Andi Amran Sulaiman Naik Kuda Terbang Tiba di Soppeng Sapa Keluarga AAS Community

Soppeng, Sigapnews.com, Dr Ir H Andi Amran Sulaiman, MP mengunjungi kota Watansoppeng dengan menggunakan kuda terbang (helikopter,red) dan mendarat di Lapangan Stadion HA Wana Laburang, Kamis (28/9/2023).

Menteri Pertanian 2014-2019 Andi Amran disambut sekitar 500 orang keluarga kerabat yang tergabung di AAS Community wilayah kabupaten Soppeng.

Ratusan keluarga memadati area permandian alam Ompo di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata dalam menyambut kunjungan silaturahmi Ketua Dewan Pembina AAS Community, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman , M.P. bersama CEO AAS Community, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, S.E., B.Busman.

Dalam sambutannya, Andi Amran menyampaikan beberapa hal terkait keinginannya untuk mempertajam visi AAS Community, sehingga menjadi sebuah wadah untuk memaksimalkan gerak dan aksi sosial dalam menebar kebaikan di tengah masyarakat di seluruh Indonesia termasuk kabupaten Soppeng.

Salah satu hal  yang ingin selalu diwujudkan oleh ketua umum IKA Unhas tersebut adalah bagaimana orang dapat tersenyum dalam kehadirannya di manapun.

“Saya ingin orang-orang tersenyum bila saya hadir di tengah-tengah mereka,” ujar Andi Amran.

Pada kesempatan tersebut, owner PT Tiran Group itu sempat menyantuni anak yatim sebanyak delapan orang dengan santunan yang diberikan sebesar Rp 5 juta per orang.

Selain itu, Andi Amran juga membayarkan cicilan utang salah seorang janda yang suaminya meninggal akibat bunuh diri karena diduga stres gara-gara cicilan utang, cicilan yang dibayarkan sebanyak Rp 12 juta.

Selain melunasi cicilan utang ibu tersebut, Andi Amran juga memberikan biaya pendidikan untuk dua orang anaknya yang masih duduk di bangku SD, masing-masing sebesar Rp 5 juta per anak.

Air mata yang mengucur jatuh di pipi ibu tersebut, adalah ungkapan rasa haru bercampur bahagia atas kebaikan hati dan kedermawanan dari Ketua Dewan Pembina AAS Community, Andi Amran.

Bantuan yang diberikan itu bagai menyelamatkan dirinya dari tebing kehidupan yang hampir membuatnya terjatuh.

Kepada para keluarga kerabat AAS Community yang hadir, Andi Amran mengingatkan agar senantiasa memperkokoh kebersamaan, serta saling membantu sesama agar nantinya AAS Community bisa dinikmati sampai 1000 tahun kedepan.

Dikesempatan itu, Andi Amran juga memperkenalkan orang dekatnya yang maju sebagai calon anggota legislatif DPRD kabupaten Soppeng (Maccaleg) di dapil Lalabata melalui Partai besutan Prabowo Subianto.

Andi Amran menyampaikan bahwa  jika Ammang (Suharman,SS) ini terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Soppeng maka lebih bagus lagi komunikasi ke saya karena Dia orang dekat saya, ucap Mantan Menteri Pertanian era periode pertama Presiden Jokowi ini.

Ia juga memperkenalkan putra sulungnya Andi Amar Maruf Sulaiman yang saat ini Ia dukung maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk menyebar kebaikan dan menjadikannya amanah untuk rakyat, terangnya.

Sementara itu, Andi Amar Ma’ruf yang merupakan putra sulung Andi Amran, tak lama lagi akan menjadi orang Soppeng setelah resmi mempersunting gadis manis asal Soppeng yang meskipun dirinya mengklaim bahwa saat ini ia sudah merupakan bagian dari warga Soppeng pasca acara Mappettu Ada beberapa hari lalu di Claro Hotel Makassar.

Masyarakat yang tergabung dalam keluarga kerabat AAS Community Soppeng mendukung sepenuhnya langkah politik Andi Amar M’ruf yang maju mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari partai Gerindra .

Masyarakat Soppeng optimis, jika Andi Amar Ma’ruf duduk di Senayan sebagai wakil rakyat, pembangunan kabupaten Soppeng akan mengalami kemajuan pesat dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.

