ASN Soppeng Mulai Mengeluh Diam-Diam! Aplikasi Setara Disebut Bikin Pegawai Lebih Takut Absen Daripada Terlambat Kerja”

Soppeng, Sigapnews.com, Polemik aplikasi absensi digital “Setara” kini makin ramai diperbincangkan masyarakat di Soppeng. Setelah sebelumnya menuai sorotan soal aturan jam pulang pada hari Jumat, kini publik kembali dibuat terkejut setelah mengetahui sistem absensi ASN dan PPPK dilakukan hingga empat kali dalam sehari.

Mulai dari absensi masuk pagi, absensi saat jam istirahat, absensi setelah istirahat, hingga absensi pulang sore,  seluruh pegawai diwajibkan aktif memantau aplikasi setiap hari kerja.

Di tengah upaya pemerintah mendorong disiplin digital, suara-suara keluhan mulai terdengar pelan dari kalangan ASN sendiri. Terutama guru dan pegawai lapangan yang merasa ritme absensi semakin menyita perhatian mereka saat bekerja.

“Kadang kami lebih khawatir soal titik absensi daripada pekerjaan utama di lapangan,” ungkap salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keluhan serupa juga mulai ramai dibicarakan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah sistem pengawasan digital seperti ini benar-benar efektif meningkatkan pelayanan atau justru menambah tekanan administratif baru di lingkungan birokrasi.

Ketua LSM LIDIK, Gasali Makkaraka, menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi pola penggunaan aplikasi tersebut sebelum menimbulkan kejenuhan di kalangan pegawai.

“Digitalisasi itu penting, tetapi jangan sampai ASN lebih sibuk mengejar notifikasi absensi dibanding melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan aplikasi secara intens hingga empat kali sehari mulai menimbulkan kesan birokrasi yang terlalu kaku.

“Publik mendukung disiplin pegawai. Tetapi kalau sistem terasa terlalu menekan, itu justru bisa berdampak pada psikologis kerja ASN,” tambahnya.

Sorotan paling keras datang dari kalangan guru ASN yang bertugas jauh dari pusat kota. Mereka mengaku ritme absensi digital terasa cukup memberatkan, khususnya pada hari Jumat yang waktunya sering beririsan dengan salat Jumat serta perjalanan pulang.

“Kami ini fokus mengajar siswa. Kadang suasana kelas terganggu hanya karena memikirkan jadwal absensi berikutnya,” ujar seorang guru. Jum'at (29/5/2026).

Di media sosial lokal, pembahasan mengenai aplikasi Setara mulai berkembang liar. Sebagian masyarakat mendukung pengawasan disiplin ASN, namun tidak sedikit pula yang meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam menerapkan sistem digital.

Beberapa warga bahkan mulai membandingkan ketatnya pengawasan absensi dengan berbagai persoalan birokrasi lain yang dianggap belum sepenuhnya dibenahi, seperti distribusi tenaga guru, pelayanan administrasi, hingga penempatan pegawai.

“Jangan hanya ASN yang dituntut disiplin per menit. Sistem pelayanan publik juga harus dibenahi serius,” tulis salah satu komentar warga yang ramai diperbincangkan.

Gazali kembali mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap suara publik yang mulai berkembang di tengah masyarakat.

“Yang berbahaya kalau aplikasi akhirnya terasa lebih menekan daripada membantu. Teknologi harus jadi solusi, bukan sumber keresahan baru,” tegasnya.

Kini desakan evaluasi terhadap aplikasi Setara mulai bermunculan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengkaji ulang efektivitas absensi empat kali sehari agar transformasi digital tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan kerja ASN di lapangan.

Sebab jika tidak dievaluasi dengan baik, sistem yang awalnya dibuat untuk meningkatkan disiplin dikhawatirkan justru berubah menjadi simbol birokrasi yang terlalu sibuk mengawasi, tetapi kurang memahami kondisi nyata pegawai dan pelayanan masyarakat sehari-hari.

