Wabup Soppeng Pimpin Penerimaan dan Pembekalan Tim Aksi Stop Stunting 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle resmi menggelar acara penerimaan dan pembekalan Tim Aksi Stop Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Senin (28/7/2025).

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting di 21 lokus desa/kelurahan melalui intervensi gizi dan kesehatan selama 90 hari ke depan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan bahwa tim yang terdiri dari pendamping gizi, tenaga medis, kader kesehatan, dan anggota PKK ini akan fokus menangani 630 anak bermasalah gizi serta 42 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

“Tim akan melakukan berbagai intervensi penting seperti pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, serta edukasi kesehatan guna memastikan penanganan stunting yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Soppeng sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas komitmen tim dan menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan multidimensi dalam mengatasi stunting.

Ia menekankan, “Dampak stunting tidak hanya terlihat pada aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara tim, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat sangat krusial.”

Program ini merupakan bagian dari implementasi prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dalam penurunan stunting dan diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah lain.

Pemerintah Kabupaten Soppeng optimis melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, angka stunting di daerah ini dapat ditekan secara signifikan sehingga masa depan anak-anak Soppeng menjadi lebih cerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

(Red/*)

Audiensi Bupati Soppeng, Menuju Data Berkualitas untuk Perencanaan Efektif

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, R.Se., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa (22/7/2025).

Pertemuan ini membahas pentingnya kolaborasi data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan terarah di Kabupaten Soppeng.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Soppeng menyampaikan dua agenda utama. Pertama, rencana pertemuan dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengumpulan data untuk penyusunan Kabupaten Soppeng Dalam Angka (DDA) tahun 2025. Kedua, rencana BPS untuk menyampaikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng hingga Triwulan II tahun 2025. Muhammad Rismat menegaskan bahwa dukungan data dari seluruh OPD sangat penting untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Data yang dibutuhkan meliputi sektor pertanian, seperti luas lahan dan hasil panen, serta sektor industri dan perdagangan, guna memastikan data yang komprehensif dan akurat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan dan inisiatif BPS Kabupaten Soppeng. Ia menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi data demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerahnya. “Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pembangunan Kabupaten Soppeng,” ujarnya. Bupati juga berharap terjalin kerja sama yang baik antara BPS dan seluruh SKPD agar menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Soppeng.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih terencana dan berdampak positif bagi masyarakat Soppeng.

BPS Kabupaten Soppeng adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik resmi guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk kemajuan Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Kolaborasi Pemkab Soppeng dan PT Telkom, Tingkatkan Kualitas Jaringan dan Digitalisasi UMKM

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari PT Telkom Indonesia Tbk di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa, 22 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, General Manager Witel Sulbagsel, Eri Susanto, memaparkan rencana strategi pengembangan sistem Satu Data terintegrasi yang mengoptimalkan pengelolaan data dan pendapatan pajak daerah.

Eri Susanto menjelaskan bahwa sistem Satu Data akan menghimpun data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga menghasilkan data yang terorganisir, terstandar, dan dapat diakses publik.

“Keberhasilan sistem ini di daerah lain membuktikan efektivitasnya dalam mendukung pengambilan keputusan dan transparansi pemerintah,” ujar Eri.

Selain itu, Telkom Indonesia juga berkomitmen mendukung program digitalisasi pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan digital bagi UMKM yang terbuka untuk umum.

Perusahaan juga menawarkan solusi peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, termasuk layanan call center 112 dan 119.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kolaborasi positif ini dan menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung program pemerintah yang lebih efektif.

Ia menyoroti permasalahan kualitas sinyal di beberapa daerah terpencil dan meminta dukungan dari tim IT Telkom Indonesia, atau alternatif pelatihan bagi staf Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng.

“Kami berharap layanan publik dapat meningkat, digitalisasi di Kabupaten Soppeng semakin cepat, dan pemerintahan berjalan lebih efisien,” kata Suwardi.

Dengan langkah ini, Kabupaten Soppeng berharap dapat mempercepat transformasi digital demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan digital dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung perkembangan teknologi informasi di seluruh negeri.

