Mutasi Perdana Era Suwardi Haseng, 222 Pejabat Pemkab Soppeng Resmi Dilantik, Penataan Birokrasi Dimulai

Soppeng, Sigapnews.com,– Pemerintah Kabupaten Soppeng memulai langkah besar dalam penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 222 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026).

Mutasi ini menjadi yang pertama dalam masa pemerintahan Bupati H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle. Selain sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pelantikan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ratusan pejabat yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah. Mereka terdiri atas 66 Pejabat Administrator, 113 Pejabat Pengawas, enam Kepala UPTD Puskesmas, serta 37 kepala sekolah yang akan memimpin satuan pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Surat Keputusan Bupati oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), seluruh pejabat mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal yang memimpin doa, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, serta keluarga pejabat yang dilantik.

Dalam arahannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi yang harus dipandang sebagai proses pembinaan karier aparatur sipil negara. Menurutnya, perpindahan jabatan tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan posisi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak ada yang nonjob. Ada yang mendapat promosi jabatan dan ada pula yang bergeser. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pejabat tidak terlalu lama berada pada posisi yang sama," tegas Suwardi di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Bupati juga menjelaskan bahwa lima pejabat yang menjadi perwakilan dalam pengambilan sumpah merupakan aparatur yang sebelumnya berstatus nonjob. Kini mereka kembali memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi.

Menurut Suwardi, setiap mutasi telah melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kebutuhan organisasi. Karena itu, ia berharap seluruh pejabat dapat segera bekerja, beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, serta menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik segera bekerja, membangun komunikasi yang baik, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas," ujarnya.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah kehadiran para kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Bupati sengaja mengundang mereka agar dapat mengenal pejabat-pejabat yang akan bertugas di wilayah masing-masing sehingga koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa maupun kelurahan dapat berjalan lebih efektif.

Mutasi perdana ini masih difokuskan pada pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV. Sementara jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II belum mengalami perubahan.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian. Untuk tingkat kecamatan, Andi Lukman Saransi dipercaya sebagai Camat Liliriaja, Andi Ahmad Masykur sebagai Camat Marioriwawo, A. Massalangka Raya sebagai Camat Marioriawa, Andi Nurhadi Hatang sebagai Camat Donri-Donri, Nurul Azmi sebagai Camat Ganra, dan Hasnawati sebagai Camat Citta.

Pada lingkungan Sekretariat Daerah dan OPD, Jumiar dipercaya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Fajar Mu'min Arafah sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Sudirman sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat, Nur Inaya sebagai Sekretaris Bappelitbangda, Andi Zulkarnain sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol, serta Nasyithah Usman sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di sektor kesehatan, enam pejabat memperoleh amanah memimpin UPTD Puskesmas yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 37 kepala sekolah mulai dari jenjang TK Negeri, SD Negeri hingga SMP Negeri juga dilantik untuk mengisi jabatan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Usai prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara sumpah jabatan, suasana berubah menjadi penuh kehangatan. Para pejabat satu per satu menerima ucapan selamat dari Bupati, Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, rekan kerja, hingga anggota keluarga yang hadir memberikan dukungan.

Pelantikan ini menandai dimulainya penataan birokrasi pada masa pemerintahan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle. Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru mampu menunjukkan kinerja terbaik, memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan disiplin aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan komposisi pejabat yang telah diperbarui melalui mutasi perdana ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif, adaptif terhadap tantangan pembangunan, dan mampu mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Lurah Botto H Munadir Nurdin Naik Jabatan Jadi Sekcam Lalabata: "Saya Tidak Pergi Jauh dari Masyarakat"

Soppeng, Sigapnews.com,– Perjalanan pengabdian H. Munadir Nurdin, S.Sos., di Kelurahan Botto resmi memasuki babak baru. Setelah 3 tahun 3 bulan memimpin kelurahan tersebut, sosok yang akrab disapa Lurah Metro itu kini dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Lalabata.

Pelantikan Munadir berlangsung dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi mutasi perdana dalam skala besar pada masa kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle. Sebanyak 222 pejabat dilantik, terdiri atas 66 pejabat administrator, 113 pejabat pengawas, serta 37 kepala sekolah.

Turut menghadiri kegiatan itu Wakil Bupati Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah H.A. Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal, para kepala OPD, camat, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Bagi Munadir, pelantikan tersebut bukan sekadar perpindahan jabatan. Amanah baru yang diterimanya menjadi kelanjutan dari pengabdian sebagai aparatur sipil negara yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

"Alhamdulillah, saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga saya dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya usai pelantikan.

Namun, di balik rasa syukur itu tersimpan kenangan yang tidak mudah dilupakan. Selama lebih dari tiga tahun memimpin Kelurahan Botto, Munadir mengaku banyak belajar dari masyarakat. Menurutnya, berbagai program pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh elemen warga.

"Selama menjabat sebagai Lurah Botto, saya banyak belajar dari masyarakat. Dukungan dan kebersamaan mereka menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan berbagai program pemerintah," ungkapnya.

Ia menilai keberhasilan berbagai program di Kelurahan Botto bukanlah hasil kerja seorang lurah semata, melainkan buah dari kolaborasi antara pemerintah kelurahan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga seluruh warga.

Karena itu, menjelang mengakhiri masa tugasnya sebagai lurah, Munadir menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan selama dirinya mengemban tugas.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh aparatur Kelurahan Botto, para kepala lingkungan, ketua RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh mitra pemerintah yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan wilayah.

Sebelum resmi berpindah tugas, Munadir bahkan telah berpamitan kepada seluruh staf kelurahan beserta para kepala lingkungan, RT, dan RW saat apel pagi. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan pengabdian yang telah dilalui bersama selama lebih dari tiga tahun.

