Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI Sepakati Format Sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, jika situasi pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah, tahun ini akan digabung menjadi satu kesatuan dengan dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Dengan demikian penyelenggaraan sidang akan lebih singkat, sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Sebenarnya ada keinginan kuat agar pelaksanaan pasal 152 ayat (2) Tata Tertib MPR RI dilaksanakan dengan mendengarkan para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya  langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR tanpa diwakilkan oleh Presiden. Namun karena suasana pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka untuk sementara rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD menyepakati format Sidang disederhanakan. Sidang akan dibuka oleh Ketua MPR RI dan ditutup oleh Ketua DPR RI. Presiden Joko Widodo cukup satu kali pidato dan tak perlu naik turun podium seperti tahun-tahun sebelumnya. Pidato presiden akan langsung mengupas tentang laporan tahunan lembaga negara dan kepresidenan sekaligus penyampaian progres pembangunan daerah dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Kita buat singkat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI, di MPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Turut hadir para Waki Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan hadir secara virtual. Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Soepriyatno (Gerindra), Neng Eem Marhamah (PKB), Taufik Basari (Nasdem), Benny K Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Ali Taher (PAN), Moh. Iqbal (PPP), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, mengingat situasi masih pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI akan membatasi kehadiran fisik anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, maupun para undangan. Bagi yang tak hadir secara fisik bisa hadir secara virtual.

"Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, Fraksi MPR RI, Fraksi DPR RI, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator, Panglima TNI dan Kapolri, serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta ketua partai politik. Sehingga ruang Sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya akan terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI juga akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020 di Gedung Nusantara IV MPR RI. Jumlah undangan dibatasi tak sampai seratus orang, dari sebelumnya mencapai ribuan orang.

"Undangan hanya untuk Ketua Lembaga Negara, pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Pimpinan Badan/Komisi, Menteri, Ketua BPIP, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Partai Politik dan Ormas Lintas Agama," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI juga memutuskan peringatan HUT MPR RI ke-75 pada 29 Agustus 2020 akan dilakukan secara sederhana. Jika di tahun sebelumnya ada acara Jalan Sehat dan puncaknya kegiatan MPR Berdo’a Bersama di lapangan terbuka halaman gedung Parlemen, tahun ini ditiadakan mengingat pandemi Covid-19.

"Sebagai gantinya, MPR RI mengadakan Seminar Internasional yang bisa diikuti secara virtual oleh siapapun dari manapun, membahas tentang pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI. Sebagai bentuk menguatkan diplomasi internasional Indonesia di kancah dunia. MPR RI akan menghimpun parlemen dengan sistem yang sama dari berbagai negara untuk saling meningkatkan kerjasama," pungkas Bamsoet. (*)

Polres Wajo Siagakan Personil Dan Back Up Brimob Untuk Pengamanan Pilkades Serentak

Antisipasi Pilkades Polres Wajo Siagakan Personil Dan Back Up Brimob

Wajo(Sulsel). Sigapnews.com Sengkang - Jelang 4 hari sisa waktu pelaksanaan Pilkades serentak yang bakal dihelat di Kabupaten Wajo sebanyak 103 desa yang bakal mengikuti kontestasi politik.

Dalam mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dan untuk mencegah konflik dan untuk menjaga suasana kemanan Kamtibmas yang kondusif, pihak Polres Wajo menyiagakan personil untuk masing masing wilayah yang dianggap rawan terjadi konflik daj dibantu back up personil satuan Brimob.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Wajo, AKBP Muhmammad Islam Sik ke awak media ini saat ditemui di Mapolres Wajo dan mengatakan jelang hari H pemilihan Kades di Wajo yang tersisa 4 hari lagi tau tepatnya akan dihelat pada 25 Mei nanti, pihaknya tengah menurunkan personil untuk melakukan pengamanan dan penjagaan untuk tiap tempat yang menghelat pesta demokrasi ini.

"Kita turunkan anggota untuk hal pengamanan untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkades serentak ini dan termasuk nanti kita di back up personil dari satua Brimob untuk membatu menjaga situasi keamanan, utamanya titik titik yang dianggap rawan terjadi konflik".Terangnya

Seperti halnya yang terjadi dua hari yang lalu, dimana salah satu daerah tepatnya di desa Wajo Riaja Kecamatan Tanasitolo yang telah terjadi insiden penguraskaan slaau satu kendaraan milik panitia desa yang dirusak dan dilempari oleh orang tak dikenal dan saat ini tengah dalam proses penyelidikan dan penyidikan anggota untuk mencari bukti bukti dan memburu kepada pelaku pengerusakan tersebut dan saat ini tenga memeriksa beberapa saksi saksi.Tambahnya

Selain itu, Muhammad Islam juga menghimbau keseluruh peserta yang mengikuti kontestasi politik Cakades serentak di Wajo ini agar tidak menggunakan cara cara yang melanggar aturan hukum, contoh bagi bagi uang atau money politic dan apabila ada yang terjadi hal seperti itu diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi dan kalau ada yang melanggar hal tersebut berharap bisa memberikan info atau laporkan ke Polres dan kami pihak Polres Wajo siap untuk mengambil langkah dan mengambil tindakan hukum.

Seperti diketahui sebanyak 348 Cakades menyatakan siap mengikuti Pilkades yang aman, damai dan sejuk bagi 103 desa yang menghelat pemilihan kades di Wajo.

Masyarakat Tampo Siap Antarkan Rajiun - La Pili (RAPI) Menjadi Bupati Muna 2021-2026.

Pasangan RAPI Siap Membangun MUNA (Foto Don). 

Siagapnew.com. Pilkada Kabupaten Muna pasangan Calon Bupati Muna, LM Rajin Tumada dan H. La Pili di Kecamatan Napabalano Tampo disambut Dengan baik masyarakat. Mereka  sangat menginginkan agar pasangan Akronim RAPI bisa menjadi pemimpin di Bumi Sowite  ditahun 2021 - 2026 dan akan membawa perubahan kedepan untuk kabupaten Muna.

Salah satu warga menegaskan, Bahwa sosok Rajiun Tumada- La Pili adalah orang yang tegas dan disiplin Dan  mementingkan   kepentingan masyarakatnya. Tak hanya itu, emak emak yang ikut terlibat dalam kampanye trsebut histeris mengangkat dua jari dan menarikan Rajiun- La Pili Bupati Muna.

"Kami harapkan Rajiun- La Pili bisa memimpin Muna kedepan dan membawah perubahan mendatang,",Singkatnya

Sementara itu, H La Pili mengungkapkan bahwa berbagai macam kepanikan telah timbul dari lawan politik, kami datang sebagi penantang sejati sehingga bisa melahirkan pertarungan yang sehat. mereka juga sempat berharap melawan kotak kosong namun hasilnya nihil. apalagi pasangan RAPI diisukan tidak mendapatkan kendaraan politik namun faktanya terbalik.

"Kursi kami lebih banyak dibanding mereka, yakni 16 kursi melawan 14 kursi. Dan ini menjadi bahwa tanda tanda kemenangan rapi sudah didepan mata," Bebernya. 

Lanjut Mantan Anggota DPRD Provinsi itu, kami juga mendapat informasi bahwa Rajiun disebut sebut sebagai pemimpin yang oteriter, padahal buktinya beliau adalah bupati yang tegas dan disiplin akan tugasnya. Banyak program yang sudah dituntaskan selama menjabat sebagai orang nomor satu di Bumi Laworo.

"Kami sebagai calon bupati Muna menyampaikan bahwa 9 Desember adalah pertaruhan nasib, olehnya itu kita jangan salah memilih pemimpin. Jadilah pemilih yang bijak yang mengedepankan asas demokrasi yang sehat tanpa ada provokasi," tandasnya. 

(Don Sultra).

