Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Pengawasan Mutu Produk Perikanan: Kunci Sukses Kolaborasi Pemkot Makassar dan KKP

Makassar, Sigapnews.com– Pemerintah Kota Makassar, memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Makassar, dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing.

Upaya memperkuat kualitas dan daya saing sektor kelautan dan perikanan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. 

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penguatan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya dalam pengawasan mutu serta hilirisasi produk perikanan.

Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan jajaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Makassar, Mohammad Zamrud, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar. 

Sekaligus menyampaikan perubahan nomenklatur dan penguatan tugas kelembagaan sesuai regulasi terbaru. 

Perubahan tersebut, lanjut dia, merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 yang berlaku efektif per 31 Desember 2025. 

Yang secara resmi menghapus fungsi karantina dan memperkuat peran pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

"Tujuan kami hadir di sini adalah untuk menyatakan komitmen kami dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Makassar," ujarnya. 

"Saat ini kelembagaan kami sudah berubah, bukan lagi karantina, tetapi menjadi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar," tambah Zamrud.

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mendorong pengelolaan hasil kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, serta memiliki nilai tambah ekonomi. 

Selain membahas penguatan pengawasan mutu, audiensi ini juga menitikberatkan pada percepatan hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi maritim Kota Makassar.

Sebagai kota pesisir dengan potensi kelautan yang besar, Makassar dipandang memiliki peluang signifikan untuk mengembangkan produk perikanan unggulan yang tidak hanya memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. 

Kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam pelaksanaan tugas, KKP Makassar menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Selain itu, Zamrud menegaskan fokus pihaknya dalam memperkuat hilirisasi produk perikanan, khususnya peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

"Kami juga fokus pada penguatan hilirisasi produk. Kami berharap Pemerintah Kota Makassar bersama OPD teknis dapat berkolaborasi untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan di daerah, baik melalui pembentukan tim terpadu, tim teknis, maupun gugus tugas sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Zamrud juga memaparkan kewenangan baru KKP Makassar terkait sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, budidaya ikan, pembenihan, hingga unit pengolahan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

"Sejak akhir 2024, kewenangan sertifikasi sudah dilimpahkan penuh kepada kami. Saat ini ada sembilan jenis sertifikasi yang kami tangani," tuturnya. 

"Kami berharap ke depan Makassar dapat menjadi wilayah percontohan dalam pelaksanaan sertifikasi mutu hasil kelautan dan perikanan," lanjutanya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi kelautan sebagai salah satu kekuatan sebagai Kota maritim. 

Pria yang akrab disapa Appi itu menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan peran Dinas Perikanan dan Pertanian.

"Saya menyambut baik apa yang kita lakukan hari ini. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman di dinas, khususnya Dinas Perikanan dan Pertanian. Saya berharap eksplorasi terhadap produk-produk kelautan kita benar-benar dimaksimalkan," ujar Munafri.

Lanjut dia, sebagai daerah pesisir, kota Makassar memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Wali Kota berlatar politisi itu, mencontohkan sejumlah pengembangan potensi kelautan yang telah dilakukan salah satu perusahaan di Biringkanaya, ekspor perikanan dan menunjukkan hasil positif.

"Seperti yang kita lihat di Biringkanaya beberapa waktu lalu, itu luar biasa. Begitu juga dengan pengembangan landak laut tempo hari. Ini menunjukkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita eksplor dari laut kita," katanya.

Appi menyebutkan,  potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi dan inovasi produk olahan perikanan.

Ia menuturkan maraknya produk makanan olahan berbahan baku impor maupun ultra processed food, sementara Makassar, justru memiliki bahan baku laut berkualitas tinggi.

"Sekarang ini bahan-bahan makanan olahan menjamur di mana-mana. Padahal kita punya raw materials (bahan mentah) yang sangat baik. Ini yang harus kita jalankan bersama," tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali gerakan gemar makan ikan, khususnya melalui sosialisasi masif di lingkungan sekolah. 

Menurutnya, kebiasaan konsumsi makanan sehat berbasis ikan perlu ditanamkan sejak dini untuk melindungi generasi muda dari pola makan tidak sehat.

"Kalau tidak, anak-anak kita akan terus disajikan makanan ultra processed food yang tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang mereka," sambung Appi. 

Selain aspek konsumsi dan hilirisasi, Munafri menegaskan bahwa pembinaan nelayan menjadi fokus utama Pemkot Makassar.

Dia menilai kesejahteraan nelayan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan.

Munafri berharap kolaborasi antara Pemkot Makassar dan KKP dapat berjalan secara berkelanjutan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan bersama di lapangan.

"Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama KKP. Kalau memang ada kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, kami siap melakukannya," pungkasnya. (*)

Swasembada Beras 2025, Bamsoet Nilai Prabowo Penuhi Janji Ketahanan Pangan

Jakarta, Sigapnews.com,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilan pemerintah mewujudkan swasembada beras nasional pada tahun 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia dan bukti konkret efektivitas kepemimpinan nasional yang kuat dan terfokus.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menilai, keberhasilan swasembada beras di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan kemampuan negara dalam menerjemahkan komitmen politik menjadi kebijakan nyata dan hasil terukur dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya prestasi sektor pertanian, tetapi juga pencapaian strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.