Di mata masyarakat, Munadir dikenal sebagai pemimpin yang mudah dijumpai. Ia tidak hanya hadir dalam kegiatan resmi pemerintahan, tetapi juga kerap turun langsung mengikuti kerja bakti, gotong royong, hingga berbagai kegiatan sosial masyarakat.

Ia juga aktif membangun sinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan lingkungan maupun mendukung berbagai program kemasyarakatan.

Kedekatan itulah yang kemudian membuat warga memberikan julukan "Lurah Metro" kepada dirinya. Julukan tersebut tidak hanya menjadi sapaan akrab, tetapi juga mencerminkan hubungan yang telah terjalin erat antara dirinya dengan masyarakat.

Menariknya, usai dilantik sebagai Sekcam Lalabata, Munadir sempat melontarkan candaan yang mengundang senyum orang-orang di sekitarnya.

"Saya sebenarnya tidak pergi jauh. Masih tetap di wilayah metro," katanya sambil tersenyum.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Kantor Kecamatan Lalabata yang kini menjadi tempat tugas barunya masih berada di pusat Kota Watansoppeng, sehingga dirinya tetap dapat berinteraksi dengan masyarakat yang selama ini telah dikenalnya.

Meski kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Camat Lalabata, Munadir berharap tali silaturahmi dengan masyarakat Kelurahan Botto tidak akan pernah terputus.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto atas dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Mohon doa dan dukungannya agar saya dapat menjalankan amanah baru sebagai Sekretaris Camat Lalabata dengan baik, penuh tanggung jawab, serta tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, Munadir berharap Kelurahan Botto terus berkembang di bawah kepemimpinan yang baru. Ia juga berharap semangat kebersamaan yang selama ini terbangun tetap terjaga sehingga Botto semakin maju, aman, harmonis, dan kompak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng.

Perpindahan tugas tersebut menjadi penanda berakhirnya satu fase pengabdian Munadir sebagai Lurah Botto. Namun, bagi masyarakat yang mengenalnya sebagai "Lurah Metro", kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun diyakini tidak akan berakhir hanya karena berganti jabatan. Sebab, baginya, jabatan boleh berubah, tetapi pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

(Yund)

Hanya Lima Hari, Kemendagri Rampungkan TTE Dukcapil Soppeng, Pelayanan Kembali 100 Persen

Soppeng, Sigapnews.com, Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng kembali berjalan normal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan otorisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, pada Jumat malam.

Dengan terbitnya otorisasi tersebut, seluruh dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya tertunda akibat belum adanya kewenangan penggunaan TTE kini dapat kembali diterbitkan. Masyarakat sudah bisa mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan lainnya secara normal mulai Senin.

Penerbitan otorisasi itu berlangsung relatif cepat. Hanya dalam waktu lima hari sejak koordinasi intensif dilakukan, Kemendagri menyelesaikan seluruh proses administrasi sehingga pelayanan Dukcapil Soppeng dapat kembali pulih.

Percepatan tersebut merupakan hasil koordinasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan pemerintah pusat. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari konsultasi, penyampaian kondisi pelayanan di lapangan, hingga pemaparan dampak yang dirasakan masyarakat akibat tertundanya penerbitan dokumen kependudukan.

Koordinasi itu mencapai titik penting melalui rapat daring yang digelar pada Rabu malam. Rapat dipimpin Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri dan diikuti unsur Kemendagri, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Dinas Dukcapil Provinsi, Dukcapil Kabupaten Soppeng, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Plh Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, memastikan seluruh layanan penerbitan dokumen kini dapat dilakukan tanpa kendala.

"Dengan terbitnya TTE, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil sudah bisa diterbitkan 100 persen," ujar Musriadi. Sabtu (27/6/2026).

Ia menjelaskan, selama masa transisi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Layanan seperti pendaftaran penduduk, perekaman KTP elektronik, konsultasi administrasi kependudukan, hingga penerbitan dokumen yang tidak memerlukan TTE tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, dokumen yang wajib menggunakan tanda tangan elektronik belum dapat diterbitkan sebelum otorisasi dari Kemendagri diterima.

Dengan terbitnya otorisasi TTE tersebut, polemik yang sempat menghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)

LIRA Soppeng Apresiasi Langkah Pemda, Minta Layanan Administrasi Kependudukan Segera Normal

Soppeng, Sigapnews.com,– DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Soppeng mengajak seluruh pihak untuk menyikapi polemik pemberhentian sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng secara objektif dan proporsional. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, LIRA menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan birokrasi, tanpa mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati DPD LIRA Soppeng, Andi Ukkas Page, mengatakan bahwa dinamika yang terjadi saat ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat agar tidak memunculkan kesimpulan yang dapat menyesatkan opini publik.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara persoalan penataan jabatan aparatur sipil negara dan persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat. Kedua hal tersebut harus dilihat secara terpisah karena memiliki aspek hukum dan administrasi yang berbeda.

“Kami melihat ada dua isu yang berkembang secara bersamaan. Yang pertama terkait kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi, dan yang kedua berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya harus dipahami secara proporsional,” ujar Andi Ukkas, Kamis (25/6/2026).

LIRA menilai kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur sipil negara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Dinas Dukcapil merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang memiliki jalur dan mekanisme tersendiri.

Terlebih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng telah memberikan penjelasan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pegawai.

“Atas penjelasan yang telah disampaikan, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Kami percaya ada mekanisme yang tersedia untuk menguji dan memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Meski demikian, LIRA menegaskan bahwa perhatian terbesar masyarakat saat ini bukan hanya pada aspek penataan birokrasi, tetapi juga pada kelancaran pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar warga.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pemerintah daerah, sejumlah dokumen kependudukan yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sempat mengalami keterlambatan penerbitan akibat proses penyesuaian kewenangan setelah pergantian pejabat.

Dokumen seperti akta kelahiran dan akta kematian menjadi perhatian karena memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pengurusan warisan, klaim asuransi hingga berbagai keperluan hukum lainnya.