Konsolidasi di Malino, WPP Sulsel Gelar Rakerwil dan Halal Bi Halal di Malino

Gowa (Sulsel), Sigapnews.com, - Pimpinan Wilayah Wanita Persatuan Pembangunan (PW WPP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Malino Kecamatan Tinggimoncing Kabupaten Gowa, Sabtu (5/6/2021).

Kegiatan konsolidasi organisasi sayap perempuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dihadiri Pimpinan Cabang WPP se Sulawesi Selatan diantaranya Makassar, Soppeng, Pinrang, Pangkep, Enrekang, Bantaeng, Jeneponto, Tana Toraja.

"Terimakasih banyak kehadiran teman-teman pengurus WPP kabupaten/kota di tempat ini. Selain untuk menyusun program kerja, kegiatan ini juga untuk menerima masukan dan saran teman-teman dari kabupaten/kota," ujar Ketua PW WPP Sulsel, Andi Nurhidayati.

Didampingi sekretaris WPP Sulsel, Maipa Anwar Said, Andi Etti sapaannya mengungkapkan beberapa capaian WPP Sulsel selama diberikan amanah untuk mengendalikan salah satu badan otonom (Banom) PPP di Sulsel ini.

"Kita telah melantik 16 pimpinan cabang, sebenarnya ada beberapa kabupaten (pimpinan cabang) yang sudah siap dilantik seperti Enrekang tapi karena pandemi Covid-19 maka beberapa kabupaten melakukan pengetatan terkait izin keramaian, maka ditunda pelantikannya," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sulsel ini juga mengungkapkan peran penting WPP untuk membesarkan partai dan sangat diharapkan memberikan konstribusi maksimal di Pileg 2024 mendatang.

"Dengan aturan kepemiluan yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen dalam penyusunan calon anggota legislatif di setiap dapil, maka WPP memiliki peran yang sangat vital bagi PPP untuk mempersiapkan kadernya mengambil peran di Pileg mendatang," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini juga berharap perhatian struktur PPP di Kabupaten/kota kepada WPP dan sayap PPP lainnya untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi untuk membesarkan partai.

"Harapan Kami di wilayah, teman-teman DPC terus mensupport WPP di kabupaten/kota untuk terus eksis membuat program. Karena jika WPP terfasilitasi dengan bagus tentu akan berdampak positif bagi partai ke depan, setidaknya teman-teman DPC tidak sulit lagi memenuhi kuota 30 persen perempuan di setiap dapil," jelasnya.

Berikut beberapa rekomendasi Rakerwil PW WPP Sulsel yaitu:

1. Meminta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran bagi WPP untuk menjalankan roda organisasi di daerah masing-masing.

2. Di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang, calon legislatif (Caleg) Perempuan PPP harus direkomendasikan oleh WPP.

3. Untuk mempersiapkan kader-kader perempuan PPP di Pileg 2024 mendatang, WPP harus menggelar Sekolah Kader Politik dan pelatihan-pelatihan lainnya seperti pelatihan admin media sosial dan pelatihan publik speaking. (Rhm)

Rajiun Dituding, Ali Abdin Angkat Bicara

Laworo- Sigapnew.com. Melihat pemberitaan salah satu media bahwa Bupati Mubar, mengarahkan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Muna Barat ini untuk pengadaan baju, Ali Abdin angkat bicara bahwa itu tidak benar.

Hal ini di ungkapkan Oleh Kabag Humas muna barat sebagai Juru bicara pemerintah bahwa apa yang di beritakan salah satu media itu Tidak benar dan tudingan itu dikarang oleh salah satu akun ramalan dan Jibril dan dimainkan salah satu media.

Bupati Mubar La Ode M Rajiun Tumada selama Kepala desa Baru ini usai  dilantik hanyalah melakukan rapat dengan Kepala Desa yang dalam rapat tersebut bupati hanya menyampaikan tentang  penanganan covid di desa masing-masing, begitupun mengenai jalanya pemerintah di desa tersebut. Jadi terkait tudingan itu, tidaklah benar atau Hoax.

Tentu bagi  yang menyampaikan tudingan itu, saya kira permainan politik saja untuk menjatuhkan LM Rajiun yang akan maju sebagai calon bupati di Pilkada Muna nantinya sehingga dapat di nilai hanya sebuah dinamika Pilkada yang melempar Issu. 

Isu itu dicoba diulas seolah-olah memerintahkan seluruh Kepala Desa membantu beliau maju di Pilkada Muna, namun apa yang disampaikan salah satu media tentang ciutan itu semua itu tidak benar " kata Ali Abdin
Rabu 22/07/2020

Saya berkomentar bukan  urusan politik. Itu bukan urusan  saya dan Itu hak pribadi Rajiun Tumada sebagai warga negara kalau beliau tampil di Pilkada Muna,  Tapi dalam urusan pemerintahan, sebagai juru bicara pemerintah, saya harus menyampaikan bahwa informasi dan berita itu menyudutkan bupati Muna Barat. Pemberitaannya tidak benar dan informasinya semua dikarang. Geram Kabag Humas Ali Abdin, menepis tudingan miring atas pemberitaan yang ada.

Hal ini di benarkan para Kepala Desa yang ada di kabupaten muna barat yang  salah satunya Kepala Desa Ondoke Abdul Latif menyampaikan bahwa apa yang dia diberitakan oleh salah satu media itu tidak benar. Bupati Muna Barat tidak pernah menyuruh kami seperti pengadaan baju 200 per kepala desa, selama saya dilantik jadi kepala desa, bupati Muna barat hanya menyampaikan untuk menjalankan roda pemerintahan di desa dengan sebaik baiknya dan untuk tetap waspada dalam menghadapi covid 19 selama masih ada. Tutur Kepala Desa Ondoke.

Kardono

Haris Krebo dan Gus Imam Ramaikan Pilkada Sleman Jalur Independen

Sigapnews.com, Sleman - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menerima pasangan berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di menit-menit akhir. Pasangan independen ini menyerahkan berkas pendaftaran sekaligus melengkapi persyaratan dukungan.

Beginilah gambaran suasananya, KPU Sleman Gempar ditengah malam, Kedatangan Team Pemenangan SAPU JAGAD bersama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sleman jalur Independen; Haris Nugroho dan Imam Heru Purnomo yang akrap disapa HARIS KRIBO & GUS IMAM pada hari minggu 23 Februari 2020 malam pukul 23.45 WIB sontak membuat panitia KPU bekerja lebih ekstra.

Karena pada tanggal 23 februari merupakan hari terakhir pengumpulan data dukungan untuk bakal calon bupati & bakal calon wakil bupati serentak se indonesia. Momentum tersebut dipergunakan secara optimal oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabuaten Sleman maju lewat jalur perseorangan HARIS KRIBO & GUS IMAM.

Haris Nugroho alias Haris Krebo saat ditemui menjelaskan dengan optimis kepada awak media, "ya kita harus optimis, gak usah berbelit-belit, saatnya menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa yang muda lebih punya komitmen untuk membangun bangsa, maka malam ini kami datang karena kami serius, untuk sleman lebih sembada, Merdeka." Tegas Haris Krebo. (23/02).

Krebo juga menambahkan, bahwa suksesi kepemimpinan di kabupaten sleman untuk menunjukan bahwasanya semua rakyat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk memimpin, lebih baik independen untuk kepentingan bersama bukan kelompok atau golongan. Paparnya. 

Imam Heru Purnomo dengan sapaan akrap Gus Imam, menegaskan "kami sadar bahwa oligarki makin kuat, jabatan demokrasi politik sebagai wacana itu dikuasai oleh para elite partai politik, kami menunjukan bahwa di Republik ini rakyat masih menyorot peduli soal pilkada dan suksesi kepemimpinan dari tingkat daerah sampai nasional, maka hari ini kami mendaftar lewat jalur independen sebagai bentuk perlawanan sistem yang hanya di kuasai segelintir elit, kami bersama rakyat" Tegas Gus Imam.