Dengan tercapainya swasembada beras pada 2025, Indonesia tercatat telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali sepanjang sejarah. Pertama terjadi pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada 1984, ketika produksi beras nasional mencapai sekitar 27 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan nasional sebesar 25 juta ton. Atas keberhasilan tersebut, Indonesia memperoleh pengakuan internasional berupa penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985.

Capaian kedua diraih pada 2008 di era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah berselang 17 tahun, swasembada beras kembali berhasil diwujudkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya ke Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1), Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan nasional yang berada pada kisaran 30–31 juta ton per tahun, sehingga Indonesia memiliki surplus beras yang signifikan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.

“Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa karena diraih di tengah tantangan yang tidak ringan. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, serta dinamika harga pangan global merupakan tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo telah menepati janji politiknya dalam memperkuat ketahanan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Namun melalui kebijakan konsolidasi lintas sektor, penguatan peran petani, peningkatan produktivitas, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, target tersebut berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun pemerintahan.

“Ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus, visi yang jelas, dan eksekusi kebijakan yang disiplin, agenda strategis nasional dapat dipercepat,” tegas Bamsoet.

Namun demikian, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa keberhasilan di sisi produksi harus segera diikuti dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Swasembada beras, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik semata, melainkan harus berdampak langsung pada stabilitas dan keterjangkauan harga di pasar.

“Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika produksi beras berlimpah, harga di tingkat konsumen harus stabil dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Bamsoet juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan guna memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan stabilitas harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir menjadi faktor kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengamanan pasar beras secara serius. Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum diminta lebih aktif menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti manipulasi timbangan, pengoplosan beras, serta permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.

“Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah swasembada tercapai, konsumen kembali dirugikan oleh oknum yang mencari keuntungan dengan cara curang,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara, menurutnya, tidak hanya bertanggung jawab memastikan kecukupan produksi, tetapi juga menjamin keadilan pasar serta perlindungan konsumen.

“Jika produksi kuat, distribusi tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan menjadi fondasi yang kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)

Pemkot Makassar Gandeng Perguruan Tinggi, Hadapi Kembangkan Pangan dan Ekonomi Perkotaan

Makassar, Sigapnews.com- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota, perguruan tinggi, dan kalangan akademisi sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta keberlanjutan sektor pertanian di Kota Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Tiga Guru Besar Universitas Bosowa, yang digelar di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, mulai dari isu ketersediaan pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan usaha UMKM lokal. 

Oleh karena itu, peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi sangat vital dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan keilmuan.

"Pemerintah Kota Makassar tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat dengan perguruan tinggi dan para akademisi agar setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan," kata Munafri, di dampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa menghadiri acara tersebut. 

Secara khusus, Wali Kota Makassar menyampaikan selamat dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tiga guru besar yang dikukuhkan, yang keilmuannya dinilai sangat relevan dengan agenda strategis pembangunan kekinian.

Pertama, Prof. Ir. Andi Tenri Fitriyah, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dengan kepakaran pada ketahanan dan pola konsumsi pangan alternatif. 

Keilmuan ini menjadi sangat strategis dalam mendukung agenda Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan, mendorong pemanfaatan pangan lokal, serta membangun sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global.

Kedua, Prof. Dr. Chahyono, S.E., M.Si., Profesor dalam Bidang Manajemen dengan kepakaran inovasi manajemen dan keberlanjutan usaha ekonomi. 

Kontribusi keilmuan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Ketiga, Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., Profesor dalam Bidang Sosial Ekonomi Pertanian dengan kepakaran tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Keahlian ini memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya Munafri, pengukuhan guru besar ini bukan sekadar pencapaian personal, tetapi juga momentum penting bagi penguatan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan selamat kepada para akademisi Universitas Bosowa yang hari ini resmi dikukuhkan sebagai Profesor," tutur orang nomor satu Kota Makassar, itu. 

Dia menekankan, bahwa gelar Profesor merupakan puncak pencapaian akademik yang tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang menuntut konsistensi, ketekunan, dedikasi, serta integritas keilmuan yang tinggi.

"Gelar Profesor adalah puncak pengabdian akademik. Ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa, secara khusus mengungkapkan, keahlian para Profesor yang dikukuhkan, yang dinilainya memiliki keterkaitan langsung dengan program strategis Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyebut, dari tiga Profesor yang dikukuhkan, seluruh keilmuannya sangat relevan dengan isu ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta pembangunan pertanian berkelanjutan.

"Para Profesor ini, ilmunya sangat dibutuhkan di masyarakat. Tiga Profesor yang dikukuhkan hari ini keilmuannya berhubungan langsung dengan program-program Pemerintah Kota Makassar," ungkap Munafri.

