Soppeng Kembali Bikin Bangga! Pemkab Raih WTP 2025, Bupati Suwardi: Ini Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Sigapnews.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Yund)

Bupati Soppeng Turun Tangan Bahas Lahan Eks HGU dan Revisi RTRW, Ada Sejumlah Lokasi Jadi Sorotan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai bergerak serius menangani persoalan pertanahan dan tata ruang yang selama ini menjadi perhatian publik. Dalam sebuah rapat penting yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan itu Bupati Soppeng memimpin langsung Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut menjadi sorotan karena membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini memasuki tahap penting.

Sejumlah unsur penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, hingga kepala desa. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan bahwa persoalan agraria dan tata ruang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 lalu. Fokus utamanya adalah optimalisasi peran GTRA dalam merespons berbagai persoalan strategis pertanahan yang dinilai berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, tetapi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis nasional.

“Persoalan lahan eks HGU harus segera mendapat perhatian serius agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja. Diketahui, sejumlah hak atas lahan tersebut telah berakhir masa berlakunya namun hingga kini belum diperpanjang.

Tak hanya itu, rapat juga membahas revisi RTRW Kabupaten Soppeng yang disebut-sebut akan menjadi dasar penting arah pembangunan daerah ke depan. Saat ini proses revisi RTRW telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh instansi terkait agar lebih aktif dan maksimal dalam memberikan dukungan serta keterlibatan terhadap proses revisi tersebut agar dapat segera dituntaskan sesuai target.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi itu mampu melahirkan langkah konkret dan solusi nyata bagi penyelesaian persoalan pertanahan serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden.

(Yund) 

Pemkab Soppeng Dukung Penerapan Manajemen Talenta ASN

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Suwardi Haseng menghadiri kegiatan Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan sistem manajemen talenta bagi pejabat eselon dan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta diharapkan mampu melahirkan aparatur yang unggul, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kolaborasi dan pengembangan talenta menjadi langkah penting menuju birokrasi yang semakin maju dan berdaya saing,” ujar Suwardi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa penerapan manajemen talenta sangat penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Bagaimana kabupaten/kota kita juga mengikuti sistem penerapan manajemen talenta secara penuh. Sistem ini sangat bagus karena mempercepat pelaksanaan visi misi Bapak Presiden di daerah maupun di provinsi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan sistem manajemen talenta secara penuh bagi pejabat dan ASN.

Menurut Prof. Zudan, penerapan manajemen talenta menjadi strategi penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyiapan kader-kader ASN terbaik.

“Dengan manajemen talenta, visi misi kepala daerah bisa lebih cepat tercapai karena dijalankan oleh kader-kader terbaik. Ke depan, kalau sistem ini sudah matang, maka mencari kader pemimpin birokrasi akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menerapkan sistem manajemen talenta pada pejabat eselon II, III, dan IV sejak 2025 hingga awal 2026.

(Yunandar) 

18 Pejabat Dilantik di Soppeng, Tapi Sosok Ini Justru Jadi Sorotan! Turun Jabatan atau Ada Skenario Besar?

Soppeng, Sigapnews.com,– Suasana di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng pada Jumat, 17 April 2026, awalnya tampak seperti pelantikan biasa. Namun siapa sangka, prosesi yang melibatkan 18 pejabat ini justru memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah, Andi Muhammad Surahman, bukan hanya soal pengambilan sumpah jabatan.

Ada pesan kuat, bahkan terkesan “peringatan halus” yang disampaikan di hadapan para pejabat yang baru saja dilantik.

Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar simbol atau formalitas semata.

“Ini bukan soal kursi. Ini amanah yang harus dibuktikan dengan kerja nyata,” ujarnya lantang.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian. Banyak yang menilai, ini bukan sekadar arahan biasa, melainkan sinyal kuat adanya pembenahan serius dalam tubuh birokrasi Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 18 pejabat administrator dan fungsional resmi dilantik. Pemerintah daerah menyebut ini sebagai bagian dari penataan birokrasi agar lebih profesional dan sesuai kebutuhan.

Namun, di balik itu semua, muncul satu nama yang menjadi bahan perbincangan hangat.

Perhatian publik tertuju pada Andi Walinono.

Pasalnya, ia sebelumnya menjabat sebagai Lurah Salokaraja, namun kini dilantik sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Limpomajang.

Perubahan ini langsung memicu tanda tanya besar.

Sebagian masyarakat menilai ini sebagai bentuk “penurunan jabatan”. Ada pula yang berspekulasi bahwa ini bagian dari strategi tertentu dalam penataan birokrasi.

“Kenapa harus turun? Ada apa sebenarnya?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Tak sedikit pula yang menduga adanya faktor lain di balik keputusan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah ini murni rotasi jabatan biasa? Atau ada pesan tersirat dari pucuk pimpinan?