Menurut Andi Ukkas, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai kondisi tersebut agar tidak muncul anggapan bahwa keterlambatan yang terjadi merupakan bentuk penghentian pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem administrasi kependudukan nasional, penggunaan Tanda Tangan Elektronik melekat pada pejabat yang telah memperoleh kewenangan dan persetujuan resmi dari instansi terkait. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pejabat yang memiliki otoritas tersebut, diperlukan proses administrasi tertentu sebelum pelayanan dapat kembali berjalan normal sepenuhnya.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis biasa. Ada prosedur dan otorisasi yang harus dipenuhi agar dokumen yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

LIRA menilai sikap kehati-hatian pemerintah dalam menunggu proses otorisasi yang sah merupakan langkah yang dapat dipahami dari perspektif administrasi pemerintahan. Organisasi tersebut berpandangan bahwa legalitas dokumen harus tetap menjadi prioritas utama demi melindungi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, LIRA juga memberikan perhatian terhadap aspek komunikasi publik yang dinilai perlu diperkuat.

Menurut mereka, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami terkait kondisi pelayanan yang sedang berlangsung. Transparansi dianggap penting untuk menghindari munculnya persepsi yang berbeda antara informasi resmi dan pengalaman yang dirasakan warga di lapangan.

“Kami meyakini masyarakat dapat memahami apabila ada kendala yang sifatnya sementara. Yang penting adalah informasi disampaikan secara jujur dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kebingungan,” ujar Andi Ukkas.

Karena itu, DPD LIRA Soppeng meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi komunikasi publik agar setiap perkembangan dapat diketahui masyarakat secara utuh dan akurat.

Selain itu, LIRA juga berharap proses penyelesaian otorisasi Tanda Tangan Elektronik dapat segera dirampungkan sesuai target yang telah disampaikan pemerintah sehingga seluruh layanan administrasi kependudukan dapat kembali berjalan optimal.

Organisasi tersebut juga mendorong agar dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat memperoleh prioritas penyelesaian. Akta kematian, misalnya, sering kali dibutuhkan dalam waktu cepat untuk pengurusan hak waris, dana pensiun, klaim asuransi, maupun berbagai kebutuhan hukum lainnya.

Sebagai organisasi yang menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah, LIRA menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun pengawalan tersebut, kata Andi Ukkas, harus dilakukan secara objektif dan konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.

“Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang objektif diperlukan agar proses penataan birokrasi berjalan baik dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng,” tutupnya.

Bupati Suwardi Haseng Angkat Suara Terkait Banyaknya Plt Kepsek di Soppeng Sebut Warisan Pemerintahan Sebelumnya

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Suwardi Haseng akhirnya angkat suara terkait masih banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah yang memimpin sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Menurutnya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang muncul pada masa pemerintahannya saat ini, melainkan merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Soppeng disebut terus melakukan langkah-langkah pembenahan secara bertahap guna memastikan seluruh sekolah nantinya dipimpin oleh kepala sekolah definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dikutip dari media Kabartujuhsatu.news, pada Minggu (14/6/2026), Suwardi menjelaskan bahwa keberadaan Plt kepala sekolah dalam jumlah yang cukup banyak merupakan kondisi yang telah diwarisi dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan penataan sesuai prosedur serta regulasi yang berlaku.

“Banyaknya Plt kepala sekolah yang ada saat ini merupakan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, kami terus melakukan pembenahan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Suwardi.

Ia menegaskan bahwa sejak dirinya bersama jajaran pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan, proses penataan dan pengisian jabatan kepala sekolah terus menjadi perhatian serius. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepemimpinan di setiap sekolah dapat berjalan secara efektif, profesional, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Menurut Suwardi, pengisian jabatan kepala sekolah bukanlah proses yang dapat dilakukan secara instan. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon kepala sekolah, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, kompetensi, hingga ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam melakukan penetapan kepala sekolah agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menekankan bahwa kualitas dan kompetensi calon kepala sekolah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses pengangkatan.

“Hingga saat ini, pemerintah daerah telah menetapkan sekitar 40 kepala sekolah definitif. Ini merupakan bagian dari upaya yang terus kami lakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan di daerah,” ungkapnya.

Penetapan puluhan kepala sekolah definitif tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepemimpinan di lingkungan sekolah sekaligus mendorong peningkatan kinerja lembaga pendidikan. Dengan adanya kepala sekolah definitif, berbagai program pengembangan sekolah dapat dijalankan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Suwardi juga menjelaskan bahwa jabatan kepala sekolah pada dasarnya merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, proses penunjukannya harus melalui mekanisme yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Perlu dipahami bahwa status kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru sesuai regulasi yang ada. Jadi seluruh proses penetapannya harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Selain melakukan penataan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta mutu layanan pembelajaran bagi peserta didik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sektor pendidikan. Karena itu, pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kebutuhan dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Di akhir keterangannya, Suwardi berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ia optimistis bahwa kebutuhan kepala sekolah definitif di seluruh sekolah akan dapat terpenuhi secara bertahap.

Dengan langkah-langkah pembenahan yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap sistem pendidikan di daerah semakin kuat, tata kelola sekolah semakin baik, dan kualitas pendidikan dapat terus meningkat demi menciptakan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan.

(Yunandar/JOIN)

Tak Hanya Asuransi, Kerja Sama Pemkab Soppeng–Askrindo Juga Jamin Kelancaran Proyek Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat upaya pengelolaan risiko pembangunan daerah melalui kerja sama dengan PT Askrindo Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Suretyship dan Asuransi Umum yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Soppeng, Kamis (11/6/2026).

Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Branch Manager Class I Makassar PT Askrindo, Danny Supriyanto Aditya.

Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk berkontribusi dalam memberikan layanan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh perusahaan asuransi untuk membantu masyarakat Soppeng dalam bidang penjaminan dan asuransi umum,” ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup layanan penjaminan suretyship yang berfungsi memberikan jaminan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Skema ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kegagalan pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa sekaligus meningkatkan kepastian penyelesaian proyek pembangunan daerah.

Selain penjaminan proyek, kesepakatan itu juga mencakup layanan asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kerusakan aset, kebakaran, kecelakaan, hingga risiko lain yang dapat memengaruhi jalannya program pembangunan dan pelayanan publik.

Dari pihak Askrindo, kegiatan tersebut turut dihadiri Corporate Secretary Syafruddin, Regional Head 7 Makassar Ceri Fertiliawan, Technical Head Branch Office Makassar Andi Zaiful, Business Head Branch Office Makassar Fery Antho, serta Nurafni dari Askrindo Connect Bosowasi.

Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng yang hadir antara lain Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Soppeng.

Sebelumnya, pada April 2026, Askrindo juga menyerahkan bantuan Mobil Pintar (MoPi) kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung peningkatan literasi dan pendidikan anak.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Soppeng berharap pengelolaan risiko pembangunan dapat semakin kuat, pelaksanaan proyek pemerintah lebih terjamin, serta akses masyarakat terhadap layanan penjaminan dan asuransi semakin luas.

(Yund) 

Pesan Tegas Bupati Soppeng Saat Lepas Petugas Sensus Ekonomi: Data Menentukan Masa Depan Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kegiatan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng di Aula Grand Saota, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, jajaran BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran sangat penting dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, keberadaan data yang valid dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sekaligus mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha.

“Data hasil sensus bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun daerah ini dengan mengira-ngira. Kita membutuhkan basis data yang riil untuk mendongkrak sektor-sektor potensial dan memajukan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Bupati menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan sensus. Mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW diminta memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi guna memastikan seluruh proses pendataan dapat berlangsung tanpa hambatan. Dukungan pemerintah di tingkat wilayah dinilai sangat penting untuk membantu petugas sensus menjangkau seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat.

Selain dukungan dari pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data akan sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Bupati memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat. Informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Kepada para petugas sensus, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga profesionalisme selama berada di lapangan. Ia berharap setiap petugas mampu mengumpulkan data secara objektif sehingga hasil sensus memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pendataan yang akan berlangsung di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Di akhir sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dan memperkuat kolaborasi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap dan akurat, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Soppeng di masa mendatang.

Mengusung semangat “Sensus Akurat, Kebijakan Tepat”, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat basis data pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan.

(Red)

Bupati Soppeng dan Dandim 1423/Soppeng Pastikan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Komandan Kodim (Dandim) 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yulianto, melakukan peninjauan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi yang telah rampung dikerjakan dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, Bupati dan Dandim turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra.

Rombongan meninjau sejumlah bagian gedung dan memastikan fasilitas yang tersedia telah siap digunakan untuk menunjang operasional koperasi. Gedung yang menjadi salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut kini telah mencapai tahap penyelesaian penuh.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah selesai 100 persen. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan berbagai usaha produktif yang dikelola secara bersama oleh warga desa.

“Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, memberikan apresiasi atas percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Ia menilai keberadaan koperasi desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

“TNI siap mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas peluang usaha warga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sarana pendukung ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

(Yund)

Hadiri Tasyakuran Brigjen Faizal, Suwardi Haseng: Kekompakan Masyarakat Kunci Kemajuan Kabupaten Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara tasyakuran dan silaturahmi yang digelar Brigjen Pol Faizal di kediaman keluarganya di Takkalalla, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Minggu malam (7/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sosial masyarakat sekaligus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah.

Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban itu dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, para alumni sekolah, sahabat, hingga keluarga besar Brigjen Faizal. Kehadiran para tamu dari berbagai latar belakang mencerminkan eratnya hubungan sosial yang selama ini terjalin antara Brigjen Faizal dan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Tasyakuran tersebut digelar sebagai ungkapan rasa syukur setelah Brigjen Faizal menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi dan mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya memiliki nilai religius sekaligus sosial yang sangat penting.

Menurutnya, silaturahmi merupakan salah satu kekuatan yang mampu menjaga keharmonisan masyarakat dan memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Momentum seperti ini sangat baik untuk menjaga kebersamaan dan mempererat hubungan antar sesama. Persatuan dan kekompakan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun daerah,” ujar Suwardi Haseng dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan dukungan program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang dilandasi semangat persatuan dan gotong royong. Karena itu, kegiatan yang mampu mempertemukan berbagai elemen masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwardi juga menyampaikan rasa bangga terhadap Brigjen Faizal yang dinilai sebagai salah satu putra terbaik Kabupaten Soppeng. Kiprah dan prestasinya di institusi Kepolisian Republik Indonesia hingga mencapai jenjang perwira tinggi dianggap menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

“Pak Brigjen Faizal adalah salah satu putra terbaik Soppeng yang berhasil mengharumkan nama daerah. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Soppeng,” katanya.

Menurut Suwardi, keberhasilan tokoh-tokoh daerah yang mampu berkiprah di tingkat nasional merupakan aset penting yang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar terus berupaya meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi positif bagi daerah asalnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tasyakuran dan silaturahmi tersebut dapat terus dipelihara oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia meyakini bahwa hubungan sosial yang harmonis akan menjadi energi positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Soppeng yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Sementara itu, suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para tamu undangan tampak memanfaatkan momentum tersebut untuk saling bertukar kabar, mempererat hubungan persaudaraan, serta memperkuat jaringan silaturahmi yang selama ini telah terjalin.

Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan persaudaraan masih tetap terjaga di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern.

Melalui momentum tasyakuran tersebut, diharapkan semangat persatuan dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam membangun Kabupaten Soppeng yang lebih baik di masa mendatang.