(Red) 

Keindahan Alam Soppeng Dipromosikan dalam Latemmamala Run 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE secara resmi melepas sekitar 2.000 peserta dalam ajang Latemmamala Run 2025 yang digelar di Lapangan Gasis Watansoppeng pada Minggu (20/7/2025).

Kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi ajang olahraga, namun juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan mempromosikan keindahan alam Soppeng.

Ketua panitia Latemmamala Run 2025, Ekkhy Ashary, menyatakan rasa syukurnya atas keberhasilan acara tersebut.

“Latemmamala Run bukan sekedar ajang lari, tapi juga ajang mempererat silaturahmi, mempromosikan keindahan alam Soppeng, dan menumbuhkan semangat hidup sehat,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, sponsor, panitia, relawan, dan seluruh peserta yang telah mendukung acara ini.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Latemmamala Run 2025 dan menyampaikan harapan agar acara ini dapat menjadi agenda tahunan yang mengangkat Watansoppeng sebagai destinasi sportainment unggulan.

“Selamat datang di Bumi Latemmamala, selamat menikmati atmosfer Kota Kalong,” ujarnya.

Latemmamala Run 2025 memberikan kesempatan bagi para pelari untuk mencapai prestasi pribadi terbaik mereka di tengah suasana perkotaan yang nyaman dan menyenangkan.

Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai hadiah menarik, termasuk sepeda motor dari Sulselbar, sepeda, mesin cuci, kulkas, TV, alat olahraga, serta doorprize yang menambah keseruan kegiatan.

Keberhasilan Latemmamala Run 2025 menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Soppeng dalam mendukung perkembangan olahraga dan gaya hidup sehat di wilayah kabupaten Soppeng.

Latemmamala Run merupakan acara lari tahunan yang diselenggarakan di Soppeng dengan tujuan mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkenalkan keindahan alam dan budaya daerah.

Acara ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah serta sponsor lokal.

(Red/*) 

Kolaborasi Bupati Soppeng dan BGN, Makan Bergizi Gratis, Masa Depan Anak Lebih Sehat

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

(Humaskab) 

Bupati Soppeng Tegaskan Komitmen Dukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Forum Evaluasi Inpres

Makassar, Sigapnews.com 10 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Bupati H. Suwardi Haseng, SE, turut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Acara yang berlangsung di Hotel Claro Makassar ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi perlindungan pekerja berjalan efektif. 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, SH, MH, dalam paparannya menekankan peran pengawasan kejaksaan. Kejati tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya, tegas Agus Salim. 
 
Bupati Soppeng menyatakan kesiapan penuh daerahnya menjadi pelopor implementasi program ini. Kami telah menyiapkan langkah konkret mulai dari pendataan hingga sosialisasi ke pelaku usaha. Target kami, 100% pekerja di Soppeng tercakup perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada 2026 ungkap Suwardi Haseng dalam dialog dengan Kajati Sulsel. 

Hadir dalam acara tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku 
Seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Selatan  Kepala Kejari se-Sulsel 
Kepala Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota  Jajaran BKAD dan Kasidatun 

Kegiatan ini menghasilkan tiga komitmen utama: 
Pembentukan satgas pengawasan implementasi Inpres 
Penyederhanaan prosedur kepesertaan bagi UMKM 
Edukasi massif melalui media tradisional dan digital 

(Yun)

Percepatan Pengadaan dan Prioritas PDN Ditekankan dalam FGD Pemkab Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).

FGD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari admin dan operator SiRUP dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si., CPSp., selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kriteria dan persyaratan dalam RUP untuk meminimalisir kendala dalam proses pengadaan barang/jasa.

“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan proses pengadaan berjalan on the track sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, khususnya untuk memberdayakan UMKM,” ujarnya.

FGD ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan RUP TA 2025 dan mengevaluasi penyusunan paket kegiatan yang akan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP_LKPP). Muhammad Ihsan melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, input RUP telah mencapai 100%, merupakan salah satu pencapaian penting dalam penilaian MCSP KPK Tahun 2025.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si., yang mewakili Bupati Soppeng dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam pengelolaan RUP.

