Masa Jabatan Taufan Pawe Berakhir, Muhidin M Said Dikabarkan Jadi Plt Ketua Golkar Sulsel

MAKASSAR Sigapnews.com Kabar beredar kencang di internal Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang berakhirnya masa jabatan pengurus DPD I. Muhidin M Said, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Wilayah Sulawesi, disebut-sebut telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, menggantikan Taufan Pawe.

Penunjukan ini merupakan langkah strategis DPP Golkar untuk mencegah kekosongan kepemimpinan. Masa berlaku Surat Keputusan (SK) Ketua dan pengurus DPD I Golkar Sulsel akan habis pada 19 November 2025 mendatang.

Saya juga telah mendapatkan kabar, kalau H Muhidin M Said yang ditunjuk selaku Plt Ketua Golkar Sulsel. Pasca berakhirnya masa jabatan Taufan Pawe tanggal 19 November 2025," ujar Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, yang juga seorang kader senior Golkar Sulsel, saat dikonfirmasi pada, Rabu (12/11).

Sosok yang ditunjuk, Muhidin M. Said, bukanlah nama sembarangan. Ia adalah politisi senior yang malang melintang di panggung politik nasional.

Mesin Partai Harus Tetap Berjalan

Penunjukan Plt Ketua menjadi sinyal kuat bahwa DPP Golkar tidak ingin mesin partai melambat, terutama mengingat tahapan politik yang akan datang. 

Tugas utama Plt adalah memastikan organisasi tetap solid dan segera mempersiapkan agenda besar partai di Sulsel.

Namun jadwal resmi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel. Hingga kini, dikabarkan belum ada penetapan jadwal Musda oleh DPP, yang berarti kepastian kepemimpinan definitif di Sulsel masih harus menunggu.

Seluruh kader kini menanti pengumuman resmi dari DPP, sekaligus menantikan siapa saja figur-figur yang akan maju dalam perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel selanjutnya.

(The Yund) 

Langkah Strategis Buhari Abu, Usai SMSI, Kini Fokus Konsolidasi Media Siber di Bawah Bendera JMSI

SOPPENG Sigapnews.com Dunia organisasi media siber di Kabupaten Soppeng tengah memasuki fase baru. Setelah memimpin Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng selama beberapa tahun, Buhari Abu secara resmi mengembalikan mandat kepemimpinannya kepada SMSI Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan ini diambil sebagai wujud tanggung jawab organisasi, seiring dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) pada Oktober 2025.

Dalam keterangan resminya, Buhari Abu menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama yang terjalin selama ini dalam membangun ekosistem media siber yang sehat.

Masa bakti kami di SMSI Soppeng telah berakhir, dan sudah sewajarnya mandat itu dikembalikan," ujar Buhari Abu, Rabu (12/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa banyak pelajaran berharga didapatnya, terutama dalam memperkuat peran media lokal di tengah dinamika digitalisasi.

Namun berakhirnya tugas di SMSI Soppeng justru menjadi awal dari babak baru yang lebih menantang.

Tak lama setelah mengakhiri masa jabatan, Buhari Abu langsung menerima mandat penting dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk membentuk kepengurusan di tingkat Kabupaten Soppeng.

Kami dimandatkan membentuk kepengurusan JMSI di Kabupaten Soppeng sejak 22 September 2025, ungkap Buhari.

Mandat ini datang dengan tujuan mulia: Agar media-media lokal memiliki wadah baru yang profesional, berintegritas, dan selaras dengan visi nasional JMSI. Saat ini, ia tengah aktif melakukan konsolidasi dengan para pemilik media siber di Soppeng untuk menyusun struktur organisasi.

Sebagai informasi, JMSI merupakan organisasi yang menaungi perusahaan media berbasis internet di Indonesia.

Organisasi ini telah menjadi konstituen resmi Dewan Pers sejak Januari 2022.

Buhari Abu menegaskan bahwa langkahnya bergabung ke JMSI bukanlah bentuk perbedaan arah, melainkan upaya memperluas ruang gerak dan sinergi antar organisasi media. Ia berharap SMSI dan JMSI dapat berjalan berdampingan.

Saya percaya bahwa baik SMSI maupun JMSI memiliki semangat yang sama, memperkuat media siber agar menjadi pilar demokrasi yang terpercaya, pungkasnya. 

Guru Dikorbankan, Kepala Sekolah Diduga ‘Bermain’, DPRD Makassar Turun Tangan

 

Makassar, Sigapnews.com, Dunia pendidikan di Kota Makassar kembali menjadi sorotan setelah mencuat dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II.

Oknum kepala sekolah berinisial SS diduga melakukan pungli terhadap para guru, terutama terkait pencairan dana sertifikasi.

Informasi dugaan pungli tersebut telah lama beredar di kalangan tenaga pendidik. Namun, hingga kini aparat penegak hukum (APH) dinilai belum mengambil langkah tegas.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan guru yang merasa diperas oleh oknum pimpinan sekolah.

Seorang guru yang menjadi korban pungli dan enggan disebutkan namanya mengaku siap bersaksi jika kasus ini dibuka kembali.

“Kami siap diperiksa dan memberikan keterangan. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Sudah terlalu lama kami diam,” ujarnya dengan nada tegas.

“Kepala sekolah harus diberi sanksi tegas. Dunia pendidikan jangan dijadikan ladang pemerasan.”

DPRD Makassar Bergerak

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan serta kepala sekolah terkait untuk dimintai klarifikasi resmi.

“Kami tidak akan diam. Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang bersangkutan akan kami panggil. Masalah seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” kata Ari Ashari kepada wartawan.

Langkah tegas DPRD ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.

Melalui Humasnya, Dzoel SB, PJI menilai langkah DPRD Makassar menunjukkan keberpihakan nyata terhadap keadilan dan perlindungan bagi tenaga pendidik.

“Kami menyambut baik sikap DPRD. Ini bukti nyata bahwa masih ada wakil rakyat yang berani mendengar suara bawah,” ujar Dzoel SB.