Mantan Bos PSM itu menjelaskan, ketahanan pangan menjadi tantangan serius bagi Kota Makassar, sebagai ibu kota provinsi yang tidak memiliki lahan pertanian luas. 

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar sangat bergantung pada daerah penyangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

"Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dan inovasi untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Appi juga mengapresiasi pemaparan Profesor di bidang ketahanan dan tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan, yang menurutnya memberikan gambaran konkret terkait solusi ketahanan pangan perkotaan. 

Munafri bahkan menyatakan akan mengundang Profesor terkait untuk duduk bersama membahas implementasi program secara nyata.

"Kita akan dorong program seperti urban farming, vertical farming, dan berbagai inovasi lainnya agar masyarakat bisa menjaga kemandirian pangan di tingkat rumah tangga dan lingkungan perkotaan," ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Munafri juga menekankan kontribusi keilmuan  dalam bidang manajemen dan pengembangan UMKM.

Ketua Golkar Makassar itu menilai, pemaparan terkait inovasi dan tata kelola UMKM sangat relevan dengan kondisi ekonomi Kota Makassar.

Dikatakan, UMKM adalah motor penggerak ekonomi yang sangat kuat. Inovasi bukan lagi soal selera pemilik usaha, tetapi harus mengikuti selera pasar. Ini poin penting yang sering terlewat.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi UMKM di Makassar, di mana masih terdapat sekitar 60 persen UMKM yang berada dalam kondisi rentan atau mati suri.

Ditegaskan, Pemerintah Kota harus hadir secara aktif untuk menjaga keberlanjutan UMKM dan mendorong mereka naik kelas.

"Saya selalu mengatakan, ujung dari UMKM adalah ekspor. Ketika UMKM bisa ekspor, artinya tata kelola sudah berjalan dengan baik. Di sinilah kami membutuhkan peran akademisi untuk mendampingi dan merancang strategi bersama," bebernya. 

Sementara itu, Munafri menekankan pentingnya konsep keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan pertanian. 

Ia mengaitkan hal tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kita tidak ingin pembangunan hanya dinikmati hari ini, sementara generasi berikutnya menunggu tanpa kepastian. Pertanian berkelanjutan adalah kunci," jelasnya kembali.

Munafri juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, termasuk Internet of Things (IoT), dalam pengembangan pertanian perkotaan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Makassar.

Ujungnya adalah bagaimana teknologi berperan dalam proses pengembangan pertanian di wilayah perkotaan. 

"Inilah tantangan sekaligus peluang kita ke depan," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia berharap Universitas Bosowa terus memperkuat hilirisasi riset, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan karya-karya ilmiah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi pencapaian akademik personal, tetapi juga menjadi tonggak penguatan peran Universitas Bosowa sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.(*)

Rp20 Miliar per Tahun untuk PPPK Paruh Waktu: Alarm Dini bagi APBD Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp20 miliar per tahun untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi sinyal penting dalam membaca arah dan daya tahan APBD daerah. Rabu (31/12/2025). 

Dalam kerangka ekonomi pemerintahan, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai statistik biasa, melainkan sebagai alarm dini fiskal yang menuntut kewaspadaan kebijakan.

Belanja gaji memiliki karakter yang khas: bersifat wajib, berulang, dan sulit dikurangi. Ketika sebuah kebijakan kepegawaian mulai menyerap puluhan miliar rupiah setiap tahun, maka konsekuensinya bukan hanya pada tahun berjalan, tetapi pada struktur anggaran jangka menengah. 

Di titik inilah logika fiskal bekerja—setiap penambahan belanja rutin hari ini otomatis mengurangi ruang pilihan anggaran di masa depan.

Secara teoritis, belanja transisi seharusnya bersifat sementara dan terukur. Namun tanpa desain kebijakan yang jelas, belanja tersebut berisiko berubah menjadi komitmen permanen. Ketika komitmen itu telah tertanam dalam APBD, koreksi menjadi jauh lebih sulit, bahkan ketika kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.

Rp20 miliar per tahun juga harus dibaca dalam konteks peluang yang hilang (opportunity cost). Dana sebesar itu, jika tidak dikelola dengan cermat, berpotensi menggeser alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, maupun program ekonomi produktif. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya mampu membayar, tetapi apa yang harus dikorbankan.

Karena itu, perencanaan jangka menengah menjadi kunci. Pemerintah daerah dituntut menyusun peta jalan yang jelas: berapa lama skema ini dijalankan, bagaimana mekanisme evaluasinya, dan apa indikator keberhasilannya. Tanpa peta jalan tersebut, kebijakan kepegawaian berisiko berjalan otomatis, sementara APBD menanggung beban tanpa kendali strategis.