“Input RUP bukan hanya tanggung jawab admin dan operator SiRUP, tetapi juga PA/KPA yang harus memonitor dan mendampingi prosesnya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengumuman RUP paling lambat 31 Maret, sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 dan pedoman dari KPK.

Andi Muhammad Surahman juga menyoroti 10 paket strategis pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 198/V/2025. Ia berharap perangkat daerah terkait segera mengumumkan RUP-nya agar proses pengadaan dapat segera dimulai.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMKM dalam setiap pengadaan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ia pun mendorong Tim P3DN Kabupaten Soppeng untuk lebih aktif dalam monitoring dan pengawasan PDN.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengadaan barang/jasa di Kabupaten Soppeng, sejalan dengan visi Kabupaten Soppeng yang berdaya saing berbasis agropolitan.

FGD ini dihadiri oleh para Kepala SKPD, Kabag Setda, Camat, serta admin dan operator SiRUP.

(Red/Yun)

Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle Resmi Jadi Sekjen ASWAKADA, Suwardi Haseng. Kebanggaan Luar Biasa

Soppeng Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, mengukuhkan posisinya di kancah nasional setelah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) I yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, 2–4 Juli 2025. 

Penetapan ini menegaskan peran strategis Selle dalam memperkuat sinergi antar-wakil kepala daerah se-Indonesia. 

menyatakan kebanggaan sekaligus optimisme atas terpilihnya Selle. Ini bukti pengakuan nasional terhadap kapasitas pemimpin Soppeng. ASWAKADA adalah garda terdepan dalam mendorong pembangunan daerah, ujarnya. Jum'at (3/7). 

Suwardi menambahkan, posisi Selle akan membuka peluang lebih lebar bagi Soppeng untuk menjalin kolaborasi, baik program maupun pendanaan.Kami siap mendukung penuh kontribusi beliau di ASWAKADA untuk kemajuan daerah, tegasnya. 
 
Munas I ASWAKADA juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas, menekankan pentingnya inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Sebagai Sekjen, Selle KS Dalle diharapkan mampu mendorong kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadikan ASWAKADA sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah. 

(Yund)

Wabup Soppeng Selle KS Dalle Terpilih Jadi Sekjen ASWAKADA di Munas Perdana Yogyakarta

Yogyakarta, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Selle KS Dalle, resmi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perdana ASWAKADA yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, pada 2–4 Juli 2025.

Munas ini menjadi tonggak sejarah bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia untuk memperkuat sinergi dan peran strategis mereka dalam pembangunan nasional.

ASWAKADA sendiri dibentuk sebagai wadah kolaboratif guna mendorong komunikasi, solidaritas, dan koordinasi antarwakil kepala daerah di seluruh Nusantara.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”, Munas ASWAKADA 2025 menghadirkan para tokoh dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam suasana penuh semangat kebangsaan dan kolaborasi, kepengurusan perdana pun dibentuk.

Komposisi Kepengurusan Pertama ASWAKADA:
Ketua Umum: Armuji (Wakil Wali Kota Surabaya)

Sekretaris Jenderal: Ir. H. Selle KS Dalle (Wakil Bupati Soppeng)

Bendahara Umum: Hj. Balgis Diab (Wakil Wali Kota Pekalongan)

Dalam sambutannya usai terpilih, Ir. H. Selle KS Dalle menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan.

“Ini adalah kehormatan sekaligus amanah besar. Semoga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarwakil kepala daerah demi Indonesia yang lebih maju dan merata,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan pentingnya forum seperti ASWAKADA sebagai sarana berbagi pengalaman dan membangun jejaring nasional yang solid.

Lebih lanjut, Selle berharap kehadiran ASWAKADA bisa memberi kontribusi konkret dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Wabup Soppeng Selle KS Dalle menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Soppeng atas dukungan dan doa yang terus mengalir.

“Terima kasih kepada masyarakat Bumi Latemmamala. Mari kita terus bersinergi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya dengan penuh semangat.

Dengan terpilihnya Ir. H. Selle KS Dalle sebagai Sekjen, Kabupaten Soppeng kembali mencatatkan peran penting dalam kancah kepemimpinan nasional, khususnya di tingkat wakil kepala daerah.

