Dua Kasus Korupsi Disorot MUAK, Kajari Lutim Pastikan Ada Tersangka

Luwu Timur, Sigapnews.com, Penanganan dua perkara dugaan korupsi di Kabupaten Luwu Timur kembali menjadi perhatian publik. Aliansi MUAK (Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi) mendesak Kejaksaan Negeri Luwu Timur segera memberikan kepastian hukum dalam kasus Seragam Sekolah Gratis dan Ambulans Garda Sehat.

Desakan tersebut disampaikan saat MUAK menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Aksi berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Massa membawa sejumlah atribut aksi, mulai dari mobil komando, bendera, spanduk hingga baliho berbentuk kue ulang tahun yang menggambarkan dua perkara yang menjadi sorotan mereka.

Namun, bukan sekadar aksi massa, pertemuan tersebut berlanjut dalam audiensi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berty Oktavianus, SH.

Dalam forum itu, Ketua Aliansi MUAK, Iskar LHI, secara langsung meminta penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, terutama proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian negara.

Pertanyaan tersebut disampaikan karena kedua perkara telah menjalani proses penyidikan selama beberapa bulan, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan kepada publik.

Menjawab hal itu, Kajari Luwu Timur mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BPK RI dan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kasi Pidsus.

Menurut Berty, proses penanganan perkara harus memenuhi seluruh ketentuan hukum, termasuk berkaitan dengan perhitungan kerugian negara.

“Dua kasus ini sudah kami koordinasikan dengan BPK RI dan BPKP Provinsi Sulsel oleh Kasi Pidsus. Untuk penetapan tersangka, sesuai KUHAP baru kami harus memenuhi semua, termasuk perhitungan kerugian negara,” ujar Berty.

Pertanyaan berikutnya yang disampaikan MUAK adalah kapan proses tersebut akan masuk pada tahapan ekspose.

Kajari memberikan jawaban yang cukup jelas.

“Sudah ada jadwal dan akan dilaksanakan ekspose,” tegas Berty.

Pernyataan itu menjadi salah satu poin penting dalam audiensi karena selama ini masyarakat menunggu kepastian mengenai arah akhir penyidikan kedua perkara tersebut.

Bahkan, Kajari tidak hanya berbicara mengenai jadwal ekspose.

Ia juga menyampaikan adanya temuan dalam kedua perkara tersebut.

“Dua kasus ini dipastikan ada temuan kerugian negara dan dipastikan ada tersangka,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut langsung disambut massa MUAK.

“Siap! Kami selalu mendukung!” seru massa.

Bagi MUAK, dukungan terhadap Kejaksaan tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi kontrol masyarakat.

MUAK menilai proses hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus dikawal hingga tuntas dan tidak berhenti pada tahap penyidikan.

Dengan adanya pernyataan Kajari bahwa jadwal ekspose telah tersedia, perhatian MUAK kini diarahkan pada pelaksanaan ekspose tersebut.

MUAK meminta hasil ekspose nantinya segera ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Terlebih, Kajari telah menyatakan secara terbuka bahwa kedua perkara tersebut memiliki temuan kerugian negara dan akan terdapat tersangka.

Artinya, publik kini tidak lagi sekadar menunggu perkembangan penyidikan, tetapi menanti realisasi dari pernyataan tersebut.

Ekspose disebut sudah terjadwal.

Temuan kerugian negara disebut telah ada.

Tersangka juga dipastikan akan ada.

Kini tinggal menunggu satu hal: kapan ekspose benar-benar digelar dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan perkara tersebut di hadapan hukum?

MUAK memastikan tetap melakukan pengawalan terhadap perkembangan dua perkara itu sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.

Audiensi kemudian diakhiri dengan foto bersama antara Kajari Luwu Timur dan perwakilan Aliansi MUAK.

Pertemuan tersebut menjadi penanda bahwa perbedaan posisi antara aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat sipil tetap dapat dipertemukan melalui ruang dialog terbuka.

