Jelang Pelantikan, GoWa-MO Makassar Silahturahmi ke PJ Walikota

Sigapnews.com, Makassar - Group Wartawan Media Online (GoWa-MO) gelar audiensi dengan Pj Wali Kota Makassar Prof. Yusran Yusuf di kantor Posko Penanganan Covid-19 Kota Makassar, Jalan Nikel Raya, Kamis (18/06) sore.

Dalam Audance ini, Pj Wali Kota Makassar Prof.Yusran Yusuf turut di dampingi Kasubbag Humas Pemkot Makassar Firman Pagarra menemui rekan-rekan dari pengurus Group Wartawan Media Online (DPD GoWa-Mo Makassar).

Kedatangan Group Wartawan Media Online (GoWa-MO) ini selain silaturahmi dalam rangka persiapan pelantikan juga membahas terkait penanganan Covid-19 di Kota Makassar yang selama ini masih mewabah yang tentunya peran media sangat di butuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar berperan aktif memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) agar Kondisi Kota Makassar secepatnya Kembali nolmal seperti biasa.

Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Makassar Prof. Yusran Yusuf merespon dengan baik kedatangan rekan-rekan dari Group Wartawan Media Online (GoWa-MO). 

Dalam penyampaian pak Prof Yusran mengatakan terima kasih atas kedatangan teman-teman GoWa-MO dengan meluangkan waktunya bersilaturahim meskipun masih diera pandemi Virus Corona namun tidak lepas dengan protokol kesehatan," ucapnya.

Lanjut dikatakan Prof.Yusran bahwa apa yang telah disampaikan oleh rekan kita dari GoWa-MO sebagai mitra kerja kita tetap mendukung terkait persiapan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD GoWa-MO Kota Makassar, begitu juga dengan kesiapannya untuk membantu penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Pungkasnya

Momen audiensi ini Tim Clinop Care salah satu mitra usaha GoWa-MO dihadirkan untuk menyampaikan solusi  penanganan Covid-19 dan pemutusan penyebaran virus Corona di Makassar.

Clinop care memiliki solusi untuk penanganan Covid-19 di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Menurunnya kasus Covid-19 provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil ini karena efesiensi penangangannya, antara lain dengan mempergunakan jasa dari Clinop Care.

Berikut ini produk Clinop Care yang sangat ampuh menangani segala jenis virus, bakteri dan kuman yaitu CLINOP N & Z, CLINOP BODY PROTECTING, CLINOP BODY FOGGING, CLINOP SPRAY, CLINOP MILITARY MASK & BODY PROTECION, dan CLINOP HAND SANITIZER.

Spray Desinfektan Natural, produk ini mampu membasmi dan dapat menangkal Virus, Bakteri dan Kuman. Produk ini sangat aman karena tidak mengganggu pernafasan, kulit, dan mata serta aman untuk segala usia dan wanita hamil, bahkan tertelan pun masih  tidak membahayakan.

Distributor Indonesia Timur Clinop Care, Rudy mengakui memiliki produk vaksin mineral alami Pure Clinop Booster mampu menyembuhkan pasien positif Covid-19. 

Vaksin ini bekerja dengan mengabsorb atau menarik virus Corona dimodified dengan 10 asam amino dan dibuang melalui urine dan feses," pungkasnya.

Wisma Mulia Tolak 7 Tuntutan 7 Pekerja yang Didampingi LKBH Makassar Karena Merasa Bangkrut

Sigapnews.com, Makassar - Perih, itulah yang dialami 7 Pekerja Wisma Mulia, karena 2 bulan tidak digaji dan tidak dapat THR (Tunjangan Hari Raya), kemudian melayangkan 7 tuntutan kepada pemilik Wisma Mulia didampingi LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Makassar, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penginapan.

Namun pihak perusahaan Wisma Mulia, melalui manajemen personalianya menolak 7 tuntutan karyawan dengan alasan perusahaan sudah bangkrut dan sebentar lagi di pailitkan. "Kami dari perusahaan tidak mampu lagi memenuhi tuntutan pekerja yang 7 itu, karena sejak corona wisma ini kehilangan tamu sehingga tak ada pendapatan, itulah yang membuat kami bangkrut karena tak bisa bayar gaji pegawai," ungkap Edith Yudith Siahaya s. pada gelaran Bipartit antara 7 pekerja dan pimpinan Wisma Mulia, Selasa, 16/06/2020.

Bipartit yang dilaksanakan di kantor Wisma Mulia, Jalan Sungai Pareman III Nomor 1 ini, menurut Muliadi, Satpam Wisma Mulia yang sudah bekerja 12 tahun ini menyatakan bahwa dirinya dan 6 rekan lainnya sudah kesulitan memberikan makan keluarga karena perusahaan tidak pasti menjanji kami untuk membayar gaji dan THR.

"Selain itu, kami pegawai tidak mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kontrak kerja yang tidak jelas, gaji dibawah UMK (Upah Minimum Kota) Makassar, dan sudah lama bekerja tapi tanpa kejelasan pengangkatan sebagai pegawai tetap, itulah 7 tuntutan kami," aku Muliadi yang memimpin teman pekerjanya menyuarakan haknya berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

"Pihak perusahaan tidak boleh egois, sejak berdiri di 2007, perusahaan ini sudah mengambil untung banyak dari pengelolaan orang yang datang menginap. Ngakunya bangkrut kan baru 1 tahun ini, artinya ada 12 tahun keuntungan yang harus ditanggung untuk tetap membayar kewajibannya kepada pekerja," tutur Agus Salim, Advokat Pembela Umum LKBH Makassar saat bipartit digelar.

