Bupati Suwardi Haseng Lantik 54 ASN di Soppeng, Simak Daftar Lengkap Nama dan Jabatannya

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 54 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gabungan Dinas, Watansoppeng.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan organisasi dan jabatan di lingkup Pemkab Soppeng, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat fungsional, termasuk kepala sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Suwardi Haseng menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan peningkatan kinerja bagi seluruh pejabat yang menerima amanah baru. Ia juga meminta agar pelaksanaan tugas pemerintahan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan data pelantikan, sebanyak 18 orang mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, 4 orang pejabat administrator, 10 orang pejabat pengawas, 11 orang kepala sekolah, serta 11 orang pejabat fungsional.

Berikut nama-nama ASN beserta jabatan yang dipercayakan kepada mereka.

A. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dra. Hj. Suriasni, M.Pd. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
Abdullah, SE., MM. – Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
Drs. H. Dipa, M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
Andi Makkaraka, S.Sos., M.Si. – Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
Andi Ibrahim Harta, SH., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng.
Andi Agusalim, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng.
Dra. Hj. Andi Nur Lina, MM. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.
A. Zulkifli Nurdin, SH. – Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng.
Andi Agus Nongki, S.IP., M.Si. – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng.
Shahrani, S.IP. – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng.
Taufik Ramli, S.STP., MM. – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.
Drs. Kanaruddin, M.Si. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.
Abdul Chair, AP. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng.
Hj. A. Husniati, S.Sos., MM. – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
Ariyadin Arif, S.T.P., M.Si. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.
Drs. Andi Muhammad Surahman, M.Si. – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.
dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ. – Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.
B. Pejabat Administrator dan Pengawas
A. Akmal Hasnan Ramli, S.STP. – Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
Zulhidayah, S.Si., MM. – Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Soppeng.
Roslinda, SP. – Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng.
Achmad Syaifuddin Fachri, SP., M.Agb. – Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng.
Helianisyah, SE. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng.
Hj. Rahmawati, SKM., MM. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
Wiwik Astuty, ST., M.Si. – Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa.
Andi Surya Anggreni, S.Sos. – Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata.
Zainal Rahman, S.ST. – Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Marioriawa.
Amri, S.IP. – Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Lilirilau.
Sufiriongi, S.IP. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lilirilau.
Andi Asham Mahi, S.IP. – Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata.
Hj. Fitri Yani, SE. – Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau.
Nurjayanti, S.STP. – Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
C. Kepala Sekolah
Arissaputra, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 240 Walemping.
Muhammad Ali Ramli, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 37 Kabaro.
Masykurah, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 260 Kampung Baru.
Mardiana, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 17 Bila.
Nurul Muhlisa, S.Si., M.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 166 Laburawung.
Hasnidar, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 33 Solie.
Marlina, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 261 Watang Belo.
Hj. Arianti, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 242 Balubue.
Bintang, S.Pd.SD. – Kepala UPTD SPF SDN 241 Addagange.
Arisal Purnama, S.Pd. – Kepala UPTD SPF SDN 276 Latappere.
Asdawati, S.Pd. – Kepala TK Negeri Samaturue Salotungo.
D. Pejabat Fungsional
dr. Hariati Hamzah, Sp.MK. – Dokter Ahli Pertama pada UPT RSUD La Temmamala.
Helida Hatta, S.Gz. – Nutrisionis Ahli Pertama pada UPT RSUD La Temmamala.
Jumaini, S.Tr.Kes., Ftr. – Fisioterapis Penyelia pada UPT RSUD La Temmamala.
Inayah Sri Anshari, S.Kep.Ns., M.Kes., Sp.Kep.MB. – Perawat Ahli Muda pada UPT RSUD La Temmamala.
Suardi Y, S.Pd.Gr. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 29 Cenrana.
Herna Ningsih, S.Pd., M.Pd. – Guru Ahli Muda pada UPTD SPF SDN 269 Allangkiangenge.
Vera Tri Utami, S.Pd.Gr., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 236 Taletting.
Astri Purnamasari, S.Pd.Gr., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 138 Congko.
Ambo Amang, S.Pd., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 11 Umpungeng.
Sultan, S.Pd., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 11 Umpungeng.
Sandi Muhardiansyah, S.Pd.Gr., M.Pd. – Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 143 Limpotenga.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pejabat yang dilantik untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.

Dengan penempatan pejabat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

(Red)

Di BKN Makassar, Bupati Soppeng Kawal Langsung Pemetaan Kompetensi ASN

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., turun langsung memantau pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi ASN Pemerintah Kabupaten Soppeng di Kantor Regional IV BKN Makassar, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran Suwardi menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses pemetaan aparatur berlangsung secara objektif, terukur, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dalam kunjungannya, Bupati melihat langsung proses asesmen yang menjadi instrumen untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN.

Suwardi menilai pemetaan tersebut memiliki posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas masing-masing ASN.

“Pemetaan kompetensi ini harus dilakukan secara objektif. Kita ingin mendapatkan gambaran yang benar tentang potensi dan kemampuan ASN,” ujarnya.

Menurutnya, data hasil asesmen nantinya dapat menjadi salah satu pijakan dalam menentukan program pengembangan kompetensi aparatur serta mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan.

Ia berharap proses Pro ASN mampu mendorong terciptanya ASN yang semakin profesional, kompeten, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemkab Soppeng, kata dia, terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kapasitas dan kinerja aparatur.

Dengan demikian, pemetaan kompetensi tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kualitas birokrasi di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Soppeng Bawa Enam Inovasi ke KIPP PRO 2026, Suwardi Tekankan Manfaat Nyata untuk Warga

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyiapkan enam inovasi pelayanan publik untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perluasan Skala, Replikasi dan Orientasi Global (KIPP PRO) Tematik 2026.

Enam inovasi tersebut disiapkan di tengah dorongan pemerintah daerah agar terobosan pelayanan tidak sekadar menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

KIPP PRO Tematik 2026 mengangkat tema “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran.” Sejalan dengan tema tersebut, Pemkab Soppeng memilih inovasi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan jiwa.

Kepala Bapelitbangda Soppeng, Andi Agus Nongki, S.IP., M.Si., menyampaikan kesiapan tersebut kepada Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng pada 14 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Andi Agus didampingi Kepala Bidang Litbang Bapelitbangda Soppeng Andi Dewi Siswati, SE, bersama para perwakilan inovator dari perangkat daerah dan unit pelayanan.

Andi Agus menjelaskan, enam inovasi tersebut dipilih karena memiliki relevansi dengan tema KIPP PRO serta telah memiliki pengalaman penerapan yang dapat menjadi bahan penyusunan proposal.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengapresiasi para inovator yang terus mencari cara baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, inovasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memahami persoalan masyarakat sekaligus mencari solusi yang lebih efektif.

