18 Pejabat Dilantik di Soppeng, Tapi Sosok Ini Justru Jadi Sorotan! Turun Jabatan atau Ada Skenario Besar?

Soppeng, Sigapnews.com,– Suasana di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng pada Jumat, 17 April 2026, awalnya tampak seperti pelantikan biasa. Namun siapa sangka, prosesi yang melibatkan 18 pejabat ini justru memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah, Andi Muhammad Surahman, bukan hanya soal pengambilan sumpah jabatan.

Ada pesan kuat, bahkan terkesan “peringatan halus” yang disampaikan di hadapan para pejabat yang baru saja dilantik.

Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar simbol atau formalitas semata.

“Ini bukan soal kursi. Ini amanah yang harus dibuktikan dengan kerja nyata,” ujarnya lantang.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian. Banyak yang menilai, ini bukan sekadar arahan biasa, melainkan sinyal kuat adanya pembenahan serius dalam tubuh birokrasi Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 18 pejabat administrator dan fungsional resmi dilantik. Pemerintah daerah menyebut ini sebagai bagian dari penataan birokrasi agar lebih profesional dan sesuai kebutuhan.

Namun, di balik itu semua, muncul satu nama yang menjadi bahan perbincangan hangat.

Perhatian publik tertuju pada Andi Walinono.

Pasalnya, ia sebelumnya menjabat sebagai Lurah Salokaraja, namun kini dilantik sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Limpomajang.

Perubahan ini langsung memicu tanda tanya besar.

Sebagian masyarakat menilai ini sebagai bentuk “penurunan jabatan”. Ada pula yang berspekulasi bahwa ini bagian dari strategi tertentu dalam penataan birokrasi.

“Kenapa harus turun? Ada apa sebenarnya?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Tak sedikit pula yang menduga adanya faktor lain di balik keputusan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah ini murni rotasi jabatan biasa? Atau ada pesan tersirat dari pucuk pimpinan?

Apalagi, dalam arahannya, Andi Surahman juga menyinggung pentingnya disiplin, integritas, dan pemahaman tugas secara menyeluruh.

Pesan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai bentuk “peringatan” bagi aparatur yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

(Beberapa nama penting)

1. Awaluddin – Kepala Bidang Cipta Karya

2. Pujiarman – Kepala Bidang Perizinan

3. Andi Walinono – Kasi Pemerintahan

4. Mursin – Sekretaris Lurah
Sulfa – Kasi Pemerintahan Kecamatan

5. Mastuti – Kasi Trantibum
(dan lainnya hingga total 18 pejabat).

Pelantikan ini kini menjadi sorotan luas. Masyarakat berharap langkah ini benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, perhatian kini tertuju pada kinerja para pejabat yang baru dilantik.

Apakah mereka mampu menjawab harapan masyarakat?

Atau justru ini hanya akan menjadi cerita lama yang terulang kembali?

Satu hal yang pasti, dinamika birokrasi di Soppeng kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik.

(Yunandar) 

Tak Disangka! Selisih Nilai Mencolok, Rahmatullah Jadi Sorotan Utama Warga Desa Libureng

Rahmatullah Calon Kades Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (ist). 

Barru, Sigapnews.com, Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kini menjadi sorotan masyarakat setelah panitia resmi mengumumkan hasil seleksi bakal calon kepala desa. Pengumuman tersebut tertuang dalam berita acara bernomor 14/Pilkades/IV/2026 tertanggal 11 April 2026.

Hasil seleksi ini langsung memunculkan diskusi hangat di tengah warga, terutama terkait perolehan nilai para kandidat yang dinilai memiliki selisih cukup signifikan.

Dalam pengumuman tersebut, yang diterima Redaksi Rabu (15/4/2026), Rahmatullah mencatatkan diri sebagai peserta dengan nilai tertinggi, yakni 466 poin. Capaian ini menempatkannya di posisi teratas sekaligus menjadi perhatian utama masyarakat desa.

Di posisi kedua, Muhammad Syamsul memperoleh 392 poin, disusul Mapran dengan 384 poin, serta Jibril, S.Pd. yang meraih 376 poin. Selisih nilai yang cukup lebar antara peringkat pertama dan kandidat lainnya menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan warga.

Sejumlah masyarakat menilai bahwa perbedaan skor tersebut mencerminkan adanya keunggulan yang cukup menonjol dari kandidat teratas, baik dari sisi kemampuan, pengalaman, maupun kesiapan dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Biasanya selisih nilai tidak sejauh ini. Kondisi seperti ini cukup menarik dan menunjukkan ada kandidat yang benar-benar unggul,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan proses Pilkades.

Pihak panitia Pilkades menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Tahapan penilaian dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara sebagai tahap akhir penentuan skor.

Ketua panitia, Abubakar, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Ia memastikan bahwa seluruh hasil yang diumumkan merupakan murni hasil penilaian objektif panitia.

“Kami menjalankan seluruh tahapan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Tidak ada intervensi dari pihak luar,” tegasnya.

