan bantuan Mobil Pintar (MoPi) kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung peningkatan literasi dan pendidikan anak.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Soppeng berharap pengelolaan risiko pembangunan dapat semakin kuat, pelaksanaan proyek pemerintah lebih terjamin, serta akses masyarakat terhadap layanan penjaminan dan asuransi semakin luas.

(Yund) 

Pesan Tegas Bupati Soppeng Saat Lepas Petugas Sensus Ekonomi: Data Menentukan Masa Depan Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kegiatan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng di Aula Grand Saota, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, jajaran BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran sangat penting dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, keberadaan data yang valid dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sekaligus mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha.

“Data hasil sensus bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun daerah ini dengan mengira-ngira. Kita membutuhkan basis data yang riil untuk mendongkrak sektor-sektor potensial dan memajukan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Bupati menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan sensus. Mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW diminta memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi guna memastikan seluruh proses pendataan dapat berlangsung tanpa hambatan. Dukungan pemerintah di tingkat wilayah dinilai sangat penting untuk membantu petugas sensus menjangkau seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat.

Selain dukungan dari pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data akan sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Bupati memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat. Informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Kepada para petugas sensus, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga profesionalisme selama berada di lapangan. Ia berharap setiap petugas mampu mengumpulkan data secara objektif sehingga hasil sensus memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pendataan yang akan berlangsung di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Di akhir sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dan memperkuat kolaborasi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap dan akurat, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Soppeng di masa mendatang.

Mengusung semangat “Sensus Akurat, Kebijakan Tepat”, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat basis data pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan.

(Red)

Ekonomi Soppeng Melejit 9,39%, LAKI Ingatkan Transparansi Anggaran Harus Diperketat

Soppeng, Sigapnews.com, Lompatan impresif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang menembus angka 9,39% pada Triwulan I 2026 memantik respons positif dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Soppeng.

​Ketua DPC LAKI Soppeng, Hamka, memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Menurutnya, angka pertumbuhan yang jauh melampaui rata-rata Provinsi Sulsel (6,88%) dan Nasional (5,61%) ini merupakan bukti nyata dari efektifnya akselerasi infrastruktur dan optimalisasi sektor pertanian.

​"Angka 9,39 persen ini adalah prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Soppeng di awal tahun 2026. Kami dari DPC LAKI melihat bahwa kebijakan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan produktivitas tani dan geliat UMKM di bawah komando H. Suwardi Haseng sudah mulai menampakkan hasil yang konkret," ujar Hamka saat dimintai tanggapannya, Rabu (10/6/2026).

​Meski demikian, sebagai lembaga pengawas instansi publik dan pemberantasan korupsi, LAKI Soppeng juga memberikan catatan penting agar pertumbuhan ekonomi yang meroket ini dibarengi dengan transparansi anggaran yang ketat.

​Hamka menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan program bantuan pertanian harus dijaga dari segala potensi kebocoran anggaran agar asas kemanfaatannya benar-benar tepat sasaran.

​"Sesuai dengan pernyataan optimisme dari lingkungan Pemkab Soppeng bahwa kesejahteraan ini harus dirasakan langsung di dapur-dapur warga, maka kuncinya ada pada transparansi dan pengawasan. 

Kami di LAKI akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan ini agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbanding lurus dengan tata kelola keuangan daerah yang bersih (good governance)," tegasnya.

​Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan kuat Soppeng yang dipicu oleh beberapa sektor utama, termasuk iklim usaha yang kondusif yang berhasil menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. 

Posisi Soppeng bahkan sukses mengungguli sejumlah kota besar di Sulawesi Selatan seperti Makassar yang berada di angka 6,61% dan Parepare di angka 5,82%.

​Dengan sinergi antara kerja keras pemerintah daerah dan pengawasan yang ketat dari elemen masyarakat, Kabupaten Soppeng diprediksi akan terus menjadi motor penggerak utama perekonomian di jazirah Sulawesi Selatan. (**)

Bupati Soppeng dan Dandim 1423/Soppeng Pastikan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Komandan Kodim (Dandim) 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yulianto, melakukan peninjauan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi yang telah rampung dikerjakan dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, Bupati dan Dandim turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra.

Rombongan meninjau sejumlah bagian gedung dan memastikan fasilitas yang tersedia telah siap digunakan untuk menunjang operasional koperasi. Gedung yang menjadi salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut kini telah mencapai tahap penyelesaian penuh.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah selesai 100 persen. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan berbagai usaha produktif yang dikelola secara bersama oleh warga desa.

“Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, memberikan apresiasi atas percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Ia menilai keberadaan koperasi desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

“TNI siap mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas peluang usaha warga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sarana pendukung ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

(Yund)