Apalagi, dalam arahannya, Andi Surahman juga menyinggung pentingnya disiplin, integritas, dan pemahaman tugas secara menyeluruh.

Pesan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai bentuk “peringatan” bagi aparatur yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

(Beberapa nama penting)

1. Awaluddin – Kepala Bidang Cipta Karya

2. Pujiarman – Kepala Bidang Perizinan

3. Andi Walinono – Kasi Pemerintahan

4. Mursin – Sekretaris Lurah
Sulfa – Kasi Pemerintahan Kecamatan

5. Mastuti – Kasi Trantibum
(dan lainnya hingga total 18 pejabat).

Pelantikan ini kini menjadi sorotan luas. Masyarakat berharap langkah ini benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, perhatian kini tertuju pada kinerja para pejabat yang baru dilantik.

Apakah mereka mampu menjawab harapan masyarakat?

Atau justru ini hanya akan menjadi cerita lama yang terulang kembali?

Satu hal yang pasti, dinamika birokrasi di Soppeng kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik.

(Yunandar) 

Tak Disangka! Selisih Nilai Mencolok, Rahmatullah Jadi Sorotan Utama Warga Desa Libureng

Rahmatullah Calon Kades Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (ist). 

Barru, Sigapnews.com, Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kini menjadi sorotan masyarakat setelah panitia resmi mengumumkan hasil seleksi bakal calon kepala desa. Pengumuman tersebut tertuang dalam berita acara bernomor 14/Pilkades/IV/2026 tertanggal 11 April 2026.

Hasil seleksi ini langsung memunculkan diskusi hangat di tengah warga, terutama terkait perolehan nilai para kandidat yang dinilai memiliki selisih cukup signifikan.

Dalam pengumuman tersebut, yang diterima Redaksi Rabu (15/4/2026), Rahmatullah mencatatkan diri sebagai peserta dengan nilai tertinggi, yakni 466 poin. Capaian ini menempatkannya di posisi teratas sekaligus menjadi perhatian utama masyarakat desa.

Di posisi kedua, Muhammad Syamsul memperoleh 392 poin, disusul Mapran dengan 384 poin, serta Jibril, S.Pd. yang meraih 376 poin. Selisih nilai yang cukup lebar antara peringkat pertama dan kandidat lainnya menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan warga.

Sejumlah masyarakat menilai bahwa perbedaan skor tersebut mencerminkan adanya keunggulan yang cukup menonjol dari kandidat teratas, baik dari sisi kemampuan, pengalaman, maupun kesiapan dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Biasanya selisih nilai tidak sejauh ini. Kondisi seperti ini cukup menarik dan menunjukkan ada kandidat yang benar-benar unggul,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan proses Pilkades.

Pihak panitia Pilkades menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Tahapan penilaian dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara sebagai tahap akhir penentuan skor.

Ketua panitia, Abubakar, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Ia memastikan bahwa seluruh hasil yang diumumkan merupakan murni hasil penilaian objektif panitia.

“Kami menjalankan seluruh tahapan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Tidak ada intervensi dari pihak luar,” tegasnya.

Dengan perolehan nilai tertinggi tersebut, Rahmatullah kini menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam lanjutan proses Pilkades Libureng. Konsistensi penampilannya dalam setiap tahapan seleksi disebut menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkannya pada posisi puncak.

Sementara itu, masyarakat Desa Libureng terus mengikuti perkembangan proses pemilihan dengan penuh antusias. Harapan terhadap pemimpin desa yang mampu membawa perubahan positif pun mulai mengemuka di kalangan warga.

Meski hasil seleksi telah diumumkan, tahapan Pilkades masih akan berlanjut hingga hari pemungutan suara. Hal ini membuat dinamika politik di tingkat desa tersebut masih sangat terbuka dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Dengan situasi yang semakin dinamis, Pilkades Desa Libureng kini menjadi salah satu agenda lokal yang paling banyak diperbincangkan, sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi dan perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat Desa.

(Red)

SIJAPEDA Resmi Diluncurkan, Dorong Transformasi Digital Layanan Publik Desa di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com– Upaya percepatan transformasi digital di tingkat desa di Kabupaten Soppeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi tersebut secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif.

Melalui pembaruan dan optimalisasi teknologi, aplikasi ini kini dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Ia menegaskan bahwa kehadiran SIJAPEDA menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, mulai dari keterbatasan informasi administrasi, akses layanan yang terbatas, hingga belum tersedianya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

Melalui SIJAPEDA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara digital, seperti memperoleh informasi desa secara real-time, berkomunikasi langsung dengan aparat desa, serta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain menyediakan platform aplikasi, Kejaksaan Negeri Soppeng juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. Hal ini dilakukan guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Red)