Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Dukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Forum Evaluasi Inpres

Makassar, Sigapnews.com 10 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bupati H. Suwardi Haseng, SE, turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Acara yang berlangsung di Hotel Claro Makassar ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi perlindungan pekerja berjalan efektif. 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, SH, MH, dalam paparannya menekankan peran pengawasan kejaksaan. Kejati tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya, tegas Agus Salim. 
 
Bupati Soppeng menyatakan kesiapan penuh daerahnya menjadi pelopor implementasi program ini. Kami telah menyiapkan langkah konkret mulai dari pendataan hingga sosialisasi ke pelaku usaha. Target kami, 100% pekerja di Soppeng tercakup perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 ungkap Suwardi Haseng dalam dialog dengan Kajati Sulsel. 

Hadir dalam acara tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku 
Seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Selatan  Kepala Kejari se-Sulsel 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota  Jajaran BKAD dan Kasidatun 

Kegiatan ini menghasilkan tiga komitmen utama: 
Pembentukan satgas pengawasan implementasi Inpres 
Penyederhanaan prosedur kepesertaan bagi UMKM 
Edukasi massif melalui media tradisional dan digital 

(Yun)

Percepatan Pengadaan dan Prioritas PDN Ditekankan dalam FGD Pemkab Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).

FGD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari admin dan operator SiRUP dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kriteria dan persyaratan dalam RUP untuk meminimalisir kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan proses pengadaan berjalan on the track sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk memberdayakan UMKM,” ujarnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan RUP TA 2025 dan mengevaluasi penyusunan paket kegiatan yang akan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP_LKPP). Muhammad Ihsan melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, input RUP telah mencapai 100%, merupakan salah satu pencapaian penting dalam penilaian MCSP KPK Tahun 2025.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam pengelolaan RUP.

“Input RUP bukan hanya tanggung jawab admin dan operator SiRUP, tetapi juga PA/KPA yang harus memonitor dan mendampingi prosesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengumuman RUP paling lambat 31 Maret, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman dari KPK.

Andi Muhammad Surahman juga menyoroti 10 paket strategis pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 198/V/2025. Ia berharap perangkat daerah terkait segera mengumumkan RUP-nya agar proses pengadaan dapat segera dimulai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM dalam setiap pengadaan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia pun mendorong Tim P3DN Kabupaten Soppeng untuk lebih aktif dalam monitoring dan pengawasan PDN.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Soppeng, sejalan dengan visi Kabupaten Soppeng yang berdaya saing berbasis agropolitan.

FGD ini dihadiri oleh para Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, serta admin dan operator SiRUP.

(Red/Yun)

Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle Resmi Jadi Sekjen ASWAKADA, Suwardi Haseng. Kebanggaan Luar Biasa

Soppeng Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, mengukuhkan posisinya di kancah nasional setelah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) I yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, 2–4 Juli 2025. 

Penetapan ini menegaskan peran strategis Selle dalam memperkuat sinergi antar-wakil kepala daerah se-Indonesia. 

menyatakan kebanggaan sekaligus optimisme atas terpilihnya Selle. Ini bukti pengakuan nasional terhadap kapasitas pemimpin Soppeng. ASWAKADA adalah garda terdepan dalam mendorong pembangunan daerah, ujarnya. Jum'at (3/7). 

Suwardi menambahkan, posisi Selle akan membuka peluang lebih lebar bagi Soppeng untuk menjalin kolaborasi, baik program maupun pendanaan.Kami siap mendukung penuh kontribusi beliau di ASWAKADA untuk kemajuan daerah, tegasnya. 
 
Munas I ASWAKADA juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas, menekankan pentingnya inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Sebagai Sekjen, Selle KS Dalle diharapkan mampu mendorong kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadikan ASWAKADA sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah. 

(Yund)

Wabup Soppeng Selle KS Dalle Terpilih Jadi Sekjen ASWAKADA di Munas Perdana Yogyakarta

Yogyakarta, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Selle KS Dalle, resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perdana ASWAKADA yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, pada 2–4 Juli 2025.

Munas ini menjadi tonggak sejarah bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat sinergi dan peran strategis mereka dalam pembangunan nasional.