Gus Imam Menambahkan, kami bersama memiliki komitmen untuk proses demokrasi di kabupaten sleman benar benar sesuai dengan amanah UUD 1945, rakyat yang berkuasa dan kami bersama rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan kepemimpinan selanjutnya. Jelasnya.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur perseorangan, yakni Haris Nugroho dan Imam Heru Purnomo.

”Urutan berkas yang dimasukkan dalam silon itu penempatan harus runtut dan ini perlu dikoordinasikan. Karena menata dokumen kan juga butuh keteraturan. Dalam proses ini kami juga melibatkan bakal pasangan calon, Bawaslu, dengan Kesbangpol,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Kalau jumlah dukungan belum mencapai 58.096 orang, KPU akan membuat berita acara dan tim bakal pasangan calon harus melengkapi sesuai batas waktu yang diberikan. Sedangkan berkas dan jumlah dukungan yang sudah memenuhi persyaratan juga akan dibuatkan berita acara segera. (Red).

Pasangan Anies-Muhaimin Diprediksi Bisa Menang Satu Putaran, Ini Alasannya

 

Jakarta, Sigapnews.com, Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) nampaknya akan menang pemilu 2024 bila digelar dalam satu putaran. 

Pandangan itu disampaikan pengamat politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, dalam acara diskusi di akun YouTube R66newlitics yang dipandu Pengamat Politik Hendri Satrio dan Imam Priyono.

Alasan itu disampaikan Syahganda karena melihat animo masyarakat yang selalu ramai ketika menyambut Anies.

Insya Allah karena kan kalau dalam ahli sosiologi seperti saya yang biasa dengan pikiran-pikiran sosiologi, antropologi, psikologi massa melihat ini," kata Syahganda dikutip dari kanal YouTube R66newlitics, Sabtu (9/9).

Bahkan, Syahganda menilai reaksi masyarakat itu ibarat reaksi fusi dalam teori nuklir.

Dimana, reaksi fusi nuklir adalah penggabungan dua inti ringan menjadi inti lebih berat dengan melepas sejumlah besar energi yang ada.

Ketika Gus Imin terjadi fusi dalam teori nuklir bukan aritmatika 1 tambah 1 (sama dengan) dua iya kan, fusi itu kekuatan dahsyat sprit Islam Nusantara kekuatan spirit Islam Modernis, ideologis yang selama ini diadu domba tiba-tiba bersatu kan gelombangnya gila kan, bisa itu kan," pungkas Syahganda.

Published : HSW

BEM FISIP UNIBOS Ajak Millenial Awasi Pemilukada di 12 Kabupaten / Kota di Provinsi Sulsel

Makassar, Sigapnews.com , - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sospol Universitas Bosowa ( UNIBOS ) menggelar dialog publik dengan tema Relevansi Millenial dan Penegakan Hukum PKPU 13 Tahun 2020 antara pesta Demokrasi dan penanganan Covid-19 di Cafe Rogar Jalan Racing Centre (5/10/2020) yang di hadiri sekitar 50 peserta.

Pada kesempatan itu turut hadir pengamat muda millenial Andi Muhfi Sandi. S. IP, Abdi Mahesa Budayawan Sulsel, Nursari Ketua Bawaslu Makassar, dan selaku moderator Herul Wakil Ketum BEM Fak Sospol Unibos.

Ketua BEM FISIP Unibos Makassar, Reski Sudirman menyampaikan " Tahapan Pilkada tahun ini sangat berbeda Sebab pesta lima tahunan itu bertepatan dengan mewabahnya Pandemi covid-19 sehingga perlu dilakukan pengawasan bersama elemen masyarakat," Ujarnya

" Di dalam ajang pesta demokrasi tersebut millenial bisa mengambil peran aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada dalam penegakan Protokol Kesehatan," Tambah Reski

" Milenial merupakan pengguna media sosial terbanyak, disitu seharusnya peran milenial mampu menjadikan pilkada, paling tidak bisa tahapan pilkada 80 persen dilakukan secara online," Punkasnya.

Reski Sudirman selaku Ketua BEM UNIBOS mengusulkan agar proses Pilkada 2020 dilakukan secara online, Terlebih peserta pemilu sebagian besar berasal dari kaum millenial, tujuannya menghindari perkumpulan untuk meminimalisir potensi penyebaran ataupun terbentuknya Cluster baru Covid-19 di Sulsel.

Ditempat terpisah Anggota Komisi Pemilihan Umum ( Komisioner KPU) Sulsel Syarifuddin Jurdi mengungkapkan bahwa Peran milenial dalam pilkada menentukan masa depan politik, kalau milenial semua menjadi pemilih kritis dan aktif dalam kegiatan pilkada ini, maka optimisme bagi masa depan politik kita, tapi kalau milenialnya apatis dan pasif, itulah masalah kita bersama," Tukasnya.

Selain itu Syarifuddin Jurdi juga menyampaikan " Pemilihan di era pandemi covid-19 mengharuskan sejumlah hal ditaati seperti menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat dari virus, Menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker, pelindung wajah dan handsanitizer, Melakukan pengecekan suhu tubuh, rapid test dan swab bagi yang bergejala, Dilarang berkerumun termasuk kampanye yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak." tutupnya. ( JJ ).

Bamsoet : Untuk Pertama Kalinya MPR RI Bersama PMII Gelar Sosialisasi Empat Pilar Secara Virtual

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengukir sejarah dengan menerapkan Gaya Hidup Baru dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jika di masa sebelum pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan di ruangan luas dengan menghadirkan ratusan peserta secara langsung, kini sosialisasi dilakukan secara virtual menggunakan berbagai sarana teknologi informasi. Pandemi Covid-19 tak menjadi halangan bagi MPR RI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rumah Kebangsaan menjaga solidaritas bangsa. Khususnya, dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI.

"Justru dengan virtual, cakupan peserta sosialisasi bisa lebih banyak lagi. Siapapun dari manapun bisa mengakses pelaksanaan sosialisasi. Tatap muka secara virtual tak mengurangi nilai kehangatan yang dirasakan dari berjumpa secara fisik. Terpenting pesan dari muatan materinya tersampaikan," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/20).

Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang turut hadir mendampingi sosialisasi. Sedangkan ratusan kader PMII diberbagai daerah mengikuti sosialisasi secara virtual dari tempatnya masing-masing.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, generasi muda, termasuk kader PMII, harus bangkit terlebih dahulu dan berdiri di garda terdepan dalam menyuarakan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Generasi muda bangsa harus peka dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengimplementasikan semangat optimisme bersama dalam menghadapi pandemi ini. Kedua, menggerakkan solidaritas dan kegotongroyongan bersama untuk saling membantu elemen bangsa lainnya. Dan ketiga, membangun kerangka berfikir dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau new normal," urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta para generasi muda bangsa bisa mengambil peran sebagai agen yang memberikan edukasi mencerahkan bagi masyarakat. Mengingat masih banyak ditemui kalangan masyarakat termakan informasi hoax bahkan menyesatkan seputar Covid-19. Dari mulai mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19 adalah buatan elite globalis sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan, sampai tak mempercayai rapid test dan hasil PCR.

"Senin (8/6/20) kemarin, 300 warga di Kabupaten Kediri berunjukrasa menolak pemeriksaan masal rapid test dengan cara menutup portal akses masuk tenaga Gugus Tugas Penangan Covid-19. Kejadian yang tak jauh berbeda juga terjadi di Makasar dan Ambon. Penolakan dilakukan lantaran masyarakat memercayai informasi di media sosial bahwa pelaksanaan rapid test dalam prosesnya malah bisa membuat orang terinfeksi Covid-19. Padahal informasi tersebut sangat menyesatkan. Karena itu generasi muda harus membanjiri sosial media dengan informasi yang edukatif," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPII ini menambahkan, selain informasi hoax dan menyesatkan tentang Covid-19, di situasi pandemi ini juga diwarnai berbagai krisis multidimensi, antara lain krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan krisis politik. Untuk krisis kesehatan dan krisis ekonomi sudah terjadi di berbagai negara dunia. Per 9 Juni 2020, penyebaran Covid-19 sudah terjadi di 215 negara dengan menginfeksi 7.131.261 warga dunia dan menyebabkan 413.731 warga dunia meninggal dunia.

