Bupati Soppeng Gelar Diskusi dengan RSUD La Temmamala untuk Pelayanan Lebih Baik

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hal tersebut ditunjukkan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., yang menggelar pertemuan bersama jajaran manajemen RSUD La Temmamala pada Kamis, 12 Februari 2026.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama rumah sakit tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal, cepat, tepat, dan humanis.

Menurutnya, rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pasien.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen, tenaga medis, hingga staf administrasi dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan responsif.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal prosedur medis, tetapi juga soal sikap, empati, dan kecepatan dalam melayani masyarakat. Kita ingin masyarakat Soppeng merasakan pelayanan yang semakin baik dan profesional,” tegasnya.

Selain menyoroti peningkatan mutu layanan, Bupati juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan dapat menjaga integritas serta terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, H. Suwardi Haseng turut memberikan motivasi dan apresiasi kepada para tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit.

Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini dalam melayani masyarakat.

“Tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan. Dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini patut diapresiasi. Tetaplah semangat dan terus berikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari sistem administrasi, manajemen antrean, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kenyamanan pasien.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus mendukung upaya pembenahan yang dilakukan pihak rumah sakit demi terciptanya layanan kesehatan yang prima.

Pihak manajemen RSUD La Temmamala menyambut baik arahan dan dukungan tersebut. Mereka menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan serta memperkuat koordinasi internal guna memastikan pelayanan berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan berkualitas.

Pemerintah daerah menargetkan terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

(Yun)

FORUM KONSULTASI PUBLIK JALIN ASPIRASI UNTUK RANCANGAN PEMBANGUNAN SOPPENG 2027

Soppeng, Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) dari Ruang Rapat Gabungan SKPD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan daerah.22-1-2026

Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle. Dalam sambutannya, beliau menegaskan peran vital forum ini sebagai wadah memadukan gagasan dan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini adalah starting point yang sangat menentukan. Pada fase akselerasi RPJMD 2025-2029 ini, konsistensi perencanaan dan ketepatan strategi akan diuji untuk memastikan tercapainya target pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Beliau mengakapi bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat selektif dan fokus pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema ,Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga pilar utama

1. Percepatan Ekonomi Desa: Mengembangkan sektor unggulan dan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong di desa dan kelurahan.
2. Penguatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup.
3. Pembangunan SDM: Meningkatkan kualitas manusia melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten juga mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pelibatan investasi swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Forum ini dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, pers dan organisasi profesi.

Melalui forum partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk merancang RKPD 2027 yang berkualitas, terarah, berorientasi hasil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Soppeng.

(The yund)

Dari Batam, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Dorong Pembangunan Nasional dari Daerah

Batam, Sigapnews.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)

Kurangi Dampak Banjir Tahunan, Pemkot Makassar Libatkan Kampus dan Balai

Makassar, Sigapnews.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)