Namun setelah audiensi berakhir, publik kini menunggu aksi nyata dari janji yang telah disampaikan.

(Tim)

Diduga Limbah Tambang Cemari Sungai Ussu, Produktivitas Tambak Anjlok

Malili, Sigapnews.com, Dugaan pencemaran Sungai Ussu kian menunjukkan dampak serius dan meluas. Tidak hanya nelayan yang terdampak, kini giliran petani tambak di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang menghadapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Perubahan drastis warna air sungai menjadi keruh hingga merah kecokelatan bukan sekadar fenomena alam biasa. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya air ini, kondisi tersebut menjadi alarm keras atas rusaknya keseimbangan lingkungan.

Sungai Ussu selama ini menjadi urat nadi bagi sejumlah desa, termasuk Desa Atue. Airnya digunakan sebagai sumber utama sirkulasi tambak. Namun sejak kualitas air menurun, produktivitas petambak ikut tergerus.

Seorang petambak berinisial SN mengungkapkan bahwa siklus panen kini mengalami kemunduran signifikan. Jika sebelumnya panen dapat dilakukan dalam waktu sekitar empat bulan, kini membutuhkan waktu hingga tujuh bulan.

“Perubahannya sangat terasa. Dulu 4 bulan sudah bisa panen, sekarang bisa sampai 7 bulan. Itu pun hasilnya tidak maksimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan diungkapkan oleh As (36), yang menyebut tingkat kematian udang meningkat tajam sejak air sungai berubah.

“Biasanya udang umur satu bulan sudah mulai kuat. Sekarang justru banyak yang mati di usia itu,” katanya.

Para petambak menilai, ketergantungan mereka terhadap air sungai menjadi titik lemah di tengah situasi ini. Ketika kualitas air memburuk, mereka dihadapkan pada pilihan sulit: tidak mengganti air dan mempertaruhkan kualitas tambak, atau tetap memasukkan air demi menjaga struktur tambak agar tidak rusak.

“Kalau air jelek, kami tahan tidak ganti. Tapi kalau pasang besar, mau tidak mau harus masuk air. Kalau tidak, empang bisa jebol. Tapi risikonya udang mati,” jelas salah satu warga.

Situasi semakin memburuk ketika beberapa waktu lalu air sungai dilaporkan berubah menjadi lumpur pekat selama beberapa hari. Peristiwa ini memicu kekhawatiran luas di masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kondisi tersebut diduga berkaitan dengan jebolnya kolam limbah (settling pond) milik PT Prima Utama Lestari (PT PUL), perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan.

Ketiadaan penjelasan terbuka dari PT PUL maupun respons cepat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur justru memperkuat kecurigaan publik. Transparansi yang minim dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan.

Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga langsung menghantam ekonomi masyarakat lokal. Tambak yang telah lama menjadi sumber penghidupan kini berada di ambang kerugian berkepanjangan.

“Jangan hanya ambil hasil tambang, tapi lihat juga nasib kami. Tambak ini sudah ada jauh sebelum tambang masuk,” tegas seorang warga dengan nada kecewa.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Apakah kepentingan investasi lebih diutamakan dibanding keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat?

Kasus Sungai Ussu menjadi cerminan konflik klasik antara eksploitasi sumber daya dan kelangsungan hidup masyarakat lokal. Tanpa langkah tegas, bukan tidak mungkin dampak yang terjadi akan semakin meluas dan sulit dipulihkan.

Kini, harapan petambak hanya satu: kehadiran negara. Mereka menuntut investigasi menyeluruh, transparansi informasi, serta tanggung jawab nyata dari pihak perusahaan atas dugaan pencemaran yang terjadi.

Jika tidak, Sungai Ussu bukan hanya akan kehilangan kejernihannya, tetapi juga menghapus perlahan harapan hidup masyarakat yang bergantung padanya.

(Isk)

Strategi Ketahanan Pangan: Kementan Bentuk Brigade Pangan di Mahalona

Luwu Timur, Sigapnews.com, Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan melalui pembentukan Brigade Pangan di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (20/6/2025).