(Red)

Bamsoet Kembali Serahkan Bantuan ke Supir Taksi Express

Sigapnews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar kembali memberikan bantuan kepada para supir taxi. Sekaligus mendorong pemerintah melalui Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul turunnya harga minyak dunia dari semula rata-rata di kisaran USD 60an per barel menjadi sekitaran USD 30an per barel.

"Ketika harga minyak dunia naik, pertamina begitu cepat menaikan harga BBM. Harusnya ketika harga minyak dunia turun, pertamina juga cepat menurunkan harga BBM. Berdasarkan perhitungan kasar, seharusnya saat inibharga BBM bisa turun Rp.1000-Rp.1500 per-liter. Atau paling tidak, ada kebijakan khusus untuk perusahaan taxi. Pendapatan para supir taxi yang sudah menurun karena sepinya penumpang lantaran pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan terbantu dengan turunnya harga BBM," ujar Bamsoet usai memberikan bantuan kepada para supir taxi Express di kawasan Pesanggrahan Bintaro, di Jakarta Selatan, Rabu (13/5/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengajak semua elemen masyarakat terus bergotong royong membantu sesama yang kesulitan lantaran pendapatannya menurun akibat pandemi Covid-19. Bamsoet juga mengingatkan para pemimpin di daerah maupun kalangan lainnya untuk mencontoh solidaritas gotong royong yang telah ditunjukan masyarakat. 

"Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat. Masih banyak ditemukan di daerah, pendistribusian bantuan sosial sangat kental dengan nuansa politisasi. Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di Pilkada, agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya. Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, para pemimpin seyogyanya lebih sensitif. Semua didasarkan pada semangat keikhlasan dan kebangsaan, perasaan senasib sepenanggungan.

"Pandemi Covid-19 seharusnya justru membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat. Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka ditengah krisis multidimensi ini. Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," pungkas Bamsoet. (*).

Hiburan Rakyat Andi Palalloi Tabrang di Soppeng, Ribuan Warga Penuhi Lapangan Marioriawa

Soppeng, Sigapnews.com,- Andi Palalloi Tabrang (APT) dengan jargon ANAK KAMPUNG ini kembali menyapa masyarakat Soppeng dalam sebuah gelaran Hiburan Rakyat bersama Anak Kampung di Lapangan Sepak Bola Batu-batu Kecamatan Marioriawa, Sabtu (11/3).

Warga Marioriawa  nampak tumpah ruah dan bergembira  mengikuti acara hingga berakhir. Nampak hadir Ketua DPD NasDem Soppeng, A. Zulkarnain Soetomo dan Anggota Fraksi NasDem DPRD Soppeng, Muh. Taufan.

Acara ini diisi sejumlah kegiatan mulai, live music, doorprize dan pemberian hadiah menarik lainnya. Dimulai pukul 19-00 hingga pukul 24.00. Acara berlangsung aman hingga akhir acara.

Pada gelaran ini, APT menyapa warga melalui video dari Jakarta secara khusus menyampaikan terima kasih atas antusias warga yang memadati lapangan kebanggaan masyarakat di Batu-batu itu.. 

Dalam videonya, APT mengingatkan pesan Surya Paloh dan RMS. "Kita harus berpolitik dengan riang gembira,"

Ia juga menitip pesan, agar kebersamaan dan silaturahmi terus terjalin. Termasuk dalam menyambut Pemilu 2024, semangat persaudaraan harus terus terbina, tanpa saling bermusuhan hanya karena beda pilihan.

“Pemilu 2024 adalah hajatan kita semua. Pestanya rakyat. Karena itu, mari kita menyambut dan menyukseskan bersama, serta selalu mengedepankan semangat sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi,” tuturnya, saat dikonfirmasi kembali, Senin (13/3/23).

Sementara itu, Penggiat Demokrasi di Sulsel, Supriadi, menilai hiburan rakyat seperti ini jauh lebih menarik untuk mengeratkan kebersamaan. Sebab, ada interaksi antara masyarakat dan kandidat.

“Saya kira ini sesuatu yang bagus. Selain ada nilai kebersamaan, juga masyarakat bisa menilai langsung calon wakil rakyat mereka. 

"Dan sejatinya ini jauh lebih penting untuk membangun ikatan emosional dengan masyarakat,” katanya saat dimintai tanggapannya.