Kritik Tajam terhadap Birokrasi Pendidikan

Dzoel SB juga menyoroti rusaknya tata kelola birokrasi pendidikan di Kota Makassar yang dinilainya sudah “amburadul dan kehilangan arah moral”.

Ia menegaskan bahwa kerusakan sistem pendidikan hari ini adalah ancaman bagi masa depan bangsa.

“Kalau birokrasi pendidikan hari ini amburadul, bagaimana masa depan bangsa? Jika sekolah, tempat mencetak generasi penerus, justru dijadikan ladang pungli, kita sedang menggali kuburan peradaban sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kasus di SD Inpres Bertingkat Bara-Baraya II hanyalah puncak gunung es dari berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa praktik serupa bisa saja terjadi di banyak sekolah lain jika tidak segera diusut tuntas.

Pungli Sama dengan Korupsi
Secara hukum, pungutan liar dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, pelaku yang memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk keuntungan pribadi dapat dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda hingga Rp1 miliar.

Selain itu, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan di sekolah harus bersifat sukarela, transparan, dan tidak mengikat.

Ujian Moral bagi Dunia Pendidikan

Kasus ini menjadi ujian moral bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar serta aparat penegak hukum. Masyarakat kini menanti langkah konkret — bukan sekadar janji.

“Inilah momentum bersih-bersih dunia pendidikan. Jangan biarkan sekolah menjadi ruang gelap bagi korupsi kecil yang membusuk pelan-pelan,” ujar Dzoel SB menutup pernyataannya.

Jika tidak segera ditindak, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan hukum akan tergerus. Pada akhirnya, yang akan menjadi korban adalah generasi muda yang tumbuh dalam sistem yang menormalisasi ketidakjujuran.

(Tim/AP)

Pesan Keras dari Gerindra Soppeng, Jangan Gadaikan Amanah Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

SOPPENG Sigapnews.com Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Gerindra, Rusdiaman Tahir, mengeluarkan peringatan keras kepada yayasan mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk patuh melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Peringatan ini disampaikan Rusdiaman menyusul banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai beberapa dapur MBG yang dinilai menjalankan program semaunya sendiri dan menyimpang dari Juknis.

Kami minta semua mitra yayasan tetap patuh terhadap juknis BGN. Kalau tidak, maka kontrak kemitraannya bisa saja dihentikan. Program ini dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi, tegas Rusdiaman, pada hari Sabtu,(8/11/2025).

Selain memberikan peringatan kepada yayasan, Rusdiaman juga mengingatkan seluruh Staf Pengawas Pelaksana Implementasi (SPPI) yang ditempatkan di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar menjaga integritas dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mitra yayasan.

SPPI jangan sampai menggadaikan amanah yang diberikan. Ingat, mitra yayasan sudah menerima biaya sewa dari BGN, sehingga pelaksana utama program ini tetap BGN, bukan yayasan, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdiaman juga mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk agar segera melakukan evaluasi dan pemantauan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Soppeng.

Ia menekankan bahwa program MBG adalah hasil perjuangan panjang Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto, sehingga semua pihak yang terlibat harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Program ini lahir dari perjuangan berat. Kami dari Gerindra merasakan betul tantangan saat mengkampanyekan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Keikhlasan beliau dan Pak Dadan selaku Kepala BGN harus menjadi teladan bagi kita semua, agar program ini berjalan sampai ke akar rumput dengan penuh amanah, pungkas Rusdiaman.

(The yund)

Opini Publik Terpecah, Kritik Bupati Soppeng Diduga Bermotif Dendam Pribadi

​SOPPENG, Sigapnews.com Gelombang kritik yang menyerang pemerintahan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, belakangan ini telah memecah opini masyarakat Bumi Latemmamala 7-11-2025

Setelah sejumlah poin kritik terkait ketidakharmonisan Forkopimda dan diskriminasi media dimuat oleh salah satu portal berita, muncul dugaan kuat dari kalangan internal maupun pengamat bahwa kritik tersebut bermotif tidak murni dan ditunggangi oleh unsur dendam pribadi.

​

​Kritik yang mencuat dianggap memiliki irisan yang sangat spesifik dan personal, terutama menyinggung isu-isu sensitif seperti hubungan interpersonal Bupati dengan anggota Forkopimda dan perlakuan terhadap awak media.

​Seorang tokoh masyarakat senior di Soppeng, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan bahwa isi kritik tersebut sangat kental dengan aroma ketidakpuasan politik dan kekecewaan masa lalu.

​Ini bukan kali pertama kritik semacam ini muncul. Biasanya, isu-isu ini diangkat oleh pihak-pihak yang kecewa karena gagal mendapatkan posisi strategis atau mereka yang memiliki riwayat konflik personal dengan Bupati atau lingkaran terdekatnya, ungkap sumber tersebut.

​Dugaan ini semakin menguat mengingat beberapa poin kritik yang dilayangkan (seperti hubungan antar pendukung pemenang dan diskriminasi media) bersifat sangat subjektif dan sulit diukur secara objektif.

​Menghindari Politik Balas Dendam

​Pengamat politik lokal, Dr. Irwan, M.Pd, menekankan perlunya masyarakat dan pemerintah bersikap hati-hati dalam menyikapi kritik yang bersifat bombastis.

​Dalam politik, perbedaan pandangan dan kekecewaan adalah hal biasa. Namun ketika kekecewaan itu diubah menjadi kritik publik yang disebarluaskan tanpa data kuat, dampaknya bisa merusak iklim investasi dan kepercayaan masyarakat," jelas Dr. Irwan.

​Menurutnya, adanya isu sensitif yang diangkat, seperti kritik terhadap pernyataan Bupati yang dituduh 'hanya mau menang sendiri' adalah indikasi kuat bahwa kritikus berupaya menyasar karakter personal ketimbang kinerja faktual.