Program ini menjadi bagian dari strategi besar yang digerakkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai penanggung jawab wilayah swasembada pangan di Luwu Timur.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan dari desa, melalui gerakan yang melibatkan seluruh elemen pertanian.

“Brigade Pangan adalah wujud nyata gerakan kolektif. Pemerintah hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak—mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga perluasan areal tanam,” tegasnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran penyuluh pertanian dan kelembagaan petani.

“PPL, petani, dan aparat desa adalah ujung tombak. Jika mereka kuat, maka ketahanan pangan juga akan kokoh,” ujarnya.

Pembentukan Brigade Pangan ini turut dirangkaikan dengan program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) sebagai solusi peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BBPP Batangkaluku Jamaluddin Al Afgani, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur Amrullah Rasyid, Kepala Desa Mahalona, para PPL, petani lokal, serta perwakilan DPRD Luwu Timur yang menunjukkan dukungan politik terhadap agenda ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, para tamu juga melakukan peninjauan lapangan ke lokasi cetak sawah dan berdialog langsung dengan petani penerima manfaat.

Salah satu petani yang hadir mengungkapkan harapannya, “Kami siap mendukung. Dengan adanya Brigade Pangan, lahan kami bisa lebih produktif dan swasembada bukan lagi sekadar wacana.”

Langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan petani, dengan harapan melahirkan kemandirian pangan berbasis wilayah yang kuat dan berkelanjutan.

(Red)

Gerak Cepat Kementan Bersama Stakeholder Tanggulangi Serangan Hama Penggerak di Lutim

Luwu Timur, Sigapnews.com, Dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional serta mengantisipasi potensi kerugian produksi di tingkat petani, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku melaksanakan aksi cepat pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Rabu (12/6/2025).

Langkah cepat ini diambil sebagai respons terhadap laporan dari penyuluh pertanian dan kelompok tani terkait gejala serangan hama penggerek batang pada tanaman padi muda.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi sinergi lintas sektor dalam mendeteksi secara dini serta melakukan pengendalian terpadu terhadap hama tersebut.

Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, menekankan pentingnya kecepatan dan responsivitas seluruh jajaran Kementan dan pemerintah daerah dalam menghadapi gangguan pertanian.

“Kita tidak boleh lengah terhadap serangan hama. Semua lini harus responsif dan hadir untuk petani. Kita ingin petani sejahtera, produksi tetap maksimal, dan pangan nasional terjaga,” tegas Menteri Andi Amran.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Ir. Idha Widi Arsanti, M.Sc, menyoroti pentingnya peran penyuluh dalam pengendalian OPT secara berkelanjutan.

“Penyuluh adalah ujung tombak di lapangan. Mereka harus diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan yang aplikatif.

"Kolaborasi antara penyuluh dan kelompok tani sangat vital dalam menjaga ketahanan petani menghadapi tantangan OPT,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan lapangan ke area pertanian terdampak, di mana tim teknis melakukan identifikasi awal gejala serangan serta memberikan edukasi kepada petani terkait siklus hidup hama penggerek batang dan strategi pengendalian ramah lingkungan.

Tim juga melakukan pendataan lahan terdampak untuk memastikan pengendalian berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Amrullah Rasyid; Komandan Kodim 1403/Palopo, Letkol Inf. Windra Sukma Prihantoro; jajaran penyuluh pertanian; serta ketua dan anggota kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan soliditas dan komitmen bersama dalam menghadirkan solusi nyata di lapangan.

Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menegaskan bahwa peran balai pelatihan bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai penggerak teknis di lapangan.

“Kami hadir untuk merespons kebutuhan petani. Balai pelatihan harus berperan aktif dan terhubung dengan persoalan aktual. Ini bukti bahwa negara hadir mendampingi petani,” ujarnya.

Setelah observasi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog dan diskusi interaktif bersama penyuluh dan kelompok tani di Kantor Desa Lumbewe.

