Surabaya

Surabaya, Sigapnews.com,- Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) memastikan memberikan dukungan penuh kepada kepolisian Polrestabes Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah pemilihan Kepala daerah Walikota Surabaya 2020 lalu.

Baihaki Akbar selaku Sekjen LARM-GAK yang sekaligus sebagai warga kota Surabaya, memberikan apresiasi kepada kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah berkomitmen dalam memberantas dan memerangi tindak pidana Korupsi, ujarnya, Senin (13/6/2022).

Ia berharap pihak kepolisian Polrestabes Surabaya segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilwali kota Surabaya 2020, tegas Baihaki Akbar.

Dirinya memastikan akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas, karena menurutnya, jumlah anggaran yang digunakan dengan bersumber dari APBD Surabaya mencapai Rp101,24 miliar, katanya.

Kata Dia," Kami mengajak kepada seluruh warga kota Surabaya untuk turut serta mengawal kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilwali Kota Surabaya 2020 sampai ada putusan inckrah dari pengadilan, Pungkas sekjen Larm-Gak Baihaki Akbar.

(Red/**)

Ir.AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (Foto Dokumen)

Sigapnews.com, Surabaya (Jatim) - Dinamika sosial menyusul maraknya penolakan atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat perhatian khusus dari Anggota DPD-MPR RI, Ir. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar dihadapan sekitar 50 pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Timur di Surabaya, Minggu (28/6/2020).

Dikatakan, lima Sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila. Karena ke-5 sila tersebut saling berurutan dari Sila pertama hingga melahirkan tujuan hakiki bangsa ini di Sila kelima.

“Dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Artinya Islam bukan ancaman bagi Pancasila. Justru komunisme dan kapitalisme ancaman sebenarnya bagi Pancasila,” kata LaNyalla.

Lebih jauh LaNyalla menjabarkan bahwa, Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti ber-Tuhan, artinya melaksanakan ajaran agamanya. Dalam Islam, artinya menjalankan Syariat Islam. Dan syariat Islam paling fundamental adalah mendirikan sholat dan berbuat amal kebajikan. Dengan mendirikan sholat berbuat amal sholeh, sudah bisa mencegah manusia Indonesia dari perbuatan keji dan mungkar.

“Nah, kalau seluruh anak bangsa ini menjalankan ajaran agamanya, dan kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan terwujud. Apa artinya? Rakyat yang hidup di negeri ini memiliki moral, akhlak dan adab, serta sikap yang baik dan luhur,” jelas Ketua Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur itu.

Dengan situasi itu, masyarakat Indonesia akan bersatu dengan saling menghargai perbedaan suku dan agama serta perbedaan lainnya. Masyarakat Indonesia akan hidup dalam keber-adab-an dengan budi pekerti yang luhur. Dalam situasi itu, maka terwujudlah Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan yang terjadi atas kesadaran diri, bukan atas paksaan atau tekanan.

“Lalu apa yang terjadi setelah orang-orang yang menjalankan agamanya, dan orang-orang beradab ini bersatu? Munculah orang-orang yang bijaksana sebagai perwakilan untuk bermusyawarah dengan tujuan menemukan pemimpin bangsa ini. Itulah makna Sila keempat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan,” bebernya.

Jika keempat Sila telah dilaksanakan, maka bangsa yang kaya dan besar ini akan dipimpin oleh pemimpin yang Hikmat dalam mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan jika hal ini terwujud, maka Indonesia akan menjadi Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur. Yaitu terwujudnya Sila kelima yang merupakan cita-cita akhir para pendiri bangsa ini. Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

LaNyalla menegaskan, kalimat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung dua frasa penting. Yaitu kata Keadilan Sosial dan kata Seluruh Rakyat. Artinya, adil dalam kacamata sosial itu bukanlah sama rata sama rasa atau membiarkan siapa yang mampu bertahan hidup. Tetapi mana yang harus dibantu, mana yang tidak, mana yang harus disubsidi, mana yang tidak.

Orang miskin atau kurang beruntung harus mendapat keadilan dengan biaya kesehatan gratis. Biaya pendidikan gratis, dan lainnya. Sementara yang mampu atau kaya, tidak boleh mendapatkan perlindungan negara semacam itu. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Jadi, sambungnya, wajar adanya banyak penolakan RUU HIP dari seluruh elemen bangsa ini. Terutama dari MUI, NU dan Muhamadiyah. Karena hal itu bermuara pada sikap dan pandangan umat Islam, bahwa Pancasila itu sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak perlu diberi tafsir baru lagi, apalagi dimaknai dalam Trisila dan Ekasila.

Oleh karena itu, DPD RI sepakat membentuk Tim Kerja untuk menelaah lebih dalam dan komprehensif terhadap RUU HIP tersebut, untuk nantinya DPD RI akan menyatakan sikapnya secara kelembagaan. Apakah RUU ini harus disederhanakan hanya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja, atau memang tidak perlu ada.

Sosialisasi Empat Pilar tersebut selain dihadiri para pengasuh Pondok Pesantren se Jawa Timur, juga diikuti Anggota Komisi Kajian Konstitusi MPR RI Jamal Aziz dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto. Pertemuan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memberi jarak antara kursi peserta dialog.

Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Jamal Aziz bahwa Pancasila sudah final dengan urutan sila yang terkandung di dalamnya. Sila pertama melahirkan sila dua, sila kedua melahirkan Sila ketiga, Sila ketiga melahirkan Sila keempat dan Sila keempat melahirkan sila kelima.

“Ini sudah final dan ini yang melahirkan para kyai terdahulu. Sehingga menurut saya, penjabaran pak LaNyalla itu sudah mewakili, sangat mewakili. Apalagi pak La Nyalla ini dari Pemuda Pancasila. Implementasinya sudah pas,” ujar Jamal Aziz.

Sementara seorang peserta sosialisasi, Gus Zahrul Azhar As’ad atau yang dikenal Gus Hans, mengatakan RUU HIP memang meresahkan masyarakat. Apalagi banyak informasi yang simpang siur di media sosial.

“Karena itu saya sempatkan datang untuk mendengarkan perspektif utuh apa sebenarnya yang dimaksud HIP. Dan mudah-mudahan langkah pak LaNyalla yang selalu berkeliling Jatim dan Indonesia bisa mencerahkan,” pungkasnya. (Syafrudin).