"Krisis sosial juga mulai terlihat seperti terjadi di beberapa negara, antara lain Brazil, India, dan Amerika Serikat yang warganya menggelar demonstrasi menolak kebijakan lockdown. Sehingga situasi masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Di Amerika Serikat, misalnya, aksi protes warga menolak kebijakan lockdown dilakukan di berbagai negara bagian seperti Michigan, Colorado, Texas, hingga Ohio. Krisis sosial di Amerika semakin keruh akibat adanya demonstrasi isu rasial akibat kematian George Floyd, warga kulit hitam di kaki polisi kulit putih," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di Amerika Serikat bahkan sudah terjadi krisis politik akibat tidak berjalannya koordinasi antara presiden dengan para gubernur di negara bagian yang menyebabkan adanya isu impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Kejadian yang tak jauh berbeda terjadi di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro bergabung bersama warga yang berdemonstrasi memprotes kebijakan berdiam diri di rumah yang diterapkan para gubernur.

"Alhamdulilah berbagai kejadian tersebut tak terjadi di Indonesia. Kita punya Pancasila dengan semangat Gotong Royong. Sehingga dalam menghadapi musibah, semua elemen bangsa bergotongroyong saling menguatkan. Pemerintah pusat dan daerah di dukung masyarakat berada dalam satu barisan. Memang dalam prakteknya masih ada satu-dua hal teknis yang perlu diselaraskan, namun itu tak sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita," ujar Bamsoet. 

Eksistensi bangsa, tambah Bansoet sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena itu, MPR konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa. 

Patut menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri adalah karena adanya ikatan persatuan dan kesatuan rasa dari seluruh elemen bangsa, yang terus terjalin antar generasi. Karenanya, peran generasi milenial, generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus terus eksis dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam konteks kekinian, di masa pandemi Covid-19, peran dan eksistensi generasi muda sangat krusial, karena beberapa alasan. Pertama, dengan segala potensi sebagai sosok yang penuh energi, dinamis, dan optimis, diharapkan pemuda dapat memainkan peran nya sebagai agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi gaya hidup dan perilaku ke arah perbaikan, misalnya dengan berperan aktif dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta memberi keteladanan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, di tengah lompatan perkembangan ilmu pengetahuan dan laju modernisasi, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi dan responsif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Ke depan, cara kita menghadapi pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketiga, bila kita merujuk pada data kependudukan, jumlah pemuda Indoensia diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, dimaknai bahwa peran dan kiprah generasi muda sangat menentukan kesuksesan dalam perjuangan melewati pandemi. Kiprah ini dapat diwujudkan baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun kolektif, melalui berbagai metode untuk menginspirasi dan bergotong royong membantu masyarakat terdampak Covid-19, misalnya melalui influencing di media sosial, atau secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat.(*)

Isu Duet Anies-Puan di Pilpres 2024 Mencuat

Kolase Puan Maharani dan Anies Baswedan. (Foto: Diolah dari Google).

SIGAPNEWS.COM, JAKARTA - Dikenal kerap berseteru, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024.

Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengungkapkan partainya terbuka dan partai politik manapun. Ia mengatakan koalisi nantinya dibangun dengan sejumlah persyaratan.

Dimana salah satunya parpol yang berkoalisi tak boleh tunduk pada kelompok oligarki, sebab itu bikin hancur marwah semua parpol yang tergabung dalam koalisi tersebut.

"Kami sangat welcome berkoalisi dengan partai bang Masinton (PDI Perjuangan) yang penting kita tidak bisa disetir oleh oligarki, sehingga membuat marwah partai politik tidak ada. Karena kalau kebijakan disetir oleh oligarki, maka kebijakan sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.

Ia menambahkan meski PKS terbuka, namun belum bisa menentukan sosok capres dan cawapres 2024.

Menurutnya untuk menentukan sosok tersebut tidak bisa dalam waktu singkat namun harus melalui pertimbangan yang matang. "Ada perlu pertimbangan visi-misi apakah cocok atau tidak, lalu soal sosoknya sendiri bukan sosok yang bukan hanya bisa pencitraan saja tapi bisa menyelesaikan persoalan bangsa," terangnya.

Pipin kembali menegaskan bahwa untuk koalisi, pihaknya ingin bernuansa nasionalis-religius.

Namun PKS sendiri tak ada rencana untuk membentuk koalisi yang isinya semua partai Islam karena dikhawatirkan terjadi polarisasi.

Untuk keluarnya nama Capres-Cawapres, kata dia, di internal PKS sendiri sangat partisipatif. Artinya mendengar aspirasi dari lapisan paling bawah hingga nanti dipertimbangkan di lapisan paling atas misalnya tingkat Majelis Syuro. Menurutnya, untuk di internal PKS nama yang kuat adalah Salim Segaf Al-Jufri.

Selain itu, ada juga nama-nama lain yang selama ini muncul di berbagai survei ternyata juga didukung kader-kader lapisan bawah PKS. "Misalnya ada nama Anies Baswedan, ada Ganjar, Sandi dan ada Prabowo juga. Ini semua masih akan dipertimbangkan secara matang, dari level bawah sampai atas. Kita partisipatif lah, tidak bisa ujug-ujug menentukan calon," tutupnya.

Tudang Sipulung Komunitas Kotak-Kotak Soppeng, Dedi Bujang Ungkap Komitmen Sebagai Generasi Penerus Bangsa

Soppeng, Sigapnews.com Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda yang ke 95 tahun, Ketua Komunitas Kotak-kotak H. Darwis menggelar silaturahmi Tudang Sipulung bersama dengan sejumlah kerabat dan sahabat yang di langsungkan di kediamannya BTN Anggrek Watansoppeng, Sabtu (28/10/2023).

Ketua Komunitas Kotak-kotak H Darwis yang akrab di sapa H La Dai mengungkapkan, "Kegiatan kumpul-kumpul bersama ini sebenarnya tidak ada perencanaan namun karena ibu Aji (Istri, red) menyampaikan bahwa Pak Aji baru saja kurang sehat, jadi untuk sementara di rumah saja dulu panggil teman-teman dan atau sahabat terdekat untuk datang di rumah kediaman kami sambil melakukan acara bakar-bakar ikan, makan mie kering, makan pisang goreng dan lainnya, tuturnya.

"Hal itu sebagai bentuk silaturahmi biasa saja dan atau Tudang Sipulung, terang Tokoh Masyarakat asal Kecamatan Marioriawa  H La Dai.

Sementara itu, Kusman Dalle alias Etho menyampaikan bahwa Semoga jalinan silaturahmi dan kebersamaan ini terus terjalin sepanjang masa, jagalah selalu rasa Saudara walau bukan Sedarah, imbuhnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komunitas Kotak-kotak Andi Ishe, dan anggota diantaranya Iccang, Rosdah, Ida Syarif, Kusman Dalle (Etho), Dedi Bujang, Garandong.

Hadir pula, Aipda Syarifuddin, Hamdani, Alam Opys, Cichang, dan sejumlah kerabat dan keluarga lainnya.

Meski Komunitas kotak-kotak ini tidak berafiliasi dengan organisasi partai politik, namun dalam perjalanannya akan terus berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap daerah dan bangsa.