Adi, sapaan akrab Supriadi juga memuji APT dan Nasdem Soppeng yang menunjukkan kekompakan selama ini.  Termasuk aksi-aksi kemanusiaannya, ada atau tidak ada momentum politik.

“Ini patut dijadikan contoh. Ada semangat kekompakan, mau turun bersama berbaur dengan warga, menyerap aspirasi, dan selalu menjalankan aksi-aksi kemanusiaan,” tuturnya.

Diketahui, APT merupakan salah satu politisi muda Partai Nasdem yang punya kepeduliaan tinggi terhadap masyarakat selama ini. Melalui berbagai programnya, APT intens membantu warga.

APT akan bertarung pada kontestasi pemilu 2024 untuk DPR RI daerah pemilihan Sulsel II. APT rencananya akan maju melalui Partai besutan Surya Paloh, Partai NasDem. 

Di Dapil Sulsel II, para caleg akan memperebutkan 9 kursi.

Ketua MPR RI Ajak Kaum Muda Menjadi Generator dan Dinamisator Pembangunan

Sigapnews.com - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan tantangan dunia ke depan disaat dan pasca pandemi Covid-19 sangatlah berat. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi hingga minus 4,9 persen, lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar minus 3 persen. Bank Dunia juga memperkirakan produk domestik global dunia akan terkoreksi menjadi minus 5,2 persen pada tahun 2020.

"Para ahli ekonomi juga memperkirakan setengah lapangan pekerjaan di dunia akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia Industri akan berubah total. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi dan robotik. Dunia tak akan sama seperti dahulu. Karenaya kita pun harus bersiap diri melakukan perubahan," ujar Bamsoet saat menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) periode 2020-2022, yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tidak tinggi, tetapi juga tidak buruk, yakni sekitar 2,97 persen. Masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia 0,7 persen, Singapura minus 0,7 persen, Thailand minus 1,8 persen, Tiongkok minus 6,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Inggris minus 2 persen, ataupun Jerman minus 2,2 persen.

"Namun, pada kuartal kedua diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan terkoreksi menjadi minus 3,8 persen. Dengan melemahnya daya beli dunia, otomatis nilai ekspor kita juga menurun. Melemahnya produksi juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Diprediksi hingga tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka berpotensi naik mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Di mana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

"Kondisi permasalahan perekonomian ini sebaiknya tidak direspon dengan solusi instan, semisal dengan mengajukan hutang baru. Pemerintah harus mengedepankan berbagai terobosan dan inovasi melalui optimalisasi kinerja Kementerian Keuangan. Pemerintah juga harus fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19, tanpa selesainya pandemi sulit bagi kita merestart kembali bangkitnya ekonomi," ungkap Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain pelemahan pada pertumbuhan perekonomian, pandemi juga telah mengoreksi paradigma pergeseran geopolitik global. Masyarakat global tersadarkan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia, sekuat apapun kedudukan geopolitiknya, yang akan mampu bertahan secara mandiri untuk memajukan dan mempertahankan kesinambungan ekonominya.

"Wacana tradisional yang mendewakan negara-negara tertentu sebagai pusat kekuasaan dunia akan terkoreksi dengan sendirinya, karena negara-negara tersebut pun tidak kuasa menahan gelombang dan dampak pandemi. Sebagaimana terlihat di Amerika Serikat hingga Brazil, yang masih belum mampu menangani Covid-19, bahkan juga telah merembet ke berbagai krisis lainnya seperti krisis ekonomi, sosial hingga politik," tandas Bamsoet.

Melihat berbagai tantangan dan akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19, Dewan Pakar KAHMI ini mendorong kader HMI dapat mengambil peran sebagai generator dan dinamisator pembangunan. Organisasi HMI harus senantiasa menyiapkan kader tangguh yang bisa menjadi nahkoda maupun awak kapal yang bisa saling bekerjasama, membawa bahtera selamat dari berbagai badai yang menghantam.

"Bahtera hanya akan mampu bertahan apabila seluruh awak turut serta bahu membahu bekerja sama menyelamatkan bahtera. Apalagi, penumpang bahtera adalah pemuda yang berlabel mahasiswa. Ke depan, akan banyak dinamika, tantangan, dan liku-liku perjuangan dalam menjalankan organisasi, kalian harus menyiapkan diri sejak sekarang," pungkas Bamsoet. (*)

Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Ini Hitungan Nurani Strategic

Sigapnews.com, Makassar - Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.

Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.  

"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot  bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. 

Biasanya ratusan juta dui KPU habis di acara itu," katanya. Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan. 

Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan. 

Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. "Itu ditiadakan dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri,ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti," tambahnya. 

Tahapan kampanye kata Nurmal menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye Paslon sebaiknya ditiadakan. "KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri," ujarnya. Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye. 

Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh  lebih ringan daripada pilleg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya. 

Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPD yang Rp 500.000 per orang maka akan dihemat Rp 1.000.000 per TPS. "Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp 2 Miliar," ujarnya. 

Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada. "Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pilleg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya. "Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.

Release Minggu (31/5/2020

Ketua MPR RI Sebut Kerjasama Kesehatan Indonesia - Kuba Perlu Ditingkatkan Dalam Melawan Covid-19

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlunya Indonesia meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan Kuba dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai salah satu negara dengan sistem kesehatan terbagus di dunia, Kuba berhasil mengembangkan immunity booster Recombinant Interferon Alpha 2B (IFNrec). IFNrec terbukti berhasil meningkatkan imunitas tubuh guna menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyebaran penyakit lainnya seperti kanker, infeksi terkait HIV, tumor, kutil kelamin, serta hepatitis tipe B dan C.

"Salah satu tantangan terbesar pandemi Covid-19 adalah ketatnya persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan berbagai negara. Belum tentu vaksin tersebut bisa tersedia pada tahun 2021, jikapun tersedia belum tentu Indonesia bisa cepat mendapatkannya. Sambil menunggu vaksin Covid-19, Indonesia bisa bekerjasama dengan Kuba dalam pengadaan IFNrec sebagai salah satu back up menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya," ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Mrs. Tania Velazquez Lopez, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut hadir Konjen RI di Houston yang juga Calon Duta Besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, dan Haiti, Mrs. Nana Yuliana.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, sejak tahun 2017 Indonesia dan Kuba sudah memiliki MoU kerjasama di sektor kesehatan dengan fokus kerjasama di lima bidang. Pertama, pengembangan kerjasama medis dan produksi obat-obatan, termasuk vaksin. Kedua, kesehatan dan gizi ibu dan anak. Ketiga, penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk malaria, demam berdarah, kanker, dan diabetes. Keempat, penelitian dan pengembangan bersama di bidang kesehatan terkait termasuk laboratorium, penelitian biofarmasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kelima, pengembangan sumber daya manusia dan alih pengetahuan termasuk manajemen pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan kebijakan kesehatan.

"MoU tersebut tak boleh hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus diimplementasikan demi kebaikan kedua negara. Kemajuan sektor kesehatan di Kuba sangat luar biasa. Memiliki sistem universal health care yang menggratiskan penduduknya mengakses kesehatan, serta mengedepankan proses pencegahan penyakit ketimbang pengobatan, telah membuat rakyat Kuba tak terlalu menderita akibat pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, salah satu keunggulan sistem universal health care yang dikembangkan Kuba yakni dengan merevolusi poliklinik menjadi berbasis komunitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sejak 2002 sudah 241 poliklinik di Kuba mengalami revolusi.

"Tujuannya untuk menambah layanan yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit. Sekarang, rata-rata poliklinik di Kuba menawarkan 22 layanan, termasuk rehabilitasi, sinar-X, ultrasonografi, optometri, endoskopi, trombolisis, layanan darurat, traumatologi, laboratorium klinis, keluarga berencana, kedokteran gigi darurat, perawatan ibu-anak, imunisasi, dan perawatan diabetes dan lansia," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI memandang perlunya Indonesia mencontoh langkah Kuba tersebut dengan merevitalisasi berbagai Puskesmas. Sehingga berbagai permasalahan kesehatan yang menyangkut hajat hidup rakyat, tak lagi menjadi kendala.