Terkait dengan kegiatan rutin kepala daerah ke luar daerah, dianggap sebagai kritikan yang tak sesuai dengan kondisi pengelolaan anggaran saat ini. Sekarang ini kepala daerah harus memang lebih banyak di luar daerah terutama di Jakarta. Karena pengelolaan anggaran sekarang perlahan bergeser ke sentralistik dimana kebijakan anggaran dan proyek lebih banyak di pusat. Justru, kalau bupati nya lebih banyak di daerah mereka bisa tak kebagian kue anggaran yang diatur di pusat. Toh, kita bisa melihat hasilnya sekarang dimana Soppeng sukses menarik sejumlah proyek besar ke darahnya seperti anggaran pembangunan Sekolah Rakyat yang didanai ratusan miliar, tambahnya. 

​Isu mengenai kelanjutan kasus Alsintan juga dinilai sengaja diangkat kembali sebagai upaya menekan Pemerintah Daerah. ​Kasus hukum adalah ranah aparat penegak hukum (APH) sepenuhnya. Ketika isu ini terus diungkit dalam konteks kritik pemerintahan, tujuannya jelas untuk menggiring opini publik seolah-olah pemerintahan Bupati terlibat atau menghambat penegakan hukum, tegas Dr. Irwan.

​

IWO Sulsel Gaspol! Heri Siswanto Kantongi Nama Sekretaris dan Bendahara Pertama

MAKASSAR Sigapnews,com,,,, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak baru. Hari ini, Heri Siswanto, seorang wartawan senior dan Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com), secara resmi menerima mandat pembentukan kepengurusan Pengurus Wilayah (PW) IWO Sulsel.
Penyerahan mandat bersejarah ini berlangsung di Hotel Harper Perintis Makassar, pada Rabu (5/11/2025).

Penyerahan mandat dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, yang bertindak mewakili Pengurus Pusat (PP) IWO, kepada Heri Siswanto yang didampingi oleh calon Sekretaris IWO Sulsel Musakkar S.H

Mandat Pembentukan Kepengurusan bernomor 038/Skep/PP-IWO/XI/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pusat IWO, Dwi Cristianto, dan Sekretaris Jenderal IWO, Telly Nathalia.

Andi Mull Makmun secara khusus menyampaikan salam dari Ketua Umum dan Sekjen PP-IWO. "Kami berharap di bawah komando Heri Siswanto, Ikatan Wartawan Online IWO di Sulsel ini akan maju pesat, ujar Andi Mull.

Ia menambahkan, misi besar inilah yang diembannya sepulang dari Rakernas IWO di Jakarta untuk segera menyusun kepengurusan di wilayah Sulsel. "Saya anggap Heri Siswanto adalah figur yang tepat dalam menahkodai IWO Sulsel, tegasnya.

Sebagai penerima mandat, Heri Siswanto langsung tancap gas. Ia menjelaskan bahwa IWO Sulsel di bawah kepemimpinannya akan fokus membawa Ikatan Wartawan Online IWO Sulsel menjadi organisasi yang profesional, solid, dan mampu menjawab tantangan jurnalisme digital di era ini.

Lanjut Heri, setelah nantinya pelantikan yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini, dirinya sudah mempersiapkan beberapa kabupaten yang ada di Sulsel untuk bergabung dalam kepengurusan IWO yang dia pimpin.

Saya harap IWO Sulsel bisa menjadi rumah bagi para jurnalis online di seluruh daerah, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tutup Heri penuh semangat.

Untuk Susunan Kepengurusan Ikatan Wartawan Online Sulawesi Selatan (Sulsel)

Ketua: Heri Siswanto
Media: Pimpinan Umum Beritasulsel (Jaringan beritasatu.com)

Sekretaris: Musakkar S.H
Media: Pimpinan Umum Nasional.id

Bendahara: Rizal, S.T
Media: Kontributor CNN Indonesia wilayah Ajattapare (Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang)

PP-IWO

Buka Urban Farming Fest 2025, Munafri Dorong Keterlibatan Anak Muda Dalam Pertanian Kota

Makassar, -  Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) turut berpartisipasi dalam Urban Farming Fest yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan Pantai Losari, Senin (3/11). 

Keikutsertaan ini menjadi bentuk dukungan BBPP Batangkaluku dalam mendorong pengembangan pertanian perkotaan sekaligus mengenalkan berbagai inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, BBPP Batangkaluku menampilkan satu stand pameran yang digunakan untuk memperkenalkan beragam inovasi pelatihan, di antaranya teknologi budidaya jamur tiram (Smart Kumbung Portable), sistem pertanian hidroponik yang dapat diterapkan di lingkungan urban, serta tanaman hortikultura yang dibudidayakan menggunakan lahan organik.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan.

"Dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence. Menggunakan robotik dan seterusnya. Dan itu benar," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti. Ia menjelaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) cerdas menjadi strategi utama. Selain itu, penguatan kelembagaan petani lewat konsolidasi lahan dan pembentukan korporasi petani juga menjadi fokus pemerintah.

"Pertanian ke depan harus menjadi sektor yang tangguh, modern, dan berdaya saing. Kunci keberhasilannya ada pada inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan SDM unggul,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (3–4 November 2025) tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa cita-cita Menteri Pertanian adalah agar Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga dapat memberi makan negara lain.

Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia, dan seluruh pihak harus mendukung upaya tersebut.

Tidak hanya itu, Munafri juga mendorong keterlibatan anak muda dalam pertanian kota dengan memanfaatkan teknologi modern dan ingin urban farming tak hanya jadi gerakan lingkungan, tapi juga peluang usaha baru.

“Kita ingin membuktikan bahwa dari lahan kecil pun, Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku yang diwakili Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi, Yuli Nurnaningsih mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik kesempatan untuk hadir di Urban Farming Fest ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertanian perkotaan dengan lahan terbatas.

"Melalui stand pameran kami, masyarakat dapat melihat langsung bahwa teknologi dan metode budidaya dapat diterapkan tidak hanya di desa atau lahan luas, tapi juga di lingkungan kota yang lahan terbatas," ujar Yuli.

Partisipasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat kota untuk memanfaatkan ruang terbatas secara produktif sekaligus memperkenalkan teknologi pertanian modern yang praktis dan ramah lingkungan.

(Yun) 

Kunjungan Gugus, Dewan Pendidikan Mulai Petakan Masalah Pendidikan di Soppeng

SOPPENG Sigapnews,com Dalam sepekan terakhir, Dewan Pendidikan Soppeng melakukan kunjungan ke sejumlah gugus sekolah, 29 Oktober - 1 November 2025. 