Alarm dini fiskal bukanlah ajakan untuk menghentikan kebijakan, melainkan peringatan agar kebijakan dijalankan dengan disiplin anggaran. Dalam praktik tata kelola modern, kehati-hatian fiskal justru menjadi syarat utama agar kebijakan sosial dan kepegawaian dapat bertahan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, kemampuan APBD bukan hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi dari kecermatan mengelola kewajiban. Rp20 miliar per tahun untuk PPPK Paruh Waktu adalah angka yang sah secara kebijakan, namun hanya akan menjadi rasional secara ekonomi jika diiringi perencanaan matang, evaluasi berkala, dan keberanian menjaga keseimbangan antara kepastian sosial dan ketahanan fiskal daerah.

(Yun) 

Kepemimpinan Tanpa Hiruk Pikuk, Suwardi–Selle Memilih Bekerja, Bukan Berjanji

Soppeng, Sigapnews.com, Di tengah iklim politik yang kerap diwarnai oleh retorika berlebihan, janji populis, dan pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng justru menampilkan wajah kepemimpinan yang berbeda.

Di bawah komando Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, roda pemerintahan dijalankan dengan pendekatan yang tenang, minim polemik, namun berorientasi pada hasil nyata.

Bagi duet Suwardi–Selle, politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral atau sekadar pemenuhan janji kampanye.

Kepemimpinan dimaknai sebagai amanah untuk bekerja, melayani, dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prinsip tersebut tercermin dalam filosofi yang kerap digaungkan secara sederhana namun bermakna: politik boleh berjanji, tetapi kepemimpinan wajib menepati.

Bekerja dalam Senyap, Hasil yang Berbicara

Alih-alih membangun narasi besar melalui kata-kata, Suwardi–Selle memilih membangun kepercayaan publik lewat kerja konkret.

Program-program pembangunan dirancang secara terukur, dilaksanakan bertahap, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini membuat banyak capaian pemerintah daerah berbicara dengan sendirinya tanpa perlu dikemas dalam euforia berlebihan.

Dalam praktiknya, berbagai kebijakan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga upaya menjaga stabilitas sosial dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

“Kami memilih bekerja dalam diam. Biar hasil yang berbicara lantang,” menjadi pesan moral yang menggambarkan karakter kepemimpinan keduanya: fokus, tenang, dan bertanggung jawab.

Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Kolaborasi

Salah satu ciri menonjol kepemimpinan Suwardi–Selle adalah kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika sosial dan politik.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif dijaga tetap harmonis, sementara koordinasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, dunia usaha, maupun elemen masyarakat terus diperkuat.

Kolaborasi dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang dialog dan partisipasi publik, sehingga kebijakan yang lahir tidak bersifat elitis, melainkan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pendekatan ini juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pemerintah, karena mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bagian dari prosesnya.

Pelayanan Publik yang Lebih Responsif dan Berkelanjutan

Dalam bidang pelayanan publik, Suwardi–Selle mendorong perubahan paradigma birokrasi dari sekadar melayani secara administratif menjadi melayani secara solutif.

Aparatur pemerintah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Pelayanan tidak lagi berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Setiap kebijakan dan program pembangunan dirancang agar tidak bersifat jangka pendek, melainkan memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Soppeng.

Politik Dewasa, Kepemimpinan Berintegritas

Pendekatan kepemimpinan yang dijalankan Suwardi–Selle menegaskan bahwa politik yang dewasa adalah politik yang menghadirkan solusi, bukan sensasi.

Di tengah tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih dan efektif, model kepemimpinan seperti ini menjadi relevan dan dibutuhkan.

Tanpa hiruk pikuk pencitraan, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus diarahkan untuk tetap berpijak pada nilai integritas, kerja nyata, dan keberlanjutan pembangunan.

Tujuan akhirnya jelas: menghadirkan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kepemimpinan Suwardi–Selle menjadi pengingat bahwa dalam politik dan pemerintahan, kepercayaan publik tidak dibangun dari janji yang lantang, melainkan dari kerja yang konsisten dan hasil yang nyata.

(Red)

Lewat Penanaman Jagung Kepolres Soppeng dan Pemkab Bersinergi Menuju Swasembada Pangan 2025

Soppeng, Sigapnewsm.com,Dalam upaya mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan nasional tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng bersama Kepolisian Resor (Polres) Soppeng menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang dilaksanakan secara nasional pada Rabu (8/10/2025).

Kegiatan ini dipusatkan di halaman Polsek Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan terhubung secara nasional melalui Zoom Meeting Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12.00 WITA.

Penanaman jagung tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Kapolri Nomor ST/2276/X/KEP/2025 tertanggal 3 Oktober 2025 tentang pelaksanaan tanam jagung serentak kuartal IV.

Program ini menjadi bagian dari Rencana Kerja Polres Soppeng Tahun Anggaran 2025, selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Polres Soppeng dalam mendorong tercapainya swasembada pangan nasional.

“Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian pangan.

"Melalui gerakan tanam jagung serentak ini, kita berharap produksi pertanian di Soppeng semakin meningkat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Suwardi Haseng.

Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. menegaskan komitmen Polri untuk berperan aktif dalam mendampingi dan mengawal pelaksanaan program tanam jagung agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Polri siap berperan aktif dalam mendampingi serta mengawasi pelaksanaan program tanam jagung ini agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung swasembada pangan nasional,” tegas AKBP Aditya Pradana.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi jagung, tetapi juga memperkuat kerja sama lintas sektor antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Setda Soppeng, Pimpinan Cabang Bulog, Dandim 1423 Soppeng, jajaran pejabat Polres Soppeng, Koordinator Penyuluh Pertanian, serta para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Lilirilau.

Personel Polsek Lilirilau juga ikut ambil bagian secara langsung dalam kegiatan penanaman di lapangan.

Momentum ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.

Kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan nasional.

Selain menjadi wujud dukungan terhadap kebijakan nasional, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai lumbung pangan potensial di Sulawesi Selatan.

(Red/*)

Pemkab Soppeng Teguhkan Komitmen Pengendalian Korupsi Bersama BPKP Sulsel

Makassar, Sigapnews.com, Mewakili Bupati Soppeng, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle menghadiri kegiatan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025, yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPKP Sulsel, Makassar, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Soppeng, Luwu Timur, dan Bulukumba.

Sosialisasi ini bertujuan memperkuat komitmen bersama antara BPKP dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penguatan sistem pengendalian korupsi di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh langkah BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas di daerah.

“Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Selle menambahkan bahwa penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Melalui IEPK, pemerintah daerah dapat mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi dan memastikan seluruh proses pemerintahan dilakukan dengan prinsip integritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Sulawesi Selatan Rasono menekankan pentingnya sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah untuk memperkuat efektivitas pengendalian korupsi di seluruh wilayah.

“Sinergi ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi di daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh daerah dapat menjaga konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah di Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPKP Sulsel dan perwakilan pemerintah daerah peserta, termasuk Pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagai bentuk tekad bersama dalam memperkuat akuntabilitas publik dan membangun pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi.

(Red)

Pelantikan 13 Pejabat di Soppeng, ASN Diminta Profesional dan Disiplin

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 13 pejabat struktural dan fungsional di Kantor Bupati Soppeng, Jumat (26/9/2025).

Pelantikan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., mewakili Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020.

“Pelantikan ini untuk memperkuat kelembagaan dan menempatkan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja profesional, disiplin, dan menjadi motivator di unit kerja masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ASN untuk berkontribusi nyata mendukung visi Pemkab Soppeng, yakni Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain penyuluh pertanian, dokter ahli pertama, arsiparis, analis SDM aparatur, pranata komputer, hingga kepala seksi pada tingkat kelurahan.

Acara berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur. Para pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Pemkab Soppeng Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Rentan lewat Program SIBALIPERI

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (DPM-PTSP-Naketrans) menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Inovasi SIBALIPERI (Siaga Bersama Perlindungan Pekerja Rentan dan Informal) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (24/9/2025).

Kepala DPM-PTSP-Naketrans Kabupaten Soppeng, Andi Dhamrah, melaporkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 1.723 ASN berpartisipasi dengan total tanggungan 1.763 pekerja rentan/informal. Namun hingga September 2025, jumlah kepesertaan aktif menurun menjadi 715 orang atau 16,83%, lebih rendah 23,72% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 40,55%.

Menurutnya, penurunan ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, belum adanya mekanisme pelaporan maupun penghargaan bagi ASN yang berpartisipasi, serta lemahnya monitoring dan evaluasi berkala. 

Meski demikian, Pemkab Soppeng tetap menunjukkan komitmen melalui Surat Pemberitahuan Bupati Soppeng tertanggal 28 April 2025 serta keberhasilan Program SIBALIPERI meraih Top 10 Innovative Latenmamala Award 2025.

Mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Najmawati, Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus, mengapresiasi langkah Pemkab Soppeng yang sejak 2024 konsisten melaksanakan program tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan, dengan fokus SIBALIPERI pada pekerja informal berisiko tinggi.

“Sejak 2024 hingga 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan kematian kepada sejumlah peserta di Kabupaten Soppeng. Santunan sebesar Rp42 juta juga dilengkapi dengan beasiswa bagi dua anak apabila kepesertaan lebih dari tiga tahun,” ujarnya.

Mewakili Bupati Soppeng, Pj Sekda Soppeng Drs. Andi Muhammad Surahman secara resmi membuka acara. 

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

“Program Inovasi SIBALIPERI adalah wujud kepedulian pemerintah daerah untuk mendorong tercapainya Universal Coverage Jamsostek. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan langkah konkret, seperti memperkuat sosialisasi, meningkatkan komitmen perangkat daerah, menyusun mekanisme iuran yang berkelanjutan, serta memberikan apresiasi bagi ASN maupun perangkat daerah yang konsisten mendukung program ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap program tersebut dapat berkembang menjadi SIBALINYAMEN (sama-sama nyaman, bahagia, dan sejahtera) agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Soppeng.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan santunan kematian secara simbolis oleh Pj Sekda Soppeng kepada ahli waris peserta Program SIBALIPERI.

