Rektor UNIPOL Soppeng Teken Kontrak Pendanaan Riset 2026, Dorong Kampus Makin Produktif

Makassar, Sigapnews.com, Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL) Soppeng terus mendorong penguatan tradisi akademik melalui penelitian dan pengembangan inovasi.

Hal itu terlihat dari kehadiran Rektor UNIPOL, Dr. Hj. Andi Adawiah, S.E., M.M., pada Penandatanganan Kontrak Program Pendanaan Riset dan Pengembangan Tahun 2026 di Kantor LLDIKTI Wilayah IX Sultanbatara, Tamalanrea, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Penandatanganan tersebut menjadi momentum bagi UNIPOL untuk meningkatkan kapasitas dosen dan peneliti dalam menghasilkan karya riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Agenda itu turut dihadiri Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M.(K)., M.MedEd., serta para pimpinan perguruan tinggi swasta di Sulawesi Selatan.

Dukungan pendanaan riset diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi civitas akademika UNIPOL untuk mengembangkan penelitian, menghasilkan inovasi, serta meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah.

Namun bagi UNIPOL, capaian tersebut tidak hanya diukur dari seberapa banyak penelitian yang dihasilkan. Kampus juga mendorong agar hasil riset dapat diterapkan dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Rektor UNIPOL, Dr. Hj. Andi Adawiah, menyebut pendanaan tersebut sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Penandatanganan kontrak pendanaan riset ini menjadi momentum penting bagi UNIPOL untuk terus memacu budaya inovasi di kalangan civitas akademika. Kami berkomitmen memanfaatkan riset ini agar tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta agar para dosen semakin aktif memanfaatkan peluang pendanaan penelitian untuk memperkuat rekam jejak akademik sekaligus meningkatkan kualitas publikasi.

Menurutnya, budaya penelitian yang konsisten merupakan bagian penting dalam membangun perguruan tinggi yang mampu melahirkan lulusan berdaya saing.

“Riset yang kuat akan menjadi salah satu fondasi untuk melahirkan generasi yang unggul, inovatif, memiliki jiwa entrepreneurship dan siap menghadapi tantangan global,” katanya.

Dengan mengikuti Program Pendanaan Riset dan Pengembangan Tahun 2026, UNIPOL Soppeng terus memperkuat ekosistem akademik yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Upaya tersebut sejalan dengan visi UNIPOL untuk menjadi perguruan tinggi yang Unggul, Profesional, Entrepreneurship, dan Global.

(Red)

Pertumbuhan Ekonomi Soppeng Hanya 2,91 Persen, Kalah dari Sidrap, Wajo, Barru dan Bone

Soppeng, Sigapnews.com, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada Triwulan II 2026 tercatat 2,91 persen secara year-on-year (y-on-y). Angka ini menjadi perhatian karena berada di bawah pertumbuhan sejumlah kabupaten di kawasan sekitarnya.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Soppeng Nomor 04/09/7312/Th. III yang dirilis 7 September 2026, pertumbuhan ekonomi Soppeng pada Triwulan II 2026 tercatat 2,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi Sidrap mencapai 6,83 persen, Barru 5,59 persen, Bone 5,47 persen, dan Wajo 4,84 persen.

Dengan angka tersebut, Soppeng mencatat pertumbuhan paling rendah dibanding empat daerah pembanding tersebut dalam data yang disebutkan.

Ekonomi Soppeng Justru Tertekan Secara Triwulanan

Tidak hanya pertumbuhan tahunan yang perlu dicermati.

Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2026, ekonomi Soppeng mengalami kontraksi 2,15 persen secara q-to-q.

Meski demikian, secara kumulatif selama Januari hingga Juni 2026, ekonomi Soppeng masih tumbuh 6,09 persen secara c-to-c.

PDRB atas dasar harga berlaku pada Triwulan II 2026 tercatat Rp4.453,95 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp2.269,00 miliar.

Angka-angka tersebut menunjukkan ekonomi Soppeng masih tumbuh, tetapi laju pertumbuhannya mengalami tekanan pada periode Triwulan II.

Sektor Terbesar Justru Minus

Persoalan lain terlihat dari struktur ekonomi Soppeng.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 29,26 persen.

Namun, sektor tersebut mengalami pertumbuhan minus 2,56 persen secara y-on-y.