(**)

PLT Terus, Kepsek Tak Bergeser” Polemik Jabatan di Soppeng Dinilai Cermin Birokrasi Pendidikan yang Kehilangan Arah

Soppeng, Sigapnews.com, Polemik penataan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Soppeng kini bukan lagi sekadar pembicaraan internal dunia pendidikan. Isu tersebut telah berkembang menjadi kritik terbuka terhadap cara birokrasi daerah mengelola kewenangan, menjalankan regulasi, hingga menjaga rasa keadilan di lingkungan guru dan tenaga pendidikan.

Di tengah aturan periodisasi kepala sekolah yang seharusnya menjadi instrumen regenerasi dan evaluasi kepemimpinan, justru muncul kondisi yang dianggap bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi.

Sejumlah kepala sekolah disebut masih bertahan dalam posisi strategis meski masa periodisasinya menjadi sorotan, sementara di sisi lain banyak jabatan lain dibiarkan berstatus Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu panjang tanpa kepastian definitif.

Situasi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah penataan jabatan benar-benar dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan aturan, atau justru dipengaruhi faktor kedekatan serta kepentingan kelompok tertentu.

Kritik paling keras datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, secara terbuka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan objektif sebelum persoalan tersebut semakin merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi pendidikan.

“Kalau memang tidak mampu menata secara profesional dan objektif, serahkan kepada orang yang benar-benar memahami tata kelola pendidikan dan regulasi jabatan,” tegas Ardi. Jum'at (29/5/2026). 

Menurutnya, polemik ini sudah melampaui urusan administrasi biasa. Persoalan tersebut dinilai telah menyentuh marwah birokrasi pendidikan dan menyangkut rasa keadilan bagi para guru yang selama ini berharap adanya sistem promosi yang sehat dan transparan.

“Guru-guru melihat semuanya. Mereka bisa membedakan mana kebijakan yang lahir dari aturan dan mana kebijakan yang hanya lahir dari bisikan kelompok tertentu. Jangan sampai birokrasi kehilangan wibawa karena terlalu banyak mendengar pembisik yang tidak memahami regulasi,” ujarnya.

Ardi menilai lambannya penataan jabatan kepala sekolah dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Terlebih ketika muncul kesan bahwa sebagian pihak tetap nyaman menikmati jabatan, sementara yang lain harus bertahan lama dalam status PLT tanpa kejelasan arah karier.

“Ini berbahaya. Publik bisa menangkap kesan bahwa ada pihak tertentu yang dipertahankan terus, sedangkan yang lain hanya dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” katanya.

Di ruang-ruang publik, mulai dari warung kopi hingga forum diskusi masyarakat, isu tersebut semakin ramai diperbincangkan. Bahkan muncul sindiran satir yang menyebut birokrasi pendidikan jangan sampai terlihat seperti “sibuk menikmati fasilitas jabatan tetapi lupa menyelesaikan pekerjaan utama.”

Sejumlah pemerhati pendidikan juga mulai angkat suara. Mereka menilai ketidakjelasan penataan jabatan dapat berdampak serius terhadap motivasi guru-guru potensial yang selama ini berharap promosi dilakukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kinerja.

“Yang paling berbahaya ketika guru mulai percaya bahwa prestasi dan pengabdian tidak lagi cukup untuk mendapat kesempatan. Kalau persepsi itu tumbuh, maka semangat kompetisi sehat di dunia pendidikan bisa rusak,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Soppeng.

Kondisi jabatan PLT yang berlangsung terlalu lama juga dinilai dapat mengganggu efektivitas pengambilan kebijakan di sekolah. Sebab pejabat berstatus PLT umumnya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.

Akibatnya, banyak sekolah dinilai berjalan dalam situasi serba menunggu. Program pengembangan pendidikan menjadi kurang maksimal karena kepemimpinan tidak berjalan dalam posisi definitif yang kuat dan stabil.

Di sisi lain, masyarakat mulai mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip meritokrasi birokrasi. Sebab jika aturan periodisasi diterapkan, maka seharusnya kebijakan tersebut berlaku secara merata tanpa pengecualian.

“Jangan sampai aturan hanya tajam kepada sebagian orang, tetapi tumpul kepada pihak lain. Itu yang membuat publik bertanya-tanya,” kata seorang tokoh masyarakat.