Tambah Agus Salim, "Kami berharap berita acara bipartit yang ditandatangani perusahaan, pekerja dan pendamping hukum ini, dapat kami jadikan bukti untuk mengajukan tripartit ke Disnaker Sulsel (red : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan), bahwa kami tetap memperjuangkan hak pekerja yang tidak boleh ditindas semena-mena."

Rencananya, pihak LKBH Makassar akan mengajukan Tripartit ke Disnaker Sulsel pada Rabu, 17/06/2020 dengan mengantar langsung ke Disnaker suratnya ditambah somasi I kepada pemilik Wisma Mulia agar mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan akan dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

"Kami akan monitor terus perjuangan kawan-kawan buruh Wisma Mulia dan kami minta agar tidak kendor serta jangan takut akan teror yang dapat memperburuk perjuangan dan membuat nyali teman-teman pekerja hilang sehingga mundur di tengah jalan," ungkap Muhammad Rizal, Ketua Metamorfosis yang juga Ketua Cabang Biringkanaya LKBH Makassar saat bipartit usai digelar.

Semua kerugian pekerja akan diminta pada tripartit nantinya, Menurut Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar, "kami bersama pekerja sekarang merekap semua kerugian pekerja yang harus dibayarkan Perusahaan, nominal kerugian 7 tuntutan itu kami taksir berminali ratusan juta yang harus pihak perusahaan tanggung kalau perlu dengan menjual asetnya."

Sumber : GowaMo

LKBH Makassar Nilai Hukuman Mati Pantas Buat Pelaku Penyiraman Air Keras Ke Novel Baswedan Penyidik KPK

Sigapnews.com, Makassar - Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada 2 terdakwa pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan (NB), penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada sidang perdana di Pengadilan Jakarta selama 1 tahun dinilai LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Makassar diluar nalar dan logika hukum.

"Pantasnya terdakwa pelaku penyiraman air keras ke NB harusnya hukum pidana mati, karena tindak pidana yang dilakukan sejatinya adalah upaya penghilangan nyawa," ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar diruang kerjanya, Sabtu, 12/06/2020.

Sebagaimana dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) yakni barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Hal ini diutarakan kemudian Sirul, menurutnya unsur-unsur pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP telah terpenuhi secara sempurna. "Niat penyiraman air keras patut diduga berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa perencanaan pembunuhan Pasal 340 KUHP, JPU disini kehilangan akal sehat dan nurani tanpa pengindahkan hukum yang ada serta melukai rasa keadilan masyarakat," tutur Sirul dengan penuh emosi.

Inilah perilaku yang mencoreng wajah dewi keadilan dan bahan tertawaan yang memilukan bagi dunia hukum Indonesia dan hilangnya harapan masyarakat akan penegakan hukum yang menurut Sirul adalah panggung sandiwara.

"Tontonan hukum kita yang tercermin dengan panggung pengadilan penyiraman air keras, menjadi luka pilu penegakan hukum dan hukum hanya menjadi permainan bagi penguasa dan orang-orang dibelakangnya," ujar Andi Mahardika, Manager Penanganan Perkara LKBH Makassar.

7 Karyawan Wisma Mulia Berhenti Gajian, LKBH Makassar Ajukan Bipartit

Sigapnews.com, Makassar - Nasib naas menimpa 7 karyawan Wisma Mulia yang terletak di bilangan jalan Sungai Pareman 3 Nomor 1 ini, sudah 2 bulan tidak terima gaji selain itu BPJS kesehatan mereka pun otomatis tak terbayarkan.

Hal inilah yang mendapat perhatian khusus dari LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Makassar dengan menyurati pimpinan Wisma Mulia untuk digelar bipartit berupa pertemuan antara perusahaan dan pekerja yang didampingi kuasa hukum sebagaimana secara resmi yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kasihan mereka 2 bulan sudah tak terima gaji, gaji pun dibawah UMK (upah minimum kota) Makassar, tidak dibayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan mereka tidak ada," ungkap Muhammad Sirul Haq, Direktur LKBH Makassar, Jumat 12/06/2020.

Tambah Pengacara Makassar ini yang sering disapa Sirul, mengungkapkan bahwa, "seharusnya mereka sudah harus pengangkatan sebagai pegawai tetap mengingat masa kerja mereka sudah ada diatas 6 tahun, tidak mendapatkan THR dan gaji lampau dibawah UMK Makassar akan kami mintakan juga."

Wisma Mulia sendiri merupakan usaha layanan penyewaan kamar dengan jumlah kamar 38, yang menurut Miliadi, satpam Wisma Mulia yang sudah bekerja 12 tahun namun mendapat perlakuan sama, mengatakan, "kami ini kasihan selama memasuki 2020 kurang diperhatikan lagi pemilik Wisma Mulia, mulai dari gaji kurang, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bermasalah dan juga tidak mendapatkan THR,"

Miliadi berharap dengan kehadiran LKBH Makassar ini dapat membantu mereka mewujudkan perjuangan mereka menuntut hak sebagai pekerja Wisma mulia. "Semoga LKBH Makassar menjadi dewa penolong bagi kami ditengah kondisi yang sudah terabaikan oleh pimpinan Wisma Mulia," tutur Miliadi dengan penuh harap. (**).