Kondisi ini menjadi perhatian karena hampir sepertiga struktur ekonomi Soppeng masih bertumpu pada sektor tersebut.

Di sisi lain, beberapa sektor mencatat pertumbuhan positif.

Sektor Konstruksi berkontribusi 14,47 persen dan tumbuh 9,03 persen.

Industri Pengolahan menyumbang 11,96 persen dan tumbuh 6,95 persen.

Sementara Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi 12,92 persen dengan pertumbuhan 1,28 persen.

Sektor Administrasi Pemerintahan juga mencatat pertumbuhan 10,60 persen, dengan distribusi sebesar 5,04 persen.

Konsumsi Masih Menjadi Penopang

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur PDRB Soppeng.

Kontribusinya mencapai 55,88 persen, dengan pertumbuhan 2,76 persen secara y-on-y.

Sementara itu, PMTB atau investasi fisik memiliki kontribusi 39,96 persen dan tumbuh 9,86 persen.

Konsumsi pemerintah hanya memiliki distribusi 5,07 persen dengan pertumbuhan 0,26 persen.

Adapun konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga berkontribusi 0,84 persen dan tumbuh 1,59 persen.

Pertumbuhan Positif, Tetapi Ada Pekerjaan Rumah

Data BPS memperlihatkan dua wajah ekonomi Soppeng pada Triwulan II 2026.

Di satu sisi, ekonomi masih tumbuh secara tahunan dan pertumbuhan kumulatif semester pertama mencapai 6,09 persen.

Namun di sisi lain, pertumbuhan y-on-y sebesar 2,91 persen berada di bawah sejumlah kabupaten pembanding. Secara q-to-q, ekonomi juga mengalami kontraksi 2,15 persen.

Yang paling penting, sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB justru mencatat pertumbuhan negatif.

Karena itu, angka pertumbuhan 2,91 persen tidak cukup dibaca sebagai sekadar pertumbuhan positif.

Data tersebut juga memperlihatkan tantangan struktural: bagaimana menjaga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus mempercepat sektor-sektor lain agar mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Bagi Soppeng, angka-angka Triwulan II 2026 menjadi potret penting tentang kondisi ekonomi daerah—bukan hanya seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga dari mana pertumbuhan itu datang dan sektor mana yang mulai kehilangan tenaga.

(Red)

Rumah Terbakar, Syamsuria Terima Santunan Rp45 Juta dari BRI Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Musibah kebakaran yang menimpa rumah Syamsuria di Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, mendapat perhatian dari BRI Cabang Soppeng.

Melalui perlindungan Asuransi Mikro BRINS Rumahku, Syamsuria menerima santunan klaim sebesar Rp45 juta.

Santunan tersebut diserahkan langsung Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, didampingi Kepala Unit BRI Jennae Abdul Dhohir dan Supervisor Layanan BRI Unit Jennae Fitrawansyah, Jumat (18/9/2026).

Penyerahan dilakukan di kediaman Syamsuria sebagai bentuk pendampingan BRI terhadap nasabah yang terdampak musibah.

Rahmatulloh Habibi mengatakan, perlindungan asuransi diharapkan dapat membantu nasabah menghadapi dampak finansial yang timbul akibat risiko kebakaran.

“Musibah kebakaran datang tanpa bisa diprediksi dan membawa dampak finansial yang tidak sedikit. Melalui Asuransi Mikro BRINS Rumahku, kami ingin memastikan bahwa nasabah tidak berjuang sendirian,” ujar Habibi.

Syamsuria sebelumnya tercatat memiliki tiga polis Asuransi Mikro BRINS Rumahku. Setiap polis memiliki premi Rp50 ribu untuk masa perlindungan selama satu tahun.

Dengan tiga polis, total premi yang dibayarkan mencapai Rp150 ribu. Setelah terjadi musibah kebakaran, Syamsuria memperoleh total santunan klaim sebesar Rp45 juta, sesuai perlindungan polis yang dimilikinya.

Habibi mengatakan, proses klaim BRINS dirancang dengan prosedur yang mudah, transparan dan cepat sehingga nasabah yang mengalami risiko dapat segera memperoleh manfaat perlindungan sesuai ketentuan.

“Harapan kami, santunan ini dapat meringankan beban Ibu Syamsuria dan keluarga serta membantu proses pemulihan setelah musibah,” katanya.

Penyerahan klaim tersebut juga menjadi momentum bagi BRI untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan aset, khususnya rumah tinggal.

Asuransi Mikro BRINS Rumahku menawarkan perlindungan dengan premi yang relatif terjangkau dan dapat diakses masyarakat melalui kantor BRI Unit terdekat.

Bagi nasabah, kepemilikan proteksi menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi risiko finansial ketika musibah yang tidak diharapkan terjadi.

(Yund)

NasDem Soppeng Bawa 10 Kader ke Jakarta, Belajar Langsung di “Laboratorium” Gerakan Perubahan

Jakarta, Sigapnews.com, NasDem Soppeng tak ingin kaderisasi berhenti di ruang rapat atau sekadar menjadi agenda seremonial. Sebanyak 10 kader DPD Partai NasDem Kabupaten Soppeng dikirim ke Jakarta untuk mengikuti Gerakan Perubahan 2.0 “NasDem Naik Kelas” di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, 17–20 September 2026.

Lebih dari 400 peserta dari sejumlah daerah mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur pengurus, kader dan Fraksi NasDem.

NasDem Soppeng mengirim 10 kader, terdiri dari empat anggota Fraksi NasDem DPRD Soppeng serta enam kader dari unsur pengurus dan sayap partai.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari langkah NasDem Soppeng memperkuat kualitas sumber daya manusia partai.

Di ABN, para kader tidak hanya menerima materi organisasi. Mereka juga didorong memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan, membangun perspektif politik yang lebih matang serta memahami bagaimana gagasan perubahan diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W menegaskan, kaderisasi merupakan proses yang harus terus berjalan.

“Tak ada alasan untuk tidak terus belajar,” ujarnya, Jumat (18/9/2026).

Menurut Ade, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para kader di ABN diharapkan tidak berhenti di Jakarta. Setelah kembali ke Soppeng, mereka harus mampu mengimplementasikannya melalui kerja organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.

“Insyaallah NasDem akan melahirkan tokoh penggerak yang berintegritas dengan segala gagasan dan inovasinya, tangguh dalam kemandiriannya, serta berdiri tegak untuk kehormatannya,” katanya.

Ade juga mengingatkan bahwa menjadi kader bukan sekadar memiliki posisi dalam struktur partai.

“Kader harus mampu bergerak, membangun komunikasi dengan masyarakat, memahami persoalan di lapangan, sekaligus menghadirkan gagasan yang dapat menjawab kebutuhan publik,” ujarnya.

Karena itu, jargon “NasDem Naik Kelas” bagi NasDem Soppeng tidak hanya berbicara mengenai organisasi. Ada tuntutan peningkatan kualitas kader agar lebih siap menghadapi perubahan dan lebih mampu bekerja di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W bersama Ketua DPW NasDem Sulsel H. Syaharuddin Alrif juga terlihat berpose bersama Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh.

Momen tersebut memperlihatkan keterlibatan jajaran NasDem Soppeng dalam agenda kaderisasi yang mempertemukan kader dari berbagai wilayah.

Bagi NasDem Soppeng, perjalanan ke ABN Jakarta bukan sekadar perjalanan menghadiri kegiatan partai. Ini adalah bagian dari proses menempa kader agar semakin siap membawa gagasan, bekerja di tengah masyarakat dan meneruskan semangat gerakan perubahan di daerah.

(Red)

27 Motor Kena Sikat! Satlantas Polres Soppeng Perang terhadap Knalpot Brong

Soppeng, Rajapena.com, Knalpot brong kembali bikin telinga warga panas. Suara meraung yang tak kenal waktu akhirnya dibalas tindakan tegas Satuan Lalu Lintas Polres Soppeng.

Dalam patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Kamis malam, 17 September 2026, sebanyak 27 sepeda motor ditindak lantaran menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

Patroli dimulai sekitar pukul 21.00 WITA. Personel Satlantas menyisir sejumlah kawasan di wilayah hukum Polres Soppeng, terutama ruas jalan di seputaran Kota Watansoppeng yang menjadi salah satu titik aktivitas kendaraan pada malam hari.

Operasi dipimpin Kanit Turjawali Satlantas Polres Soppeng, Ipda Fahril Nurdin, S.H.