Hingga kini, tekanan publik terus mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng agar segera membuka secara transparan dasar evaluasi, periodisasi, serta mekanisme penempatan kepala sekolah.

Publik menilai keterbukaan penting dilakukan untuk menghindari berkembangnya asumsi liar yang dapat merusak citra pemerintahan daerah maupun dunia pendidikan itu sendiri.

Sebab jika polemik ini terus dibiarkan tanpa penjelasan yang terang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan kepala sekolah semata, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme birokrasi pendidikan di Kabupaten Soppeng.

(**)

Heboh di Seoul! Tiga Mahasiswa S3 Unesa Wakili Indonesia di Forum Pendidikan Dunia ICETT 2026

Tiga Akademisi Muda Indonesia Tampil Percaya Diri di Panggung Global (ist). 

Korsel, Sigapnews.com, Nama Indonesia kembali mencuri perhatian di dunia akademik internasional. Kali ini, tiga mahasiswa Program Doktor (S3) Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berhasil tampil dalam forum pendidikan dunia bergengsi bertajuk 2026 12th International Conference on Education and Training Technologies (ICETT 2026) yang berlangsung pada 22–24 Mei 2026 di Skypark Kingstown Hotel Dongdaemun, Seoul, Korea Selatan.

Tiga mahasiswa tersebut adalah Muldiyana, Muhammad Hanif, dan Asmaul Husnah. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar peserta konferensi biasa, tetapi menjadi simbol meningkatnya kualitas akademik dan riset pendidikan Indonesia di tingkat internasional.

Konferensi ICETT 2026 dikenal sebagai salah satu forum akademik global yang mempertemukan para peneliti, profesor, praktisi pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran, hingga inovator digital dari berbagai negara. Tahun ini, konferensi mengangkat tema besar “Educate. Train. Innovate.” yang berfokus pada masa depan pendidikan berbasis teknologi dan kecerdasan buatan.

Di tengah persaingan akademik dunia yang semakin kompetitif, mahasiswa doktoral Unesa mampu berdiri sejajar dengan peserta dari berbagai universitas ternama dunia. Mereka aktif berdiskusi, berbagi ide, serta mengikuti berbagai sesi ilmiah terkait perkembangan teknologi pendidikan modern.

Keikutsertaan mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa menjadi perhatian tersendiri karena menunjukkan bahwa akademisi muda Indonesia mampu bersaing dalam forum internasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis pendidikan global menjadi topik utama pembahasan. Mulai dari transformasi digital pendidikan, pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran, pengembangan media pembelajaran interaktif, hingga model pelatihan berbasis teknologi yang kini menjadi kebutuhan utama dunia pendidikan modern.

Banyak peserta konferensi mempresentasikan hasil penelitian terbaru mereka terkait inovasi pembelajaran digital, virtual learning environment, adaptive learning system, hingga integrasi AI dalam proses pendidikan.

Di tengah arus perkembangan teknologi yang sangat cepat, kehadiran mahasiswa Indonesia dalam forum tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kualitas riset pendidikan nasional semakin diperhitungkan di mata dunia.

Tidak hanya membawa nama kampus, ketiga mahasiswa tersebut juga membawa perspektif pendidikan Indonesia ke hadapan komunitas akademik internasional.

Salah satu peserta mengungkapkan rasa bangga dan antusiasmenya bisa menjadi bagian dari forum dunia tersebut.

“Kami merasa sangat bangga bisa berada di forum internasional ini. Banyak wawasan baru yang kami dapatkan terkait perkembangan teknologi pendidikan dunia. Ini menjadi motivasi besar untuk terus mengembangkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman,” ujarnya.

Pengalaman mengikuti konferensi internasional juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana negara-negara lain mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi secara lebih efektif dan inovatif.

Partisipasi mahasiswa doktoral Unesa di Korea Selatan menjadi sinyal kuat meningkatnya eksistensi perguruan tinggi Indonesia di level global.

Dalam beberapa tahun terakhir, internasionalisasi kampus memang menjadi salah satu strategi penting yang terus didorong oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jejaring akademik internasional, serta memperkuat reputasi riset di tingkat dunia.