LKBH Makassar Buka Layanan Pengaduan Online Tarif Listrik Menggila

Sigapnews.com, Makassar - Banyaknya keluhan masyarakat terkait tarif listrik yang menggila, berupa tagihan iuran listrik meteran melonjak tajam tanpa ada pemakaian yang berlebih.

Hal inilah yang membuat LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) membuka layanan pengaduan online agar masyarakat mudah terjangkau dan mengingat kondisi masih pandemi Virus Corona.

"Kami buka layanan ini 24 jam, bisa mengadu dari mana pun juga, metode pengaduan juga sangat ringkas tinggal mengirimkan bukti tagihan 3 bulan terakhir," ungkap Muhammad Siru Haq, Direktur LKBH Makassar, Kamis, 11 Juni 2020

Menurut Andi Mahardika, Kepala Pusat Pengaduan LKBH Makassar mengungkapkan kalau layanan ini bisa melalui akses aplikasi whatsapp, facebook, instagram maupun twitter.

"Layanan kami bisa pula melalui sambungan telepon langsung, baik telepon biasa maupun telepon via aplikasi whatsapp maupun massengger facebook," tutur Andi Mahardika.

LKBH Makassar membuka layanan yang mudah diakses melalui nomor telepon 085340100081 atau +6285340300220 atas nama Andi Mahardika SH

Menuju New Normal, Kapolsek Wajo Rakor Pembentukan Program “KampungTa”

Sigapnews.com, Makassar - Kapolres Pelabuhan Makassar Akbp Muhammad Kadarislam Kasim Canangkan pembentukan Program KampungTa (Kampung Tanggap dan Aman) dari wabah Covid-19.

Untuk mensukseskan Program KampungTa ” Kapolsek Wajo Kompol Amir Mahmud melakukan rakor bersama tripka Kecamatan dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Senin, (08/09/2020).

Pembentukan Kampung’ Ta dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan aktifitas bersosial sehari-hari menuju kehidupan New Normal dan bersama-sama melakukan pencegahan maupun menekan penyebaran Covid-19.

Kompol Amir Mahmud “Kami dari Polres Pelabuhan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada elemen pemerintah dan masyarakat yang telah membantu mempersiapkan Program KampungTa dimana dalam pembentukan Kampung Tanggap dan Aman dari penyeberan Covid-19 ini, merupakan program Kapolres dalam mengajak serta dan mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama, bahu-membahu dan tolong-menolong dalam memutus penyebaran Covid-19.”

” Kita saling gotong-royong bahu-membahu untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini diwujudkan dengan kita membentuk lumbung pangan, satgas keamanan dan satgas kesehatan. Disitu semua saling bahu-membahu dengan harapan dibentuknya kampungTa , masyarakat akan sadar untuk berpartisipasi, karena Program kampungTa (Tanggap dan Aman) dari Wabah Covid-19 ini ,dibentuk dari kita untuk kita menuju kehidupan New Normal, ” Jelas Kapolsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Kabar Buruk, Positif Covid-19 di Sulsel Tembus 2.014 Kasus

Sigapnews.com, Makassar - Berdasarkan data Pemprov Sulsel melalui situs resmi Sulsel Tanggap COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah menembus angka 2.014 kasus.

Hingga Selasa 9 Juni 2020 pukul 00;00 Wita dari 2.014 kasus itu terdapat 674 pasien yang sembuh dan 94 meninggal dunia.

Selain itu, tercatat jumlah pasien yang kini sedang menjalani perawatan sebanyak 1.239 orang. Dimana 529 dirawat di rumah sakit dan 710 menjalani isolasi mandiri

Sementara kategori orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 967 orang. Sebanyak 4.841 orang sudah selesai pemantauan dan total keseluruhan yang dipantau hingga Kamis malam sebanyak 5.808 orang.

Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) ada 364 orang. Sebanyak 1.446 orang sudah dalam kondisi sehat atau non-Covid-19 dan 175 meninggal dunia. Jumlah keseluruhan PDP 1.985 orang.

Secara keseluruhan, update terkini Covid-19 di Sulsel hingga Selasa sore, yakni 2.014 yang positif, 1.239 orang dirawat, 673 yang telah sembuh atau sekitar 33,5 persen dan 94 meninggal dunia.

Berikut sebaran pasien positif Covid-19 di Sulsel per Kabupaten Kota hingga Selasa 9 Juni 2020 pukul 00;00 Wita.

