Bupati Soppeng Bikin Terobosan, Soppeng Jadi Penerima Program ICARE Rp60 Miliar

Soppeng, Sigapnews.com,– Terobosan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam memperkuat sektor pertanian kembali membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng berhasil masuk dalam daftar daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Capaian tersebut menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Kabupaten Soppeng. Program yang didukung pendanaan Bank Dunia itu merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat modernisasi pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penggunaan teknologi mekanisasi.

Keberhasilan Soppeng memperoleh program tersebut tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Pertanian RI. Proses itu kemudian berlanjut dengan kunjungan Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi serta calon penerima manfaat. Hasilnya, Soppeng dinyatakan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Program ICARE.

Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan bahwa Program ICARE hanya dijalankan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang ditetapkan sebagai penerima, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

"Soppeng dinilai memiliki potensi dan kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi. Karena itu, penguatan Brigade Pangan menjadi salah satu fokus utama program," jelas Bram.

Melalui Program ICARE, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong efisiensi usaha tani.

Program kini memasuki tahap sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tani.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri.

Menurutnya, penerima manfaat diprioritaskan bagi petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi petani sekaligus mencetak sumber daya manusia pertanian yang mampu menguasai teknologi modern.

Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran 20 Brigade Pangan diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produksi pangan dan percepatan modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng.

Masuknya Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar menjadi salah satu capaian strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Selain menghadirkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, program ini juga mempertegas posisi Soppeng sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengembangkan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Listrik Masuk Sawah Jadi Misi Baru Bupati Soppeng, Jemput Dukungan PLN Demi Produktivitas Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Program Listrik Masuk Sawah kini menjadi salah satu fokus baru Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, program tersebut diproyeksikan menjadi solusi bagi ribuan hektare sawah tadah hujan yang selama ini terkendala keterbatasan akses air.

Keseriusan itu ditunjukkan Bupati Suwardi Haseng dengan menemui langsung General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam audiensi tersebut, Suwardi didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan. Turut hadir Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN.

Pertemuan itu difokuskan pada pembahasan perluasan jaringan listrik menuju kawasan pertanian sebagai fondasi utama pelaksanaan program Listrik Masuk Sawah. Pemerintah Kabupaten Soppeng menilai, tanpa dukungan jaringan listrik, pemanfaatan pompa air untuk mengalirkan air dari sungai maupun sumur bor tidak dapat berjalan maksimal.

Bupati Suwardi Haseng mengatakan, sebagian besar lahan persawahan di Kabupaten Soppeng masih mengandalkan air hujan. Kondisi tersebut membuat petani menghadapi tantangan setiap kali musim kemarau tiba karena pasokan air menjadi terbatas.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi.

Menurutnya, Listrik Masuk Sawah bukan sekadar menghadirkan jaringan listrik hingga ke area pertanian. Program tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan tersedianya listrik, petani dapat memanfaatkan pompa air listrik yang lebih hemat biaya operasional dibandingkan mesin berbahan bakar minyak. Ketersediaan air yang lebih stabil juga akan meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya ditanami saat musim hujan berpotensi menghasilkan panen lebih dari satu kali dalam setahun.

Selain berdampak pada peningkatan produksi pangan, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Soppeng.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran PLN bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng juga membahas kebutuhan pengembangan jaringan distribusi listrik di sejumlah kawasan pertanian yang menjadi prioritas. Langkah ini menjadi tahap awal untuk menyusun skema kolaborasi agar program dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Listrik Masuk Sawah bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan pertanian daerah. Melalui sinergi dengan PLN, Pemkab optimistis petani akan memiliki akses energi yang lebih baik untuk mendukung produktivitas, mengurangi ketergantungan terhadap musim, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Bumi Latemmamala.

(Yund)

Mutasi Perdana Era Suwardi Haseng, 222 Pejabat Pemkab Soppeng Resmi Dilantik, Penataan Birokrasi Dimulai

Soppeng, Sigapnews.com,– Pemerintah Kabupaten Soppeng memulai langkah besar dalam penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 222 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026).

Mutasi ini menjadi yang pertama dalam masa pemerintahan Bupati H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle. Selain sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pelantikan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ratusan pejabat yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah. Mereka terdiri atas 66 Pejabat Administrator, 113 Pejabat Pengawas, enam Kepala UPTD Puskesmas, serta 37 kepala sekolah yang akan memimpin satuan pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Surat Keputusan Bupati oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), seluruh pejabat mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal yang memimpin doa, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, serta keluarga pejabat yang dilantik.