Keikutsertaan dalam konferensi internasional seperti ICETT membuka peluang besar bagi mahasiswa maupun dosen untuk membangun kolaborasi penelitian lintas negara.

Selain itu, forum semacam ini juga menjadi ruang pertukaran ide dan pengalaman antarnegara dalam menghadapi tantangan pendidikan modern yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital.

Melalui keterlibatan aktif dalam konferensi internasional, mahasiswa Indonesia juga memiliki kesempatan untuk memperluas akses terhadap publikasi ilmiah bereputasi internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas akademik perguruan tinggi di era globalisasi pendidikan.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membuat dunia pendidikan mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Artificial intelligence, virtual learning, big data education, hingga adaptive learning system kini mulai menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan global.

Banyak institusi pendidikan di dunia mulai memanfaatkan teknologi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, efektif, dan personal.

Transformasi ini juga mendorong lahirnya berbagai inovasi pendidikan berbasis digital yang mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa doktoral memiliki peran strategis sebagai peneliti dan pengembang inovasi pendidikan.

Mereka dituntut tidak hanya mampu menghasilkan penelitian berkualitas, tetapi juga menciptakan solusi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi masa depan.

Keikutsertaan mahasiswa Unesa dalam ICETT 2026 menjadi bukti bahwa akademisi muda Indonesia siap ikut berkontribusi dalam membangun masa depan pendidikan dunia.

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam konferensi ICETT 2026 adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam pendidikan.

AI dinilai mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan personal sesuai kebutuhan setiap peserta didik.

Teknologi ini juga memungkinkan guru dan institusi pendidikan untuk melakukan analisis data pembelajaran secara lebih cepat dan akurat.

Selain AI, berbagai inovasi lain seperti gamification learning, augmented reality (AR), virtual reality (VR), serta learning analytics juga menjadi topik hangat dalam forum tersebut.

Para peserta konferensi berdiskusi tentang bagaimana teknologi dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Bagi mahasiswa Indonesia, pengalaman mengikuti diskusi global semacam ini menjadi kesempatan penting untuk memperluas wawasan sekaligus memahami arah perkembangan pendidikan dunia di masa depan.

Perjalanan tiga mahasiswa doktoral Unesa menuju Seoul menjadi simbol semangat generasi muda Indonesia dalam membawa perubahan melalui pendidikan.

Mereka membuktikan bahwa perjuangan akademik tidak berhenti di ruang kelas, tetapi juga harus mampu hadir di forum internasional untuk berbagi gagasan dan inovasi.

Pengalaman, wawasan global, serta jejaring internasional yang diperoleh dari konferensi ICETT 2026 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan teknologi pendidikan di Indonesia.

Khususnya di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, pengalaman tersebut diyakini dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembelajaran di tanah air.

Dengan semangat kolaborasi global dan inovasi berkelanjutan, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa menunjukkan bahwa akademisi muda Indonesia mampu tampil maju, modern, dan kompetitif di mata dunia.

Dari Surabaya menuju Seoul, mereka membawa mimpi besar pendidikan Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di era global.

Keberhasilan mahasiswa doktoral Unesa tampil di forum pendidikan internasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia lainnya.

Partisipasi aktif dalam konferensi global bukan hanya meningkatkan pengalaman akademik, tetapi juga membuka peluang besar untuk membangun kerja sama internasional yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan nasional.

Di era transformasi digital saat ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa.

Karena itu, dukungan terhadap riset, inovasi pendidikan, dan pengembangan teknologi pembelajaran perlu terus diperkuat.

Ke depan, diharapkan semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mampu tampil di panggung akademik internasional dan membawa nama bangsa menjadi lebih diperhitungkan di dunia.

Dengan semangat belajar, inovasi, dan kolaborasi global, pendidikan Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang menuju masa depan yang lebih maju.

(Red)

Publik Pertanyakan Sikap Dewan Pendidikan Soppeng: “Dulu Vokal, Kini Diam Saat Polemik Mutasi Muncul”

Soppeng, Sigapnews.com,— Polemik penataan dan mutasi kepala sekolah di Kabupaten Soppeng terus memantik perhatian publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng yang selama ini dikenal aktif menyuarakan aspirasi guru dan kepala sekolah.