Kota Makassar 1.024 Kasus

Kabupaten Luwu Timur 192 Kasus

Kabupaten Gowa 145 Kasus

Kota Parepare 37 Kasus

Kabupaten Maros 32 Kasus

Kabupaten Sidrap 20 Kasus

Kabupaten Soppeng 9 Kasus

Kabupaten Sinjai 10 Kasus

Kabupaten Takalar 7 Kasus

Kabupaten Tana Toraja 6 Kasus

Kabupaten Pinrang 5 Kasus

Kabupaten Luwu 4 Kasus

Kabupaten Luwu Utara 3 Kasus

Kabupaten Wajo 3 Kasus

Kabupaten Bulukumba 2 Kasus

Kota Palopo 2 Kasus

Kabupaten Bone 1 Kasus

Kabupaten Pangkep 1 Kasus

Kabupaten Toraja Utara 1 Kasus

Kabupaten Jeneponto 1 Kasus

RS Lain-lain 95 Kasus

Rekreasi Duta Covid-19 Sulsel 346 Kasus

Korban Kriminal di Rapid Tes Berbayar, Wakarumkit Pelamonia : Agar Steril

Sigapnews.com, Makassar -- Seperti postingan di salah group Facebook, Salah satu warga MA (15) terluka oleh anak panah (Busur) yang di duga dilakukan orang tidak dikenal (OTK) dan dilarikan kerumah sakit pelamonia di Jl. Jendral Sudirman, No.27 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar pada Kamis (4/6/2020)

Postingan tersebut di jelaskan bahwa pasien korban diduga akan dibegal ini mendapat pelayanan intens di RS Pelamonia dengan menggunakan kartu BPJS. Namun dijelaskan lagi bahwa keluarga korban masih membeli obat padahal menggunakan kartu BPJS dari pemerintah

Menurut keterangan Achsan paman korban menuturkan bahwa sempat MA ini dirawat di RS Pelamonia dengan membeli obat anti biotik, CT Scan dan juga korban di arahkan untuk rapid test. Bukan hanya itu menurut dia ada biaya perawatan dan biaya sewa ambulance untuk di rujuk ke RS Wahidin," Kata Achsan 

Alasannya di rujuk lantaran dokter yang menangani spesialis bedah sedang sakit dan alat operasi di RS Pelamonia tersebut terbatas,

Menanggapi hal tersebut, Wakarumkit Pelamonia dr.F. Alvian AMU. Sp.P membantah adanya pasien yang di terlantarkan di RS Pelamonia, Senin (8/6/2020)

Menurut dua bunga berpangkat letnan Kolonel (Letkol) ini, RS Pelamonia itu selalu mengedepankan emergency pelayanan kepada siapa saja. Bukan hanya di khususkan untuk TNI tetapi masyarakat juga kami layani dengan baik tanpa ada perbedaan sedikitpun,

Adapun biaya yang dikeluarkan itu benar, Kenapa tidak di potong di kartu BPJS sementara dia menggunakan kartu itu. Sebab sesuai aturan Menteri yang di tanggung adalah pasien yang sakit dan bukan kecelakaan ataupun kasus kriminal," Kata dia

Lebih jauh soal kenapa RS Pelamonia mengarahkan pasien untuk rapid test, sebab pasien juga sebelum di bawah di ruangan operasi tentu harus steril selama pandemi. Tidak ada yang kami tes ketika pandemi sudah aman dan kondusif

Jadi saya luruskan kembali soal kekeliruan warga, disini tetap mengedepankan pelayanan. Pihak RS tidak pernah membebankan warga jika sesuai prosedur yang berlaku," Tandasnya.

Sumber : GowaMo

Berita Duka, Mantan Sekprov Sulsel Andi Muallim Tutup Usia

Sigapnews.com, Makassar - Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rodjiun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), tengah berduka.

Hal itu setelah, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, mengembuskan napas terakhir di RS Mitra Husada, Sabtu (6/6/2020) pukul 19.30 Wita.

"Innalillahi wainnaailaihi rajiun telah berpulang ke Rahmatullah H. A. Muallim, SH mantan Sekprov Sulsel pada Sabtu jam 19.30 Wita di RS Mitra Husada," jelas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni.

Informasi dihimpun awak media, rencana jenazah almarhum akan dibawa dari RS Mitra Husada ke rumah duka di Jalan Beringin, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Semasa hidupnya setelah pensiun dari PNS, almarhum sibuk dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu putra kelahiran Bone 1953 ini, juga menjalankan sejumlah tugas organisasi sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB).

Kabag Humas : PJ Walikota Komitmen Tegakkan Keterbukaan Informasi Publik

Sigapnews.com, Makassar - Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra menegaskan komitmen Pj Walikota Makassar, Prof Yusran Jusuf untuk selalu terbuka dan memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh awak media yang ingin melakukan peliputan di lingkungan Pemkot Makassar. Hal ini ditegaskan Firman di ruang kerjanya, Jumat (5/5/2020).

“Sejak hari pertama di lantik selaku Pj Walikota Makassar, beliau sudah tekankan kepada kami dan seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk selalu terbuka dan aktif memberikan informasi kepada publik melalui wartawan. Ini bentuk komitmen beliau menjadikan Pemkot Makassar sebagai institusi yang menjunjung tinggi asas keterbukaan informasi publik” tegas Firman Pagarra.

Terkait keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Pemkot Makassar, Firman Pagarra memberikan penjelasan.

“Kami diberi tugas untuk memastikan dan memudahkan kerja-kerja jurnalis di Pemkot Makassar. Termasuk menghubungkan dengan narasumber, baik itu dengan Pj Wali Kota, kepala OPD maupun dengan kami selaku Kabag Humas. Tentu saja ada dinamisasi didalamnya, misalnya ketika Pj WaliKota Makassar sedang sibuk atau ada agenda lain yang tidak bisa ditunda, maka pimpinan OPD termasuk kami selaku Kabag Humas wajib untuk memberikan layanan informasi kepada teman-teman jurnalis” lanjut Firman.

Pernyataan ini juga untuk mengklarifikasi informasi terkait sulitnya wartawan mendapat layanan wawancara langsung dengan Yusran.

“Pak Pj selama ini sangat senang saat di temui wartawan, termasuk jika ditanya mengenai strategi penangan covid-19 di Makassar, atau upaya menggerakkan roda ekonomi yang terganggu selama masa pandemi. Apalagi saat ini beliau tengah menyiapkan sebuah program strategis Gerakan Makassar Sehat, Low Contact High Immunity sebagai solusi Makassar keluar dari pandemi. Tentu saja ini tidak akan maksimal tanpa pelibatan teman-teman jurnalis. Terkait dua hari ini beliau tidak bisa menyempatkan waktu menemui wartawan itu kami pastikan karena memang hanya karena kesibukan dan agenda beliau yang sangat padat akhir-akhir ini”lanjut Firman.

Pada prinsipnya menurut Firman, posisi media massa sangat strategis dalam menyukseskan seluruh program Pemkot Makassar yang tengah dicanangkan saat ini. (Red).

Direksi Perumda Air Minum Paparkan Dua Hal Urgent Dihadapan Pj Walikota

Sigapnews.com, Makassar - Penjabat Walikota Makassar Yusran Jusuf selaku kuasa pemegang mandat di Perusahaan umum daerah air minum kota Makassar menghadiri  persentasi yang dibawakan Direktur utama Hamzah Ahmad di Aula tirta Perumda air minum daerah kota Makassar. Kamis 4 Juni 2020.

Persentase yang dipaparkan direksi perumda air minum adalah salah satunya adalah Program unggulan perumda air minum kota Makassar  berdasarkan hasil rekomendasi temuan eksternal BPK BPKP dan Inspektorat.

Dalam persentasenya  dihadapan Pj Walikota Yusran Jusuf Dirut PDAM Hamzah Hamsah  mengatakan ada dua hal persoalan yang urgent dilaksanakan  PDAM yang  pertama adalah masalah kebocoran air.

"Setiap tahun audit yang dilakukan oleh BPK  maupun BPKP persoalan utama yang selalu mencuat berulang ulang adalah rekomendasi untuk meminimalisir kebocoran air, ini adalah prioritas program  utama kami untuk membenahinya, di periode ini," katanya.

Persoalan yang kedua.menurut Hamzah adalah program rehabilitasi jaringan pipa dikawasan timur kota, namun menurut Hamzah kendala yang dihadapi pihaknya untuk merealisasikan rehabilitasi pipa belum mendapatkan izin dari Dinas Pekerjaan Umum

"Saat ini kami terkendala izin dari Balai Jalan PU karena persoalan izin kami belum mendapat respon dari pihak  balai Jalan, jika rehabilitasi pipa tidak dilakukan, hasil dari audit BPK PDAM kehilangan 700 juta menurut hitungan BPK," terangnya.

Untuk itu Hamzah berharap dukungan dan bantuan Pj Walikota untuk membantu mendapatkan rekomendasi izin melalui pemerintah kota Makassar.

'Realisasikan rehabilitasi pipa baru PDAM telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi pipa tersebut. Anggaran dan persiapan pekerjaan sudah kami persiapan tinggal dari PU kota Makassar sehingga persoalan ini bisa kita disiapkan dengan adanya dukungan dari pemerintah kota," terangnya.

Yusran berharap dalam meningkatkan mutu layanan kepada pelanggannya pemerintah kota makassar terus mendorong PDAM untuk meningkatkan kualitas
layanannya.

"Alhamdulillah semua  program PDAM sudah  berjalan dengan terencana termasuk mengembangkan jaringan baru dengan melakukan langkah langkah yang  strategis  dengan membenahi persoalan pipa lama, meteran dan mencari mitra untuk meningkatkan layanannya," terang Yusran. (Red).

LKBH Makassar Dampingi Warga Laporkan Purn.TNI AD Penyerobot Tanah di Polda Sulsel

Sigapnews.com, Makassar - Mantan tentara TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) yang pernah bertugas sebagai Danramil (Komandan Rayon Militer) Bontoala, Kota Makassar berinisial M dilaporkan oleh warga masyarakat Zaitun didampingi tim dari LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) di Kantor Polda Sulsel (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan) Rabu, 3 Juni 2020.

"Kami mendatangi Polda Sulsel ini berkaitan penyerobotan dan pengrusakan lahan tanah kebun berdasarkan sertifikat hak milik nomor 996, Dusun Borong, Desa Borongloe sekarang Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang sampai sekarang diduduki oleh oknum purnawirawan militer angkatan darat yang merugikan klien kami warganegara ibu Zaitun," ujar Andi Mahardika, Manager Penanganan Kasus LKBH Makassar selagi mendampingi klien di Ditkrimum (Direktorat Kriminal Umum) Polda Sulsel.

Menurut Zaitun, warganegara yang diserobot bahwa lokasi tersebut dilapangan telah dikuasai pihak ke 3 yang tidak mau keluar dari lokasi tanah, orang tersebut telah lama menyerobot lokasi tanpa alas hak yang jelas menggunakan powernya (pengaruhnya - red)

"Waktu kami datangi pihak yang tinggal di lokasi tanah katanya perkara ini dimenangkan di pengadilan TUN Makassar, banding dan kasasi mengenai pengguguran sertifikat tapi sampai sekarang pihak BPN Gowa belum ada pemberitahuan resmi atas sertifikat resmi yang dipegang warga juga merupakan klien kami," tutur Andi Mahardika yang telah bergelut dengan LKBH Makassar sejak 2018.

LKBH Makassar bersama Zaitun telah kooperatif dan mendatangi terlapor untuk keluar dari lokasi tapi bersikeras dan menyatakan punya dasar tinggal karena telah membeli dari pihak lain yang diperkuat dengan putusan pengadilan.

"saat ini pihak ahli waris kami yakni anak dari Walida, pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik sedang bersama kami untuk dimintai keterangnnya oleh pihak penyidik unit 3 Subdit III Ditkrimum Polda Sulsel," ungkap Zaitun di ruang Ditkrimum Polda Sulsel

Zaitun dan LKBH Makassar berharap dengan adanya laporan ini pihak penyidik Polda Sulsel dapat bergerak cepat memproses laporan tindak pidana penyerobotan ini dan memanggil pelaku mantan tentara berinisial M untuk mempertanggungjawabkan perilaku tindak pidana penyerobotannya yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Sumber : GowaMo

Pangdam dan Pj. Wali Kota Makassar Pantau Penanganan Covid-19 di RSUD Daya

Sigapnews.com, Makassar - Pj. Wali Kota Makassar Prof. Yusran Jusuf bersama Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka, S.E., M.M bertandang ke RSUD Makassar, Selasa (2/7). Kunjungan tersebut guna melakukan pemantauan pola penanganan covid-19 di tempat tersebut.

Yusran melakukan pengecekan dan memastikan protokol penanganan kesehatan lebih diperketat lagi. Selain Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yang harus dipergunakan, juga prosedur membuka dan melepas APD yang perlu diperhatikan.

“Kami di sini bersama Panglima, memberi semangat kepada tenaga medis kita sebagai garda terdepan, kita terus memberi support karena bagaimana pun ini menjadi tantangan kita bersama,” ucap Yusran.

Selain itu, Yusran menyebut kunjungannya sekaligus untuk memastikan seluruh SOP di RSUD ini tetap berjalan.

Tidak hanya di rumah sakit, sebagai Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Yusran terus menghimbau pemberlakuan protokol kesehatan bagi masyarakat kota Makassar.

“Penguatan itu kami lakukan di level RT/ RW sekaigus kita membangun kesadaran bahwa masalah covid ini adalah maslah kita bersama. Jadi perlu inovasi dan penyadaran masyarakat bahwa kita ini masih dalam situasi pandemi,” terangnya.

Tugas pemerintah, lanjutnya senantiasa hadir secara bersama guna memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Ada petugas pemadam kebakaran, satpol PP, dan dari Puskesmas yang memberi edukasi melaui pengumuman-pengumuman kepada masyarakat setiap pagi dan sore. 

Harapannya, masyarakat menjadi semakin sadar hal-hal yang mesti dilakukan agar perlawannan terhadap virus corona menjadi tugas bersama. 

Sebelumnya, dalam rangka HUT Kodam XIV Hasanuddin Pangdam Andi Sumangerukka juga memberi bantuan kepada nakes dan pasien yang membutuhkan.

“Kami juga bersama wali kota untuk mengecek kondisi penanganan di RSUD Makassar karena memang kebetulan kami berada dalam satu gugus tugas. Sekaligus mengecek kesiapan ke depan,” katanya. (Red).

Harlah Pancasila, Pj Walikota Makassar Vidcon Bersama Presiden RI

Sigapnews.com, Makassar - Pj Walikota, Prof Yusran Yusuf, mengikuti upacara peringatan hari Lahir Pancasila melalui Video Conference, yang dipimpin secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Untuk pertama kalinya, upacara Harlah Pancasila digelar secara virtual, sebagai dampak dari Pandemi Covid19.

Dalam pelaksanaan upacara Harla Pancasila, nampak Prof Yusran tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, serta menggunakan masker, Senin (1/6/2020).

Upacara Vidcon ini pun diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks pancasila dan UUD 1945, Upacara pun berlangsung khidmat.

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI menyampaikan bahwa pelaksanaan Upacara Harlah Pancasila ditengah pandemi menjadi salah satu uji pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, daya juang dan ketenangan dalam mengambil langkah yang tepat.

"Kita patut bersyukur, bahwa Pancasia tetap penting sebagai penjuru untuk mengerakkan persatuan, kepedulian, dan memperkokoh gotong royong," tuturnya.

Anggaran Pilkada Tak Perlu Ditambah, Ini Hitungan Nurani Strategic

Sigapnews.com, Makassar - Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.

Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat.  

"Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot  bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. 

Biasanya ratusan juta dui KPU habis di acara itu," katanya. Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan. 

Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan. 

Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. "Itu ditiadakan dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri,ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti," tambahnya. 

Tahapan kampanye kata Nurmal menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye Paslon sebaiknya ditiadakan. "KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri," ujarnya. Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye. 

Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh  lebih ringan daripada pilleg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja," katanya. 

Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPD yang Rp 500.000 per orang maka akan dihemat Rp 1.000.000 per TPS. "Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp 2 Miliar," ujarnya. 

Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada. "Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pilleg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit," tukasnya. "Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati," tuturnya.

Release Minggu (31/5/2020

PJ Walikota Tunjuk Sejumlah Sekdis Menjadi Plt Kepala Dinas

Sigapnews.com, Makassar - Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf menunjuk sejumlah Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas di instansinya masing-masing.
Diantara yang ditunjuk yakni, Sitti Kusnaeni Sakka Manggasali sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarg Berencana, Andi Amalia Malik selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Apriady selaku Plt Kepala Dinas Penataan Ruang, Elodewata Wahid Yunus  selalu Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran,dan Nirwan Niswan Mungkasa. Selalu Plt Dinas Pekerjaan Umum.

Penunjukan ini dilakukan agar tidak ada lagi pejabat yang rangkap jabatan.

Penyerahan surat tugas diserahkan secara langsung oleh Pj Walikota Makassar di rujab Walikota, Jumat (30/5/2020).

"Ini sebagai akselerasi, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja masing-masing SKPD, dikarenakan dengan penunjukan ini maka tidak ada lagi kepala SKPD yang rangkap jabatan," ujar Prof Yusran Yusuf.

Dengan adanya penunjukkan ini diharapkan seluruh kepala dinas dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas kedinasannya.

Hal senada diungkapkan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Basri Rahman, yang menyampaikan bahwa penunjukkan yang dilakukan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing dinas.

Penunjukkan sekretaris OPD dikarenakan, sekretaris dianggap paling mumpuni dan paling memahami tupoksi kerja di kedinasannya masing-masing, sehingga berbagai program dapat segera berjalan.

"Sekretaris merupakan lapisan kedua setelah kepala dinas, sehingga dianggap telah memahami tupoksi kerja masing-masing," tandasnya. (Red).

Biro SDM Polda Sulsel Gelar Pemeriksaan Swab PCR Covid-19 Kepada Casis Bakomsus Perawat dan Bidan Polri T.A. 2020

Sigapnews.com, Makassar (Sulsel) - Biro SDM Polda Sulsel sekalu Pelaksana Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Perawat dan Bidan T.A. 2020 telah melaksanakan seluruh rangkaian/Tahapan Seleksi 3 pekan lalu. 

Karena Pandemi Virus Corona (Covid-19) berdampak kepada jadwal penerbangan pesawat ditutup diseluruh bandara Se-Indonesia sehingga para Calon Siswa Bakomsus Perawat Polda Sulsel sebanyak 7 orang yang dinyatakan Lulus Terpilih untuk mengikuti Pendidikan pembentukan Bintara Polri di Sepolwan Lemdiklat Polri Ciputat Jakarta Selatan belum terlaksana.

Berdasarkan surat Kapolri Nomor : B/3168/V/DIK.2.1./2020/SSDM tanggal 27 Mei 2020 perihal pemberitahuan pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus T.A. 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di Lemdiklat Polri Sepolwan ciputat jakarta selatan, namun calon siswa sudah harus tiba di sepolwan pada hari selasa tanggal 2 Juni 2020 paling lambat pukul 17.00 WIB. 

Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Anang Pudjijanto, S.I.K., M.Si selaku Ketua pelaksana Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri T.A. 2020 Polda Sulsel saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa pemberangkatan Calon Siswa Bakomsus Perawat Polri T.A. 2020 yang dinyatakan lulus terpilih dalam seluruh tahapan seleksi menuju ke tempat pendidikan di sepolwan mengunakan transportasi udara. 

Saat ini untuk melaksanakan perjalanan menggunakan transportasi udara menuju ke Jakarta harus dilengkapi dengan Surat Pengantar/surat perintah dan melampirkan Hasil Negative Swab PCR Covid-19 terhadap Calon Siswa.

Hari ini Kamis tanggal 28 mei 2020, Biro SDM Polda Sulsel selaku Sekretariat Pelaksana Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri T.A. 2020 bersama Biddokkes Polda Sulsel selaku Tim Kesehatan gelar pemeriksaan Swab PCR Covid-19 di ruang laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar terhadap ke 7 Calon Siswa Bakomsus.

H-5 pemberangkatan ke Lemdiklat Polri Sepolwan, para Calon Siswa ditekankan untuk tetap jaga kesehatan dan persiapkan diri untuk menghadapi Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Tutup Kombes Pol Anang Pudjijanto, S.I.K., M.Si. Kamis (28/05/2020)

Kejati Support Pemkot Makassar Amankan 2 Aset Pulau

Sigapnews.com, Makassar -Menindaklanjuti hasil Video Coferensi (Vicon) bersama KPK Sulawesi Selatan terkait pengamanan - pengamanan aset. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati), melakukan Momerandum Of Understanding (MoU), Kamis (28/5/20). 

MoU tersebut terkait pengamanan dua aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yakni Pulau Lae- Lae dan Pulau Kayangan. 

Kedua pulau tersebut dinilai sangat potensial bagi masa depan Kota Makassar khususnya dari sektor ekonomi. 

“Yang petama ini adalah bagian komitmen pak kejati mensupport Pemerintahan kita di dalam penanganan aset. Ini merupakan sebuah prestasi yang selama ini Kota Makassar torehkan. Dalam hal ini Kejati sangat membantu,” ucap, Prof. Yusran, Penjabat Wali Kota Makassar, usai menandatangani MoU. 

Ia menjelaskan dua pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga kota Makassar. 

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar menambahkan jikalau kerjasama ini juga banyak dibantu oleh jaksa negara penertiban aset. 

“Kita minta  kepada pak wali untuk segera di kuasa khususkan. Dengan harapan dua pulau ini bisa dikelola dengan baik dan bisa menaikkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Pengelolaan ini pula kedepannya diharapkan juga harus bersinergitas dengan pihak GMTD, Pelindo dan CPI.  Selain itu, kata Firdaus, dua pulau ini  akan juga menjadi tempat bahari dan wisata konservatif. (*).

Ciptakan RPH Terintegrasi, Wujudkan RPH Sesuai Standarisasi

Sigapnews.com - Penjabat Wali Kota Makassar Prof Yusran Yusuf melakukan pengecekan langsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar. Dalam kunjungannya tersebut, Prof Yusran melihat kondisi lahan ternak serta rumah potong hewan yang menurutnya cukup memperihatinkan dan perlu untuk segera dilakukan pembenahan.

”RPH Makassar perlu banyak pembenahan baik dari segi higienitas maupun perlakuan hewan ternak. Harus ada integritasi antara Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel dan Kementrian Pertanian” ujar Yusran usai melakukan peninjauan di beberapa area RPH, Rabu (27/5/2020).

Prof Yusran yang didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Abd Rahman Bando mengaku 

revitalisasi RPH dimaksudkan agar dapat menghasilkan mutu daging hewan komsumsi yang kualitas dan terjamin keamanannya untuk masyarakat.

“Insya Allah ditempat ini nanti sudah tersentralisasi, baik itu pasar hewan, pemotongan dan pengolahan kulit hingga biogasnya. Standarisasi kehalalan juga menjadi prioritas kita”tegasnya.

Selain itu, menurut Yusran jika semuanya sudah di benahi maka ke depan tidak akan ada lagi hewan yang berkeliaran di jalan raya dan pemerintah akan memberikan jaminan kualitas daging yang akan di konsumsi warga.

“Saat ini masih ada beberapa hewan ternak yang di jumpai di jalanan, tapi ketika RPH ini kita benahi, maka tidak ada alasan pemilik ternak membiarkan hewan ternaknya di jalanan, termasuk pula daging yang akan keluar melalui RPH ini menjadi tanggung jawab kita” tambahnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Abd Rahman menuturkan pihaknya telah memiliki desain keamanan pangan juga estetika kota agar terlihat lebih indah dan tertata rapi.

“Desain kami sudah punya tinggal tahapan pelaksanaannya yang akan di terapkan.” tutur Rahman Bando. (AL-AZ).

Tinjau Area Persawahan, Yusran Optimis Produksi Pangan Makassar Bisa Meningkat

Sigapnews.com, Makassar - Kondisi pandemi seperti ini sedikit banyak sangat berpengaruh pada perputaran roda perekonomian dunia. Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan namun juga di harapkan tetap produktif menghadapi wabah ini.

Pemerintah juga di minta untuk tetap memperhatikan kondisi perekonomian dan ketersediaan produksi pangan daerah masing-masing. Olehnya itu Penjabat Walikota Makassar Prof Yusran Yusuf bersama Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Abd Rahman Bando di dampingi Camat Manggala Anshar Umar mengunjungi persawahan yang letaknya berada di kampung Kajenjeng, Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, Rabu (27/5/2020).

Dalam kunjungannya, Prof Yusran takjub melihat lahan persawahan seluas kisaran 300 ha ini yang menurutnya sangat berpotensi untuk menopang ketersediaan pangan di Kota Makassar.

“Alhamdulillah saya bersyukur di Makassar ternyata masih ada lahan persawahan seperti ini. Tinggal bagaimana di benahi agar ketahanan pangan dapat di amankan. Lahan ini tentu sangat potensial bagi keberlangsungan hidup masyarakat juga persediaan pangan Makassar”ujarnya.

Melihat lepas lahan persawahan tersebut, Pj Wali Kota Makassar ini optimis Makassar dapat menjadi penyuplai untuk daerah lainnya. Yang di butuhkan hanyalah pembenahan lokasi agar segera dapat di gunakan maksimal. Selain itu menurut Yusran, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pengerukan sungai  Kajenjeng sebagai antisipasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Sederhana saja yang di butuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari lahan ini yakni perbaikan tanggul dan drainasenya. Kita akan siapkan mobil excavator untuk melakukan pengerukan sungai Kajenjeng dan diharap nanti menjadi  daerah tangkapan air jadi bonusnya karena berfungsi ganda”,tambah Yusran.

Sejalan dengan keinginannya itu, Prof Yusran meminta kepada dinas terkait agar juga menyiapkan pembinaan dan penyuluhan kepada petani agar produksi pertanian bisa lebih optimal. Bukan hanya itu, jika ini bisa di wujudkan maka kesejahteraan warga tentu akan meningkat dan dapat menjadi alternatif agrowisata mengingat minimnya persawahan di Makassar. (AL-AZ)