(Yund)

Bupati Soppeng Beri Pesan Khusus kepada Pensiunan Guru, Isinya Jadi Sorotan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya dalam menjaga hubungan dan sinergi dengan para insan pendidikan yang telah memasuki masa purnabakti. Hal tersebut terlihat saat Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menerima kunjungan silaturahmi Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Soppeng di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (6/6).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan para purnakaryawan pendidikan yang selama puluhan tahun telah mengabdikan diri dalam dunia pendidikan.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi IPPK Kabupaten Soppeng untuk memperkenalkan eksistensi organisasi yang menjadi wadah resmi para purnakaryawan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Organisasi ini menghimpun para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, dosen, hingga tenaga administrasi dan struktural yang pernah mengabdi dalam dunia pendidikan.

Ketua IPPK Kabupaten Soppeng, H. Andi Asis, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Menurutnya, para anggota IPPK masih memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan di daerah meskipun telah memasuki masa pensiun.

“Kami ingin IPPK tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat meskipun para anggotanya telah memasuki masa purnabakti. Silaturahmi ini menjadi ruang bagi kami untuk bertukar gagasan serta memperoleh masukan demi kemajuan pendidikan di Soppeng,” ujarnya.

Andi Asis menambahkan bahwa pengalaman panjang yang dimiliki para purnakaryawan pendidikan merupakan modal penting yang dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Soppeng. Karena itu, pihaknya berharap hubungan baik dengan pemerintah daerah dapat terus terjalin sehingga berbagai gagasan dan pemikiran yang dimiliki para anggota IPPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota IPPK atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam mencerdaskan generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Soppeng.

Menurut Suwardi Haseng, keberhasilan pembangunan pendidikan yang dirasakan saat ini tidak terlepas dari peran besar para guru dan tenaga kependidikan yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mendidik generasi muda.

“Pengabdian Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan kita. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah,” katanya.

Bupati juga menegaskan bahwa para purnakaryawan pendidikan bukanlah sosok yang berhenti berkontribusi setelah memasuki masa pensiun. Sebaliknya, pengalaman, wawasan, serta pemikiran yang mereka miliki masih sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan dan inspirasi bagi generasi penerus maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik.

Ia berharap semangat pengabdian yang selama ini melekat pada diri para pendidik tetap terjaga dan terus menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan para purnakaryawan pendidikan merupakan aset berharga yang memiliki nilai strategis bagi kemajuan Kabupaten Soppeng.

Pertemuan tersebut juga menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan para anggota IPPK terkait berbagai isu pendidikan, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, serta peluang kolaborasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Sebagai organisasi yang menaungi para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, IPPK memiliki peran penting dalam menjaga semangat kebersamaan serta menjadi ruang berbagi pengalaman dan gagasan. Organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pandangan dan masukan konstruktif terkait pengembangan pendidikan.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan harmonis antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan para purnakaryawan pendidikan dapat terus terjalin dengan baik. Sinergi yang dibangun tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas jasa-jasa para pendidik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk mendukung kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah di masa mendatang.

(Yund)

Soppeng Kembali Bikin Bangga! Pemkab Raih WTP 2025, Bupati Suwardi: Ini Hasil Kerja Bersama

Soppeng, Sigapnews.com, Soppeng kembali mencuri perhatian di tingkat Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Soppeng sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Tak tanggung-tanggung, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah pertama di Sulsel yang menerima opini WTP tahun ini bersama Makassar.

Penyerahan opini bergengsi tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Suwardi Haseng bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan biasa, melainkan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Soppeng berjalan dengan baik dan transparan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Disiplin, integritas, dan komitmen menjadi kunci utama,” ujar Suwardi.

Bupati Soppeng itu juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga profesionalisme dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan melalui proses pemeriksaan ketat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada empat indikator penting yang menjadi penilaian utama BPK, mulai dari kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan, hingga kecukupan pengungkapan laporan keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini semakin memperkuat citra Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Selatan.

Kini masyarakat berharap capaian tersebut bisa sejalan dengan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin dirasakan langsung oleh warga.

(Yund)

Bupati Soppeng Turun Tangan Bahas Lahan Eks HGU dan Revisi RTRW, Ada Sejumlah Lokasi Jadi Sorotan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai bergerak serius menangani persoalan pertanahan dan tata ruang yang selama ini menjadi perhatian publik. Dalam sebuah rapat penting yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan itu Bupati Soppeng memimpin langsung Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut menjadi sorotan karena membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang kini memasuki tahap penting.

Sejumlah unsur penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, lurah, hingga kepala desa. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan bahwa persoalan agraria dan tata ruang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 April 2026 lalu. Fokus utamanya adalah optimalisasi peran GTRA dalam merespons berbagai persoalan strategis pertanahan yang dinilai berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan sekadar program administratif, tetapi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program strategis nasional.

“Persoalan lahan eks HGU harus segera mendapat perhatian serius agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tegasnya di hadapan peserta rapat.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja. Diketahui, sejumlah hak atas lahan tersebut telah berakhir masa berlakunya namun hingga kini belum diperpanjang.

Tak hanya itu, rapat juga membahas revisi RTRW Kabupaten Soppeng yang disebut-sebut akan menjadi dasar penting arah pembangunan daerah ke depan. Saat ini proses revisi RTRW telah memasuki tahap persetujuan substansi.

Bupati meminta seluruh instansi terkait agar lebih aktif dan maksimal dalam memberikan dukungan serta keterlibatan terhadap proses revisi tersebut agar dapat segera dituntaskan sesuai target.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Ia berharap rapat koordinasi itu mampu melahirkan langkah konkret dan solusi nyata bagi penyelesaian persoalan pertanahan serta mendukung visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden.

(Yund) 

Pemkab Soppeng Dukung Penerapan Manajemen Talenta ASN

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Suwardi Haseng menghadiri kegiatan Ekspose Manajemen Talenta Instansi Pemerintah Wilayah Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan sistem manajemen talenta bagi pejabat eselon dan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Suwardi Haseng menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi.

Menurutnya, penerapan manajemen talenta diharapkan mampu melahirkan aparatur yang unggul, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kolaborasi dan pengembangan talenta menjadi langkah penting menuju birokrasi yang semakin maju dan berdaya saing,” ujar Suwardi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menekankan bahwa penerapan manajemen talenta sangat penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Bagaimana kabupaten/kota kita juga mengikuti sistem penerapan manajemen talenta secara penuh. Sistem ini sangat bagus karena mempercepat pelaksanaan visi misi Bapak Presiden di daerah maupun di provinsi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan sistem manajemen talenta secara penuh bagi pejabat dan ASN.

Menurut Prof. Zudan, penerapan manajemen talenta menjadi strategi penting dalam mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyiapan kader-kader ASN terbaik.

“Dengan manajemen talenta, visi misi kepala daerah bisa lebih cepat tercapai karena dijalankan oleh kader-kader terbaik. Ke depan, kalau sistem ini sudah matang, maka mencari kader pemimpin birokrasi akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil menerapkan sistem manajemen talenta pada pejabat eselon II, III, dan IV sejak 2025 hingga awal 2026.

(Yunandar) 

18 Pejabat Dilantik di Soppeng, Tapi Sosok Ini Justru Jadi Sorotan! Turun Jabatan atau Ada Skenario Besar?

Soppeng, Sigapnews.com,– Suasana di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng pada Jumat, 17 April 2026, awalnya tampak seperti pelantikan biasa. Namun siapa sangka, prosesi yang melibatkan 18 pejabat ini justru memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah, Andi Muhammad Surahman, bukan hanya soal pengambilan sumpah jabatan.

Ada pesan kuat, bahkan terkesan “peringatan halus” yang disampaikan di hadapan para pejabat yang baru saja dilantik.

Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar simbol atau formalitas semata.

“Ini bukan soal kursi. Ini amanah yang harus dibuktikan dengan kerja nyata,” ujarnya lantang.

Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian. Banyak yang menilai, ini bukan sekadar arahan biasa, melainkan sinyal kuat adanya pembenahan serius dalam tubuh birokrasi Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 18 pejabat administrator dan fungsional resmi dilantik. Pemerintah daerah menyebut ini sebagai bagian dari penataan birokrasi agar lebih profesional dan sesuai kebutuhan.

Namun, di balik itu semua, muncul satu nama yang menjadi bahan perbincangan hangat.

Perhatian publik tertuju pada Andi Walinono.

Pasalnya, ia sebelumnya menjabat sebagai Lurah Salokaraja, namun kini dilantik sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Limpomajang.

Perubahan ini langsung memicu tanda tanya besar.

Sebagian masyarakat menilai ini sebagai bentuk “penurunan jabatan”. Ada pula yang berspekulasi bahwa ini bagian dari strategi tertentu dalam penataan birokrasi.

“Kenapa harus turun? Ada apa sebenarnya?” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Tak sedikit pula yang menduga adanya faktor lain di balik keputusan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah ini murni rotasi jabatan biasa? Atau ada pesan tersirat dari pucuk pimpinan?

Apalagi, dalam arahannya, Andi Surahman juga menyinggung pentingnya disiplin, integritas, dan pemahaman tugas secara menyeluruh.

Pesan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai bentuk “peringatan” bagi aparatur yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

(Beberapa nama penting)

1. Awaluddin – Kepala Bidang Cipta Karya

2. Pujiarman – Kepala Bidang Perizinan

3. Andi Walinono – Kasi Pemerintahan

4. Mursin – Sekretaris Lurah
Sulfa – Kasi Pemerintahan Kecamatan

5. Mastuti – Kasi Trantibum
(dan lainnya hingga total 18 pejabat).

Pelantikan ini kini menjadi sorotan luas. Masyarakat berharap langkah ini benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, perhatian kini tertuju pada kinerja para pejabat yang baru dilantik.

Apakah mereka mampu menjawab harapan masyarakat?

Atau justru ini hanya akan menjadi cerita lama yang terulang kembali?

Satu hal yang pasti, dinamika birokrasi di Soppeng kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik.

(Yunandar) 

Tak Disangka! Selisih Nilai Mencolok, Rahmatullah Jadi Sorotan Utama Warga Desa Libureng

Rahmatullah Calon Kades Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (ist). 

Barru, Sigapnews.com, Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, kini menjadi sorotan masyarakat setelah panitia resmi mengumumkan hasil seleksi bakal calon kepala desa. Pengumuman tersebut tertuang dalam berita acara bernomor 14/Pilkades/IV/2026 tertanggal 11 April 2026.

Hasil seleksi ini langsung memunculkan diskusi hangat di tengah warga, terutama terkait perolehan nilai para kandidat yang dinilai memiliki selisih cukup signifikan.

Dalam pengumuman tersebut, yang diterima Redaksi Rabu (15/4/2026), Rahmatullah mencatatkan diri sebagai peserta dengan nilai tertinggi, yakni 466 poin. Capaian ini menempatkannya di posisi teratas sekaligus menjadi perhatian utama masyarakat desa.

Di posisi kedua, Muhammad Syamsul memperoleh 392 poin, disusul Mapran dengan 384 poin, serta Jibril, S.Pd. yang meraih 376 poin. Selisih nilai yang cukup lebar antara peringkat pertama dan kandidat lainnya menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan warga.

Sejumlah masyarakat menilai bahwa perbedaan skor tersebut mencerminkan adanya keunggulan yang cukup menonjol dari kandidat teratas, baik dari sisi kemampuan, pengalaman, maupun kesiapan dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.