Salah satu anggota komunitas Kotak-Kotak yang akrab di sapa Dedi Bujang mengatakan, Ajang silaturahmi ini yang bertepatan dengan hari sumpah pemuda, Kami mewakili komunitas mengucapkan selamat Hari Sumpah pemuda 28 Oktober 2023 yang ke 95 tahun,“Kami siap mewakili generasi muda Indonesia untuk memberikan kontribusi positif khususnya di daerah kabupaten Soppeng.

"Kami adalah penerus dan bagian dari bangsa, sehingga di tahun politik ini dan pada Pemilu 2024 mendatang, kami menolak bersikap apatis terhadap bangsa ini.

"Para tokoh bangsa pada Sumpah Pemuda 1928 telah mewariskan api nasionalisme yang harus terus kami kobarkan, tegasnya.

"Kami berkomitmen untuk terus berperan aktif dan memberikan yang terbaik untuk Soppeng dan Indonesia,” ungkap Dedi

"Kami juga mengimbau dan mengajak para generasi muda bangsa untuk turut aktif berpartisipasi dalam pemilu 2024”, pungkas Dedi.

(Red)

BM PAN Kolaka Siap Menangkan Pemilu 2024

Sekertaris Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kolaka, Muhammad Farijal.

SIGAPNEWS.COM,KOLAKA - Melalui Sekertaris Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kolaka Muhammad Farijal optimis PAN masuk 3 besar dan menangkan Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

"Menuju tahun politik geliat politik sudah mulai terlihat di wonua sorume kabupaten Kolaka maupun nasional secara umum, BM PAN Kolaka sebagai salah satu mesin terbaik Partai PAN akan melakukan kerja kerja konsolidasi mulai dari kota hingga ke pelosok desa agar target memenangkan Pemilu dan masuk 3 besar bisa tercapai" Ungkap Fahri Sekretaris BM PAN.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, BM PAN sebagai motor penggerak akan memaksimalkan dengan baik seluruh instrumen dan kekuatan untuk mencapai kemenangan.

"Sebagai Pemuda kita punya kekuatan lebih serta kerja yang terukur, melalui BM PAN kita tancap Gas tegak lurus untuk kepentingan partai yang mewakili kepentingan rakyat, ditahun 2024 PAN kami pastikan masuk 3 besar" tegas Fahri.

Selain itu kata Fahri mereka juga akan fokus agar salah satu kader terbaik PAN Sulawesi Tenggara yang hari ini di anggap sebagai patron pengerak BM PAN Bisa mencapai Target Menuju Legislatif Senayan.

"Insyaallah Kami mendukung Full dengan Segala kemampuan ketua BM PAN Sultra H. Lullung Menuju Senayan" Tutupnya

Editor:hamdani

Kinerja dan Prestasi Erick Thohir Dalam Mengelola BUMN, Dipuji Relawan Letho

Sigapnews.com, Jakarta - Loyalis Erick Thohir (Letho) for Jokowi-Amin kembali memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam memimpin kementerian BUMN. Sejak dilantik hingga saat ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir dalam menjaga  ekonomi Indonesia dalam menaungi BUMN yang asetnya hingga Rp 8.200 triliun.

Hal ini disampaikan Anshar Ilo selaku ketua umum Letho for Jokowi Amin, saat dihubungi Sabtu pagi (20/06/2020). 

"Kami memberikan apresiasi kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kinerja beliau sudah sangat bagus dan terus ditingkatkan, agar BUMN menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi nasional," tandasnya.

Kata Ilo sapaan akrabnya, Eric Thohir selaku Menteri BUMN harus terus bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain BUMN menyediakan faktor produksi baik barang dan jasa.

"BUMN juga diharapkan bisa menjadi agen pembangunan bangsa yang tidak hanya membuka bisnis, menyediakan lapangan kerja, dan meraih keuntungan. Akan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial tinggi," terang Ilo

Menurutnya, Letho akan terus mengawal Erick Thohir dalam mengelola BUMN dengan benar. Semangat perbaikan BUMN yang dikelola secara jujur, transparan, dan demi kemajuan bangsa mendorong Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah langkah luar biasa dan tak terduga sejak awal hingga saat ini termasuk dalam berhadapan dengan mafia-mafia di BUMN.

"Letho dan publik masih terus menunggu langkah fenomenal sang menteri dalam membenahi ratusan BUMN termasuk  mencegah munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia dan trader-trader di BUMN," lugasnya.

Letho Usul Pilkada Ditunda 2021

Menyikapi dinamika politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini perihal rencana pelaksanaan pilkada serentak 2020, terutama terkait wabah pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran. Menurut Anshar Ilo selaku Ketua Umum Loyalis Erick Thohir (Letho) meminta agar jangan memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 dan ditunda 2021.

"Kami mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menunda Pilkada 2020 ke tahun 2021. Persoalan wabah covid 19 belum usai dan kita terus waspada serta berjuang melawan covid 19. Jika belum selesai pandemi covid 19, kenapa harus dipaksakan?," tanya Ilo.

Menurutnya, ada banyak hal yang lebih penting yang harus lebih diprioritaskan oleh Pemerintah yakni memastikan pencegahan pelunaran covid19 yang masih terus menyebar. Di samping itu, menurutnya Pilkada harus mengikuti protokol Covid-19 dan dengan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapannya. 

"Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan menciptakan pertemuan para pemangku kepentingan terutama di proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan," imbuh Ilo.

Terakhir Letho menekankan, agar Pemerintah memikirkan kemungkinan mengalihkan dana kampanye dan pelaksanaan Pilkada untuk digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk memastikan pencegahan covid 19. Bahkan katanya juga bisa sebagai tambahan biaya stimulasi dalam menolong masyarakat yang terdampak karena covid19 ini.

"Persoalan kemanusiaan lebih utama daripada urusan politik lokal. Nyawa dan kesehatan masyarakat adalah yang utama," pungkasnya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Pengamat : Hendrik Yance Udam Bisa Mewakili Kawasan Indonesia Timur Jadi Menteri Atau Staf Khusus Presiden Jokowi

Jakarta, Sigapnews.com, - Sudah sangat pantas salah satu putra bangsa terbaik asal Tanah Papua, yaitu Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN Gercin ) untuk menjadi menteri atau setidaknya Staf Khusus Presiden yang membindangi kawasan percepatan pembangunan di kawasan Indonesia timur.

Hal ini disampaikan Dr Emrus Sihombing Pengamat Komunikasi Politik kepada wartwan di salah satu hotel di Jakarta, Senin (13/07/2020).

“Masa tahun-tahun yang sudah berlalu, Indonesia lebih fokus di Jawa dan Sumatera, maka sangat wajar dan strategis ke depan Indonesia memfokuskan pembangunan di Indoesia timur. Oleh sebab itu, di era pemerintahan Jokowi periode kedua ini, sangat perlu dibentuk satu kementerian atau staf khusus Presiden yang secara khusus menangani percepatan pembangunan di semua bidang di Kawaan Timur Indonesia. Dimana berguna membantu kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam mensukseskan Nawacita pembangunan di kawasan timur Indonesia," kata Emrus sapaan akrabnya.

Menurutnya, kwasan timur Indonesia perlu lebih mendapat perhatian khusus dari aspek keamanan, politik dan pembangunan ekonomi. Misalnya, konflik yang sifatnya mengganggu integrasi masih berpotensi terjadi di wilayah ini. Oleh sebab itu, Ketua umum Gercin Hendrik Yance Udam sangat tepat sekali menduduki posisi sebagai salah satu menteri atau setidaknya staf khusus Presiden untuk mengakselarasi pembagunanan di semua bidang di kawasan timur Indonesia.

Lebih Lanjut Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini menjelaskan bahwa, Hendrik Yance Udam (HYU ) adalah salah satu putra bangsa terbaik asal tanah Papua yang sangat vocal dan gigih menggelorakan isu-isu kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dimana melalui organisasi kemasyarakatanya yaitu Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang sudah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan Kabupaten kota. bahkan di beberapa negara di dunia.