Acara turut dihadiri para Kepala SKPD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Soppeng, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Atlet Tenis Meja Soppeng Diberangkatkan ke Makassar, Semangat Raih Medali

 

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi melepas kontingen atlet cabang tenis meja Kabupaten Soppeng yang akan berlaga pada Pra Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) XVIII Sulawesi Selatan.

Pelepasan berlangsung pada Selasa (16/9/2025) dalam suasana sederhana namun penuh semangat, dihadiri pengurus tim, pelatih, dan para atlet.

Kontingen Kabupaten Soppeng beranggotakan 12 orang yang terdiri dari atlet dan official.

Ketua tim, Hariadi, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan KONI Soppeng atas dukungan penuh selama persiapan.

“Kami membawa sebanyak 12 orang peserta yang terdiri dari atlet dan official. InsyaAllah mereka akan berlaga mulai tanggal 17 hingga 21 September 2025 di Makassar,” ujar Hariadi, menegaskan kesiapan tim untuk bertanding.

Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle memberikan apresiasi besar kepada seluruh kontingen dan menekankan pentingnya sportivitas serta menjaga nama baik daerah.

“Saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh kontingen tenis meja Soppeng. Junjung tinggi sportivitas, jaga nama baik daerah, dan berikan penampilan terbaik".

"Semoga Soppeng bisa meraih prestasi gemilang di ajang Pra Porprov ini,” kata Selle.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terus mendukung pembinaan olahraga lokal, agar semakin banyak atlet berpotensi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Pelepasan diwarnai dengan doa dan dukungan dari masyarakat serta jajaran pengurus olahraga

Harapan besar disematkan agar para atlet tidak hanya meraih hasil maksimal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga dan menekuni cabang olahraga tenis meja.

Kontingen akan bertanding di Makassar mulai 17 hingga 21 September 2025, dengan target meningkatkan pengalaman kompetitif dan berjuang meraih medali untuk Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memajukan pembinaan olahraga melalui dukungan fasilitas, pelatihan, dan pembinaan atlet muda.

Bersama KONI Soppeng dan stakeholder terkait, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan potensi olahraga sebagai sarana pembentukan karakter, kebugaran, dan prestasi untuk mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi dan nasional.

(Red)

Bupati Soppeng : Olahraga Jadi Gerakan Nasional untuk Bangun Karakter dan Kesehatan Bangsa

 

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 tahun yang dilangsungkan di Halaman Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Senin (15/9/2025).

Upacara berlangsung khidmat dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, bertindak selaku inspektur upacara.

Dalam amanatnya, Bupati membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya olahraga sebagai bagian dari gerakan kebangsaan.

Menurutnya, olahraga tidak hanya membangun kesehatan jasmani, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, daya juang, dan persatuan bangsa.

Bupati Suwardi menegaskan kembali pesan Presiden RI yang mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai budaya hidup.

Ia menekankan bahwa bangsa yang sehat, kuat, dan tangguh lahir dari generasi yang terbiasa berolahraga sejak dini.

“Olahraga adalah jalan membentuk generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik, berkarakter, dan memiliki jiwa patriotisme,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, komunitas, hingga dunia usaha, untuk ikut ambil bagian dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada para atlet Soppeng yang berhasil mengharumkan nama daerah di kancah internasional.

Muhammad Armyn, peraih medali emas di Pentathlon Asia Championship 2024 di Thailand.

Mulki JP. Asnawi dan Jabir Saleh Asnawi, keduanya sukses menyabet medali emas di ajang The 8th Karate Do Gojukai Global Championship 2025 di Jepang.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Soppeng atas dedikasi dan perjuangan para atlet.

“Prestasi yang diraih para atlet ini adalah bukti bahwa Soppeng memiliki potensi besar di bidang olahraga.

"Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh agar lahir lebih banyak atlet unggul dari daerah ini,” tegas Bupati.

Selain penghargaan, momentum Haornas juga dijadikan ajakan untuk memperluas akses olahraga bagi masyarakat.

Bupati menekankan perlunya pembangunan ruang publik yang ramah olahraga, penguatan pembinaan atlet berbasis sport science, serta dorongan pada industri dan pariwisata olahraga.

Kepada generasi muda, ia berpesan agar tidak terjebak gaya hidup pasif.

“Mulailah dengan hal sederhana, seperti bersepeda, berenang, atau memainkan olahraga tradisional bersama teman-teman. Jadikan olahraga sebagai aktivitas harian, bukan sekadar kegiatan seremonial,” imbaunya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan bahwa olahraga adalah bagian penting dari pembangunan manusia, berdampingan dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Melalui dukungan infrastruktur, pelatihan berbasis ilmiah, serta penghargaan kepada atlet berprestasi, diharapkan lahir generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

“Olahraga bukan hanya tentang medali, tetapi juga tentang membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki semangat gotong royong.

"Dengan kebersamaan, kita bisa menjadikan olahraga sebagai kekuatan untuk membangun daerah,” pungkas Bupati Suwardi.