Dalam arahannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi yang harus dipandang sebagai proses pembinaan karier aparatur sipil negara. Menurutnya, perpindahan jabatan tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan posisi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak ada yang nonjob. Ada yang mendapat promosi jabatan dan ada pula yang bergeser. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pejabat tidak terlalu lama berada pada posisi yang sama," tegas Suwardi di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Bupati juga menjelaskan bahwa lima pejabat yang menjadi perwakilan dalam pengambilan sumpah merupakan aparatur yang sebelumnya berstatus nonjob. Kini mereka kembali memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi.

Menurut Suwardi, setiap mutasi telah melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kebutuhan organisasi. Karena itu, ia berharap seluruh pejabat dapat segera bekerja, beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, serta menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik segera bekerja, membangun komunikasi yang baik, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas," ujarnya.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah kehadiran para kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Bupati sengaja mengundang mereka agar dapat mengenal pejabat-pejabat yang akan bertugas di wilayah masing-masing sehingga koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa maupun kelurahan dapat berjalan lebih efektif.

Mutasi perdana ini masih difokuskan pada pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV. Sementara jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II belum mengalami perubahan.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian. Untuk tingkat kecamatan, Andi Lukman Saransi dipercaya sebagai Camat Liliriaja, Andi Ahmad Masykur sebagai Camat Marioriwawo, A. Massalangka Raya sebagai Camat Marioriawa, Andi Nurhadi Hatang sebagai Camat Donri-Donri, Nurul Azmi sebagai Camat Ganra, dan Hasnawati sebagai Camat Citta.

Pada lingkungan Sekretariat Daerah dan OPD, Jumiar dipercaya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Fajar Mu'min Arafah sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Sudirman sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat, Nur Inaya sebagai Sekretaris Bappelitbangda, Andi Zulkarnain sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol, serta Nasyithah Usman sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di sektor kesehatan, enam pejabat memperoleh amanah memimpin UPTD Puskesmas yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 37 kepala sekolah mulai dari jenjang TK Negeri, SD Negeri hingga SMP Negeri juga dilantik untuk mengisi jabatan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Usai prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara sumpah jabatan, suasana berubah menjadi penuh kehangatan. Para pejabat satu per satu menerima ucapan selamat dari Bupati, Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, rekan kerja, hingga anggota keluarga yang hadir memberikan dukungan.

Pelantikan ini menandai dimulainya penataan birokrasi pada masa pemerintahan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle. Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru mampu menunjukkan kinerja terbaik, memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan disiplin aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan komposisi pejabat yang telah diperbarui melalui mutasi perdana ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif, adaptif terhadap tantangan pembangunan, dan mampu mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Lurah Botto H Munadir Nurdin Naik Jabatan Jadi Sekcam Lalabata: "Saya Tidak Pergi Jauh dari Masyarakat"

Soppeng, Sigapnews.com,– Perjalanan pengabdian H. Munadir Nurdin, S.Sos., di Kelurahan Botto resmi memasuki babak baru. Setelah 3 tahun 3 bulan memimpin kelurahan tersebut, sosok yang akrab disapa Lurah Metro itu kini dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Lalabata.

Pelantikan Munadir berlangsung dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi mutasi perdana dalam skala besar pada masa kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle. Sebanyak 222 pejabat dilantik, terdiri atas 66 pejabat administrator, 113 pejabat pengawas, serta 37 kepala sekolah.

Turut menghadiri kegiatan itu Wakil Bupati Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah H.A. Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal, para kepala OPD, camat, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Bagi Munadir, pelantikan tersebut bukan sekadar perpindahan jabatan. Amanah baru yang diterimanya menjadi kelanjutan dari pengabdian sebagai aparatur sipil negara yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

"Alhamdulillah, saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga saya dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya usai pelantikan.

Namun, di balik rasa syukur itu tersimpan kenangan yang tidak mudah dilupakan. Selama lebih dari tiga tahun memimpin Kelurahan Botto, Munadir mengaku banyak belajar dari masyarakat. Menurutnya, berbagai program pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh elemen warga.

"Selama menjabat sebagai Lurah Botto, saya banyak belajar dari masyarakat. Dukungan dan kebersamaan mereka menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan berbagai program pemerintah," ungkapnya.

Ia menilai keberhasilan berbagai program di Kelurahan Botto bukanlah hasil kerja seorang lurah semata, melainkan buah dari kolaborasi antara pemerintah kelurahan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga seluruh warga.