Dengan perolehan nilai tertinggi tersebut, Rahmatullah kini menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam lanjutan proses Pilkades Libureng. Konsistensi penampilannya dalam setiap tahapan seleksi disebut menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkannya pada posisi puncak.

Sementara itu, masyarakat Desa Libureng terus mengikuti perkembangan proses pemilihan dengan penuh antusias. Harapan terhadap pemimpin desa yang mampu membawa perubahan positif pun mulai mengemuka di kalangan warga.

Meski hasil seleksi telah diumumkan, tahapan Pilkades masih akan berlanjut hingga hari pemungutan suara. Hal ini membuat dinamika politik di tingkat desa tersebut masih sangat terbuka dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Dengan situasi yang semakin dinamis, Pilkades Desa Libureng kini menjadi salah satu agenda lokal yang paling banyak diperbincangkan, sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi dan perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat Desa.

(Red)

SIJAPEDA Resmi Diluncurkan, Dorong Transformasi Digital Layanan Publik Desa di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com– Upaya percepatan transformasi digital di tingkat desa di Kabupaten Soppeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi tersebut secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif.

Melalui pembaruan dan optimalisasi teknologi, aplikasi ini kini dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Ia menegaskan bahwa kehadiran SIJAPEDA menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, mulai dari keterbatasan informasi administrasi, akses layanan yang terbatas, hingga belum tersedianya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

Melalui SIJAPEDA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara digital, seperti memperoleh informasi desa secara real-time, berkomunikasi langsung dengan aparat desa, serta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain menyediakan platform aplikasi, Kejaksaan Negeri Soppeng juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. Hal ini dilakukan guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Red)

Soppeng Melangkah Maju, Pengeboran Sumber Air Bersih sebagai Bukti Kepedulian Pemerintah Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Yunandar)

Anggaran Terbatas, Komitmen Tak Surut, Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025

Soppeng, Sigapnews.com,  Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (1/4/2026).

Dokumen LKPJ tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, disaksikan oleh anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Ia menyebutkan, laporan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi refleksi awal terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun dalam keterbatasan,” tegas Suwardi.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi tantangan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Dalam pemaparan LKPJ, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rinciannya meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar. 

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD terus menjadi fokus untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp1,142 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis pembangunan.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar
Belanja modal: Rp114,68 miliar
Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar
Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menjalankan program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng menerima alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sejalan dengan konsep pembangunan berbasis agropolitan.

Rapat paripurna penyerahan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Melalui forum ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan kajian mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

(Yunandar)

Pengakuan Mengejutkan Wali Kota Makassar: Peran Besar Putra-Putri Soppeng di Balik Pembangunan Kota

Makassar, Sigapnews.com,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuat pengakuan yang cukup mengejutkan dalam sebuah forum silaturahmi warga Soppeng di Kota Makassar.

Ia secara terbuka mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Makassar selama masa kepemimpinannya tidak lepas dari kontribusi besar putra-putri asal Kabupaten Soppeng.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Halalbihalal Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (27/3/2026).

Acara itu dihadiri ratusan warga Soppeng perantauan, termasuk Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa banyak kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar lahir dari kontribusi pemikiran para akademisi asal Soppeng.

Ia menyebut daerah tersebut sebagai salah satu penyumbang terbesar tenaga intelektual, khususnya guru besar, yang berperan aktif dalam pembangunan kota.

“Soppeng adalah daerah yang paling banyak menyumbangkan guru besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar. Banyak kebijakan yang saya ambil berasal dari masukan para akademisi asal Soppeng,” ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran para akademisi ini tidak hanya memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan, tetapi juga memperkuat kualitas keputusan yang diambil pemerintah.

Tidak hanya dalam ranah pemikiran, Munafri juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya lima figur muda berdarah Soppeng yang dipercaya mengisi posisi penting di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Kelima figur tersebut menempati jabatan eselon II atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia menilai kinerja mereka sangat profesional dan berdampak signifikan terhadap efektivitas jalannya pemerintahan.

“Saat ini saya dibantu oleh lima sosok muda asal Soppeng di posisi eselon II. Mereka memiliki kinerja yang luar biasa dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan kita bersama,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengaku merasa bangga sekaligus terharu atas pengakuan tersebut.

Ia menilai keberhasilan warga Soppeng di perantauan menjadi bukti nyata kualitas sumber daya manusia daerahnya.

Menurut Suwardi, momentum halalbihalal ini menjadi simbol kuatnya solidaritas warga Soppeng, sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi mereka mampu memberikan dampak positif di daerah lain.

“Kami memerlukan dukungan kuat dari seluruh warga Soppeng, termasuk yang berada di perantauan, untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah. Kontribusi bapak dan ibu sekalian sangat kami harapkan,” tuturnya.

Suwardi juga berharap hubungan antara Makassar dan Soppeng dapat terus terjalin dengan baik. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antar daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Acara halalbihalal ini pun menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas daerah, khususnya melalui peran diaspora, mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan. 

(Yunandar)