Minggu, 14 November 2021
Rabu, 08 September 2021
Sertifikat Kompetensi Bukti Profesionalitas Penyuluh, THL-TBPP Tempat Petani Konsultasi Tingkatkan Produksi
Sigapnews.com, -Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan di tengah Pandemi COVID-19 ketersediaan pangan harus dijaga melalui peningkatan produktivitas pertanian.
Menurutnya, manusia bisa berlindung dari pandemi ini di dalam rumah, tapi tidak bisa bertahan kalau tidak ada makanan.
Peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai melalui peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian, salah satunya adalah peningkatan SDM Penyuluh melalui Sertifikasi.
Penyuluh merupakan garda terdepan dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas yang berdaya saing guna mewujudkan pencapaian swasembada pangan dan penerapan teknologi pertanian yang modern.
“Kualitas SDM pertanian selalu ditingkatkan, sebab pertanian saat ini harus terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
"Salah satu parameternya tentu melalui sertifikasi. Untuk itu, momentum Sertifikasi Penyuluh Pertanian harus dimanfaatkan sebaik-baiknya” ungkap Syahrul Yasin Limpo.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dedi Nursyamsi, mengatakan pada tahun 2021, sebanyak 2.168 orang THL-TBPP di 34 provinsi akan disertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Pertanian.
“Kementan memberikan perhatian besar kepada seluruh THL-TBPP. Mereka bisa menjadi PPPK setelah menjalani sertifikasi terlebih dahulu. Untuk itu, persiapkan sertifikasi sebaik mungkin agar hasilnya positif. Sebab, sertifikasi juga menjadi bukti kompetensi dan kualitas SDM pertanian untuk menjawab tantangan ke depan," ungkap Dedi.
Sampai dengan saat ini sebanyak 1.321 orang telah dilakukan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian bagi THL-TBPP. Pelaksanaan sertifikasi bagi THL-TBPP telah dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2021.
Kepala Pusat Pelatihan, Leli Nuryati membuka Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi THL-TBPP Tahap II di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (08/09/2021) secara daring.
Pada kesempatan itu, Leli menyampaikan “Kementerian Pertanian telah memiliki LSP yang didukung oleh tenaga Assesor yang Profesional dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah terverifikasi, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik”.
“Dengan sertifikasi diharapkan penyuluh pertanian dapat mendukung tercapainya 3 tujuan pembangunan yaitu menyediakan pangan bagi seluruh negeri, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong tercapainya ekspor 3 kali lipat sesuai dengan arahan Menteri Pertanian.”, terang Leli.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Sabir menyampaikan “TUK BBPP Batangkaluku memiliki target sertifikasi THL-TBPP di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 178 orang, sampai dengan saat ini sudah 95 orang telah disertifikasi dan 83 orang lainnya akan disertifikasi mulai hari ini 8 September 2021 sampai 10 September 2021 di Balai Diklat Pertanian (BDP) Provinsi Sulawesi Tenggara”.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhamad Djudul mengungkapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam peningkatan SDM Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pelaksanaan Sertifikasi THL-TBPP.
“Sejak tahun 2019 hingga 2021 produksi komoditas padi di Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat, hal ini tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Penyuluh Pertanian menjadi tempat petani untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang ditemui di lapangan.
"Oleh karena itu sangat penting bagi penyuluh pertanian untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagai pembuktian profesionalitas penyuluh” Tandas Muhammad Djudul. (Al-Aziz/Yuli N).
Minggu, 08 Agustus 2021
Kementan Kawal Sukabumi Amankan Pasokan Sayuran untuk Jakarta Selama PPKM
Sabtu, 07 Agustus 2021
Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Petani di Sulbar Melalui Bimtek, Kementan Bersinergi Dengan Komisi IV DPR RI
Sabtu, 19 Juni 2021
Dapat Bantuan Rumah Ulat, Petani Sutera Keluhkan Ini Ke Legislator Sulsel Andi Nurhidayati
Selasa, 25 Mei 2021
Melalui Pelatihan, SDM Penyuluh Pertanian Terus Ditingkatkan
Minggu, 09 Mei 2021
Jelang Lebaran Idul Fitri, Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan Terpantau Relatif Aman Terkendali
Selasa, 04 Mei 2021
Cegah Kesalahpahaman Masyarakat Petani dan Pihak PT Benindo, Legislator DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Gelar RDP
Makassar, Sigapnews.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin merespon cepat keluhan petani jagung di Kabupaten Soppeng yang hasil panennya belum dibayarkan oleh pihak PT Benindo Perkasa Utama
Diketahui PT Benindo memiliki kerjasama bantuan bibit jagung gratis kepada petani se Sulawesi Selatan termasuk Soppeng dan Wajo, dengan perjanjian setelah panen dijual kembali ke PT Benindo dan dibayar 15 hari.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel, Selasa (4/5/2021), dengan mengundang pihak PT Benindo Perkasa Utama, masyarakat perwakilan petani dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Pekan lalu waktu ada kunjungan kerja di Soppeng Saya menerima aspirasi dari beberapa petani jagung terkait keterlambatan pembayaran dari PT Benindo, padahal petani mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi sudah mencairkan anggaran PT Benindo, tapi pihak PT Benindo menyampaikan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujarnya.
"Saat itu, Saya langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait pembayaran, dan Pak Kadis sampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh pihak PT Benindo, belum dibayarkan. Tapi masyarakat tetap percaya informasi yang beredar bahwa sudah dibayarkan, hingga Saya menginisiasi RDP ini," lanjutnya.
Andi Etti sapaannya, menegaskan, RDP ini dilaksanakan untuk memperjelas informasi terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT Benindo kepada petani jagung, dan berharap petani tidak mudah mempercayai informasi yang diterima.
"(RDP) Ini untuk mencegah kesalahapahaman antar masyarakat dengan PT Benindo, terlebih ada informasi yang tidak utuh diterima masyarakat terkait pembayaran, bahkan informasi itu bisa memperkeruh hubungan kerjasama yang selama ini terbangun antar petani dengan PT Benindo," jelasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Andi Ardin Tjahjo dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rasyid, kata Andi Ettix Petani mendengarkan langsung kondisi sesungguhnya terkait keterlambatan pembayaran yang dialami petani.
"Ada Rp. 10,3 milyar uang PT Benindo belum dibayarkan pemprov. Terkait pembayaran ke petani, PT Benindo juga menyampaikan ada beberapa yang sudah dibayarkan, menggunakan dana sendiri dan pinjaman. Bahkan PT Benindo mengajukan pinjaman ke Bank Sulsel untuk membayar petani," jelasnya.
"Dan juga tadi Pak Rasyid menyampaikan komitmennya untuk secepatnya memproses dana PT Benindo, dengan beberapa utang yang ada di dinas pertanin sebesar Rp. 34 milyar," ungkap Legislator Sulsel dua periode ini. (Red/Edil Rauf).
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram