Wakil Bupati Soppeng Himbau ASN Disiplin Sebagai Aparat dan Pelayan Masyarakat

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com, - Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE, bersama Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP menghadiri pertemuan dalam nuansa Coffee break pasca pelantikan bersama sejumlah ASN lingkup pemerintah kabupaten Soppeng yang dilangsungkan di ruang pola kantor Bupati Soppeng, Rabu (3/3/2021).

Dalam nuansa Coffee Break ini dipimpin oleh Sekda kabupaten Soppeng Drs H.A.Tenri Sessu, M.Si.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Soppeng Ir.Lutfi Halide,MP menyampaikan kepada seluruh pejabat eselon mohon keikhlasannya untuk membantu bagaimana visi misi dapat terealisasi.

Dia juga menghimbau dan menyarankan kepada seluruh ASN  agar disiplin, terutama sebagai aparat dan pelayan.

Serta mengharapkan agar sebelum menjalankan tugas melakukan koordinasi pada saat apel pagi, karena mungkin ada hal-hal yang perlu segera tindak lanjuti.

Selain itu, matriks keterkaitan tugas antar SKPD juga perlu dibuat, agar para ASN memahami koordinasi antar SKPD.

Kepada para camat, desa dan Lurah terutama dalam menghadapi bulan puasa khususnya masjid-masjid fasilitas umum agar bisa dibenahi.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa inti dari pemerintahan ada 3, yakni pengaturan, pelayanan dan penindakan. Jadi 3 hal ini yang harus dimaksimalkan.

Dikesempatan yang sama Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak,SE mengatakan kepada pejabat eselon serta para staf agar  paham, mendalami dan mengerti visi misi yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, serta berharap seluruh ASN memiliki inisiatif dalam bekerja.

Juga di katakan, dalam waktu dekat ini ada 2 hal yg menjadi perhatian yakni, hari jadi soppeng dan bulan suci ramadhan.

Hari jadi soppeng dapat dijadikan moment untuk mengingatkan sejarah. Untuk mengingat perjuangan di masa lampau dalam mengatasi krisis yang berkepanjangan, dan dapat memberikan motivasi kepada  kita semua.

Selain itu, bupati soppeng  juga mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jelang, maupun pada saat bulan suci ramadhan nanti.

Dalam kesempatan tersebut dia juga berharap agar semua tim solid dalam menjalankan program-program kedepannya. (Red)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Apkasi Ajak Daerah Libatkan Kejaksaan dan BPKP Dampingi Realokasi APBD untuk Covid-19

Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) dalam rapat koordinasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi, Jumat (24/4/2020). (Foto Istimewa)

Sigapnews.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah untuk melibatkan para penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten dalam pendampingan refocusingdan realokasi APBD untuk penanganan wabah viruscorona (Covid-19).

”Pendampingan oleh kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya sangat penting agar refocusing dan realokasi APBD tetap dalam koridor norma hukum. Ini akan membuat kerja cepat dalam menangani permasalahan Covid-19 tanpa kita takut bahwa langkah pemerintah daerah menyalahi aturan,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Jumat (24/4/2020).

Selain dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum, pendampingan juga perlu melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Sehingga norma-norma keuangan negara tetap kita patuhi bersama,” ujar Anas.

Anas mengucapkan terima kasih kepada jajaran kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya, BPKP, dan BPK yang selama ini telah memberi arahan kepada kabupaten seluruh Indonesia dalam tata kelola APBD. 

”Sinergi yang baik tersebut juga perlu dilanjutkan dalam program refocusing dan realokasi APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya cukup besar dan dalam waktu yang relatif mepet. Dengan pendampingan, kita bisa menghindari persoalan kesalahan administrasi keuangan negara. Selain itu, pendampingan ini membantu program-program penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya

Dia menambahkan, pendampingan tersebut akan memastikan tata kelola keuangan negara di APBD bisa berjalan transparan dan akuntabel. ”Sehingga kepercayaan publik meningkat, dukungan pada program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 juga tinggi dari masyarakat,” jelas Anas. (Red).