Masyarakat mulai mempertanyakan sikap lembaga tersebut yang dinilai cenderung diam di tengah munculnya keluhan terkait ketimpangan penerapan aturan masa jabatan kepala sekolah pasca terbitnya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

Publik mengingat kembali pernyataan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng beberapa waktu lalu yang menegaskan bahwa mutasi kepala sekolah maupun guru tidak boleh dilakukan apabila berpotensi merugikan serta tidak didasarkan pada pertimbangan objektif.

Namun kini, ketika isu mutasi dan rotasi kembali menjadi perbincangan hangat, suara lembaga tersebut justru dinilai nyaris tak terdengar.

“Dulu sangat lantang membela guru dan kepala sekolah. Sekarang ketika publik mempertanyakan ketidakadilan dalam penataan jabatan, kenapa malah sunyi?” ujar seorang tokoh masyarakat di Soppeng. Selasa (12/5).

Kondisi tersebut memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan muncul sinyalemen adanya kedekatan tertentu antara pihak terkait dengan pemangku kebijakan, sehingga kritik yang sebelumnya keras kini berubah menjadi sikap diam.

Meski tudingan itu belum tentu benar, masyarakat menilai Dewan Pendidikan seharusnya tampil memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka liar di ruang publik.

“Kalau memang berpihak pada kepentingan pendidikan dan guru, seharusnya tetap konsisten bersuara. Jangan hanya keras ketika situasi aman, lalu diam saat kebijakan mulai dipersoalkan,” kata warga lainnya.

Masyarakat juga menilai fungsi Dewan Pendidikan bukan sekadar simbol atau pelengkap administratif, melainkan harus benar-benar menjadi pengawas moral dalam kebijakan pendidikan daerah, terutama ketika muncul dugaan ketidakadilan dalam penerapan aturan masa jabatan kepala sekolah.

Dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah pusat menegaskan bahwa batas maksimal masa penugasan kepala sekolah ASN adalah dua periode atau delapan tahun. Namun di lapangan, publik masih melihat adanya kepala sekolah yang telah lama menjabat tanpa kejelasan evaluasi, sementara sebagian lainnya justru dipindahkan sebelum masa tugasnya berakhir.

Fenomena inilah yang kemudian memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah aturan benar-benar ditegakkan secara adil, atau hanya berlaku bagi pihak tertentu?

Publik berharap Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng tetap menjaga independensi serta keberanian moral dalam menyikapi persoalan pendidikan di daerah.

“Kalau lembaga yang selama ini disebut sebagai penyambung lidah guru saja ikut diam, lalu siapa lagi yang akan berbicara untuk keadilan di dunia pendidikan?” tegas seorang warga.

(Red)

KKG Gugus 1 Lalabata Bahas Ketimpangan Guru dan Optimalisasi Digitalisasi Pendidikan

Soppeng, Sigapnews.com,– Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 1 Kecamatan Lalabata menggelar pertemuan rutin yang berlangsung di SD Negeri 13 Palakka, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari distribusi tenaga pendidik hingga efektivitas penerapan digitalisasi di sekolah.

Pertemuan tersebut diikuti oleh para guru dari 14 Sekolah Dasar (SD) dan 5 Taman Kanak-kanak (TK) yang berada di wilayah Gugus 1 Lalabata. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan pendidikan turut hadir memberikan pandangan dan arahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Gugus 1 Abdul Azis, Pengawas Satuan Pendidikan Gugus 1 Sudirman, Sekretaris Dewan Pendidikan H.M. Zulkarnain, serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng Nurmal Idrus.

Dalam arahannya, Nurmal Idrus menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng, yakni ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa secara umum jumlah guru di daerah tersebut sebenarnya mencukupi, bahkan cenderung berlebih. Namun, penyebarannya belum merata di setiap satuan pendidikan.