"Jadi, sangat tepat sekali kalau Bapak Presiden memberikan kepercayaan kepada tokoh muda tersebut untuk terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia timur," tandasnya.

Katanya, Papua sangatlah strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Oleh sebab itu, kawasan Papua harus kita bangun dengan serius dan baik sebagai bagian integral dari NKRI.

"Hendrik Yance Udam adalah tokoh yang sangat tepat diposisikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai salah satu kabinet Indonesia maju. Tokoh muda ini juga seorang aktivis pergerakan dan sangat dekat dengan aktvis-aktivis pergerakan lainya untuk Indonesia raya.,” pungkas Emrus yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner. (red/arif)

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Elektabilitas Erick Thohir Meningkat, Relawan ETOR Mulai Tancap Gas Deklarasi ETOR DPW DKI Jakarta

Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Relawan Erick Thohir (DPP ETOR) Syafrudin Budiman Pimpin Deklarasi.

SIGAPNEWS.COM, Jakarta - Puluhan Relawan Erick Thohir (ETOR) menggelar Deklarasi Erick Thohir for President RI 2024 dan jalan sehat di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (27/06/2022).. 

Deklarasi ini juga dalam rangka pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Erick Thohir (DPW ETOR) DKI Jakarta.

Hadir langsung Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Relawan Erick Thohir (DPP ETOR) Syafrudin Budiman, SIP dalam acara ini. Ditemani Herdianti Puspitasari, S.Si Wakil Ketua Umum DPP ETOR, Pendeta Mami Dona Anggota Dewan Pakar DPP ETOR dan Patrik Fatruan Ketua DPW Relawan Erick Thohir (ETOR), berserta jajarannya. 

"Alhamdulillah hari ini kami resmi menggelar Deklarasi DPW ETOR DKI Jakarta dan Dukungan Erick Thohir for President RI 2024. Walau sederhana acara dikemas dengan jalan sehat dan pembacaan deklarasi," kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Dewan Pembina DPP ETOR di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (27/06/2022).

Menurut Gus Din sapaan akrabnya, DPP ETOR bergerak dari bawah untuk penggalangan dan sosialisasi Erick Thohir for President RI 2024. Dimana Relawan Erick Thohir (ETOR) akan menggelar Deklarasi di setiap propinsi di Seluruh Indonesia.

"Kita akan tuntaskan deklarasi di 34 Propinsi dahulu setelah itu kita akan gelar Deklarasi Nasional Erick Thohir for President RI 2024 di Bulan Desember 2022. Kita akan bikin wah dan megah di Surabaya," terang Gus Din.

Sementara itu Edy Torana, SH, MH, M.Kn, CLA Ketua Dewan Pendiri dan Ketua Dewan Pakar DPP ETOR secara virtual memberikan arahan, bahwa Relawan Erick Thohir (ETOR) terus semangat untuk sosialisasi dan pengenalan Erick Thohir. Kata pengusaha asal Surabaya ini saat ini sosok Erick Thohir semakin populer dan elektabilitas-nya terus meningkat.

"Kami akan bekerja di seluruh Indonesia dan khususnya Pulau Jawa untuk penguatan suara dan dukungan kepada Bapak Erick Thohir. Kami yakin tiap hari elektabilitas beliau terus meningkat dan semakin mantap menuju Pilpres 2024," tandas Bung Etor sapaan akrabnya.

Alumni FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini berharap, semua pengurus DPW dan DPD Relawan Erick Thohir (ETOR) Se Indonesia bekerja secara terpimpin dan satu komando untuk kemenangan Erick Thohir. Katanya, DPP ETOR akan turun langsung mendamping DPW-DPW di setiap Deklarasi DPW ETOR Se Indonesia.

"Semua struktur Relawan Erick Thohir (ETOR) akan bekerja secara terpimpin, agar terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Kesuksesan sebuah tim tidak lepas dari sebuah perencanaan, strategi dan manajemen organisasi. Sukses buat Deklarasi DPW ETOR DKI Jakarta," terang Bung Etor menutup arahannya.

Selanjutnya, Aria Duta SH Ketua Umum DPP ETOR mengatakan, Relawan ETOR sudah bekerja siang malam untuk mempopulerkan dan mengenalkan figur dan sosok Menteri BUMN Erick Thohir. Dimana Eks Presiden Inter Milan ini sudaj semakin dicintai warga dan masyarakat Indonesia.

“Bapak Erick Thohir sosok sukses di Bisnis, Olahraga, Politik dan Pemerintahan menjadi cermin impian dan idola anak-anak muda dan dewasa. Sosok beliau (red-Erick Thohir) mampu menjadi motivasi bagi generasi muda untuk bangkit dan sukses di hari ini dan masa mendatang,” paparnya.

Bung Didut akrabnya menyatakan, saat ini sudah terbentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 34 Propinsi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di sekitar 250 an Kabupaten/Kota se Indonesia. Adapun pusat gerakan tersentral lewat Jakarta dan Surabaya, sebab fokus utamanya adalah Pulau Jawa sebagai kantong suara dan lainnya sebagai penopang.

“34 Propinsi dan ratusan kabupaten/kota terus digerakkan DPP ETOR. Kami Relawan Erick (ETOR) memiliki visi membangun Politik Kegembiraan Bersama Erick Thohir.  Pasar massa yang digarap adalah kalangan milenial, perempuan, santri, pelaku UMKM dan para pekerja profesional,” jelas Bung Aria. (red)

Salurkan Sembako Untuk Warga Terdampak Banjir di Jateng, Ahmad Muzani: Ini Tidak Seberapa Mudah-Mudahan Dapat Diterima dan Dimanfaatkan

Jawa Tengah, Sigapnews.com, - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok di sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah, Minggu (8/1/2023). Ribuan paket sembako disalurkan.

Daerah yang dikunjungi antara lain Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, serta Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penyaluran bantuan 15 ribu paket sembako ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra kepada korban banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. 

Kegiatan ini juga bagian dari arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar kader-kadernya turun ke bawah membantu masyarakat yang terkena musibah. 

"Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa meringankan beban bapak ibu semua. 

"Pak Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa hadir, tapi beliau mengutus kami-kami untuk langsung memberikan bantuan ini. 

"Ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. 

"Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberi semangat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini," kata Ahmad Muzani. 

Dikatakan Muzani, Prabowo selaku pimpinan Partai Gerindra selalu memberi pesan kepada kadernya agar terus berbuat baik untuk masyarakat. 

"Terutama kepada masyarakat yang kesusahan akibat terdampak bencana alam seperti banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini. 

"Pak Prabowo selalu berpesan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat terutama rakyat kecil yang terkena musibah dan sangat membutuhkan bantuan. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk bangsa dan negara, minimal berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk masyarakat, minimal berbuat baik untuk keluarga. 

"Jika tidak bisa juga, ya paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Itulah pesan Pak Prabowo yang selalu beliau sampaikan kepada kader-kadernya," jelas Muzani. 

Wakil Ketua MPR itu mengaku, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah ini berasal dari urunan internal kader Gerindra. Namun demikian, Muzani mengingatkan bahwa bantuan ini bukan bagian dari agenda politik untuk 2024. 

"Jangan pernah berpikir bahwa bantuan yang diberikan berkaitan dengan politik. Jangan pernah ada pikiran pilih apa mereka pada 2019 dan jangan berpikir bantuan ini diberikan dengan harapan terkait dengan 2024. 

"Bantuan yang diberikan semata-mata karena memang mereka memerlukan dan membutuhkan ini. Itulah kehadiran kami sebagai partai, sehingga partai bisa menjadi penenang dan penyelamat masyarakat disaat mereka membutuhkan bantuan," jelas Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan, mudah-mudah ada pelajaran yang bisa diambil dari musibah banjir yang dialami masyarakat Jawa Tengah. 

Karena ujian sejatinya datang terkadang untuk menguji rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar sesama manusia itu sendiri. 