Karena itu, menjelang mengakhiri masa tugasnya sebagai lurah, Munadir menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan selama dirinya mengemban tugas.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh aparatur Kelurahan Botto, para kepala lingkungan, ketua RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh mitra pemerintah yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan wilayah.

Sebelum resmi berpindah tugas, Munadir bahkan telah berpamitan kepada seluruh staf kelurahan beserta para kepala lingkungan, RT, dan RW saat apel pagi. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan pengabdian yang telah dilalui bersama selama lebih dari tiga tahun.

Di mata masyarakat, Munadir dikenal sebagai pemimpin yang mudah dijumpai. Ia tidak hanya hadir dalam kegiatan resmi pemerintahan, tetapi juga kerap turun langsung mengikuti kerja bakti, gotong royong, hingga berbagai kegiatan sosial masyarakat.

Ia juga aktif membangun sinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan lingkungan maupun mendukung berbagai program kemasyarakatan.

Kedekatan itulah yang kemudian membuat warga memberikan julukan "Lurah Metro" kepada dirinya. Julukan tersebut tidak hanya menjadi sapaan akrab, tetapi juga mencerminkan hubungan yang telah terjalin erat antara dirinya dengan masyarakat.

Menariknya, usai dilantik sebagai Sekcam Lalabata, Munadir sempat melontarkan candaan yang mengundang senyum orang-orang di sekitarnya.

"Saya sebenarnya tidak pergi jauh. Masih tetap di wilayah metro," katanya sambil tersenyum.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Kantor Kecamatan Lalabata yang kini menjadi tempat tugas barunya masih berada di pusat Kota Watansoppeng, sehingga dirinya tetap dapat berinteraksi dengan masyarakat yang selama ini telah dikenalnya.

Meski kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Camat Lalabata, Munadir berharap tali silaturahmi dengan masyarakat Kelurahan Botto tidak akan pernah terputus.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto atas dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Mohon doa dan dukungannya agar saya dapat menjalankan amanah baru sebagai Sekretaris Camat Lalabata dengan baik, penuh tanggung jawab, serta tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, Munadir berharap Kelurahan Botto terus berkembang di bawah kepemimpinan yang baru. Ia juga berharap semangat kebersamaan yang selama ini terbangun tetap terjaga sehingga Botto semakin maju, aman, harmonis, dan kompak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng.

Perpindahan tugas tersebut menjadi penanda berakhirnya satu fase pengabdian Munadir sebagai Lurah Botto. Namun, bagi masyarakat yang mengenalnya sebagai "Lurah Metro", kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun diyakini tidak akan berakhir hanya karena berganti jabatan. Sebab, baginya, jabatan boleh berubah, tetapi pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

(Yund)

Hanya Lima Hari, Kemendagri Rampungkan TTE Dukcapil Soppeng, Pelayanan Kembali 100 Persen

Soppeng, Sigapnews.com, Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng kembali berjalan normal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan otorisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, pada Jumat malam.

Dengan terbitnya otorisasi tersebut, seluruh dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya tertunda akibat belum adanya kewenangan penggunaan TTE kini dapat kembali diterbitkan. Masyarakat sudah bisa mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan lainnya secara normal mulai Senin.

Penerbitan otorisasi itu berlangsung relatif cepat. Hanya dalam waktu lima hari sejak koordinasi intensif dilakukan, Kemendagri menyelesaikan seluruh proses administrasi sehingga pelayanan Dukcapil Soppeng dapat kembali pulih.

Percepatan tersebut merupakan hasil koordinasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan pemerintah pusat. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari konsultasi, penyampaian kondisi pelayanan di lapangan, hingga pemaparan dampak yang dirasakan masyarakat akibat tertundanya penerbitan dokumen kependudukan.

Koordinasi itu mencapai titik penting melalui rapat daring yang digelar pada Rabu malam. Rapat dipimpin Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri dan diikuti unsur Kemendagri, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Dinas Dukcapil Provinsi, Dukcapil Kabupaten Soppeng, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Plh Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, memastikan seluruh layanan penerbitan dokumen kini dapat dilakukan tanpa kendala.

"Dengan terbitnya TTE, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil sudah bisa diterbitkan 100 persen," ujar Musriadi. Sabtu (27/6/2026).

Ia menjelaskan, selama masa transisi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Layanan seperti pendaftaran penduduk, perekaman KTP elektronik, konsultasi administrasi kependudukan, hingga penerbitan dokumen yang tidak memerlukan TTE tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, dokumen yang wajib menggunakan tanda tangan elektronik belum dapat diterbitkan sebelum otorisasi dari Kemendagri diterima.