Hasilnya, lembaga ini telah berhasil memetakan sejumlah masalah pendidikan di lapangan terutama terkait infrastruktur sekolah. Kami sudah melakukan kunjungan di empat kecamatan yaitu Lalabata, Marioriawa, Donri - Donri dan Ganra. Kami buat pemetaan masalahnya dan yang paling dibutuhkan adalah adanya sekolah dengan infrastruktur yang menyedihkan seperti adanya sekolah yang bahkan tak berpagar,  kata Ketua Dewan Pendidikan Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, MM, Senin, 3 November 2025.

Di ibukota kabupaten di Kecamatan Lalabata misalnya, ada sekolah yang sangat membutuhkan pagar seperti SD di Lawo dan Malaka. Ini sekolah yang berada di ibukota kabupaten tetapi belum berpagar dan itu membuat proses belajar mengajar sangat terganggu. Seperti di Malaka itu, kadangkala siswa lagi belajar sapi tiba-tiba nyelonong masuk sekolah, katanya. 

Di kecamatan lain seperti Donri-Donri, Marioriawa dan Ganra, Dewan Pendidikan juga menemukan banyak infrastruktur sekolah yang bermasalah.  Di SD 249 Mattirobulu Marioriawa, pagar nya masih kayu. Sementara infrastruktur yang paling memiriskan ada di Kecamatan Ganra terutama di wilayah yang sering diterjang banjir. SD 203 Lamalanpe dan SD 172 Mattugengkeng, membutuhkan pagar dan paving blok karena dua sekolah ini menjadi langganan banjir. Sama halnya dengan yang terjadi di SD Pergis Ganra, ungkapnya. 

Untuk itu, Dewan Pendidikan merekomendasikan Agara Dinas Pendidikan Soppeng untuk tahun 2026 bisa dengan cermat merancang program infrastruktur pendidikannya. Harus lebih berbasis kebutuhan dan dipetakan dengan baik yang paling rusak dan sangat membutuhkan perbaikan. Ini penting karena kita ketahui tak mungkin memang semua diperbaiki bersamaan di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, tambahnya. 

Dewan Pendidikan juga mendorong adanya upaya maksimal dari Komite Sekolah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat terutama dari alumni dan orang tua siswa untuk mengatasi problem infrastrutlktur itu. 

(The Yund)

Cium Aroma Korupsi, Tim SPI KPK Akan melanjutkan indikasi dugaan Penyimpangan Aset di Soppeng

SOPPENG  Sigapnews.com Tim Survei Penilaian Integritas (SPI). Bidang Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kunjungan di Kabupaten Soppeng dalam kegiatan Surveilans tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas.

SPI KPK bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di instansi pemerintah melalui survei, dengan tujuan utama memetakan risiko tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi. Survei ini juga bertujuan untuk mendorong transparansi, meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi, serta memperkuat sistem antikorupsi dan kualitas pelayanan publik di pemerintahan.

Kedatangan tim KPK, dengan Sukardi Arifin sebagai Ketua Tim Penanggung Jawab, bertujuan untuk memverifikasi temuan dan hasil survei SPI sebelumnya, serta menggali praktik baik dan kendala dalam upaya pencegahan korupsi di daerah tersebut.

Tim ini bekerja melalui serangkaian kegiatan, termasuk kordinasi, wawancara langsung dengan personil di berbagai instansi, dan pengumpulan data.

Namun Tim KPK mencium adanya penyimpangan serius. Aset Pemda Dijadikan 'Milik Pribadi, misalnya alat berat yang digunakan untuk keperluan pejabat bukan untuk keperluan masyarakat. Jumlahnya pun tidak main-main, 3 alat berat, berada di perkebunan pribadi milik pejabat.

Tim monitoring SPI KPK ini menemukan indikasi praktik yang meresahkan, aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) diduga kuat dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi pejabat.

Poin paling krusial yang dikonfirmasi oleh Tim KPK adalah masih maraknya penggunaan aset Pemda yang seharusnya untuk kepentingan publik, namun justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, kata Sukardi, Kamis, (30/10/2025)

Tim kami melaksanakan kegiatan verifikasi terkait temuan dan hasil survei SPI-KPK. Salah satu konfirmasi penting yang kami peroleh adalah masih adanya aset Pemda, seperti kendaraan dinas dan alat berat yang digunakan untuk kepentingan pribadi,

Temuan ini khususnya menyangkut kendaraan dinas dan alat berat yang terindikasi digunakan oleh oknum-oknum tertentu seolah-olah milik pribadi, sambungnya.

Temuan ini tentu menjadi catatan merah bagi upaya penguatan integritas di Kabupaten Soppeng. KPK kini akan melanjutkan verifikasi mendalam untuk menindaklanjuti indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara akibat praktik tersebut, tegas Sukardi Arifin.

Katua Tim SPI KPK juga menegaskan telah memberikan berkas dugaan terkait praktik pungli di beberapa Desa, daftar namanya sudah kami serahkan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Vida Nurmawan, S.E, Ak, M.Si, CGCAE, untuk diserahkan kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng.

Inspektur Inspektorat Daerah Vida Nurmawan, yang dihubungi membenarkan kalau Tim SPI-KPK telah mengadakan lawatan kerja di Kabupaten Soppeng, kami akan segera berkoordinasi nantinya kepada Bapak Bupati Soppeng Suwardi Haseng, terkait kunjungan kerja Tim SPI-KPK ini, pungkasnya.

Kegiatan Surveilans KPK ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat daerah untuk segera menertibkan dan mengembalikan fungsi aset negara sesuai peruntukannya, serta berkomitmen penuh pada upaya pencegahan korupsi.

Setelah menyelesaikan lawatan kerjanya, tim Survei Integritas KPK telah kembali ke Jakarta, meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemda Soppeng terkait aset daerah, untuk segera membersihkan diri dari praktik-praktik yang merugikan publik dan negara.