“Biasanya selisih nilai tidak sejauh ini. Kondisi seperti ini cukup menarik dan menunjukkan ada kandidat yang benar-benar unggul,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan proses Pilkades.

Pihak panitia Pilkades menegaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Tahapan penilaian dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara sebagai tahap akhir penentuan skor.

Ketua panitia, Abubakar, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Ia memastikan bahwa seluruh hasil yang diumumkan merupakan murni hasil penilaian objektif panitia.

“Kami menjalankan seluruh tahapan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Tidak ada intervensi dari pihak luar,” tegasnya.

Dengan perolehan nilai tertinggi tersebut, Rahmatullah kini menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam lanjutan proses Pilkades Libureng. Konsistensi penampilannya dalam setiap tahapan seleksi disebut menjadi salah satu faktor utama yang mengantarkannya pada posisi puncak.

Sementara itu, masyarakat Desa Libureng terus mengikuti perkembangan proses pemilihan dengan penuh antusias. Harapan terhadap pemimpin desa yang mampu membawa perubahan positif pun mulai mengemuka di kalangan warga.

Meski hasil seleksi telah diumumkan, tahapan Pilkades masih akan berlanjut hingga hari pemungutan suara. Hal ini membuat dinamika politik di tingkat desa tersebut masih sangat terbuka dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Dengan situasi yang semakin dinamis, Pilkades Desa Libureng kini menjadi salah satu agenda lokal yang paling banyak diperbincangkan, sekaligus mencerminkan tingginya partisipasi dan perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat Desa.

(Red)

SIJAPEDA Resmi Diluncurkan, Dorong Transformasi Digital Layanan Publik Desa di Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com– Upaya percepatan transformasi digital di tingkat desa di Kabupaten Soppeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu langkah konkret ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kejaksaan Peduli Desa (SIJAPEDA) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Soppeng.

Aplikasi tersebut secara resmi diluncurkan oleh Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, pada Selasa (7/4/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan tata kelola desa berbasis digital.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta Donna Sitohang, menjelaskan bahwa SIJAPEDA merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya yang sempat tidak aktif.

Melalui pembaruan dan optimalisasi teknologi, aplikasi ini kini dirancang agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh desa di wilayah Kabupaten Soppeng.

Ia menegaskan bahwa kehadiran SIJAPEDA menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Aplikasi ini kami hadirkan secara gratis untuk seluruh desa tanpa biaya apapun. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pembangunan desa serta peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Selama ini, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, mulai dari keterbatasan informasi administrasi, akses layanan yang terbatas, hingga belum tersedianya sistem evaluasi pelayanan yang terintegrasi.

Melalui SIJAPEDA, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara digital, seperti memperoleh informasi desa secara real-time, berkomunikasi langsung dengan aparat desa, serta memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Fitur-fitur tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain menyediakan platform aplikasi, Kejaksaan Negeri Soppeng juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis serta pelatihan kepada operator desa. Hal ini dilakukan guna memastikan implementasi SIJAPEDA berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh desa.

Pendampingan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam menghadapi era digital.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Soppeng. Ia menilai SIJAPEDA sebagai bentuk nyata kolaborasi antar lembaga dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Soppeng, kami menyampaikan terima kasih atas inovasi ini. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peluncuran SIJAPEDA sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digalakkan secara nasional.

Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dinilai mampu mengatasi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan administrasi.

“Dengan aplikasi ini, pelayanan tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik aparatur desa. Masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya aspek keamanan data dalam pengelolaan sistem digital. Seluruh pihak yang terlibat diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna mencegah potensi kebocoran informasi.

Peluncuran SIJAPEDA turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketua APDESI, para kepala desa, serta operator desa yang akan menjadi garda terdepan dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

Dengan hadirnya SIJAPEDA, seluruh desa di Kabupaten Soppeng diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

(Red)

Soppeng Melangkah Maju, Pengeboran Sumber Air Bersih sebagai Bukti Kepedulian Pemerintah Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen nyata dalam menjawab tantangan krisis air bersih yang telah lama membayangi masyarakat. Pada Jumat (3/4/2026), Bupati Suwardi Haseng memimpin langsung pengeboran perdana sumber air bersih di kawasan sekitar Rumah Jabatan Bupati, menandai dimulainya babak baru penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan dasar warga Watansoppeng, terutama saat musim kemarau.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Bupati Suwardi Haseng memulai proses pengeboran yang disaksikan jajaran pejabat dan masyarakat setempat.

Pemilihan lokasi di dataran tinggi merupakan keputusan visioner. Selain memiliki potensi cadangan air yang menjanjikan, lokasi ini memungkinkan distribusi air lebih efisien ke wilayah permukiman sekitar.

Langkah ini menegaskan pendekatan pemerintah daerah yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga pada strategi jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa air bersih adalah fondasi utama kehidupan. “Ini bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diekspansi ke berbagai wilayah lain yang mengalami persoalan serupa, disesuaikan dengan hasil pengeboran tahap awal.

Selama ini, layanan air bersih di Kabupaten Soppeng masih sangat bergantung pada PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Krisis air kerap terjadi saat musim kemarau, menurunkan pasokan dan menimbulkan dampak pada aktivitas sehari-hari.

Melalui program pengeboran ini, pemerintah daerah menghadirkan solusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air terbatas.

Bupati Suwardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Dengan dimulainya proyek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta terciptanya layanan publik yang lebih merata.

Langkah cepat dan terukur ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng kini membuktikan bahwa melalui visi, strategi, dan kolaborasi, tantangan lama dapat diubah menjadi peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek pengeboran sumber air bersih ini menjadi simbol nyata keberhasilan dan arah pembangunan yang terus bergerak maju.

(Yunandar)

Anggaran Terbatas, Komitmen Tak Surut, Bupati Soppeng Serahkan LKPJ 2025

Soppeng, Sigapnews.com,  Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (1/4/2026).