“Secara keseluruhan, guru kita ini sebenarnya tidak kekurangan. Tapi ada sekolah yang kelebihan, sementara yang lain justru kekurangan. Ini menunjukkan perlunya pemetaan dan redistribusi guru yang lebih tepat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya langkah konkret dari pihak terkait untuk melakukan penataan ulang distribusi guru agar lebih proporsional sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

Selain persoalan distribusi tenaga pendidik, forum tersebut juga menyoroti perkembangan digitalisasi pendidikan yang saat ini mulai masif diterapkan di berbagai sekolah. Meski demikian, implementasinya dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Penggunaan platform digital oleh guru, kata Nurmal, masih didominasi untuk kepentingan administratif, seperti penginputan data, penyusunan laporan, hingga absensi. Hal ini dinilai justru menyita waktu guru yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas.

“Digitalisasi sudah berjalan, tapi belum optimal untuk pembelajaran. Guru masih lebih banyak tersita pada urusan administrasi digital,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya mengarahkan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan efektif.

Sementara itu, kegiatan KKG ini diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi bagi para guru dan pemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Gugus 1 Kecamatan Lalabata.

Meski berbagai isu strategis telah mengemuka dalam pertemuan tersebut, sejumlah poin masih membutuhkan pembahasan lanjutan dan kajian yang lebih mendalam agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih konkret dan implementatif di lapangan.

(Yunandar)

SDN 7 Salotungo Lantunkan “Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik”, Mengenang Keteladanan Abah Guru Sekumpul

Soppeng, Sigapnews.com,— Halaman SD Negeri 7 Salotungo dipenuhi suasana khidmat dan penuh cinta saat seluruh warga sekolah melaksanakan kegiatan Bershalawat dengan melantunkan “Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik”, karya ulama kharismatik Kalimantan Selatan, KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai dari Martapura. Kamis (12/2/2026). 

Lantunan shalawat menggema lembut, dipandu langsung oleh Abdul Asis, S. Pd I Kepala SDN 7 Salotungo, menghadirkan nuansa religius yang menenangkan hati. Anak-anak duduk rapi, guru-guru khusyuk, seakan seluruh jiwa dipertemukan dalam satu rasa: cinta kepada Rasulullah ﷺ.

Sambutan Kepala Sekolah: 

Shalawat sebagai Pendidikan Hati

Dalam sambutannya, Kepala SDN 7 Salotungo menyampaikan bahwa shalawat bukan sekadar lantunan syair, tetapi bagian dari pendidikan jiwa.

“Shalawat adalah cara kita menyebut nama Rasulullah ﷺ dengan penuh cinta. Di dalamnya ada doa, ada harapan, ada pengakuan bahwa kita ingin meneladani akhlaknya. Jika anak-anak kita dibiasakan bershalawat, maka sesungguhnya kita sedang menanam benih kelembutan dalam hati mereka,” tuturnya.

Beliau menambahkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk akhlak dan ketenangan batin.

“Shalawat mengajarkan kita rendah hati. Ia mengingatkan bahwa sehebat apa pun ilmu, tetap harus disertai adab. Dan adab tertinggi adalah meneladani Rasulullah ﷺ,” lanjutnya.

Kepala sekolah juga mengajak seluruh guru untuk menjadikan shalawat sebagai bagian dari budaya sekolah, agar lingkungan pendidikan senantiasa teduh dan penuh keberkahan.

Riwayat Singkat Abah Guru Sekumpul

KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, pada 11 Februari 1942 dan wafat pada 10 Agustus 2005. Beliau dikenal sebagai ulama besar, ahli tasawuf, dan pendidik yang memiliki pengaruh luas di Nusantara, khususnya di Kalimantan.

Sejak muda, Abah Guru dikenal memiliki kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Beliau berguru kepada banyak ulama terkemuka dan dikenal memiliki kedalaman ilmu dalam bidang fikih, tauhid, dan tasawuf. Majelis taklim yang beliau pimpin di Sekumpul, Martapura, menjadi pusat pengajian yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah.

Abah Guru Sekumpul dikenal dengan kelembutan akhlak, keteduhan tutur kata, serta kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah . 

Banyak syair dan shalawat yang beliau ajarkan sarat dengan nilai mahabbah (cinta) kepada Nabi, termasuk “Ya Rasulullah Salamun ‘Alaik” yang kini dilantunkan di berbagai majelis dan lembaga pendidikan.