(The yund)

Kementan Latih 1.350 Anggota Brigade Pangan di Sidrap, Dorong Produktivitas Pertanian

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.350 peserta yang berasal dari 90 Brigade Pangan yang dibentuk pada tahun 2025 untuk mendukung program Oplah Nonrawa. Bimtek ini menjadi wadah penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan bagi para pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pertanian produktif dan berdaya saing tinggi.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan para pengelola mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan dapat menghasilkan maksimal,” kata Idha.

Acara penutupan Bimtek yang dilaksanakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku turut dihadiri Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan.

Menurutnya, modernisasi pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton,” tegas Syaharuddin.

Bupati juga berharap seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi teladan di tingkat desa dan kecamatan dalam menerapkan sistem pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani selaku Penanggung Jawab Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap, menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan peran sebagai penggerak pertanian.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam per tahun, serta meningkatkan profitabilitas usaha tani. Targetnya, pendapatan pengelola bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menambahkan, keberhasilan Brigade Pangan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, Kementerian Pertanian berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh, dan Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong swasembada beras secara berkelanjutan.

(Red)

Brigade Pangan di Sidrap, Garda Terdepan Pertanian Modern Dukung Ketahanan Pangan

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pembentukan dan pelatihan Brigade Pangan di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Brigade Pangan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 1.350 peserta dari 90 Brigade Pangan yang terbentuk pada tahun 2025 untuk program Oplah Nonrawa. Bimtek ini bertujuan memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kelembagaan pengelola Brigade Pangan agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian modern dan peningkatan produktivitas di tingkat lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mendorong pertanian modern dan peningkatan indeks pertanaman.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak untuk menggerakkan pertanian kita menjadi lebih produktif dan modern. Dengan peningkatan indeks pertanaman, efisiensi alat dan mesin pertanian, serta semangat gotong royong petani muda, Indonesia bisa memperkuat ketahanan pangan dan menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala BPPSDMP Kementan,  Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Brigade Pangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat SDM pertanian yang berbasis kemandirian, inovasi, dan teknologi.

“Kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah peningkatan indeks pertanaman. Melalui pelatihan, kami ingin memastikan pengelola Brigade Pangan mampu mengoptimalkan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan agar setiap hektare lahan bisa menghasilkan maksimal,” tutur Idha Widi Arsanti.

Dalam acara penutupan Bimtek yang diadakan oleh Polbangtan Gowa bekerja sama Bersama BBPP Batangkaluku, turut hadir  Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, sekaligus memberikan  dukungan penuh terhadap gerakan Brigade Pangan. Menurutnya, modernisasi pertanian dari sistem manual ke penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

“Pemerintah telah menurunkan harga pupuk, menyediakan benih, dan melengkapi kebutuhan alsintan. Tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk tidak memaksimalkan potensi lahan pertanian. Dengan semangat Brigade Pangan, kita targetkan produksi gabah di Sidrap mencapai 1 juta ton, sehingga Sidrap menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Indonesia,” tegas Bupati Syaharuddin.

Ia juga berharap agar seluruh pengelola Brigade Pangan dapat menjadi motor penggerak perubahan di tingkat desa dan kecamatan, serta menjadi teladan dalam penerapan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku), Jamaluddin Al Afgani,  selaku PJ Swasembada Brigade Pangan Kabupaten Sidrap menekankan bahwa para pengelola Brigade Pangan harus memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya.

“Pengelola Brigade Pangan harus berkomitmen meningkatkan indeks pertanaman dari satu atau dua kali menjadi tiga kali tanam dalam setahun, serta berupaya meningkatkan profitabilitas usaha tani. Ketika indeks pertanaman meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, targetnya pengelola Brigade Pangan dapat meraih pendapatan minimal Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan Brigade Pangan bukan hanya diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani dan pengelola dalam mengelola lahan secara produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian terus mendorong sinergi lintas sektor  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan Brigade Pangan  dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

(Yun*) 

Harga Pupuk Turun 20 Persen, Mentan Amran dan KSP Qodari Pastikan Kebijakan Presiden Prabowo di Lapangan

Lampung Utara, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Efektivitas Kebijakan Pupuk Subsidi, Mentan dan KSP Temui Distributor di Lampung

Lampung Utara, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kios Pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10).

Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan Amran dan KSP Qodari berdialog langsung dengan distributor dan petani setempat guna memastikan harga pupuk di lapangan benar-benar mengalami penurunan sesuai instruksi pemerintah.

Distributor di kios yang dikunjungi menyampaikan bahwa harga pupuk bersubsidi kini turun secara signifikan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Presiden sayang petani, makanya harga pupuk diturunkan 20 persen. Ini pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrem,” ujar Mentan Amran saat sidak.

Para petani di lokasi menyambut baik kebijakan tersebut. Eko, salah satu petani di Kotabumi Utara, mengatakan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk telah memberi dampak langsung terhadap biaya produksi mereka.

“Benar, harga pupuk turun. Urea sekarang Rp90 ribu per sak, sebelumnya Rp125 ribu. Kami senang sekali. Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa hasil temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan harga pupuk.

“Hari ini terbukti bahwa harga pupuk turun 20 persen. Keputusan dibuat di Jakarta, dan hanya dalam beberapa hari sudah terealisasi di Kotabumi. Baik distributor maupun petani mengonfirmasi langsung, ini nyata,” kata Qodari.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam revitalisasi sektor pupuk nasional tanpa menambah beban subsidi APBN.

“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran.

"Kami merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa tambahan subsidi,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian memastikan akan terus melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan penurunan harga ini benar-benar dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia.

Pemerintah juga berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk agar musim tanam mendatang dapat berjalan optimal.

(Red)

Dari SDN 3 Lemba untuk Sesama, Ase Budu Jadi Bukti Nyata Peduli dan Berbagi

Soppeng, Sigapnews.com, Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, SD Negeri 3 Lemba kembali melaksanakan Program Ase Budu (Aksi Sejuta Butir Beras untuk Dhuafa) yang kali ini menyasar Panti Asuhan Yatim Piatu Pondok Pesantren Yasrib serta kaum dhuafa di wilayah Kelurahan Lemba. Selasa (28/10/2025). 