“Saya mengapresiasi para inovator dan semua instansi yang terus berusaha mengembangkan inovasinya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman di lapangan tidak berhenti bekerja, tetapi terus memikirkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Suwardi.

Suwardi mengingatkan agar semangat berinovasi tidak berhenti setelah kompetisi berakhir.

“Yang paling penting bukan hanya ikut kompetisi. Inovasi ini harus terus hidup dan berkembang karena tujuan akhirnya adalah masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta perangkat daerah melakukan evaluasi secara berkelanjutan sehingga setiap inovasi dapat terus disempurnakan.

“Kalau ada yang masih kurang, kita perbaiki. Kalau sudah baik, kita kembangkan supaya manfaatnya semakin luas,” lanjutnya.

Enam Inovasi

Enam inovasi yang disiapkan Soppeng berasal dari empat unit pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusung BAYI PAPA (Bayi Lahir Pulang Dapat Akta), yang berkaitan dengan pelayanan dokumen administrasi kependudukan bagi bayi yang baru lahir.

RSUD Latemmamala menyiapkan dua inovasi, yakni FOR KIA (Forum Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak) serta NO PSIKIS (Inovasi Psikiatri Komunitas Terintegrasi di Soppeng).

Selanjutnya, UPTD Puskesmas Ganra membawa PERI-SEHAT, yang berkaitan dengan komitmen menjaga kehamilan dan konsumsi Tablet Tambah Darah selama masa kehamilan.

Puskesmas Ganra juga mengikutsertakan PENTAS GIMURA (Peningkatan Pengetahuan dan Status Kesehatan Gigi Mulut Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Ganra).

Sementara UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng mengusung PEGANG JIDAT (Perhatikan Penderita Gangguan Jiwa di Sekitar Kita).

Keenam inovasi tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, namun berada dalam satu garis besar, yakni memperkuat pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Andi Agus mengatakan, keikutsertaan Soppeng dalam KIPP PRO menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang telah dikembangkan sekaligus mendorong perangkat daerah menjaga keberlanjutan program.

“Yang kita dorong adalah bagaimana inovasi ini terus hidup. Kalau memang efektif membantu masyarakat, harus dipertahankan, diperbaiki dan kalau memungkinkan dikembangkan lebih luas,” katanya.

Saat ini, keenam inovasi tersebut memasuki tahap persiapan proposal. Pemkab Soppeng memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan Kementerian PANRB, termasuk akun SINOVIK, formulir proposal, bahan sosialisasi serta layanan pendampingan Helpdesk KIPP PRO.

Bagi Soppeng, KIPP PRO menjadi momentum untuk membawa pengalaman pelayanan di daerah ke ruang yang lebih luas, sekaligus memastikan inovasi yang telah lahir di tingkat perangkat daerah terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Yund)

Suwardi Haseng Dorong Banggar Lebih Kritis Kawal Perubahan APBD Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mendorong Badan Anggaran (Banggar) DPRD Soppeng lebih kritis dalam membahas Rancangan Perubahan APBD 2026.

Ia meminta pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya berorientasi pada besaran angka, tetapi juga memastikan program yang diusulkan benar-benar memiliki urgensi dan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Suwardi dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Soppeng, Senin (14/9/2026), saat menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026.

Menurut Suwardi, pemerintah daerah perlu meninggalkan kebiasaan menyusun program hanya berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk tidak lagi mengusulkan program dan kegiatan hanya berdasarkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ia menilai setiap usulan harus terlebih dahulu diuji secara objektif. Bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga manfaat, kesiapan pelaksanaan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Karena itu, Suwardi berharap Banggar DPRD dapat memberikan koreksi dan masukan secara konstruktif selama proses pembahasan.

“Kami sangat mengharapkan sumbangsi saran, koreksi dan kritik yang konstruktif dari segenap anggota dewan yang terhormat selama proses pembahasan bersama Banggar dan TAPD,” ujarnya.

Suwardi juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan APBD 2026 tersisa semakin pendek. Kondisi itu menuntut pembahasan perubahan anggaran dilakukan secara efektif dan tidak berlarut-larut.

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,023 triliun, meningkat Rp89,906 miliar dibandingkan APBD pokok.

Adapun belanja daerah disesuaikan menjadi Rp1,089 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi layanan dasar publik yang belum tuntas, perbaikan infrastruktur serta penanganan dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.

Sementara dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp86,268 miliar yang bersumber dari SiLPA audited. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20,041 miliar dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang PEN.

Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas DPRD Soppeng sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suwardi berharap proses pembahasan tersebut mampu menghasilkan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

(Yund)

Bukan Sekadar Aplikasi, Pemkab Soppeng Dorong Aparatur Beralih ke Administrasi Digital

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong perubahan pola kerja aparatur melalui digitalisasi administrasi pemerintahan.

Langkah ini tidak sekadar memperkenalkan aplikasi baru, tetapi diarahkan untuk mengubah kebiasaan kerja aparatur dari sistem manual menuju administrasi yang lebih cepat, efisien, tertib, dan terintegrasi.

Tiga instrumen menjadi bagian penting dalam transformasi tersebut, yakni Email Dinas, Tanda Tangan Elektronik (TTE), dan SRIKANDI.

Penguatan pemanfaatannya dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Terbaru, sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Marioriwawo, Rabu (9/9/2026). Kegiatan diikuti unsur kecamatan serta perangkat pelayanan terkait, termasuk sekretaris kecamatan, kasubag umum dan kepegawaian, kepala tata usaha, dan operator.

Sebelumnya, sosialisasi telah dilaksanakan di Kecamatan Marioriawa pada 1 September, Kecamatan Ganra pada 2 September dengan peserta gabungan Ganra dan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau pada 3 September, serta Kecamatan Liliriaja pada 8 September dengan peserta gabungan Liliriaja dan Citta.

Agenda selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Lalabata pada 10 September 2026 dengan peserta gabungan Kecamatan Lalabata dan sejumlah SKPD.

Tiga Instrumen untuk Mengubah Pola Kerja

Dalam kegiatan tersebut, aparatur dibekali pemahaman mengenai penggunaan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI sesuai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Email Dinas diarahkan sebagai sarana komunikasi resmi kedinasan. SRIKANDI digunakan untuk mendukung pengelolaan surat-menyurat dan arsip dinamis secara elektronik. Sedangkan TTE dimanfaatkan untuk proses pengesahan dokumen secara digital.

Pemanfaatan ketiganya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi berbasis kertas.

Dokumen yang sebelumnya harus dicetak, ditandatangani secara manual, dikirim dalam bentuk fisik, kemudian disimpan sebagai arsip, secara bertahap diarahkan ke sistem elektronik.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Soppeng, Ali Imran Mallawi, S.Sos., M.Si., mengatakan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem secara konsisten.

Menurutnya, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai pergantian dokumen kertas menjadi dokumen elektronik.

Teknologi harus mampu mendorong perubahan pola kerja agar proses administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien, terintegrasi, aman, dan akuntabel.

Materi teknis dalam sosialisasi disampaikan oleh Eka Saputra, S.Kom., MM., Pranata Komputer Ahli Muda, dan Noviyanto, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama.

Melalui SRIKANDI, pengelolaan persuratan dan arsip diharapkan semakin tertib serta mudah ditelusuri. TTE memberikan kemudahan dalam proses pengesahan dokumen tanpa harus selalu bergantung pada tanda tangan manual.

Sementara Email Dinas memperkuat komunikasi resmi antarunit kerja melalui saluran yang diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan.

Aparatur Harus Beradaptasi

Pemkab Soppeng menargetkan digitalisasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.

Aparatur di setiap unit kerja didorong untuk benar-benar menerapkan sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

Tantangannya bukan hanya memastikan aparatur bisa menggunakan aplikasi, tetapi memastikan mereka terbiasa menggunakannya.

Perubahan kebiasaan itu menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi. Semakin konsisten sistem digital digunakan, semakin besar peluang proses administrasi menjadi lebih ringkas dan mudah dikendalikan.

Selain mendukung pekerjaan internal pemerintahan, perubahan tersebut diharapkan ikut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Administrasi yang lebih tertib dan efisien dapat membantu aparatur memberikan pelayanan secara lebih cepat dan efektif.

Diskominfo bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar pemanfaatan Email Dinas, TTE, dan SRIKANDI dapat berjalan secara konsisten.

Pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya soal aplikasi.

Yang sedang dibangun adalah budaya kerja baru aparatur—lebih adaptif terhadap teknologi, lebih efisien dalam bekerja, dan lebih siap memberikan pelayanan di era digital.

(Yund) 

Bupati Soppeng Pasang Alarm Keras: Data TORA Jangan Dimanipulasi, Hak Masyarakat Jangan Jatuh ke Korporasi

Soppeng, Sigapnews.com, Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Soppeng memasuki tahap penting. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta seluruh aparat mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga kelurahan tidak main-main dalam menyiapkan data masyarakat dan objek tanah yang masuk dalam program tersebut.

Pesannya tegas, data harus benar, proses harus transparan, dan hak masyarakat tidak boleh dibajak oleh kepentingan tertentu.

Penegasan itu disampaikan Suwardi Haseng saat membuka Sosialisasi dan Pendataan Awal Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Tanah Objek Reforma Agraria (PPTPKH-TORA), Jumat (28/8/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII tersebut berlangsung di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort, Watansoppeng, sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional.

Suwardi menegaskan, PPTPKH-TORA tidak boleh dipahami sekadar sebagai program pembagian tanah negara.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan sosial, kepastian hukum atas tanah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup dan mengelola lahan di sekitar kawasan hutan.

“Saya tidak ingin ada manipulasi data yang dapat melahirkan konflik horizontal baru akibat proses pendataan yang tidak transparan,” tegas Suwardi.

Bagi Suwardi, tahap inventarisasi dan verifikasi merupakan titik paling krusial. Sebab, akurasi data akan menentukan siapa yang berhak dan tanah mana yang masuk dalam penyelesaian program TORA.

Karena itu, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan diminta tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi.

Mereka harus memastikan data subjek penerima maupun objek tanah di lapangan benar-benar sesuai kondisi sebenarnya, akurat, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati bahkan memberikan penekanan khusus agar proses tersebut tidak ditunggangi kepentingan segelintir orang.

Aparat diminta mengawal program berdasarkan kepentingan masyarakat yang memang berhak, bukan untuk kepentingan penguasa, orang berpengaruh maupun kelompok tertentu.

Lebih jauh, Suwardi mengingatkan agar lahan yang nantinya memperoleh kepastian hak tidak justru berujung pada penguasaan korporasi melalui proses peralihan hak yang menyimpang dari tujuan awal reforma agraria.

Suwardi menyebut keterbatasan ruang hidup dan ketidakpastian hukum atas tanah selama bertahun-tahun dapat menjadi sumber persoalan sosial.

Masyarakat yang telah mengelola lahan namun tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menghadapi persoalan di kemudian hari. Kondisi tersebut juga dapat menghambat aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Karena itu, program penataan kawasan hutan diharapkan mampu menjadi jalan keluar melalui proses yang adil, objektif dan transparan.

“Siapkan data dan diri untuk mengikuti proses ini dengan baik. Aparat di kecamatan, desa dan kelurahan harus memahami apa yang harus disiapkan sehingga proses inventarisasi dapat berjalan dengan baik,” kata Suwardi.

Secara khusus, Bupati meminta OPD terkait, camat, kepala desa dan lurah yang wilayahnya masuk dalam usulan TORA untuk membantu dan memfasilitasi Tim Terpadu serta Satgas yang bekerja di lapangan.

Mereka juga diminta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mekanisme maupun persyaratan program.

Pengawalan harus dilakukan secara objektif dan terbuka.

Jangan sampai ketidakjelasan informasi justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengklaim lahan, mengubah data atau memunculkan konflik antar warga.

“Program PPTPKH-TORA bukan sekadar kegiatan bagi-bagi lahan Tanah Negara, akan tetapi merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang menjadi amanat penting pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suwardi.

Dalam kegiatan tersebut, BPKH Wilayah VII memaparkan teknis inventarisasi dan verifikasi, kebijakan PPTPKH, mekanisme pengajuan permohonan hingga pengisian formulir pendukung.

Tahapan awal pelaksanaan mencakup Kecamatan Citta dan Desa Citta, Kecamatan Donri-Donri dan Desa Pesse, serta Kecamatan Marioriwawo dan Kelurahan Tettikenrarae.

Peserta juga mendapat kesempatan mengikuti diskusi dan coaching clinic untuk memahami tahapan pelaksanaan serta dokumen yang harus dipersiapkan.

Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi mengacu pada Peta Indikatif PPTPKH TORA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2216 Tahun 2026.

Kegiatan turut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, UPTD KPH Walanae serta unsur pemerintah provinsi.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan program ini pada akhirnya bukan hanya soal berapa luas lahan yang berhasil ditata.

Lebih penting dari itu, siapa yang memperoleh hak, bagaimana prosesnya, dan apakah hak tersebut benar-benar tetap berada di tangan masyarakat yang menjadi sasaran reforma agraria.

Pesan Bupati pun jelas: data jangan dimainkan, proses jangan ditutup-tutupi, dan lahan masyarakat jangan sampai beralih kepada korporasi dengan cara yang bertentangan dengan tujuan program.

(Yund)

Bupati Soppeng Gebrak Pola Lama, Manajemen Talenta ASN Jadi Senjata Cari Orang Terbaik

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mendorong perubahan serius dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Manajemen talenta tidak boleh sekadar menjadi program baru dengan tumpukan dokumen, tetapi harus menjadi alat untuk menemukan dan menempatkan orang terbaik di dalam birokrasi.

Pesan itu mengemuka saat Suwardi mengikuti Ekspose Manajemen Talenta Tahap II Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (25/8/2026).

Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota yang mengikuti tahapan ekspose tersebut.

Bagi Suwardi, manajemen talenta tidak boleh berhenti pada assessment, pemetaan, lalu selesai. Hasil pemetaan harus memiliki konsekuensi terhadap bagaimana ASN dikembangkan dan ditempatkan.

Pemkab Soppeng telah melakukan wawancara dan Computer Assisted Competency Test (CACT) untuk mengukur kompetensi serta potensi aparatur.

Data tersebut diarahkan menjadi database talenta ASN yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan karier, penempatan jabatan dan penyiapan calon pemimpin birokrasi.

Suwardi menegaskan, birokrasi harus berani menempatkan aparatur sesuai kemampuan.

“Ini bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan hari ini, tetapi bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta terbaik untuk memimpin birokrasi Soppeng ke depan,” ujar Suwardi.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa ukuran utama dalam pengelolaan ASN harus bergeser pada kompetensi, potensi dan kinerja.

Manajemen talenta pada akhirnya harus mampu menjawab persoalan klasik birokrasi: bagaimana memastikan orang yang memiliki kemampuan berada pada posisi yang membutuhkan kemampuan tersebut.

ASN yang kompeten tetapi salah ditempatkan berpotensi membuat organisasi tidak maksimal. Sebaliknya, posisi strategis yang diisi tanpa mempertimbangkan kompetensi dapat berdampak pada kualitas kerja birokrasi.

Karena itu, hasil assessment ASN Soppeng diharapkan tidak sekadar menjadi arsip kepegawaian.

Database talenta harus menjadi peta untuk membaca siapa yang memiliki potensi tinggi, siapa yang membutuhkan pengembangan dan siapa yang siap diberi tanggung jawab lebih besar.

Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi percepatan penerapan manajemen talenta di Sulawesi Selatan.

Zudan menekankan bahwa manajemen talenta harus digunakan untuk penempatan dan pengembangan ASN, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menegaskan pentingnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kapasitas dan potensi.

Pesan tersebut sejalan dengan arah yang didorong Pemkab Soppeng.

Setelah proses assessment dilakukan, pekerjaan yang lebih berat justru dimulai: memastikan hasil pemetaan benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan birokrasi.

Ekspose tahap II ini diikuti 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, 13 pemerintah daerah telah mendapatkan persetujuan penerapan Manajemen Talenta.

Bagi Bupati Suwardi, manajemen talenta harus menjadi pintu masuk untuk membangun birokrasi yang lebih profesional.

Sebab, yang dibutuhkan bukan sekadar banyak ASN, tetapi ASN terbaik di tempat yang tepat.

Dan pada akhirnya, keberhasilan manajemen talenta Soppeng tidak akan diukur dari tebalnya dokumen assessment, melainkan dari seberapa jauh sistem itu mampu melahirkan birokrasi yang bekerja lebih cepat, tepat dan berorientasi hasil.

(Red)

Silaturahmi Perdana dengan Bupati, Kapolres Soppeng Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi

Soppeng, Sigapnews.com,– Kapolres Soppeng, AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., melakukan silaturahmi perdana dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum awal mempererat sinergi antara Polres Soppeng dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi AKBP Hari Budiyanto kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setelah resmi menjabat sebagai Kapolres Soppeng. Sebelum bertemu Bupati, ia terlebih dahulu mengunjungi Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai bentuk penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum.

Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Suwardi Haseng dan Kapolres Hari Budiyanto berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang efektif serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Keduanya sepakat bahwa sinergi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang berjalan optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta situasi kamtibmas yang tetap aman dan kondusif.

Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Kapolres Soppeng. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan.

"Sinergi yang baik tentu akan mendukung kelancaran program-program pembangunan di daerah. Di sisi lain, koordinasi yang kuat juga penting untuk menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Soppeng agar tetap aman dan kondusif," ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, AKBP Hari Budiyanto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng serta seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak.

"Polres Soppeng siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi Kabupaten Soppeng tetap aman, damai, dan kondusif," ujarnya.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Polres Soppeng. Diharapkan, kolaborasi yang semakin erat ini mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

(Red)

Bupati Suwardi Haseng Pastikan Rekomendasi KPK Jadi Prioritas Pembenahan Tata Kelola Pemkab Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto beserta rombongan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala perangkat daerah, serta pejabat yang membidangi delapan area perubahan dalam program pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui sistem pemerintahan yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan integritas dalam setiap proses pelayanan maupun pengelolaan anggaran.

"Komitmen membangun pemerintahan yang bersih harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus terus kita perkuat di seluruh perangkat daerah," ujar Suwardi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng berhasil meraih peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Sulawesi Selatan dengan nilai indeks 80,48. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa upaya membangun budaya integritas telah menunjukkan hasil yang positif.

Meski demikian, Suwardi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Hasil survei tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek yang masih memiliki potensi risiko, terutama dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan daerah.

"Pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Soppeng semakin baik dan bebas dari praktik korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto, mengingatkan agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap sektor pengadaan barang dan jasa, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta hibah dan bantuan sosial yang dinilai masih memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyimpangan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng dan KPK berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

(Yund)

Bupati Soppeng Bikin Terobosan, Soppeng Jadi Penerima Program ICARE Rp60 Miliar

Soppeng, Sigapnews.com,– Terobosan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam memperkuat sektor pertanian kembali membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng berhasil masuk dalam daftar daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Capaian tersebut menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Kabupaten Soppeng. Program yang didukung pendanaan Bank Dunia itu merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat modernisasi pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penggunaan teknologi mekanisasi.

Keberhasilan Soppeng memperoleh program tersebut tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Pertanian RI. Proses itu kemudian berlanjut dengan kunjungan Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi serta calon penerima manfaat. Hasilnya, Soppeng dinyatakan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Program ICARE.

Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan bahwa Program ICARE hanya dijalankan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang ditetapkan sebagai penerima, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

"Soppeng dinilai memiliki potensi dan kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi. Karena itu, penguatan Brigade Pangan menjadi salah satu fokus utama program," jelas Bram.

Melalui Program ICARE, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong efisiensi usaha tani.

Program kini memasuki tahap sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tani.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri.

Menurutnya, penerima manfaat diprioritaskan bagi petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi petani sekaligus mencetak sumber daya manusia pertanian yang mampu menguasai teknologi modern.

Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran 20 Brigade Pangan diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produksi pangan dan percepatan modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng.

Masuknya Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar menjadi salah satu capaian strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Selain menghadirkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, program ini juga mempertegas posisi Soppeng sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengembangkan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Listrik Masuk Sawah Jadi Misi Baru Bupati Soppeng, Jemput Dukungan PLN Demi Produktivitas Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Program Listrik Masuk Sawah kini menjadi salah satu fokus baru Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, program tersebut diproyeksikan menjadi solusi bagi ribuan hektare sawah tadah hujan yang selama ini terkendala keterbatasan akses air.

Keseriusan itu ditunjukkan Bupati Suwardi Haseng dengan menemui langsung General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam audiensi tersebut, Suwardi didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan. Turut hadir Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN.

Pertemuan itu difokuskan pada pembahasan perluasan jaringan listrik menuju kawasan pertanian sebagai fondasi utama pelaksanaan program Listrik Masuk Sawah. Pemerintah Kabupaten Soppeng menilai, tanpa dukungan jaringan listrik, pemanfaatan pompa air untuk mengalirkan air dari sungai maupun sumur bor tidak dapat berjalan maksimal.

Bupati Suwardi Haseng mengatakan, sebagian besar lahan persawahan di Kabupaten Soppeng masih mengandalkan air hujan. Kondisi tersebut membuat petani menghadapi tantangan setiap kali musim kemarau tiba karena pasokan air menjadi terbatas.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi.

Menurutnya, Listrik Masuk Sawah bukan sekadar menghadirkan jaringan listrik hingga ke area pertanian. Program tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan tersedianya listrik, petani dapat memanfaatkan pompa air listrik yang lebih hemat biaya operasional dibandingkan mesin berbahan bakar minyak. Ketersediaan air yang lebih stabil juga akan meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya ditanami saat musim hujan berpotensi menghasilkan panen lebih dari satu kali dalam setahun.

Selain berdampak pada peningkatan produksi pangan, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Soppeng.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran PLN bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng juga membahas kebutuhan pengembangan jaringan distribusi listrik di sejumlah kawasan pertanian yang menjadi prioritas. Langkah ini menjadi tahap awal untuk menyusun skema kolaborasi agar program dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Listrik Masuk Sawah bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan pertanian daerah. Melalui sinergi dengan PLN, Pemkab optimistis petani akan memiliki akses energi yang lebih baik untuk mendukung produktivitas, mengurangi ketergantungan terhadap musim, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Bumi Latemmamala.

(Yund)

Mutasi Perdana Era Suwardi Haseng, 222 Pejabat Pemkab Soppeng Resmi Dilantik, Penataan Birokrasi Dimulai

Soppeng, Sigapnews.com,– Pemerintah Kabupaten Soppeng memulai langkah besar dalam penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 222 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, berlangsung di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026).

Mutasi ini menjadi yang pertama dalam masa pemerintahan Bupati H. Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle. Selain sebagai bagian dari penyegaran organisasi, pelantikan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ratusan pejabat yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah. Mereka terdiri atas 66 Pejabat Administrator, 113 Pejabat Pengawas, enam Kepala UPTD Puskesmas, serta 37 kepala sekolah yang akan memimpin satuan pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Setelah pembacaan Surat Keputusan Bupati oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), seluruh pejabat mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal yang memimpin doa, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, serta keluarga pejabat yang dilantik.

Dalam arahannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi yang harus dipandang sebagai proses pembinaan karier aparatur sipil negara. Menurutnya, perpindahan jabatan tidak hanya bertujuan mengisi kekosongan posisi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi, meningkatkan kinerja organisasi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak ada yang nonjob. Ada yang mendapat promosi jabatan dan ada pula yang bergeser. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pejabat tidak terlalu lama berada pada posisi yang sama," tegas Suwardi di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Bupati juga menjelaskan bahwa lima pejabat yang menjadi perwakilan dalam pengambilan sumpah merupakan aparatur yang sebelumnya berstatus nonjob. Kini mereka kembali memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi.

Menurut Suwardi, setiap mutasi telah melalui proses evaluasi yang mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan kebutuhan organisasi. Karena itu, ia berharap seluruh pejabat dapat segera bekerja, beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, serta menunjukkan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik segera bekerja, membangun komunikasi yang baik, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas," ujarnya.

Salah satu hal yang menarik dalam pelantikan kali ini adalah kehadiran para kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Bupati sengaja mengundang mereka agar dapat mengenal pejabat-pejabat yang akan bertugas di wilayah masing-masing sehingga koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa maupun kelurahan dapat berjalan lebih efektif.

Mutasi perdana ini masih difokuskan pada pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV. Sementara jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II belum mengalami perubahan.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian. Untuk tingkat kecamatan, Andi Lukman Saransi dipercaya sebagai Camat Liliriaja, Andi Ahmad Masykur sebagai Camat Marioriwawo, A. Massalangka Raya sebagai Camat Marioriawa, Andi Nurhadi Hatang sebagai Camat Donri-Donri, Nurul Azmi sebagai Camat Ganra, dan Hasnawati sebagai Camat Citta.

Pada lingkungan Sekretariat Daerah dan OPD, Jumiar dipercaya sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Fajar Mu'min Arafah sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Sudirman sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat, Nur Inaya sebagai Sekretaris Bappelitbangda, Andi Zulkarnain sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol, serta Nasyithah Usman sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di sektor kesehatan, enam pejabat memperoleh amanah memimpin UPTD Puskesmas yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 37 kepala sekolah mulai dari jenjang TK Negeri, SD Negeri hingga SMP Negeri juga dilantik untuk mengisi jabatan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Usai prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara sumpah jabatan, suasana berubah menjadi penuh kehangatan. Para pejabat satu per satu menerima ucapan selamat dari Bupati, Wakil Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, rekan kerja, hingga anggota keluarga yang hadir memberikan dukungan.

Pelantikan ini menandai dimulainya penataan birokrasi pada masa pemerintahan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle. Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru mampu menunjukkan kinerja terbaik, memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan disiplin aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan komposisi pejabat yang telah diperbarui melalui mutasi perdana ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif, adaptif terhadap tantangan pembangunan, dan mampu mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Lurah Botto H Munadir Nurdin Naik Jabatan Jadi Sekcam Lalabata: "Saya Tidak Pergi Jauh dari Masyarakat"

Soppeng, Sigapnews.com,– Perjalanan pengabdian H. Munadir Nurdin, S.Sos., di Kelurahan Botto resmi memasuki babak baru. Setelah 3 tahun 3 bulan memimpin kelurahan tersebut, sosok yang akrab disapa Lurah Metro itu kini dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Lalabata.

Pelantikan Munadir berlangsung dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Aula Kantor Gabungan Dinas, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Rabu (8/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi mutasi perdana dalam skala besar pada masa kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Selle KS Dalle. Sebanyak 222 pejabat dilantik, terdiri atas 66 pejabat administrator, 113 pejabat pengawas, serta 37 kepala sekolah.

Turut menghadiri kegiatan itu Wakil Bupati Selle KS Dalle, Penjabat Sekretaris Daerah H.A. Haeruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng H. Afdal, para kepala OPD, camat, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Bagi Munadir, pelantikan tersebut bukan sekadar perpindahan jabatan. Amanah baru yang diterimanya menjadi kelanjutan dari pengabdian sebagai aparatur sipil negara yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat.

"Alhamdulillah, saya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga saya dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya usai pelantikan.

Namun, di balik rasa syukur itu tersimpan kenangan yang tidak mudah dilupakan. Selama lebih dari tiga tahun memimpin Kelurahan Botto, Munadir mengaku banyak belajar dari masyarakat. Menurutnya, berbagai program pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh elemen warga.

"Selama menjabat sebagai Lurah Botto, saya banyak belajar dari masyarakat. Dukungan dan kebersamaan mereka menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan berbagai program pemerintah," ungkapnya.

Ia menilai keberhasilan berbagai program di Kelurahan Botto bukanlah hasil kerja seorang lurah semata, melainkan buah dari kolaborasi antara pemerintah kelurahan, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga seluruh warga.

Karena itu, menjelang mengakhiri masa tugasnya sebagai lurah, Munadir menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan selama dirinya mengemban tugas.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh aparatur Kelurahan Botto, para kepala lingkungan, ketua RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta seluruh mitra pemerintah yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan wilayah.

Sebelum resmi berpindah tugas, Munadir bahkan telah berpamitan kepada seluruh staf kelurahan beserta para kepala lingkungan, RT, dan RW saat apel pagi. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan pengabdian yang telah dilalui bersama selama lebih dari tiga tahun.

Di mata masyarakat, Munadir dikenal sebagai pemimpin yang mudah dijumpai. Ia tidak hanya hadir dalam kegiatan resmi pemerintahan, tetapi juga kerap turun langsung mengikuti kerja bakti, gotong royong, hingga berbagai kegiatan sosial masyarakat.

Ia juga aktif membangun sinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan lingkungan maupun mendukung berbagai program kemasyarakatan.

Kedekatan itulah yang kemudian membuat warga memberikan julukan "Lurah Metro" kepada dirinya. Julukan tersebut tidak hanya menjadi sapaan akrab, tetapi juga mencerminkan hubungan yang telah terjalin erat antara dirinya dengan masyarakat.

Menariknya, usai dilantik sebagai Sekcam Lalabata, Munadir sempat melontarkan candaan yang mengundang senyum orang-orang di sekitarnya.

"Saya sebenarnya tidak pergi jauh. Masih tetap di wilayah metro," katanya sambil tersenyum.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Kantor Kecamatan Lalabata yang kini menjadi tempat tugas barunya masih berada di pusat Kota Watansoppeng, sehingga dirinya tetap dapat berinteraksi dengan masyarakat yang selama ini telah dikenalnya.

Meski kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Camat Lalabata, Munadir berharap tali silaturahmi dengan masyarakat Kelurahan Botto tidak akan pernah terputus.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto atas dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Mohon doa dan dukungannya agar saya dapat menjalankan amanah baru sebagai Sekretaris Camat Lalabata dengan baik, penuh tanggung jawab, serta tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tuturnya.

Di akhir penyampaiannya, Munadir berharap Kelurahan Botto terus berkembang di bawah kepemimpinan yang baru. Ia juga berharap semangat kebersamaan yang selama ini terbangun tetap terjaga sehingga Botto semakin maju, aman, harmonis, dan kompak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Soppeng.

Perpindahan tugas tersebut menjadi penanda berakhirnya satu fase pengabdian Munadir sebagai Lurah Botto. Namun, bagi masyarakat yang mengenalnya sebagai "Lurah Metro", kedekatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun diyakini tidak akan berakhir hanya karena berganti jabatan. Sebab, baginya, jabatan boleh berubah, tetapi pengabdian kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

(Yund)

Hanya Lima Hari, Kemendagri Rampungkan TTE Dukcapil Soppeng, Pelayanan Kembali 100 Persen

Soppeng, Sigapnews.com, Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng kembali berjalan normal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan otorisasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng, Musriadi, SH, pada Jumat malam.

Dengan terbitnya otorisasi tersebut, seluruh dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya tertunda akibat belum adanya kewenangan penggunaan TTE kini dapat kembali diterbitkan. Masyarakat sudah bisa mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), akta pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan lainnya secara normal mulai Senin.

Penerbitan otorisasi itu berlangsung relatif cepat. Hanya dalam waktu lima hari sejak koordinasi intensif dilakukan, Kemendagri menyelesaikan seluruh proses administrasi sehingga pelayanan Dukcapil Soppeng dapat kembali pulih.

Percepatan tersebut merupakan hasil koordinasi aktif Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan pemerintah pusat. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari konsultasi, penyampaian kondisi pelayanan di lapangan, hingga pemaparan dampak yang dirasakan masyarakat akibat tertundanya penerbitan dokumen kependudukan.

Koordinasi itu mencapai titik penting melalui rapat daring yang digelar pada Rabu malam. Rapat dipimpin Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri dan diikuti unsur Kemendagri, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Dinas Dukcapil Provinsi, Dukcapil Kabupaten Soppeng, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Plh Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, memastikan seluruh layanan penerbitan dokumen kini dapat dilakukan tanpa kendala.

"Dengan terbitnya TTE, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil sudah bisa diterbitkan 100 persen," ujar Musriadi. Sabtu (27/6/2026).

Ia menjelaskan, selama masa transisi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Layanan seperti pendaftaran penduduk, perekaman KTP elektronik, konsultasi administrasi kependudukan, hingga penerbitan dokumen yang tidak memerlukan TTE tetap dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, dokumen yang wajib menggunakan tanda tangan elektronik belum dapat diterbitkan sebelum otorisasi dari Kemendagri diterima.

Dengan terbitnya otorisasi TTE tersebut, polemik yang sempat menghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Soppeng resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yund)

LIRA Soppeng Apresiasi Langkah Pemda, Minta Layanan Administrasi Kependudukan Segera Normal

Soppeng, Sigapnews.com,– DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Soppeng mengajak seluruh pihak untuk menyikapi polemik pemberhentian sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng secara objektif dan proporsional. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, LIRA menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan birokrasi, tanpa mengabaikan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati DPD LIRA Soppeng, Andi Ukkas Page, mengatakan bahwa dinamika yang terjadi saat ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat agar tidak memunculkan kesimpulan yang dapat menyesatkan opini publik.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara persoalan penataan jabatan aparatur sipil negara dan persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat. Kedua hal tersebut harus dilihat secara terpisah karena memiliki aspek hukum dan administrasi yang berbeda.

“Kami melihat ada dua isu yang berkembang secara bersamaan. Yang pertama terkait kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan birokrasi, dan yang kedua berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya harus dipahami secara proporsional,” ujar Andi Ukkas, Kamis (25/6/2026).

LIRA menilai kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur sipil negara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melakukan pemberhentian sementara terhadap Kepala Dinas Dukcapil merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang memiliki jalur dan mekanisme tersendiri.

Terlebih, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng telah memberikan penjelasan bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pegawai.

“Atas penjelasan yang telah disampaikan, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Kami percaya ada mekanisme yang tersedia untuk menguji dan memastikan seluruh prosedur dilaksanakan sesuai aturan,” katanya.

Meski demikian, LIRA menegaskan bahwa perhatian terbesar masyarakat saat ini bukan hanya pada aspek penataan birokrasi, tetapi juga pada kelancaran pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi kebutuhan dasar warga.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan pemerintah daerah, sejumlah dokumen kependudukan yang memerlukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sempat mengalami keterlambatan penerbitan akibat proses penyesuaian kewenangan setelah pergantian pejabat.

Dokumen seperti akta kelahiran dan akta kematian menjadi perhatian karena memiliki fungsi penting dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pengurusan warisan, klaim asuransi hingga berbagai keperluan hukum lainnya.

Menurut Andi Ukkas, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai kondisi tersebut agar tidak muncul anggapan bahwa keterlambatan yang terjadi merupakan bentuk penghentian pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem administrasi kependudukan nasional, penggunaan Tanda Tangan Elektronik melekat pada pejabat yang telah memperoleh kewenangan dan persetujuan resmi dari instansi terkait. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pejabat yang memiliki otoritas tersebut, diperlukan proses administrasi tertentu sebelum pelayanan dapat kembali berjalan normal sepenuhnya.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis biasa. Ada prosedur dan otorisasi yang harus dipenuhi agar dokumen yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

LIRA menilai sikap kehati-hatian pemerintah dalam menunggu proses otorisasi yang sah merupakan langkah yang dapat dipahami dari perspektif administrasi pemerintahan. Organisasi tersebut berpandangan bahwa legalitas dokumen harus tetap menjadi prioritas utama demi melindungi kepentingan masyarakat.

Namun demikian, LIRA juga memberikan perhatian terhadap aspek komunikasi publik yang dinilai perlu diperkuat.

Menurut mereka, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami terkait kondisi pelayanan yang sedang berlangsung. Transparansi dianggap penting untuk menghindari munculnya persepsi yang berbeda antara informasi resmi dan pengalaman yang dirasakan warga di lapangan.

“Kami meyakini masyarakat dapat memahami apabila ada kendala yang sifatnya sementara. Yang penting adalah informasi disampaikan secara jujur dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kebingungan,” ujar Andi Ukkas.

Karena itu, DPD LIRA Soppeng meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi komunikasi publik agar setiap perkembangan dapat diketahui masyarakat secara utuh dan akurat.

Selain itu, LIRA juga berharap proses penyelesaian otorisasi Tanda Tangan Elektronik dapat segera dirampungkan sesuai target yang telah disampaikan pemerintah sehingga seluruh layanan administrasi kependudukan dapat kembali berjalan optimal.

Organisasi tersebut juga mendorong agar dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat memperoleh prioritas penyelesaian. Akta kematian, misalnya, sering kali dibutuhkan dalam waktu cepat untuk pengurusan hak waris, dana pensiun, klaim asuransi, maupun berbagai kebutuhan hukum lainnya.

Sebagai organisasi yang menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah, LIRA menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun pengawalan tersebut, kata Andi Ukkas, harus dilakukan secara objektif dan konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.

“Memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan. Sebaliknya, pengawasan yang objektif diperlukan agar proses penataan birokrasi berjalan baik dan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng,” tutupnya.

Bupati Suwardi Haseng Angkat Suara Terkait Banyaknya Plt Kepsek di Soppeng Sebut Warisan Pemerintahan Sebelumnya

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Suwardi Haseng akhirnya angkat suara terkait masih banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah yang memimpin sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng. Menurutnya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang muncul pada masa pemerintahannya saat ini, melainkan merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Soppeng disebut terus melakukan langkah-langkah pembenahan secara bertahap guna memastikan seluruh sekolah nantinya dipimpin oleh kepala sekolah definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dikutip dari media Kabartujuhsatu.news, pada Minggu (14/6/2026), Suwardi menjelaskan bahwa keberadaan Plt kepala sekolah dalam jumlah yang cukup banyak merupakan kondisi yang telah diwarisi dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tidak tinggal diam dan terus melakukan penataan sesuai prosedur serta regulasi yang berlaku.

“Banyaknya Plt kepala sekolah yang ada saat ini merupakan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, kami terus melakukan pembenahan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Suwardi.

Ia menegaskan bahwa sejak dirinya bersama jajaran pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan, proses penataan dan pengisian jabatan kepala sekolah terus menjadi perhatian serius. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepemimpinan di setiap sekolah dapat berjalan secara efektif, profesional, dan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Menurut Suwardi, pengisian jabatan kepala sekolah bukanlah proses yang dapat dilakukan secara instan. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon kepala sekolah, mulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, kompetensi, hingga ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah daerah harus berhati-hati dalam melakukan penetapan kepala sekolah agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menekankan bahwa kualitas dan kompetensi calon kepala sekolah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap proses pengangkatan.

“Hingga saat ini, pemerintah daerah telah menetapkan sekitar 40 kepala sekolah definitif. Ini merupakan bagian dari upaya yang terus kami lakukan untuk memperkuat tata kelola pendidikan di daerah,” ungkapnya.

Penetapan puluhan kepala sekolah definitif tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepemimpinan di lingkungan sekolah sekaligus mendorong peningkatan kinerja lembaga pendidikan. Dengan adanya kepala sekolah definitif, berbagai program pengembangan sekolah dapat dijalankan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Suwardi juga menjelaskan bahwa jabatan kepala sekolah pada dasarnya merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, proses penunjukannya harus melalui mekanisme yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

“Perlu dipahami bahwa status kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru sesuai regulasi yang ada. Jadi seluruh proses penetapannya harus mengikuti aturan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Selain melakukan penataan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta mutu layanan pembelajaran bagi peserta didik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sektor pendidikan. Karena itu, pemerintah akan terus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kebutuhan dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Di akhir keterangannya, Suwardi berharap masyarakat dapat memahami bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ia optimistis bahwa kebutuhan kepala sekolah definitif di seluruh sekolah akan dapat terpenuhi secara bertahap.

Dengan langkah-langkah pembenahan yang terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap sistem pendidikan di daerah semakin kuat, tata kelola sekolah semakin baik, dan kualitas pendidikan dapat terus meningkat demi menciptakan generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan.

(Yunandar/JOIN)

Tak Hanya Asuransi, Kerja Sama Pemkab Soppeng–Askrindo Juga Jamin Kelancaran Proyek Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat upaya pengelolaan risiko pembangunan daerah melalui kerja sama dengan PT Askrindo Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Suretyship dan Asuransi Umum yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Soppeng, Kamis (11/6/2026).

Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Branch Manager Class I Makassar PT Askrindo, Danny Supriyanto Aditya.

Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk berkontribusi dalam memberikan layanan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh perusahaan asuransi untuk membantu masyarakat Soppeng dalam bidang penjaminan dan asuransi umum,” ujarnya.

Kerja sama tersebut mencakup layanan penjaminan suretyship yang berfungsi memberikan jaminan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Skema ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kegagalan pelaksanaan kontrak oleh penyedia jasa sekaligus meningkatkan kepastian penyelesaian proyek pembangunan daerah.

Selain penjaminan proyek, kesepakatan itu juga mencakup layanan asuransi umum yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, seperti kerusakan aset, kebakaran, kecelakaan, hingga risiko lain yang dapat memengaruhi jalannya program pembangunan dan pelayanan publik.

Dari pihak Askrindo, kegiatan tersebut turut dihadiri Corporate Secretary Syafruddin, Regional Head 7 Makassar Ceri Fertiliawan, Technical Head Branch Office Makassar Andi Zaiful, Business Head Branch Office Makassar Fery Antho, serta Nurafni dari Askrindo Connect Bosowasi.

Sementara itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng yang hadir antara lain Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Pemerintahan Setda Soppeng.

Sebelumnya, pada April 2026, Askrindo juga menyerahkan bantuan Mobil Pintar (MoPi) kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung peningkatan literasi dan pendidikan anak.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Soppeng berharap pengelolaan risiko pembangunan dapat semakin kuat, pelaksanaan proyek pemerintah lebih terjamin, serta akses masyarakat terhadap layanan penjaminan dan asuransi semakin luas.

(Yund) 

Pesan Tegas Bupati Soppeng Saat Lepas Petugas Sensus Ekonomi: Data Menentukan Masa Depan Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kegiatan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng di Aula Grand Saota, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, jajaran BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran sangat penting dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, keberadaan data yang valid dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sekaligus mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha.

“Data hasil sensus bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun daerah ini dengan mengira-ngira. Kita membutuhkan basis data yang riil untuk mendongkrak sektor-sektor potensial dan memajukan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Bupati menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan sensus. Mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW diminta memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi guna memastikan seluruh proses pendataan dapat berlangsung tanpa hambatan. Dukungan pemerintah di tingkat wilayah dinilai sangat penting untuk membantu petugas sensus menjangkau seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat.

Selain dukungan dari pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data akan sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Bupati memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat. Informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Kepada para petugas sensus, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga profesionalisme selama berada di lapangan. Ia berharap setiap petugas mampu mengumpulkan data secara objektif sehingga hasil sensus memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pendataan yang akan berlangsung di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Di akhir sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dan memperkuat kolaborasi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap dan akurat, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Soppeng di masa mendatang.

Mengusung semangat “Sensus Akurat, Kebijakan Tepat”, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat basis data pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan.

(Red)

Bupati Soppeng dan Dandim 1423/Soppeng Pastikan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Komandan Kodim (Dandim) 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yulianto, melakukan peninjauan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi yang telah rampung dikerjakan dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, Bupati dan Dandim turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra.

Rombongan meninjau sejumlah bagian gedung dan memastikan fasilitas yang tersedia telah siap digunakan untuk menunjang operasional koperasi. Gedung yang menjadi salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut kini telah mencapai tahap penyelesaian penuh.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah selesai 100 persen. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan berbagai usaha produktif yang dikelola secara bersama oleh warga desa.

“Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, memberikan apresiasi atas percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Ia menilai keberadaan koperasi desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

“TNI siap mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas peluang usaha warga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sarana pendukung ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

(Yund)

Hadiri Tasyakuran Brigjen Faizal, Suwardi Haseng: Kekompakan Masyarakat Kunci Kemajuan Kabupaten Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara tasyakuran dan silaturahmi yang digelar Brigjen Pol Faizal di kediaman keluarganya di Takkalalla, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Minggu malam (7/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sosial masyarakat sekaligus memperkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah.

Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban itu dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, para alumni sekolah, sahabat, hingga keluarga besar Brigjen Faizal. Kehadiran para tamu dari berbagai latar belakang mencerminkan eratnya hubungan sosial yang selama ini terjalin antara Brigjen Faizal dan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Tasyakuran tersebut digelar sebagai ungkapan rasa syukur setelah Brigjen Faizal menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat silaturahmi dan mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya memiliki nilai religius sekaligus sosial yang sangat penting.

Menurutnya, silaturahmi merupakan salah satu kekuatan yang mampu menjaga keharmonisan masyarakat dan memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Momentum seperti ini sangat baik untuk menjaga kebersamaan dan mempererat hubungan antar sesama. Persatuan dan kekompakan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun daerah,” ujar Suwardi Haseng dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan dukungan program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang dilandasi semangat persatuan dan gotong royong. Karena itu, kegiatan yang mampu mempertemukan berbagai elemen masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwardi juga menyampaikan rasa bangga terhadap Brigjen Faizal yang dinilai sebagai salah satu putra terbaik Kabupaten Soppeng. Kiprah dan prestasinya di institusi Kepolisian Republik Indonesia hingga mencapai jenjang perwira tinggi dianggap menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

“Pak Brigjen Faizal adalah salah satu putra terbaik Soppeng yang berhasil mengharumkan nama daerah. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Soppeng,” katanya.

Menurut Suwardi, keberhasilan tokoh-tokoh daerah yang mampu berkiprah di tingkat nasional merupakan aset penting yang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar terus berupaya meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi positif bagi daerah asalnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tasyakuran dan silaturahmi tersebut dapat terus dipelihara oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia meyakini bahwa hubungan sosial yang harmonis akan menjadi energi positif dalam mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Soppeng yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Sementara itu, suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para tamu undangan tampak memanfaatkan momentum tersebut untuk saling bertukar kabar, mempererat hubungan persaudaraan, serta memperkuat jaringan silaturahmi yang selama ini telah terjalin.

Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan persaudaraan masih tetap terjaga di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern.

Melalui momentum tasyakuran tersebut, diharapkan semangat persatuan dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam membangun Kabupaten Soppeng yang lebih baik di masa mendatang.

(Yund)