ASWAKADA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan stabilitas daerah di era transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

(YUN)

Santunan JKM untuk Pegawai Non ASN, Keseriusan Bupati Soppeng dan BPJS dalam Melindungi Tenaga Kerja

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar resmi memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada Rabu (2/7/2025) di Ruang Kerja Bupati Soppeng.  

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Hary Sujana. 

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perluasan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.  

Selain JKK dan JKM, program ini juga mencakup jaminan pensiun dan kehilangan pekerjaan sebagai bentuk perlindungan tambahan di luar BPJS Kesehatan. 

"Kami berharap seluruh pekerja, termasuk yang rentan, mendapatkan perlindungan optimal. BPJS Ketenagakerjaan siap mendampingi Pemkab Soppeng dalam memberikan edukasi dan pelayanan terbaik,ujar Nyoman Hary Sujana.  

Sebagai tindak lanjut PKS, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan simbolis kepada ahli waris dua pegawai non-ASN yang meninggal dunia. Rp124,5 juta untuk ahli waris almarhum Muhammad Yunus (pegawai Dinas Satpol PP).  Rp42 juta untuk ahli waris almarhum Langka (pegawai Dinas PPK UKM).  

Ibu Elvina, istri almarhum Muhammad Yunus, menyampaikan rasa terharunya atas bantuan tersebut. Saya tidak menyangka akan mendapat santunan sebesar ini. Terima kasih kepada Pemkab Soppeng dan BPJS Ketenagakerjaan, ungkapnya.   

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan seluruh pegawai, termasuk non-ASN.

Dengan adanya program ini, kami berharap pekerja dapat merasa lebih aman dan fokus berkontribusi bagi pembangunan daerah, tegas Suwardi.  

Program ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh pegawai non-ASN di Kabupaten Soppeng, sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih merata.

(Yun) 

Paripurna DPRD Tetapkan RPJMD 2025–2029, Peta Jalan Pembangunan Kabupaten Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 dalam rapat paripurna tingkat II yang digelar hari ini. Kamis (26/6/2025).

Pengesahan ini menandai langkah-langkah penting dalam penetapan arah pembangunan Kabupaten Soppeng selama lima tahun ke depan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, H. Andi Farid, S.Sos, dihadiri oleh 28 anggota dewan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah.

Dengan kehadiran mayoritas anggota dewan, rapat dinyatakan kuorum dan pengesahan RPJMD dilakukan secara mufakat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan DPRD selama proses pembahasan RPJMD.

Ia menegaskan bahwa RPJMD ini memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah.

“Pengesahan RPJMD ini merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah".

"Kami berkomitmen untuk menjalankan program-program prioritas demi kemajuan Kabupaten Soppeng yang lebih baik,” ujarnya.

"Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dengan disahkannya RPJMD, Kabupaten Soppeng memiliki landasan strategi untuk melaksanakan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan publik yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai contoh pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan publik yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal demi kesejahteraan seluruh warga.

(YUN/JOIN)

Pj Sekda Soppeng Lantik Zenul Abidin Sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi melantik Drs. H. Zenul Abidin, M.Si sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan pada Rabu (18/6/2025) sore.

Pelantikan yang berlangsung di lingkungan Pemkab Soppeng ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Soppeng, Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural serta perwakilan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM).

Dalam sambutannya, mewakili Bupati Soppeng Pj Sekda Andi Surahman menyampaikan harapan besar agar Zenul Abidin dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemerintahan daerah, khususnya di bidang hukum dan politik.

“Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi guna mendukung kebijakan strategis Pemkab Soppeng,” tegas Andi Surahman.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan struktur organisasi Pemkab Soppeng, di mana staf ahli berperan sebagai mitra Bupati dalam menyusun kebijakan yang berbasis regulasi dan kepentingan publik.

Zenul Abidin yang memiliki pengalaman panjang di bidang birokrasi, dinilai mampu memperkuat koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memastikan keselarasan kebijakan daerah dengan prinsip good governance.

“Ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk berkontribusi lebih bagi kemajuan Soppeng,” ujar Zenul Abidin usai pelantikan.