(Red/Yun)

Peringatan Maulid Nabi di Palu, Bupati Soppeng Ajak Warga Perantauan Jaga Kebersamaan

Palu, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Majelis Taklim KKS, Ahad (7/9/2025). Acara ini berlangsung di Masjid Transmigrasi, Jalan Kartini, Kota Palu, dan dihadiri ratusan warga asal Soppeng yang merantau di Sulawesi Tengah.

Kegiatan Maulid ini tidak hanya menjadi momen memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan di antara warga Soppeng yang berada di tanah perantauan.

Suasana Penuh Kekeluargaan dan Keakraban

Suasana acara terasa penuh keakraban. Nuansa Soppeng seakan hadir di Palu, dengan lantunan shalawat, ceramah agama, dan ramah tamah yang digelar usai acara inti.

Ketua DPW KKS Sulawesi Tengah, Apt. H. Burhan H. Tahir, MM, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran langsung Bupati Soppeng di tengah masyarakat perantauan.

“Kami sangat bersyukur Bapak Bupati bisa hadir di tengah-tengah kami. KKS Sulawesi Tengah akan terus menjaga kebersamaan dan kekompakan, meski hidup dalam perantauan. Kami tetap berharap bimbingan dan perhatian dari Bapak Bupati,” ungkapnya.

Pesan Bupati Soppeng: Jaga Kekompakan di Tanah Perantauan

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menyampaikan rasa bahagia dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Soppeng yang ada di Palu.

“Alhamdulillah, saya bisa berada di tengah saudara-saudara saya di Sulawesi Tengah dalam bingkai Kerukunan Keluarga Soppeng. Mari kita terus menjaga kebersamaan dan kekompakan, di manapun kita berada,” tutur Bupati.

Selain itu, Bupati juga memaparkan beberapa program nyata yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, antara lain:

Program pakaian seragam gratis untuk anak sekolah.

Program listrik masuk sawah untuk mendukung pertanian.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk di wilayah Leworeng dan Salokaraja.

Bupati berharap warga Soppeng di perantauan tetap mendukung pembangunan daerah dan menjaga nama baik Kabupaten Soppeng di mana pun berada.

Maulid Nabi Sebagai Perekat Persaudaraan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi bukti bahwa Kerukunan Keluarga Soppeng di Sulawesi Tengah terus berperan aktif menjaga ukhuwah islamiyah dan nilai-nilai kebersamaan. Selain sebagai ajang ibadah, kegiatan ini juga memperkuat ikatan emosional antara warga perantauan dan kampung halaman.

Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama, ramah tamah, serta foto bersama Bupati Soppeng dengan pengurus dan anggota KKS Sulawesi Tengah.

(Yun)

Prioritaskan Kesehatan, Bupati Soppeng Pertahankan UHC

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

 "Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

Aksi Cepat Tanggap, Bupati Soppeng Bergerak Bantu Korban Kebakaran di Malili

Soppeng, Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap korban bencana kebakaran di Malili, Luwu Timur. 

Dipimpin oleh Bupati H. Suwardi Haseng. SE, mereka menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan pada hari Selasa, 2 September 2025.

Pelepasan rombongan bantuan ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Bupati Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud nyata dari solidaritas dan empati masyarakat serta ASN Soppeng kepada sesama yang sedang mengalami musibah.

Bantuan yang disalurkan tidak sedikit. Selain 4 ton beras yang merupakan hasil pengumpulan dana dari masyarakat dan ASN, berbagai kebutuhan pokok lainnya juga turut didistribusikan. 

Bantuan tersebut meliputi air mineral, telur, mi instan, ikan kaleng, minyak goreng, popok bayi, susu formula, teh, gula pasir, dan tepung terigu.

Bupati Soppeng berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban. 

"Semoga penggalangan bantuan kemanusiaan ini semakin memperkuat kebersamaan dan solidaritas kita semua, serta memberikan manfaat dan meringankan beban bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah," ungkapnya.

"Pemerintah Kabupaten Soppeng juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memupuk rasa kepedulian sosial, agar setiap musibah dapat dihadapi dengan semangat gotong royong dan kebersamaan".

(Red) 

Wabup Soppeng Pimpin Penerimaan dan Pembekalan Tim Aksi Stop Stunting 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle resmi menggelar acara penerimaan dan pembekalan Tim Aksi Stop Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Senin (28/7/2025).

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting di 21 lokus desa/kelurahan melalui intervensi gizi dan kesehatan selama 90 hari ke depan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan bahwa tim yang terdiri dari pendamping gizi, tenaga medis, kader kesehatan, dan anggota PKK ini akan fokus menangani 630 anak bermasalah gizi serta 42 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

“Tim akan melakukan berbagai intervensi penting seperti pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, serta edukasi kesehatan guna memastikan penanganan stunting yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Soppeng sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas komitmen tim dan menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan multidimensi dalam mengatasi stunting.

Ia menekankan, “Dampak stunting tidak hanya terlihat pada aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara tim, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat sangat krusial.”

Program ini merupakan bagian dari implementasi prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dalam penurunan stunting dan diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah lain.