"Semoga ujian ini bisa kita lewati bersama-sama dan pada akhirnya kebersamaan kita meningkat dan semakin kuat. 

"Tidak banyak yang bisa kami berikan oleh DPP Gerindra dan mudah-mudahan diterima baik dan bermanfaat untuk bapak ibu semua," ujar anggota DPR RI Dapil Jateng I meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus dan Salatiga. 

Pada kesempatan ini Muzani didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Ketua OKK Prasetyo Hadi, Bendahara Fraksi Gerindra DPR Novita Wijayanti, Ketua DPP Jamal Mirdad dan Anggota DPR RI Sudewo, serta Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid dan sejumlah anggota DPRD Gerindra Jawa Tengah.

(Edil Rauf)

Sukseskan Moment Pilkada 2020, KPU Selayar Akan 'Gandeng' Mahasiswa KKN

Sigapnews.com, Selayar - Rencana kerjasama pelibatan kaum akademisi dan intelektual dari kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, digagas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan menjelang diselenggarakannya bursa pilkada pemilihan bakal calon bupati dan wakil bupati 2020.

Hal tersebut terungkap melalui rangkaian pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pihak rektor yang berlangsung di ruang rektor UIN Alauddin, Makassar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin menyampaikan, "Agenda pertemuan yang turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel,  Syarifuddin Juardi itu, fokus membahas ide dan gagasan KPU untuk melibatkan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN) dari Universitas Islam Negeri  (UIN) Alauddin, Makassar, terutama dalam rangka untuk mendukung dan menyukseskan seluruh bentuk tahapan pilkada 2020.

Kehadiran kaum akademisi dan intelektual dalam tahapan penyelenggaraan pilkada  diharapkan bisa memberi pencerahan dan membangun kesadaran berdemokrasi masyarakat.

" Ide dan gagasan tersebut telah kami sampaikan secara langsung kepada rektor UIN Alauddin, Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhanis,"

"Setelah bertemu dengan pihak rektor, kami berharap agar ide dan gagasan yang telah kami sampaikan, bisa segera mendapat restu dan persetujuan agar bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan, cetus Nandar, dalam keterangan pers yang disampaikannya kepada wartawan pada hari, Sabtu, (20/02) dini hari, di ruang, Rumah Pintar Pemilu Tanadoang (RPPT) Kantor KPU Selayar, di ruas jalan Jend. Achmad Yani, Benteng.

Diakuinya, "rencana pelibatan kaum akademisi dan intelektual dari unsur mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, tak lepas dari rangkaian substansi peningkatan kualitas dan mutu kesadaran berdemokrasi masyarakat menyongsong penyelenggaraan pilkada 2020 mendatang.

Suksesi pilkada pemilihan balon bupati dan wakil bupati pada medio bulan September mendatang, memiliki arti dan makna penting dalam catatan sejarah pergolakan politik lokal dengan peran dan posisinya yang sangat strategis sebagai penentu masa depan pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, pelibatan kaum akademisi dan intelektual dari kalangan mahasiswa KKN akan sangat besar manfaatnya dalam rangka untuk menanamkan dan menumbuhkan penguatan nilai-nilai  demokrasi di masyarakat.

Penguatan nilai-nilai demokrasi ini sendiri, diharapkan akan berbanding lurus dengan muatan local wisdom dan sorot agama yang begitu sarat dan kental.

di samping itu, kehadiran kaum akademisi dan intelektual diharapkan akan tumbuh menjadi sebuah modal sosial yang plus akan membuka ruang ekspektasi terhadap basis nilai 'praktik' politik dan demokrasi.

Wacana kerjasama ini sendiri, nantinya akan ditandai dengan penandatanganan naskah Memorandum Of Under Standing (MoU) antara KPU dan pihak UIN Alauddin, Makassar yang akan dirangkaikan dengan pelaksanaan tahapan acara 'Lauching Pilkada* 2020 yang rencananya akan digelar secara terpusat, di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar, di ruas Jln. Jend. Achmad Yani, Benteng.

(Fadly Syarif)

Prabowo Silaturahmi dengan Kyai Sepuh Jawa Timur, Bahas Persatuan dan Kesatuan

 

Surabaya, Sigapnews.com,-Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur di Surabaya, Senin (26/12/2022). 

Kyai-kyai sepuh yang hadir diantaranya, KH Nurul Huda Djazuli dan Gus Abdurrahman Kautsar dari Ponpes Ploso Kediri. 

Kemudian KH Anwar Mansur dari ponpes Lirboyo, KH Ubaidilah Faqih ponpes Langitan Tuban, KH Fuad Nurhasan ponpes Sidogiri Pasuruan, KH Ali Masyhuri Sidoarjo. Lalu KH Marzuki Mustamar Malang, KH Abdul Matin Tuban, KH Ahmad Faiz Abdul Haq ponpes Nurul Jadid Probolinggo. 

Serta Gus Fahim Ruyani ponpes Ploso Kediri, KH Cholil Nawawi Jalil ponpes Sidogiri Pasuruan, Gus Adibus Soleh Anwar ponpes Lirboyo Kediri, Lora Karrol Schal ponpes Syaikhona Kholil Bangkalan, Gus Aliki Banyuwangi, dan Gus Alawi Ubaidilah Faqih ponpes Langitan Tuban. 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Prabowo banyak mendengarkan masukan dari para kyai sepuh yang merupakan pimpinan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. 

Serta berdiskusi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Peran Kyai dan Nahdlatul Ulama begitu penting dalam menjaga keutuhan negara. 

"Mereka bersilaturahmi dengan Menteri Pertahanan di Surabaya selama 2,5 jam. Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan khidmat ini Menhan banyak mengemukakan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara. Dan selama ini para kyai dan NU selalu menjadi faktor penting bagi keutuhan negara. Di saat-saat yang genting kyai-kyai dan NU selalu tampil menyelamatkan negara," jelas Muzani.

"Seperti tahun 1945 dalam peristiwa 10 November dimana fatwa jihad telah jadi bukti dan contoh bagi perjuangan bangsa kita. Demikian juga semasa berbagai macam pemberontakan terjadi, NU telah mengambil peranan penting guna menyelamatkan negara. Termasuk di tahun 1965 saat peristiwa G30S PKI dan tahun 1998 pada masa peralihan kekuasaan Orde Baru ke reformasi," imbuh Wakil Ketua MPR itu. 

Muzani melanjutkan, karena itu NU menjadi faktor pengaman yang cukup dominan bagi negara. NU juga mengajarkan Islam yang toleran dan sangat menghargai perbedaan. Karena itu pertahanan negara yang melibatkan para ulama dan pondok pesantren NU menjadi suatu hal yang sangat penting. 

"Kepada Pak Prabowo para Kyai sepuh juga berharap agar pondok pesantren jangan dianaktirikan. Memang nyatanya banyak santri di ponpes-ponpes yang memiliki kemampuan dan pemikiran luar biasa. Mestinya itu bisa digunakan bagi kepentingan negara lainnya, tidak hanya di ponpes. Karena itu ada perlu afirmasi persamaan. Kyai-kyai sepuh juga berharap agar NU sebagai kekuatan besar tidak hanya digunakan sebagai kendaraan politik semata," jelas Muzani. 

Para kyai juga berpesan agar Partai Gerindra dan PKB untuk tetap solid menguatkan kerjasama politik. Di akhir acara dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh KH Nurul Huda Jazuli dari Ponpes Ploso Kediri. 

"Para kyai-kyai berharap agar koalisi yang dibangun antara Gerindra dan PKB dapat terus dilanjutkan dalam pencalonan ke depan. Pertemuan itu lalu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kyai Haji Nurul Huda Djazuli dari Ponpes Al Falah Ploso Kediri. Harapan kyai-kyai tersebut agar apa yang dicita-citakan bersama pada Pilpres 2024 bisa terwujud," tutup Muzani.