Dengan pengalamannya, Pemkab Soppeng optimis Zenul akan membawa terobosan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum, mendukung visi Bupati untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada masyarakat.

(Red)

Setelah Renovasi, Kantor Kelurahan Botto Kembali Layani Warga di Lokasi Lama

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah melewati masa renovasi selama lebih dari satu tahun, aktivitas pelayanan masyarakat di Kelurahan Botto akhirnya kembali berpusat di kantor lama yang terletak di Jalan Kayangan No. 35. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Lurah Botto, Haji Munadir Nurdin, S.Sos, pada Senin (2/6/2025).

"Dengan penuh rasa syukur, kami kembali menjalankan pelayanan di kantor lama yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Kelurahan Botto sejak 1982," ujar Haji Munadir saat ditemui media.

Selama proses renovasi yang memakan waktu sekitar 16 bulan, seluruh pelayanan administrasi sementara dialihkan ke eks Rumah Sakit Ajjappangnge di Jalan Samudera, Watansoppeng. Kini, usai rampungnya renovasi yang didanai melalui anggaran tahun 2024, kantor kelurahan yang telah berusia 42 tahun itu kembali difungsikan secara optimal.

Haji Munadir mengungkapkan bahwa sebelumnya kondisi bangunan kantor sangat memprihatinkan dan tidak lagi layak untuk operasional pelayanan publik. Hal itu sempat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak kelurahan.

"Alhamdulillah, kini kami dapat melayani masyarakat dalam suasana yang lebih aman dan nyaman. Semoga ini menjadi langkah awal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," tambahnya.

Dengan fasilitas yang lebih representatif, Kelurahan Botto menargetkan peningkatan kualitas layanan administrasi serta memperkuat komitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Botto sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah yang konsisten berinovasi dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.

(Yun)

Sinergi Bupati Soppeng di Munas VI Apkasi, Dorong Pembangunan Daerah

Minut, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, turut hadir dalam pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Sentra Hotel Minut, Jumat (30/5/2025).  

Acara yang juga merayakan HUT ke-25 Apkasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presiden, AM Putranto, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Pembukaan Munas ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, bersama Bapak Putranto, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda. 

Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bursah Zarnubi, secara resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030. Melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI. 

Munas VI Apkasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta membangun daerah yang mandiri dan kompetitif.  

Dalam sambutannya, Kepala Staf Presiden AM Putranto menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas suksesnya penyelenggaraan Munas VI Apkasi di Minahasa Utara, yang menjadi tuan rumah pertama di luar Jakarta.  

Acara ini juga membahas evaluasi program kerja Apkasi dan penentuan arah kebijakan prioritas untuk mendukung program Indonesia Emas.

Acara Munas VI Apkasi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.  Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap jalannya proses pemilihan dan menekankan peran penting bupati sebagai penyambung suara daerah kepada pemerintah pusat.  

Ibu Ribka berharap ketua umum yang baru terpilih dapat memperkuat soliditas antar kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyatakan komitmennya untuk menerapkan hasil-hasil Munas VI Apkasi dalam pembangunan Kabupaten Soppeng.  

Ia berharap sinergi yang terjalin dengan pemerintah pusat dapat memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Soppeng.  

Kehadiran Bupati Soppeng di Munas VI Apkasi ini menunjukan komitmen Kabupaten Soppeng dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

Bupati Soppeng juga mengikuti rangkaian acara Munas VI Apkasi, meliputi: orientasi anggota Apkasi, welcome dinner, Munas VI Apkasi itu sendiri, Women Programme, Malam Final Putri Otonomi Indonesia, dan Funwalk Wisata Likupang.

(Yun)

Duet SUKSES Suwardi-Selle Torehkan Berbagai Pencapaian Pro-Rakyat dalam 100 Hari Memimpin Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Ir. Selle KS Dalle, berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Tanpa menetapkan target khusus di awal masa jabatan, duet SUKSES ini langsung bergerak cepat mewujudkan program-program yang mencakup kesejahteraan rakyat.

Berbagai kebijakan dan program unggulan telah direalisasikan, mulai dari kenaikan tunjangan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan semangat kerja, hingga program seragam, sepatu, dan tas gratis untuk pelajar meski di tengah memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami membutuhkan ASN yang bersemangat mendukung program kerja kami,” ujar Suwardi.