"Kuba mengembangkan diplomasi gaya baru untuk meningkatkan perannya dalam percaturan politik internasional. Bukan dengan kekuatan senjata ataupun komunitas ekonomi perdagangan, melainkan dengan diplomasi kesehatan. Mengirim berbagai dokter dan tenaga kesehatan ke berbagai penjuru dunia, Kuba telah menjadi negara yang keberadaannya patut diperhitungkan. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang menyelimuti berbagai negara dunia, Kuba sudah mengirimkan 1.400 dokter ke sekitar 20 negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia berharap selain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi juga penting untuk ditingkatkan. Sebagai sesama negara Gerakan Non Blok, Indonesia dan Kuba telah menjalin kerjasama yang baik sejak tahun 1960, sejak Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Kuba dibawah kepemimpinan Presiden Fidel Castro.

"Nilai perdagangan Indonesia dan Kuba pada tahun 2019 sebesar USD 6,7 juta. Indonesia sangat kuat di produk kelapa sawit dan turunannya. Jika tak bisa menjual ke Uni Eropa, kita bisa jual ke Kuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya," pungkas Bamsoet. (*)

Suta Widhya : Sekarang Saatnya MA RI Sadari Sebagai Lembaga Tinggi Negara Bukan Bawahan Presiden

Jakarta,Sigapnews.com, Sebagai lembaga tinggi negara maka sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak merasa sebagai subordinat dari lembaga presiden. Sikap ini sewajarnya ditunjukkan dengan cara menunjukkan kemandirian dalam aktivitas dan kinerja terhadap setiap warga yang ingin mencari keadilan.

Apa yang disampaikan oleh anggota komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL) Iskandar Nasution SH saat kedatangannya dan tim untuk meminta Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Supreme Court order utk mendiskwalifikasi Ketua KPU sudah sangat tepat. 

"Mahkamah Agung Republik Indonesia jangan ragu untuk mengeluarkan tindakan hukum (supreme court order) karena tindakan KPU yang melanggar hukum dan UU yang ada sangat jelas dan vulgar." Komentar Pengamat Hukum Politik Suta Widhya  SH, Senin (12/2) malam di Jakarta. . 

Menurut Suta KPU telah  melanggar  Peraturan KPU dan UU nomor 7 Tahun atas aturan batas usia cawapres. Ia sebutkan bahwa putusan MK nomor 90 Tahun 2023 itu tidak serta merta menjadi undang-undang baru dan berlaku beberapa hari kemudian setelah diketok oleh majelis Hakim. 

"Apa yang dibuat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak lebih dari sandiwara atau pemufakatan yang tidak elok untuk diwariskan oleh Jimly Ashidiqie. Ia sendiri mana netral karena diduga ada anggota keluarga Jimly yang saat ini mengaku caleg dari Partai Gerindra, "imbuh Suta pula. 

"Bukan saja Hasyim Ashari yang layak  dipecat dan diproses hukum karena melanggar hukum dan UU NOMOR 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena yang bersangkutan menerima calon yang tidak memenuhi syarat KPU maupun UU Pemilu itu sendiri. Tapi, pembatalan kepersertaan Gibran melukai keadilan di negeri ini," tambah Suta Widhya. 

Ia setuju bila Iskandar Nasution SH, salah seorang anggota Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil yang datang  Senin (12/2) pagi bersama H. Latif SH ke  kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta untuk mengajukan audiensi sekaligus membuat permohonan ke MA agar segera menerbitkan Supreme Court order membuat KPU demosioner. 

"Putusan DKPP terhadap seluruh anggota Komisioner KPU kami nilai tidak tegas. Oleh karena itu kami berharap Mahkamah Agung Republik Indonesia mau melakukan upaya hukum atas sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi. Baik kebijakan KPU maupun kecenderungan KPU yang dinilai akomodatif kepada salah satu calon. MA itu setara dengan lembaga tinggi lain seperti DPR, BPK, Presiden. Mereka digaji oleh pajak rakyat hasil bumi lainnya. Jadi jangan berperangai seperti sub-ordinate Presiden." Tambah Suta 

 Menurut Suta telah banyak pelanggaran Pemilu tapi tidak ada tindakan yang konkret. Baik Bawaslu, Bawasda KPU, KPUD, dan lainnya terlihat kewalahan bersikap. Mereka semua seolah memberi ruang konflik horizontal di tengah masyarakat.