Gus Sholeh: RUU HIP Sudah Ditunda, Jokowi Akan Kaji Ulang dan Dengar Aspirasi Ormas dan Akademisi

Sigapnews.com, Jakarta - Gus Sholeh Mz sebagai keynote speaker dalam WEBINAR dengan tema 'Jalan Tengah Solusi Terwujudnya RUU HIP' mengatakan, dengan ditundanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menunjukkan Jokowi mendengar aspirasi Ormas Islam dan akademisi. Ketua Umum

Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) ini menilai memang perlu disempurnakan RUU HIP untuk mendengar aspirasi yang ada.

Gus Sholeh Mz yang juga aktivis Aliansi Mubaligh Perekat Umat (AMPU) menilai memang ada beberapa poin-poin di pasal RUU yang sangat kontroversi. Dimana banyak para ulama dan tokoh masyarakat menolak RUU HIP, khususnya Jawa Timur, sebab khawatir ada upaya pelemahan terhadap nilai-nilai pancasila.

"Kami tegaska bahwa pak Jokowi aspiratif dan mau mendengar aspirasi ormas dan masyarakat. Sehingga memang penundaan RUU HIP ini akan dikaji lagi oleh pemerintah," kata Gus Sholeh Mz, Rabu, 17 Juni 2020, 14.00 - 16.00 WIB di diskusi virtual tersebut.

Menurut Gus Sholeh, Ideologi Pancasila sudah final dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Soal bahwa ada pasal-pasal di RUU HIP yang dinilai melenceng atau malah berbenturan dengan Pancasila tentu perlu di evaluasi dan dikaji kembali.

"Soal adanya penafsiran implementasi ideologi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tentu akan dikaji secara akademis dan hukum. Dan tentunya melibatkan tokoh ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya," tandas Gus Sholeh Mz.

Sementara itu Karyono Wibowo pengamat politik menilai, Keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah tepat. Mengingat hadirnya RUU HIP telah memicu reaksi penolakan dari sejumlah ormas dan pelbagai golongan masyarakat. 

"Jika dipaksakan justru berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat," ujar Direktur Eksekutif IPI (Indonesia Public Institute) ini.

Kata Karyono, dalam menyusun undang-undang, memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Karenanya, setelah mendapat pelbagai masukan terkait isi RUU HIP yang dinilai kontroversial dan bertentangan dengan masyarakat, maka hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pembahasan.

"Setelah pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP maka DPR sebagai inisiator RUU HIP tentu harus menunda pembahahasan RUU ini," ucapnya.

Namun kata Karyono, yang perlu digarisbawahi dan dipahami masyarakat, bahwa keputusan pemerintah adalah menunda pembahasan. Itu berarti DPR sebagai inisiator bisa memperbaiki RUU dengan memperhatikan pelbagai masukan yang berkembang di masyarakat atau menyusun RUU baru.

"Terutama menyusun RUU yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila yang hanya mengatur secara teknis pelaksanaan pembinaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai jalan tengah dari sejumlah kelemahan dan permasalahan yang ada dalam RUU HIP," jelasnya.

Ia mengatakan, Sejumlah masalah krusial yang memicu penolakan terhadap RUU HIP diantaranya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat.

Masalah kedua, Pasal 7 dalam RUU HIP dinilai krusial dan telah menimbulkan polemik karena dinilai memberi tafsiran tentang sendi pokok Pancasila, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) yang menyatakan, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kemudian ayat (2) berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa triila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun ayat (3) menyatakan trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Persoalan Ketiga, diksi tentang Ketuhanan yang berkebudayaan juga dipermasalahkan karena dinilai tidak sesuai dengan sila pertama seperti yang ada dalam rumusan Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persoalan Keempat, RUU HIP dipandang justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar). Pandangan tersebut benar jika merujuk pada teori Hans Kelsen mengenai sistem hukum dengan kaedah berjenjang, dimana norma hukum terendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpedoman pada norma hukum yang paling dasar (grundnorm). Norma hukum yang paling dasar ini bersifat tidak konkrit (abstrak). 

"Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai norma dasar, yang nilai-nilainya (values) universal. Maka jika dibuat undang-undang dengan penafsiran secara subyektif terhadap Pancasila justru mendowngrade kedudukan Pancasila sebagai norma dasar," imbuh Karyono.

Kemudian kata Karyono, namun karena nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar sifatnya abstrak dan universal, misalnya sila kemanusiaan dan sila keadilan sifatnya berlaku universal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan seperangkat aturan yang bersifat teknis pelaksanan. 

"Terkait hal itu, UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) sudah mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut Maka hadirnya undang-undang pembinaan ideologi Pancasila sangat dibutuhkan agar nilai-nilai idiologi Pancasila menjadi konkrit," jabarnya.

Selain itu kata Karyono, kehadiran Undang-Undang Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat mendesak setelah 20 tahun negara absen dalam melalukan pembinaan dan pembudayaan Pancasila pasca pembubaran BP 7 yang dibentuk saat pemerintahan Orde Baru.

"Lebih penting lagi mengapa perlu dibuat undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila adalah untuk membendung pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme, kapitalisme, transnasionalisme dan ekstremisme beragama seperti ISIS dan sejenisnya," pungkasnya.

Acara Webinar ini juga dihadiri narasumber, Boni Hargens

Direktur Eksekutif LPI (Lembaga Pemilih Indonesia), Romo Benny Susetyo

Stafsus BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Jerry Massie Direktur Eksekutif P3S (Political and Public Policy Studies) dan Moderator Cahyo Gani Saputro.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Bamsoet Kembali Serahkan Bantuan ke Supir Taksi Express

Sigapnews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) dan Relawan 4 Pilar kembali memberikan bantuan kepada para supir taxi. Sekaligus mendorong pemerintah melalui Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul turunnya harga minyak dunia dari semula rata-rata di kisaran USD 60an per barel menjadi sekitaran USD 30an per barel.

"Ketika harga minyak dunia naik, pertamina begitu cepat menaikan harga BBM. Harusnya ketika harga minyak dunia turun, pertamina juga cepat menurunkan harga BBM. Berdasarkan perhitungan kasar, seharusnya saat inibharga BBM bisa turun Rp.1000-Rp.1500 per-liter. Atau paling tidak, ada kebijakan khusus untuk perusahaan taxi. Pendapatan para supir taxi yang sudah menurun karena sepinya penumpang lantaran pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan terbantu dengan turunnya harga BBM," ujar Bamsoet usai memberikan bantuan kepada para supir taxi Express di kawasan Pesanggrahan Bintaro, di Jakarta Selatan, Rabu (13/5/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengajak semua elemen masyarakat terus bergotong royong membantu sesama yang kesulitan lantaran pendapatannya menurun akibat pandemi Covid-19. Bamsoet juga mengingatkan para pemimpin di daerah maupun kalangan lainnya untuk mencontoh solidaritas gotong royong yang telah ditunjukan masyarakat. 

"Pemimpin jangan justru mempolitisasi bantuan sosial yang sejatinya berasal dari uang rakyat. Masih banyak ditemukan di daerah, pendistribusian bantuan sosial sangat kental dengan nuansa politisasi. Hal ini juga harus menjadi perhatian Bawaslu, yang juga sudah mengingatkan para kepala daerah yang akan maju di Pilkada, agar jangan memanfaatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD demi kepentingan politik pribadinya. Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, para pemimpin seyogyanya lebih sensitif. Semua didasarkan pada semangat keikhlasan dan kebangsaan, perasaan senasib sepenanggungan.

"Pandemi Covid-19 seharusnya justru membuka mata batin para pemimpin agar lebih dekat lagi kepada rakyat. Sekaligus menjadi pembuktian seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka ditengah krisis multidimensi ini. Bukan justru menjadikan bencana dan kesengsaraan rakyat sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," pungkas Bamsoet. (*).