Dokumen LKPJ tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, disaksikan oleh anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan strategis yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Ia menyebutkan, laporan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi refleksi awal terhadap pelaksanaan visi pembangunan daerah, yakni “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”

“LKPJ ini menjadi gambaran awal bagaimana arah pembangunan mulai dijalankan, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Soppeng dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun dalam keterbatasan,” tegas Suwardi.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi tantangan untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pemerintah.

Dalam pemaparan LKPJ, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp1,149 triliun.

Rinciannya meliputi:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp191,96 miliar. 

Pendapatan transfer: Rp953,71 miliar
Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp3,82 miliar

Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD terus menjadi fokus untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp1,142 triliun, yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis pembangunan.

Adapun rinciannya:

Belanja operasi: Rp907,44 miliar
Belanja modal: Rp114,68 miliar
Belanja tidak terduga: Rp3,18 miliar
Belanja transfer: Rp117,21 miliar

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menjalankan program tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng menerima alokasi dana sebesar Rp49,23 miliar dari Kementerian Pertanian.

Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sejalan dengan konsep pembangunan berbasis agropolitan.

Rapat paripurna penyerahan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

Melalui forum ini, DPRD memiliki peran strategis dalam melakukan pembahasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan kajian mendalam.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

(Yunandar)

Pengakuan Mengejutkan Wali Kota Makassar: Peran Besar Putra-Putri Soppeng di Balik Pembangunan Kota

Makassar, Sigapnews.com,– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuat pengakuan yang cukup mengejutkan dalam sebuah forum silaturahmi warga Soppeng di Kota Makassar.

Ia secara terbuka mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Makassar selama masa kepemimpinannya tidak lepas dari kontribusi besar putra-putri asal Kabupaten Soppeng.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Halalbihalal Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (27/3/2026).

Acara itu dihadiri ratusan warga Soppeng perantauan, termasuk Bupati Soppeng, Suwardi Haseng.

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa banyak kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar lahir dari kontribusi pemikiran para akademisi asal Soppeng.

Ia menyebut daerah tersebut sebagai salah satu penyumbang terbesar tenaga intelektual, khususnya guru besar, yang berperan aktif dalam pembangunan kota.

“Soppeng adalah daerah yang paling banyak menyumbangkan guru besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar. Banyak kebijakan yang saya ambil berasal dari masukan para akademisi asal Soppeng,” ungkapnya.

Menurutnya, kehadiran para akademisi ini tidak hanya memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan, tetapi juga memperkuat kualitas keputusan yang diambil pemerintah.

Tidak hanya dalam ranah pemikiran, Munafri juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya lima figur muda berdarah Soppeng yang dipercaya mengisi posisi penting di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Kelima figur tersebut menempati jabatan eselon II atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia menilai kinerja mereka sangat profesional dan berdampak signifikan terhadap efektivitas jalannya pemerintahan.

“Saat ini saya dibantu oleh lima sosok muda asal Soppeng di posisi eselon II. Mereka memiliki kinerja yang luar biasa dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan kita bersama,” ujarnya, yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengaku merasa bangga sekaligus terharu atas pengakuan tersebut.

Ia menilai keberhasilan warga Soppeng di perantauan menjadi bukti nyata kualitas sumber daya manusia daerahnya.

Menurut Suwardi, momentum halalbihalal ini menjadi simbol kuatnya solidaritas warga Soppeng, sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi mereka mampu memberikan dampak positif di daerah lain.

“Kami memerlukan dukungan kuat dari seluruh warga Soppeng, termasuk yang berada di perantauan, untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah. Kontribusi bapak dan ibu sekalian sangat kami harapkan,” tuturnya.

Suwardi juga berharap hubungan antara Makassar dan Soppeng dapat terus terjalin dengan baik. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antar daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Acara halalbihalal ini pun menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas daerah, khususnya melalui peran diaspora, mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan. 

(Yunandar) 

Bupati Soppeng Manfaatkan PSBM 2026 untuk Gaet Investor dan Undang Gubernur ke HJS ke 765 Tahun

Makassar, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam ajang Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI Tahun 2026.

Kegiatan bergengsi tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Claro Hotel Makassar, Kamis (26/3/2026), dengan mengusung tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh”.

Forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, pengusaha nasional Aksa Mahmud, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam keterangannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam PSBM 2026 bukan sekadar partisipasi seremonial, melainkan langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

“Keikutsertaan kami dalam PSBM ini merupakan upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan kerja sama lintas wilayah, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan para pelaku usaha asal Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PSBM memiliki peran penting sebagai wadah yang mempertemukan berbagai elemen strategis, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta transaksi bisnis konkret serta kemitraan berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah adanya kerja sama nyata dan transaksi bisnis yang berdampak langsung, bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Soppeng menjelaskan bahwa forum ini memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya dalam memperluas jejaring bisnis antarwilayah, membuka peluang investasi baru, serta menjadi ruang pertukaran gagasan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam PSBM juga diharapkan mampu memperkuat posisi daerah dalam ekosistem ekonomi regional yang semakin kompetitif.

Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Soppeng kepada investor dan pelaku usaha.

“Ini menjadi kesempatan strategis bagi kami untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus membuka peluang kerja sama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Tidak hanya menghadiri kegiatan utama PSBM, Bupati dan Wakil Bupati Soppeng juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mempererat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, mereka secara langsung menyerahkan undangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Soppeng (HJD) ke-765.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menjelaskan bahwa undangan tersebut disampaikan secara langsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus harapan akan kehadiran pemerintah provinsi dalam momentum penting daerah.

“Insya Allah, puncak peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 akan dilaksanakan pada 8 April 2026. Kami berharap Bapak Gubernur dapat hadir dan bersama-sama merayakan momentum bersejarah ini,” ungkapnya.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

(Yunandar)