ASWAKADA sendiri dibentuk sebagai wadah kolaboratif guna mendorong komunikasi, solidaritas, dan koordinasi antarwakil kepala daerah di seluruh Nusantara.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”, Munas ASWAKADA 2025 menghadirkan para tokoh dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam suasana penuh semangat kebangsaan dan kolaborasi, kepengurusan perdana pun dibentuk.

Komposisi Kepengurusan Pertama ASWAKADA:
Ketua Umum: Armuji (Wakil Wali Kota Surabaya)

Sekretaris Jenderal: Ir. H. Selle KS Dalle (Wakil Bupati Soppeng)

Bendahara Umum: Hj. Balgis Diab (Wakil Wali Kota Pekalongan)

Dalam sambutannya usai terpilih, Ir. H. Selle KS Dalle menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar. Semoga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarwakil kepala daerah demi Indonesia yang lebih maju dan merata,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya forum seperti ASWAKADA sebagai sarana berbagi pengalaman dan membangun jejaring nasional yang solid.

Lebih lanjut, Selle berharap kehadiran ASWAKADA bisa memberi kontribusi konkret dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Wabup Soppeng Selle KS Dalle menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Soppeng atas dukungan dan doa yang terus mengalir.

“Terima kasih kepada masyarakat Bumi Latemmamala. Mari kita terus bersinergi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya dengan penuh semangat.

Dengan terpilihnya Ir. H. Selle KS Dalle sebagai Sekjen, Kabupaten Soppeng kembali mencatatkan peran penting dalam kancah kepemimpinan nasional, khususnya di tingkat wakil kepala daerah.

ASWAKADA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas daerah di era transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

(YUN)

Santunan JKM untuk Pegawai Non ASN, Keseriusan Bupati Soppeng dan BPJS dalam Melindungi Tenaga Kerja

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar resmi memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada Rabu (2/7/2025) di Ruang Kerja Bupati Soppeng.  

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Hary Sujana. 

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perluasan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.  

Selain JKK dan JKM, program ini juga mencakup jaminan pensiun dan kehilangan pekerjaan sebagai bentuk perlindungan tambahan di luar BPJS Kesehatan. 

"Kami berharap seluruh pekerja, termasuk yang rentan, mendapatkan perlindungan optimal. BPJS Ketenagakerjaan siap mendampingi Pemkab Soppeng dalam memberikan edukasi dan pelayanan terbaik,ujar Nyoman Hary Sujana.  

Sebagai tindak lanjut PKS, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan simbolis kepada ahli waris dua pegawai non-ASN yang meninggal dunia. Rp124,5 juta untuk ahli waris almarhum Muhammad Yunus (pegawai Dinas Satpol PP).  Rp42 juta untuk ahli waris almarhum Langka (pegawai Dinas PPK UKM).  

Ibu Elvina, istri almarhum Muhammad Yunus, menyampaikan rasa terharunya atas bantuan tersebut. Saya tidak menyangka akan mendapat santunan sebesar ini. Terima kasih kepada Pemkab Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan, ungkapnya.   

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan seluruh pegawai, termasuk non-ASN.

Dengan adanya program ini, kami berharap pekerja dapat merasa lebih aman dan fokus berkontribusi bagi pembangunan daerah, tegas Suwardi.  

Program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh pegawai non-ASN di Kabupaten Soppeng, sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih merata.

(Yun) 

Paripurna DPRD Tetapkan RPJMD 2025–2029, Peta Jalan Pembangunan Kabupaten Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 dalam rapat paripurna tingkat II yang digelar hari ini. Kamis (26/6/2025).

Pengesahan ini menandai langkah-langkah penting dalam penetapan arah pembangunan Kabupaten Soppeng selama lima tahun ke depan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, H. Andi Farid, S.Sos, dihadiri oleh 28 anggota dewan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah.

Dengan kehadiran mayoritas anggota dewan, rapat dinyatakan kuorum dan pengesahan RPJMD dilakukan secara mufakat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan DPRD selama proses pembahasan RPJMD.

Ia menegaskan bahwa RPJMD ini memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah.

“Pengesahan RPJMD ini merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah".

"Kami berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritas demi kemajuan Kabupaten Soppeng yang lebih baik,” ujarnya.

"Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dengan disahkannya RPJMD, Kabupaten Soppeng memiliki landasan strategi untuk melaksanakan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan publik yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai contoh pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan publik yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal demi kesejahteraan seluruh warga.

(YUN/JOIN)