Kegiatan bershalawat di SDN 7 Salotungo pun menjadi momentum mengenalkan sosok ulama teladan kepada peserta didik, sekaligus menanamkan nilai cinta, adab, dan keteladanan.

Di akhir acara, doa bersama dipanjatkan agar lantunan shalawat menjadi wasilah turunnya rahmat, memperkuat akhlak, serta menjadikan sekolah sebagai tempat tumbuhnya generasi yang cerdas, santun, dan mencintai Rasulullah ﷺ.

Perbincangan di Warkop Soppeng Soroti Pola Pendidikan: Sekolah Dinilai Terlalu Memanjakan Siswa

Soppeng, Sigapnews.com,– Perbincangan warga di sejumlah warung kopi (warkop) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, belakangan ini ramai menyoroti perubahan pola pengelolaan sekolah.

Topik yang dibahas bukan lagi soal prestasi akademik, peringkat kelas, atau kejuaraan lomba, melainkan soal peran satpam dan petugas kebersihan di lingkungan sekolah yang dinilai berlebihan.

Sejumlah warga menilai kehadiran satpam dan cleaning service secara penuh di sekolah justru mengurangi pembelajaran tanggung jawab bagi siswa. Hal itu terungkap dari obrolan santai warga saat menikmati kopi di warkop-warkop sekitar kota.

“Sekarang sekolah terlalu dimanja,” ujar seorang warga saat ditemui di salah satu warkop di Soppeng, sembari menyeruput kopi.

Ia menilai siswa kini datang ke sekolah dalam kondisi bersih dan pulang tanpa pernah terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut warga tersebut, hampir seluruh urusan ketertiban dan kebersihan sekolah saat ini ditangani oleh petugas khusus. “Ada satpam jaga pintu, ada cleaning service sapu kelas. Anak-anaknya tidak tahu lagi sapu itu pegangannya di mana,” katanya.

Warga membandingkan kondisi tersebut dengan situasi sekolah di masa lalu. Dahulu, kata mereka, sekolah-sekolah di Soppeng tidak memiliki satpam, namun tetap berjalan tertib dan aman. Guru piket dan kepala sekolah berperan langsung dalam menjaga kedisiplinan siswa.

“Dulu tidak ada satpam, tapi aman-aman ji. Guru piket jalan, kepala sekolah tegas, anak-anak langsung tertib. Sekarang satpam ada, tapi ribut tetap ada,” ujar warga lainnya.

Selain soal keamanan, persoalan kebersihan juga menjadi sorotan utama. Warga menilai budaya piket kelas dan kerja bakti yang dulu menjadi bagian dari pendidikan karakter kini mulai ditinggalkan.

“Kalau dulu kelas kotor, siswa yang bersihkan. Sekarang malah dibiarkan, katanya ada cleaning service. Ini sekolah atau hotel?” ucap seorang warga dengan nada heran.

Dalam diskusi tersebut, warga sepakat bahwa kebersihan dan ketertiban yang tercipta karena layanan petugas dinilai berbeda maknanya dengan kesadaran yang tumbuh dari tanggung jawab siswa sendiri. Mereka menilai siswa saat ini cenderung patuh karena diawasi, bukan karena kesadaran pribadi.

“Anak-anak sekarang mungkin bersih, tapi tidak peduli. Tertib karena dijaga, bukan karena sadar,” kata salah satu warga.

Warga juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran. Menurut mereka, keberadaan satpam dan petugas kebersihan di sekolah-sekolah yang relatif sudah tertib dinilai kurang tepat, sementara di fasilitas umum lain seperti kantor pemerintahan, terminal, dan taman kota justru masih kekurangan tenaga keamanan dan kebersihan.

“Ini bukan soal kasihan atau tidak. Ini soal logika penempatan. Ada tempat yang lebih butuh,” tegas seorang warga. Rabu (21/1/2025).

Sebagai solusi, warga menyarankan agar sekolah yang sudah mampu menjaga ketertiban dan kebersihan secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada satpam dan cleaning service.

Peran tersebut dinilai bisa dialihkan ke instansi atau fasilitas umum yang lebih membutuhkan.