Kegiatan sosial ini diwujudkan dengan penyaluran donasi berupa uang tunai kepada panti asuhan, serta pemberian sembako kepada warga dhuafa lanjut usia yang sering sakit-sakitan dan hidup bersama cucunya. Tak hanya itu, salah satu peserta didik SDN 3 Lemba juga turut menerima manfaat dari program mulia ini.

Kedatangan rombongan SDN 3 Lemba mendapat sambutan hangat dari Kepala Pondok Pesantren Yasrib, Bapak KM. Husaeni, S.Pd.I, yang turut memberikan nasihat dan motivasi kepada para peserta didik. Dalam kesempatan tersebut, anak-anak diberi ruang untuk mengajukan pertanyaan serta mendengarkan pesan moral tentang pentingnya berbagi dan menyantuni anak yatim.

Menariknya, kegiatan ini juga menghadirkan inovasi sekolah melalui program “Julik” (Jurnalis Cilik), di mana peserta didik sendiri yang memandu proses dokumentasi dan peliputan kegiatan sosial dan religius tersebut.

Turut hadir dan memberikan dukungan penuh dan sebagai mitra kolaborasi dalam kegiatan ini Lurah Lemba, Bapak Sofyan Massaire, SE., Bhabinkamtibmas Aiptu Budiaman, serta Babinsa Sertu Jupri, yang senantiasa mendampingi setiap langkah sosial SDN 3 Lemba sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara sekolah dan masyarakat.

Kepala SDN 3 Lemba, Falmunadi, S.Pd., menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Program Ase Budu merupakan bukti nyata penanaman nilai kepedulian sosial sejak dini.

“Di momentum Hari Sumpah Pemuda ini, kami ingin menegaskan komitmen SDN 3 Lemba untuk terus menumbuhkan karakter Anak Indonesia Hebat anak yang peduli, berjiwa pemimpin, dan siap membangun bangsa dengan hati yang tulus,” ujar Falmunadi.

Sementara itu, Andi Rahmayuddin, selaku pembina dan pendamping kegiatan, berharap pembelajaran kontekstual seperti ini dapat menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik.

“Kami ingin anak-anak belajar langsung dari kehidupan nyata. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah, menumbuhkan rasa empati, serta menjadi berkah bagi perjalanan pendidikan mereka ke depan,” tuturnya.

Melalui Program Ase Budu, SDN 3 Lemba terus menunjukkan konsistensinya dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, peduli, dan berjiwa sosial tinggi sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda untuk bersatu, peduli, dan berkontribusi membangun negeri khususnya di Bumi La Temmamala.

Petani Sidrap Didorong Tinggalkan Cara Konvensional, Brigade Pangan Jadi Motor Modernisasi

 

Sidrap, Sigapnews.com, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah konkret mewujudkan modernisasi dan regenerasi petani melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai daerah.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan motivasi dan pembinaan pengelola Brigade Pangan (BP) yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan yang diikuti 60 pengelola Brigade Pangan dari empat kelompok ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Kementan untuk mempercepat adopsi teknologi pertanian modern di kalangan petani dan penyuluh, sekaligus memperkuat regenerasi petani muda yang adaptif terhadap inovasi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian bukan hanya soal penggunaan mesin, tetapi juga perubahan cara berpikir petani agar lebih efisien dan berdaya saing.

“Modernisasi bukan sekadar penggunaan mesin, tapi perubahan cara berpikir petani. Kita ingin lahir petani muda yang tangguh, inovatif, dan profesional. Dengan alsintan, efisiensi meningkat, produksi naik, kesejahteraan petani terwujud,” ujarnya.

Melalui pendekatan ini, Kementan mendorong petani meninggalkan metode tanam konvensional seperti tanam benih langsung (tabela) yang dinilai kurang efisien, dan beralih ke tanam pindah (transplanting) menggunakan rice transplanter.

Teknologi ini terbukti mampu menekan kehilangan hasil, mempercepat tanam, serta meningkatkan kualitas pertanaman.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan bahwa Brigade Pangan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak modernisasi pertanian di lapangan.

“Brigade Pangan adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memastikan alsintan digunakan efektif, mempercepat tanam, dan membantu petani beradaptasi dengan teknologi".

"Kami ingin setiap alsintan yang disalurkan benar-benar menjadi sumber produktivitas dan semangat regenerasi,” katanya.

Dalam kegiatan ini, para peserta memperoleh pembekalan tentang pemanfaatan alsintan untuk percepatan tanam, efisiensi tenaga kerja, serta peningkatan indeks pertanaman.

Selain itu, mereka juga dimotivasi menjadi agen perubahan yang menularkan praktik pertanian modern di wilayahnya masing-masing.

Kepala BBPP Batangkaluku sekaligus Penanggung Jawab Brigade Pangan Sidrap, Jamaluddin Al Afgani, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari strategi membangun sistem pertanian tangguh dan mandiri.

“Kita ingin para pengelola Brigade Pangan memanfaatkan alsintan secara maksimal dan menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya dalam penggunaan rice transplanter,” ujarnya.

“Dengan dukungan penuh Kementan, Brigade Pangan diharapkan memperkuat kerja sama antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah demi mewujudkan swasembada pangan nasional,” tambahnya.

Brigade Pangan sendiri merupakan kelompok kerja yang beranggotakan petani, penyuluh, dan pengelola alsintan.

Mereka berperan membantu petani mulai dari olah tanah hingga panen secara kolektif.

Keberadaannya dinilai menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian, sekaligus pendorong transformasi menuju pertanian modern yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan teknologi, Kementan optimistis regenerasi petani dan kemandirian pangan nasional dapat terwujud.

BBPP Batangkaluku bersama Brigade Pangan siap menjadi pelopor pertanian modern menuju swasembada pangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

(Red)

Hangatnya Persahabatan di Rakernas IWO Perkuat Ikatan Jurnalis Sebelum Kembali ke Daerah

JAKARTA Sigapnews.com, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) tahun 2025 di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat yang digelar pada Rabu (22-23 Oktober 2025) telah resmi berakhir.

Delegasi dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Pengurus Daerah (PD) IWO Soppeng, kini bersiap kembali ke daerah masing-masing dengan membawa bekal hasil kerja dan yang lebih penting, semangat persatuan yang membara.

Rombongan PD IWO Soppeng yang dipimpin langsung oleh Ketua Andi Mull Makmun, terlihat bergegas menuju Bandara Soekarno Hatta pada hari Jumat (24/25).

Mereka meninggalkan Ibu Kota dengan rasa optimisme yang tinggi untuk mengimplementasikan hasil Rakernas yang bertema, Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan tersebut.

Andi Mull Makmun dan rombongan juga menyempatkan diri berpamitan langsung kepada Ketua Umum IWO Pusat, Dwi Cristianto. Momen pamitan itu bukan sekadar formalitas, melainkan penegasan komitmen PD Soppeng untuk terus berada di barisan terdepan dalam memajukan organisasi.

Alhamdulillah, banyak hal penting yang kami dapatkan dalam kegiatan Rakernas ini sebagai acuan untuk kami di daerah, ujar Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun.

Kami siap melaksanakan setiap hasil Rakernas untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme jurnalis online di Soppeng.

Dalam Rakernas ini, salah satu momen paling menarik adalah terjalinnya Persahabatan Lintas Pulau. Bagaimana para Ketua IWO dari ujung barat hingga timur, yang selama ini hanya berinteraksi melalui grup pesan atau panggilan video, akhirnya bertemu langsung.

Mereka bertukar pengalaman mengenai tantangan media di daerah masing-masing mulai dari adaptasi teknologi di pulau terpencil hingga isu etika jurnalistik di kota besar.

(The yund)

Bupati Soppeng Pimpin Rakor Percepatan Pengelolaan Sampah dan Evaluasi Program Strategis Nasional

Soppeng Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengelolaan Sampah dalam rangka Pemantauan Adipura Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Kamis (23/10/2025).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan isu strategis nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.

> “Kita harus bergerak cepat dan terukur. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi tanggung jawab kita semua, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Setiap camat, lurah, dan kepala desa harus memastikan wilayahnya bersih dan bebas dari TPS ilegal,” tegas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Soppeng telah memiliki Peta Jalan (Roadmap) Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025–2026, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peta jalan tersebut mencakup strategi pengurangan sampah di hulu, peningkatan kapasitas pengelolaan berbasis komunitas, hingga penanganan di hilir melalui pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Kabupaten Soppeng mencapai 35.179 ton per tahun atau 97,72 ton per hari, sementara yang tertangani baru sekitar 27.552 ton per tahun. Artinya, masih terdapat sekitar 22,23 ton sampah per hari yang belum terkelola secara optimal.

Untuk itu, Bupati meminta seluruh jajaran agar mempercepat langkah konkret dalam pengelolaan sampah, antara lain:

1. Pembenahan kinerja pengelolaan TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Mengaktifkan kembali Bank Sampah Unit di setiap wilayah.

3. Mendorong pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga secara mandiri.

4. Melaksanakan kerja bakti rutin serta menindak tegas keberadaan TPS ilegal.

Selain langkah-langkah tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya transformasi pengelolaan sampah menuju sistem berkelanjutan melalui penerapan teknologi seperti Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Waste-to-Energy (WTE), penerapan ekonomi sirkular, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan literasi Bank Sampah.

> “Target kita jelas — bukan hanya meraih Adipura, tetapi mewujudkan Soppeng yang bersih, sehat, dan berdaya saing,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan koordinasi Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat di tengah Regulasi Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2026, serta evaluasi pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Soppeng, sebagai langkah efisiensi dan efektivitas anggaran daerah.

Adapun program strategis nasional yang turut dibahas meliputi:

Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berbasis komunitas.

Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM.

Percepatan Penyaluran BLT Kesra bagi 12.154 jiwa keluarga miskin, guna menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Suwardi menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor harus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

> “Kita dituntut bekerja cerdas dalam situasi efisiensi anggaran. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan juga memaparkan sejumlah program strategis tahun 2025, antara lain Optimasi Lahan Rawa dan Non Rawa di beberapa kecamatan dengan total luas lebih dari 3.700 hektar, pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani muda sebagai motor swasembada pangan, serta Program Mandiri Benih dengan penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20% berdasarkan SK Menteri Pertanian terbaru.

Rapat ditutup dengan arahan Bupati agar seluruh OPD memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam mendukung keberhasilan penilaian Adipura 2025 serta mewujudkan visi pembangunan daerah “Soppeng Sehat, Maju, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Kabupaten Soppeng, para Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala SKPD, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Soppeng, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.

(The yund)

Dari Soppeng untuk Sulsel, SDN 1 Lamappoloware Ukir Prestasi di Lomba Membaca Estafet 2025

Makassar, Sigapnews.com, Tim dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lamappoloware, Kabupaten Soppeng, menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Lomba Membaca Estafet Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan berhasil meraih Juara 3.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan di halaman Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, pada Selasa (21/10/2025).

Tim SDN 1 Lamappoloware yang menjadi perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) Kabupaten Soppeng terdiri atas empat siswa: Sitti Ariqah Zahra Ghinayah, Iklima Assyfatun Haifa, Afifa Althafu Nisa, dan Khalil Ahnaf Zhadiq.

Dalam perlombaan tersebut, keempat siswa tampil kompak dan ekspresif, menunjukkan kemampuan membaca yang baik, penguasaan intonasi, serta kerja sama tim yang solid.

Penampilan mereka berhasil menarik perhatian dewan juri dan mengantarkan tim ini menempati posisi ketiga pada tingkat provinsi.

Selama proses lomba, tim didampingi oleh Kepala Sekolah SDN 1 Lamappoloware, Yuliawati, S.Pd, dan guru pembina, Andi Marwaningsi, S.Pd, yang aktif memberikan bimbingan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan lomba.

Kepala Sekolah Yuliawati, S.Pd, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan bangga. Anak-anak berlatih dengan tekun dan bersemangat tinggi.

"Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan kebersamaan bisa menghasilkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu, guru pembina Andi Marwaningsi, S.Pd, menilai lomba membaca estafet sebagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa sejak dini.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan minat baca dan melatih kepercayaan diri anak-anak dalam tampil di depan umum. Kami berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin,” jelasnya.

Lomba membaca estafet sendiri merupakan ajang yang dirancang untuk mengasah kemampuan literasi, kefasihan membaca, dan kerja sama antarsiswa.

Dalam lomba ini, peserta membaca teks secara bergantian sesuai urutan tim, sehingga kekompakan dan ketepatan waktu menjadi kunci keberhasilan.

Keberhasilan SDN 1 Lamappoloware ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat Kabupaten Soppeng.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah lain untuk terus mengembangkan potensi siswa, khususnya dalam bidang literasi dan bahasa Indonesia.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen SDN 1 Lamappoloware dalam membina karakter dan meningkatkan kualitas pendidikan mampu melahirkan generasi muda yang unggul, kreatif, serta berprestasi di tingkat provinsi.

(Yun)

Pesan Wamenko Otto Hasibuan di Rakernas IWO 2025, Kebebasan Pers Harus Sejalan dengan Etika dan Hukum

JAKARTA Sigapnews.com Disela suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) 2025 yang berlangsung di Grand Cemara, Menteng, Jakarta, pada 22–23 Oktober 2025. Dalam momentum tersebut, Ketua IWO Bogor, Brodin, memberikan kenang-kenangan khusus untuk Ketua IWO Soppeng, Sulawesi Selatan, Andi Mull Makmun dan jajarannya.

Pemberian kenang-kenangan itu bukan sekadar seremonial, melainkan simbol persahabatan panjang antara dua pengurus daerah IWO yang terjalin lintas pulau. Sahabat saya, Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, sejak Mubes IWO di Jakarta tahun 2017 lalu hingga saat ini, sering berkomunikasi aktif, ujar Brodin usai acara.

Brodin menambahkan, meski Bogor dan Soppeng dipisahkan jarak ribuan kilometer, kedekatan dan komunikasi awak media di era digital membuat hubungan antar jurnalis yang juga anggota IWO semakin erat. Jarak bukan halangan. Dengan kemajuan teknologi, kami bisa terus saling berkoordinasi dan bertukar informasi, tuturnya.

Pertemuan langsung antara keduanya terjadi dalam rangkaian Rakernas IWO yang juga dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan. Dalam sambutannya, Otto menegaskan peran penting media dalam menjaga demokrasi dan memperkuat kepemimpinan nasional di era digital.

Pers itu independen, tapi kebebasan harus sejalan dengan tanggung jawab, etika, dan hukum, ujar Otto. Ia menekankan bahwa media online kini menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat demokrasi yang sehat.

Rakernas IWO 2025 mengusung tema “Adaptasi Kekuatan Digital, Perkuat Kepemimpinan. Kegiatan ini dihadiri oleh 33 Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Wilayah (PW) IWO dari seluruh Indonesia, yang berkumpul untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan jurnalisme digital yang terus berkembang.

Bagi Brodin, momen Rakernas bukan hanya wadah diskusi organisasi, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antar jurnalis. Persahabatan kami menjadi bukti bahwa semangat jurnalis di IWO tidak hanya sebatas kegiatan jurnalistik, tetapi juga persaudaraan dan kebersamaan lintas daerah, ungkap jurnalis di PRMN Grup ini.

Sementara itu, Andi Mull Makmun menyambut hangat kenang-kenangan yang diberikan Brodin. Ia mengapresiasi kebersamaan yang sudah terjalin selama delapan tahun terakhir. Hubungan ini bukan sekadar antarorganisasi tapi sudah seperti saudara. Inilah kekuatan jurnalis IWO, saling mendukung dan menguatkan, katanya.

Rakernas IWO 2025 pun menjadi momentum berharga, tidak hanya dalam membahas arah strategis organisasi, tetapi juga mempertegas semangat solidaritas dan persahabatan para awak media di tubuh IWO yang terus tumbuh dari Sabang sampai Merauke.

(The Yund)

Sambut Ketua Se-Indonesia, IWO Gelar Rakernas 2025, Dibuka oleh Wamenko Prof. Otto Hasibuan

JAKARTA Sigapnews.com Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) Tahun 2025 yang dihadiri seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari berbagai daerah di Indonesia, berlangsung meriah.

Acara Rakernas IWO yang digelar selama dua hari, 22-23 Oktober 2025, berlangsung di Grend Cemara Hotel Jakarta pusat, dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gamelan oleh Prof. Otto Hasibuan yang disaksikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PP IWO Dwi Cristianto dan Sekretaris Jenderal IWO Telli Nathalia serta para Ketua IWO Seluruh Indonesia"

Kehadiran para Ketua PW (Pengurus Wilayah) dan PD (Pengurus Daerah) dari seluruh Indonesia menunjukkan kekompakan organisasi.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Dwi Cristianto, dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh para KSB yang hadir dalam Rakernas tersebut.

Sementara itu, Prof. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengungkapkan rasa bangganya dapat menghadiri kegiatan Rakernas IWO tersebut.

Prof. Otto Hasibuan secara khusus meminta para wartawan yang tergabung di IWO Dwi Cristianto untuk senantiasa memegang teguh kode etik jurnalistik serta berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dalam menjalankan tugasnya

Wamenko juga mengapresiasi kehadiran para Ketua IWO dari seluruh Indonesia yang datang dengan semangat tinggi, serta mengajak IWO untuk terus berkontribusi positif bagi bangsa.

juga mengajak media untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi, kata Otto, bukan berarti kehilangan independensi, melainkan bentuk sinergi dalam memberikan informasi yang konstruktif.

Pemerintah terbuka terhadap kritik. Justru dari kritik itulah kami bisa memperbaiki diri. Tapi tentu, kritik harus tetap berlandaskan pada data dan niat baik, tandasnya

Rakernas IWO 2025 ini dipadati oleh seluruh Ketua PD-PW Ikatan Wartawan Online (IWO), yang tampak antusias dan bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan Rakernas. 

Red/The Yund