Selain itu, program listrik masuk sawah segera direalisasikan dengan pemasangan listrik di 23 titik lahan pertanian berkat kerja sama dengan PLN, mendukung kemajuan sektor pertanian di Soppeng.

Dalam bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, rehabilitasi 19 sekolah rusak dan 3 puskesmas pembantu tetap berjalan dengan dana APBD hasil efisiensi internal.

Pembangunan jalan utama di Desa Leworeng dan jembatan Salokaraja-Kessing juga dipastikan rampung tahun ini meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik jalan mengalami pemangkasan.

Soppeng pun berhasil masuk dalam daftar 100 lokasi Sekolah Rakyat nasional dengan investasi mencapai Rp 100-150 miliar, yang akan memanfaatkan bekas Rumah Sakit Ajappang sebagai lokasi sekolah baru.

Program sosial juga mendapat perhatian khusus melalui pembangunan Rumah Singgah dan penyediaan ambulans gratis di Makassar bagi warga yang menjalani pengobatan.

Di sektor kesehatan, manajemen RSU La Temmamala diperbaiki dengan sistem digitalisasi antrian dan pengurangan utang rumah sakit dari puluhan miliar menjadi hanya Rp 2 miliar.

Soppeng juga mempertahankan jaminan kesehatan premium (UHC) yang mencakup layanan khusus seperti cuci darah dan perawatan jantung, layanan yang tidak ditanggung BPJS.

Prestasi lain yang menakjubkan adalah keberhasilan Soppeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun ke-11 berturut-turut atas laporan keuangan daerah.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen kami terhadap transparansi, efisiensi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi Haseng.

“Kami akan terus bekerja keras menghadirkan pembangunan yang merata dan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”terangnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Soppeng terus berupaya menjadi daerah yang maju dan sejahtera.

(Yun)

Lawan Inflasi, Pemprov Sulsel Andalkan Data dan Digitalisasi

Makassar, Sigapnews.com, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Idul Adha 2025.

Penegasan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 28 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan bahwa inflasi di Sulsel per April 2025 tercatat sebesar 1,91% (month-to-month) dan 2,28% (year-on-year), masih dalam rentang target nasional, namun tren kenaikannya perlu diwaspadai.

“Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menyoroti beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng.

Untuk itu, Pemprov meminta daerah agar secara aktif memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika ada gangguan distribusi.

Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serta optimalisasi pemanfaatan data dari aplikasi Sigap Sultan, sebuah sistem neraca pangan digital yang dikembangkan Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.

Dalam konteks percepatan digitalisasi, ia menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya alat, tetapi strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” tambah Fatmawati.

Sebagai bagian dari upaya strategis, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pilar keterjangkauan harga fokus pada penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan GPM, dan digitalisasi sistem pembayaran.

Pilar ketersediaan pasokan menitikberatkan pada penguatan produksi lokal dan revitalisasi fasilitas penyimpanan.

Sementara pilar distribusi berfokus pada perbaikan infrastruktur logistik dan kerja sama antar daerah.

Terakhir, pilar komunikasi efektif meliputi integrasi data, edukasi publik, dan penguatan koordinasi antar TPID.

Wakil Gubernur Fatmawati mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergerak cepat dan bersinergi demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha.

“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan mengedepankan strategi berbasis data dan partisipasi masyarakat, Pemprov Sulsel berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.

(Red/Yun) 

Kabupaten Soppeng Cetak Sejarah, Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut dari BPK RI

Makassar, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Senin (26/5/2025).

Penghargaan ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Soppeng, menjadikannya sebagai daerah paling konsisten dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan Opini WTP
Penyerahan opini dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam sebuah seremoni yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Soppeng dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Acara diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara simbolis sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Opini WTP diberikan berdasarkan empat aspek utama yang dinilai oleh BPK, yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam pemeriksaan tahun ini, Pemkab Soppeng dinyatakan memenuhi seluruh aspek penilaian tersebut tanpa pengecualian, dengan penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan dan minim risiko penyimpangan.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya enam daerah yang memperoleh opini WTP atas LKPD 2024. Mereka adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Soppeng.