Tak ada ruang bagi kendaraan yang ditemukan menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Satu per satu motor diperiksa, dan kendaraan yang kedapatan melanggar langsung diamankan untuk menjalani proses penindakan sesuai aturan.

27 motor bukan angka kecil. Itu menunjukkan persoalan knalpot brong bukan sekadar urusan modifikasi kendaraan, tetapi sudah bersentuhan langsung dengan kenyamanan masyarakat.

Ketika sebagian warga mulai beristirahat, suara knalpot yang meraung justru memecah keheningan malam. Di titik inilah kebebasan pengendara berhadapan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan ketenangan.

Kasat Lantas Polres Soppeng Iptu Asdar, S.Sos, menegaskan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis menjadi salah satu pelanggaran yang terus menjadi perhatian jajarannya.

Ia mengimbau pengendara tidak mengubah spesifikasi kendaraan secara sembarangan dan tetap menggunakan kendaraan sesuai standar.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sekaligus merespons keluhan masyarakat.

Patroli berlangsung aman dan lancar.

Knalpot boleh dimodifikasi, tetapi kenyamanan warga bukan untuk dikorbankan. Di jalan raya, suara paling keras bukan berarti paling berkuasa. Aturan tetap menjadi batasnya.

(Red)

Bupati Soppeng Teken MoU dengan BPN, Dorong Data Pertanahan dan Pajak Terintegrasi

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng dalam rangka memperkuat pelayanan dan tata kelola pertanahan di Kabupaten Soppeng.

Penandatanganan MoU dilakukan saat Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 di Aula Rapat Triple 8 The River Side, Kamis (17/9/2026).

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Soppeng memperkuat koordinasi dalam pelayanan pertanahan sekaligus mendukung pelaksanaan reforma agraria.

Dalam kegiatan itu, Bupati Suwardi Haseng juga menegaskan pentingnya pembenahan data dalam pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Ia meminta pemerintah kecamatan dan desa memastikan data masyarakat maupun bidang tanah yang masuk dalam proses penataan TORA benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Siapkan data yang valid, objektif, dan faktual agar proses pelepasan kawasan hutan cadangan menjadi TORA benar-benar tepat sasaran, memberikan kepastian hukum bagi rakyat, dan bebas dari konflik di kemudian hari,” tegas Suwardi.

Khusus lokasi TORA di kawasan hutan, Camat, Lurah dan Kepala Desa diminta aktif berkoordinasi dengan BPKH serta Kantor Pertanahan.

Menurut Suwardi, penataan tanah harus mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekaligus tetap mempertahankan daya dukung lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa pengalihan pemanfaatan tanah menjadi hak milik masyarakat akan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, tanpa mengabaikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup di Bumi Latemmamala,” ujarnya.

Bupati Saksikan Integrasi NIB dan NOP

Sejalan dengan penguatan pelayanan pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng bersama Kantor Pertanahan menandatangani dua perjanjian kerja sama.

PKS tersebut masing-masing terkait Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Integrasi NIB dan NOP diarahkan untuk menghubungkan data bidang tanah dengan data objek PBB-P2. Pemadanan tersebut diharapkan memudahkan proses pencarian, verifikasi dan pemutakhiran data.

Jika ditemukan perbedaan antara data bidang tanah dan data pajak, keterhubungan NIB dan NOP dapat membantu petugas menelusuri objek untuk dilakukan klarifikasi.

Sementara itu, kerja sama ZNT diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan informasi nilai tanah sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.

Suwardi Minta GTRA Petakan Tanah Potensial

Bupati Soppeng juga meminta GTRA mulai mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah-tanah potensial untuk mendukung Badan Bank Tanah.

Menurutnya, ketersediaan data tanah yang jelas dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah, kepentingan umum, pemerataan ekonomi serta konsolidasi lahan.

Suwardi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Kehutanan, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah desa adalah kunci utama keberhasilan program ini,” katanya.

Ia juga mengingatkan jajaran terkait agar menjaga integritas, menghindari maladministrasi dan mengutamakan pendekatan persuasif serta solutif dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.

Melalui MoU dan sejumlah kerja sama tersebut, Pemkab Soppeng memperkuat langkah penataan pertanahan sekaligus membangun sistem data yang lebih terhubung antara sektor pertanahan dan perpajakan daerah.

(Red)