Selain itu, warga berharap sekolah kembali mengaktifkan budaya piket kelas, kerja bakti, dan gotong royong sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa.

“Sekolah itu tempat mendidik, bukan tempat dilayani,” ujar warga lainnya menutup perbincangan.

Warga pun menyimpulkan bahwa kebersihan dan kenyamanan fisik semata tidak menjamin keberhasilan pendidikan.

Menurut mereka, sekolah yang mampu menanamkan rasa peduli, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini justru dinilai lebih berhasil dalam mendidik generasi muda.

(Red)

Program Ase Budu SDN 3 Lemba, Mengajarkan Empati Sejak Usia Dini

Soppeng, Sigapnews.com, Peserta didik SD Negeri 3 Lemba kembali melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan melalui program Ase Budu (Aksi Sejuta Butir Beras untuk Dhuafa) pada awal semester genap tahun 2026. Program yang bersifat berkelanjutan ini menjadi salah satu bentuk nyata pembelajaran karakter, empati, dan kepedulian sosial bagi peserta didik sejak usia dini.

Kegiatan penyaluran bantuan dilakukan dengan pendampingan oleh Andi Rahmayuddin, S.Pd. (Guru Kelas 4B), Riswan Asmari, S.Pd., M.Pd. (Guru PJOK), serta Hj. Musdalifah Salama, S.Sos (Kepala Perpustakaan SDN 3 Lemba). Peserta didik terlibat langsung dalam proses pendistribusian, mulai dari menyiapkan bantuan hingga menyerahkannya kepada kaum dhuafa.

Sasaran pertama penyaluran bantuan adalah Pak Anis, seorang kaum dhuafa yang tinggal di wilayah Jerae. Pak Anis hidup bersama adiknya sebagai kakak beradik. Kondisi Pak Anis yang telah lanjut usia dan sering sakit-sakitan membuatnya tidak mampu lagi bekerja.

Sementara itu, sang adik berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan bekerja serabutan sebagai tukang bersih di berbagai rumah warga.

Sasaran kedua adalah Ibu Hasmawati, kaum dhuafa yang tinggal di pertengahan pemukiman BTN. Ibu Hasmawati tinggal di sebuah gubuk yang kondisinya sudah reok dan nyaris roboh. Beliau mengalami kebutaan dan hidup bersama cucunya, anak dari anak tirinya.

Kondisi kesehatannya membuat ia tidak lagi dapat beraktivitas. Sebelumnya, Ibu Hasmawati dikenal sebagai sosok pekerja keras yang menggantungkan hidup sebagai tukang cuci di rumah-rumah warga.

Sasaran ketiga penyaluran bantuan adalah Ibu Kumiati, salah satu tenaga pendidik non-guru di SDN 3 Lemba. Sehari-hari, Ibu Kumiati membantu pekerjaan dapur dan kebersihan sekolah. Ia tinggal seorang diri di rumahnya dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Bantuan yang diberikan menjadi bentuk kepedulian dan perhatian dari keluarga besar sekolah atas dedikasinya selama ini.

Kepala SDN 3 Lemba, Falmunadi, S.Pd., menyampaikan bahwa program Ase Budu memiliki nilai pendidikan yang sangat penting bagi peserta didik.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sosial kepada anak-anak. Mereka belajar langsung bahwa berbagi adalah bagian dari karakter mulia yang harus terus dipupuk,” ujarnya. Selasa (13/1/2025).

Sementara itu, guru pendamping Andi Rahmayuddin, S.Pd., menegaskan bahwa keterlibatan langsung peserta didik menjadi pengalaman belajar yang bermakna.

“Anak-anak tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga belajar memahami kondisi kehidupan masyarakat. Dari sini tumbuh rasa syukur dan kepedulian yang diharapkan melekat dalam diri mereka hingga dewasa,” tuturnya.

Melalui program Ase Budu, SDN 3 Lemba berharap dapat terus menjadi jembatan kebaikan antara peserta didik dan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meringankan beban kaum dhuafa, tetapi juga membentuk generasi yang peduli, berempati, dan berakhlak mulia.

(Red)