Pemerintah Kabupaten Soppeng optimis melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, angka stunting di daerah ini dapat ditekan secara signifikan sehingga masa depan anak-anak Soppeng menjadi lebih cerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

(Red/*)

Audiensi Bupati Soppeng, Menuju Data Berkualitas untuk Perencanaan Efektif

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, R.Se., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa (22/7/2025).

Pertemuan ini membahas pentingnya kolaborasi data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan terarah di Kabupaten Soppeng.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Soppeng menyampaikan dua agenda utama. Pertama, rencana pertemuan dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengumpulan data untuk penyusunan Kabupaten Soppeng Dalam Angka (DDA) tahun 2025. Kedua, rencana BPS untuk menyampaikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng hingga Triwulan II tahun 2025. Muhammad Rismat menegaskan bahwa dukungan data dari seluruh OPD sangat penting untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Data yang dibutuhkan meliputi sektor pertanian, seperti luas lahan dan hasil panen, serta sektor industri dan perdagangan, guna memastikan data yang komprehensif dan akurat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan dan inisiatif BPS Kabupaten Soppeng. Ia menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi data demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerahnya. “Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pembangunan Kabupaten Soppeng,” ujarnya. Bupati juga berharap terjalin kerja sama yang baik antara BPS dan seluruh SKPD agar menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Soppeng.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih terencana dan berdampak positif bagi masyarakat Soppeng.

BPS Kabupaten Soppeng adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik resmi guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk kemajuan Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Kolaborasi Pemkab Soppeng dan PT Telkom, Tingkatkan Kualitas Jaringan dan Digitalisasi UMKM

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari PT Telkom Indonesia Tbk di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa, 22 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, General Manager Witel Sulbagsel, Eri Susanto, memaparkan rencana strategi pengembangan sistem Satu Data terintegrasi yang mengoptimalkan pengelolaan data dan pendapatan pajak daerah.

Eri Susanto menjelaskan bahwa sistem Satu Data akan menghimpun data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga menghasilkan data yang terorganisir, terstandar, dan dapat diakses publik.

“Keberhasilan sistem ini di daerah lain membuktikan efektivitasnya dalam mendukung pengambilan keputusan dan transparansi pemerintah,” ujar Eri.

Selain itu, Telkom Indonesia juga berkomitmen mendukung program digitalisasi pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan digital bagi UMKM yang terbuka untuk umum.

Perusahaan juga menawarkan solusi peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, termasuk layanan call center 112 dan 119.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kolaborasi positif ini dan menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung program pemerintah yang lebih efektif.

Ia menyoroti permasalahan kualitas sinyal di beberapa daerah terpencil dan meminta dukungan dari tim IT Telkom Indonesia, atau alternatif pelatihan bagi staf Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng.

“Kami berharap layanan publik dapat meningkat, digitalisasi di Kabupaten Soppeng semakin cepat, dan pemerintahan berjalan lebih efisien,” kata Suwardi.

Dengan langkah ini, Kabupaten Soppeng berharap dapat mempercepat transformasi digital demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan digital dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung perkembangan teknologi informasi di seluruh negeri.

(Red) 

Keindahan Alam Soppeng Dipromosikan dalam Latemmamala Run 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE secara resmi melepas sekitar 2.000 peserta dalam ajang Latemmamala Run 2025 yang digelar di Lapangan Gasis Watansoppeng pada Minggu (20/7/2025).

Kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi ajang olahraga, namun juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan mempromosikan keindahan alam Soppeng.

Ketua panitia Latemmamala Run 2025, Ekkhy Ashary, menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan acara tersebut.

“Latemmamala Run bukan sekedar ajang lari, tapi juga ajang mempererat silaturahmi, mempromosikan keindahan alam Soppeng, dan menumbuhkan semangat hidup sehat,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, sponsor, panitia, relawan, dan seluruh peserta yang telah mendukung acara ini.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Latemmamala Run 2025 dan menyampaikan harapan agar acara ini dapat menjadi agenda tahunan yang mengangkat Watansoppeng sebagai destinasi sportainment unggulan.

“Selamat datang di Bumi Latemmamala, selamat menikmati atmosfer Kota Kalong,” ujarnya.

Latemmamala Run 2025 memberikan kesempatan bagi para pelari untuk mencapai prestasi pribadi terbaik mereka di tengah suasana perkotaan yang nyaman dan menyenangkan.

Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai hadiah menarik, termasuk sepeda motor dari Sulselbar, sepeda, mesin cuci, kulkas, TV, alat olahraga, serta doorprize yang menambah keseruan kegiatan.

Keberhasilan Latemmamala Run 2025 menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Soppeng dalam mendukung perkembangan olahraga dan gaya hidup sehat di wilayah kabupaten Soppeng.

Latemmamala Run merupakan acara lari tahunan yang diselenggarakan di Soppeng dengan tujuan mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkenalkan keindahan alam dan budaya daerah.

Acara ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah serta sponsor lokal.

(Red/*)