Namun, hanya Kabupaten Soppeng yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut. Hal ini menjadikan Soppeng sebagai daerah paling konsisten dalam pengelolaan keuangan publik di Sulawesi Selatan.

Sebagai Komitmen untuk Pelayanan Publik, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan dan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Ini bukan sekadar angka ke-11, tetapi bukti nyata komitmen kami dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean governance). WTP ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa raihan WTP ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program sosial yang transparan dan bebas dari penyimpangan.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Plt. Inspektur Kabupaten Soppeng, Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Soppeng

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Soppeng semakin mengukuhkan diri sebagai contoh daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

(Yun)

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK, Bukti Komitmen Kabupaten Soppeng dalam Memerangi Korupsi

 

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menerima penghargaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan dengan kategori "terjaga" ini diberikan langsung kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang didampingi Wakil Bupati Selle Ks Dalle, pada Kamis (15/5) di kantor KPK RI, Jakarta.

Penghargaan MCSP merupakan bentuk apresiasi atas upaya aktif Pemkab Soppeng dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.

Bupati Suwardi Haseng menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng.

"Penghargaan ini diraih berkat kerja sama dan sinergi kita semua di pemerintah daerah".

"Kami mengimbau seluruh jajaran untuk terus mencermati indikator MCSP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja secara profesional dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ke depan.

"Dengan penghargaan ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan ini juga diharapkan memacu diri untuk selalu selaras dan selalu bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengawal pemerintahan ke depan," tambahnya.

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK ini menegaskan posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang serius dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik, Pemkab Soppeng terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Hadiri Musrenbang RPJMD Sulsel 2025-2029 dan RKPD 2026 di Makassar

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, bersama Kepala Bappelitbanda Andi Agus Nongki, S.IP, M.Si, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel dan dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (9/5).

Dalam berbagai hal tersebut, Gubernur Andi Sudirman menegaskan visi pembangunan Sulsel yakni “Sulsel Maju dan Berkarakter”. Visi tersebut menggambarkan Sulawesi Selatan yang semakin berkembang di berbagai sektor pada tahun 2029 serta membangun masyarakat yang berintegritas, berakhlak, dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Gubernur juga menekankan pentingnya fokus pada empat prioritas program maksimal per daerah untuk efektivitas anggaran, serta mengutamakan program padat karya dan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk berkolaborasi dan mendukung visi “Sulsel Maju dan Berkarakter.”

“Musrenbang ini sangat penting sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi program antar pemerintah daerah demi mencapai visi bersama".

"Kami juga akan menerapkan nilai kearifan lokal 'taro ada taro gau' sebagai landasan pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda Sulsel dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter dengan mengedepankan nilai-nilai lokal serta sinergi antar daerah demi kemajuan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kelompok rentan.

(Red)

Bupati Soppeng Akan Gunakan Rekomendasi DPRD untuk Tingkatkan Efisiensi Pemerintahan

Soppeng, Sigapnews.com, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang digelar hari ini berjalan lancar dengan agenda utama penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. 

Pada kesempatan itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima langsung rekomendasi penting dari Ketua DPRD Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. Rabu (16/4/2025). 

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng memberikan apresiasi tinggi atas rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. 

Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua poin rekomendasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Soppeng. 

“Rekomendasi DPRD ini merupakan masukan yang sangat berarti bagi kami". Kata Suwardi. 

"Kami berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan visi Soppeng Maju, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan,” tegas Bupati Soppeng Suwardi Haseng. 

Bupati juga memaparkan berbagai capaian pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, peternakan, dan pengelolaan pasar. 

Ia menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi tantangan, terutama dalam penataan sumber daya aparatur daerah sesuai Peraturan MENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024. 

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj Sekda Soppeng, pejabat eselon II, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.

Dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah, diharapkan implementasi rekomendasi DPRD dapat mempercepat kemajuan Soppeng menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berbasiskan agropolitan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk membangun daerah yang maju dan berdaya saing melalui peningkatan sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Soppeng.

(Red)