" Guna menghindari kekisruhan yang lebih besar dan meluas, maka dibutuhkan sikap MA untuk mengeluarkan tindakan hukum yang memadai dan terukur. Menurut kami minimalis  mendemisioner KPU dan mengganti semua  orang  yang terkena sanksi oleh DKPP. Yang lebih pas bila   memasukkan seluruh unsur partai sebagai pengawas Pemilu dan terlibat di dalam proses kepanitiaan pemilu. Ini mungkin meminimalisir kecurangan, "tutup Suta.

Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako Kepada Para Veteran

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia hingga kini tetap tegak berdiri. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan harta dan nyawa, maupun sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket sembako dari Presiden Joko Widodo secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6/20).

Selain dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo, turut hadir Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

Mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.

"Melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial. Kreatifitas Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.

"Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB. Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional" pungkas Bamsoet.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.

Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur. (Bs).

Adnan P Ichsan Bupati Gowa Ajak Pemuda Indonesia Sukseskan Pilkada Serentak 2020

Sigapnews.com, Gowa (Sulsel) - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menjadi narasumber pada Bincang Tentang Negeri dengan tema Peran Pemuda dan Antisipasi Resiko Pilkada 2020 di tengah Pendemi yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat, Kamis (25/6).

Dalam materinya yang disampaikan secara virtual, Bupati Adnan yang juga Wakil Ketua Bidang Hubungan Dalam Negeri Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI berharap pemuda bisa mengambil peran ikut mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020. Menurutnya partisipasi pemuda saat ini dibutuhkan apalagi di tengah pandemi Covid-19.

“Pemuda itu memiliki peran penting dan peran yang cukup vital dalam perkembangan politik yang ada di daerah,” kata Adnan.

Lanjut Adnan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk mensukseskan Pilkada serentak 2020 ini, seperti ikut berpastisiasi sebagai petugas pemungutan suara dan ikut mengawasi jalannya tahapan Pilkada.

“Kalau misalnya tidak menjadi petugas TPS tetapi mau ikut terlibat secara langsung bisa menjadi saksi, bisa ikut terlibat memonitoring sekaligus mengawasi jalannya Pilkada apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berjalan dengan demokrasi dan juga transparansi,” jelasnya.

Selain itu, pemuda juga bisa ikut berpartisipasi mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Bupati Adnan mengatakan tahapan Pilkada serentak ini masih ada sekitar 6 bulan. Sehingga pemuda masih memiliki banyak waktu untuk ikut mensosialisasikan.

“Situasi pandemi seperti saat sekarang ini kita berharap peran pemuda inilah yang ikut mensosialisasikan ikut mengedukasi masyarakat agar betul-betul mampu mendapatkan referensi yang baik mendapatkan ilmu yang baik sehingga pelaksanaan Pilkada ini bisa sesuai dengan harapan dan sesuai dengan perencanaan yang ada,” ujarnya.

Orang nomor satu di Gowa ini juga berharap Pemuda bisa dilibatkan pada tahapan kampanye, khususnya para penggiat media social. Misalnya tahapan kampanya, untuk ikut mensosialisasikan visi misi pasangan calon kepala daerah. Sehingga apa yang menjadi gagasan parea calon Kepala Daerah bisa tersampaikan ke masyarakat.

“Kalau ini dilibatkan, maka peran pemuda baik secara langsung maupun tidak langsung ini tentunya bisa berkolaborasi di tengah situasi pandemi seperti ini. Karena intinya bahwa pelaksanaan Pilkada tidak boleh lagi ditunda tetapi kita juga harus tetap berhati-hati agar tidak terjadinya cluster baru berkaitan dengan penularan Covid-19,” tandasnya.

Ia berharap dengan keterlibatan pemuda ini, seluruh tahapan-tahapan pilkada dapat berjalan dengan dan tetap mengikiuti protokol kesehatan sehingga bukan hanya mensukseskan Pilkada serenta tetapi juga menyelamatkan masyarakat.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilhan Umum (KPU) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebutkan bahwa tahapan Pilkada serentak tahun 2020 akan diikuti 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia.

Dirinya juga berharap pemuda untuk berkolaborasi dengan KPU untuk mesukseskan Pilkada serentak 2020 ini. Salah satunya ikut menyampaikan dan mengedukasi masyarakat pemilih agar memberikan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

Turut hadir sebagai pembicara pada Bincang Tentang Negeri Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Maria Ivonne Tarigan mewakili Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik.(JN)