Dengan terbitnya otorisasi TTE tersebut, polemik yang sempat menghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)

LIRA Soppeng Apresiasi Langkah Pemda, Minta Layanan Administrasi Kependudukan Segera Normal

Soppeng, Sigapnews.com,– DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Soppeng mengajak seluruh pihak untuk menyikapi polemik pemberhentian sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng secara objektif dan proporsional. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, LIRA menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan birokrasi, tanpa mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati DPD LIRA Soppeng, Andi Ukkas Page, mengatakan bahwa dinamika yang terjadi saat ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat agar tidak memunculkan kesimpulan yang dapat menyesatkan opini publik.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara persoalan penataan jabatan aparatur sipil negara dan persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat. Kedua hal tersebut harus dilihat secara terpisah karena memiliki aspek hukum dan administrasi yang berbeda.

“Kami melihat ada dua isu yang berkembang secara bersamaan. Yang pertama terkait kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi, dan yang kedua berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya harus dipahami secara proporsional,” ujar Andi Ukkas, Kamis (25/6/2026).

LIRA menilai kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur sipil negara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Dinas Dukcapil merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang memiliki jalur dan mekanisme tersendiri.

Terlebih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng telah memberikan penjelasan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pegawai.

“Atas penjelasan yang telah disampaikan, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Kami percaya ada mekanisme yang tersedia untuk menguji dan memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Meski demikian, LIRA menegaskan bahwa perhatian terbesar masyarakat saat ini bukan hanya pada aspek penataan birokrasi, tetapi juga pada kelancaran pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar warga.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pemerintah daerah, sejumlah dokumen kependudukan yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sempat mengalami keterlambatan penerbitan akibat proses penyesuaian kewenangan setelah pergantian pejabat.

Dokumen seperti akta kelahiran dan akta kematian menjadi perhatian karena memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pengurusan warisan, klaim asuransi hingga berbagai keperluan hukum lainnya.

Menurut Andi Ukkas, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai kondisi tersebut agar tidak muncul anggapan bahwa keterlambatan yang terjadi merupakan bentuk penghentian pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem administrasi kependudukan nasional, penggunaan Tanda Tangan Elektronik melekat pada pejabat yang telah memperoleh kewenangan dan persetujuan resmi dari instansi terkait. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pejabat yang memiliki otoritas tersebut, diperlukan proses administrasi tertentu sebelum pelayanan dapat kembali berjalan normal sepenuhnya.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis biasa. Ada prosedur dan otorisasi yang harus dipenuhi agar dokumen yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

LIRA menilai sikap kehati-hatian pemerintah dalam menunggu proses otorisasi yang sah merupakan langkah yang dapat dipahami dari perspektif administrasi pemerintahan. Organisasi tersebut berpandangan bahwa legalitas dokumen harus tetap menjadi prioritas utama demi melindungi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, LIRA juga memberikan perhatian terhadap aspek komunikasi publik yang dinilai perlu diperkuat.

Menurut mereka, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami terkait kondisi pelayanan yang sedang berlangsung. Transparansi dianggap penting untuk menghindari munculnya persepsi yang berbeda antara informasi resmi dan pengalaman yang dirasakan warga di lapangan.

“Kami meyakini masyarakat dapat memahami apabila ada kendala yang sifatnya sementara. Yang penting adalah informasi disampaikan secara jujur dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kebingungan,” ujar Andi Ukkas.

Karena itu, DPD LIRA Soppeng meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi komunikasi publik agar setiap perkembangan dapat diketahui masyarakat secara utuh dan akurat.

Selain itu, LIRA juga berharap proses penyelesaian otorisasi Tanda Tangan Elektronik dapat segera dirampungkan sesuai target yang telah disampaikan pemerintah sehingga seluruh layanan administrasi kependudukan dapat kembali berjalan optimal.

Organisasi tersebut juga mendorong agar dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat memperoleh prioritas penyelesaian. Akta kematian, misalnya, sering kali dibutuhkan dalam waktu cepat untuk pengurusan hak waris, dana pensiun, klaim asuransi, maupun berbagai kebutuhan hukum lainnya.

Sebagai organisasi yang menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah, LIRA menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun pengawalan tersebut, kata Andi Ukkas, harus dilakukan secara objektif dan konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.

“Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang objektif diperlukan agar proses penataan birokrasi berjalan baik dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng,” tutupnya.