Diskusi ini membahas strategi pengendalian terpadu, pentingnya monitoring berkala, serta sinergi antara petani, penyuluh, dan kelembagaan pertanian.

Melalui gerakan cepat ini, Kementerian Pertanian berharap serangan hama penggerek batang dapat ditekan sejak dini, sehingga produktivitas petani tetap terjaga.

Kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama untuk melindungi dan mengembangkan sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional.

(Red/*) 

Dituntut Mundur dari Jabatan, Kades Maleku Lutim Malah Minta Perenungan

Lutim, Sigapnews.com,- Masyarakat Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi damai di depan kantor Desa setempat menuntut Kepala Desa, Juber Sangga dan BPD mundur dari jabatan pada Senin (5/2/2024).

Terpantau di lokasi, massa aksi dilengkapi 1 mobil komando dan beberapa spanduk tuntutan ke Kades dan BPD Maleku. Massa aksi juga membakar ban sebagai bentuk protes mereka.

Usai melakukan orasi, Camat mangkutana Zulkifli meminta warga untuk masuk ke aula kantor desa guna melakukan audiens bersama sama. Dalam audiens kepala desa membeberkan perihal pembangunan yang ada di desa.

"Kalau masalah pembangunan di desa ini sudah melewati beberapa mekanisme termasuk kegiatan juga ditangani oleh kaur-kaur  desa yang memiliki tugas masing. Dan kalau masalah ada perubahan dalam APBDes itu ranah aparat desa yang lain, dan satu hal yang perlu bapak ketahui bahwa tidak mungkin juga kita kerja kegiatan yang ada di desa kalau tidak di tanda tangani oleh camat dan kadis DPMD lewat asistensi sebelum pencairan," kata Kades Juber Sangga.

Menanggapai hal tersebut, kaur desa bidang pembangunan Antonius Lasampa, angkat bicara dan merasa tersinggung jika kaur dan aparat desa yang selalu disalahkan, bahkan dia tidak segan membeberkan kesalahan-kesalahan yang ada di desa yang jauh dari regulasi dan bukan hasil dari musyawarah desa.

Bahkan Antonius siap mundur jika dirinya dianggap salah karena berdiri bersama-sama warga desa.

Diakhir audiens massa aksi tetap meminta kepala desa dan BPD menandatangani tuntutan yang saat ini disuarakan, namun kepala desa dan ketua BPD Edison Panginja meminta agar diberi waktu untuk melakukan renungan terhadap apa yang dituntutkan.

Kemudian, Koordinator aksi meminta massa membubarkan diri karena audiens ini tidak menghasilkan apa-apa.

Bahkan massa akan buat petisi dan pelaporan langsung baik ke aparat penegak hukum dan Bupati Luwu Timur terkait adanya pelanggaran penyalahgunaan kewenangan dan keuangan desa Maleku.

Sementara Kapolsek Mangkutana AKP Simon Sintu, saat melakukan pengawalan langsung aksi damai di desa Maleku menyampaikan syukur karena aksi damai ini berjalan aman dan tertib.

"Kami juga mengimbau kepada warga jikalau nantinya ada aksi selanjutnya agar dilaksanakan di pasca pemilu. Mari kita sama-sama jaga pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan, semoga pemilu ini berjalan damai tanpa ada masalah yang bisa menciderai pesta demokrasi ini, kami sebagai aparat penegak hukum tetap akan mengawal hak-hak masyarakat sejauh masih taat aturan seperti apa yang dilakukan oleh warga desa hari ini," harap AKP Simon.

Adapun yang hadir dalam aksi demo ini Kadis Kesbangpol, perwakilan Kapolres Luwu Timur, Kapolsek Mangkutana, Koramil Mangkutana, Camat Mangkutana, pemerintah Desa, BPD Maleku, dan Satpol PP. 

(Red/ISK) 

Pelayanan Air PDAM Lutim Buruk, LHI: Bisa Langgar HAM

Lutim, Sigapnews.com, Sejumlah Desa di Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluhkan air bersih PDAM yang tidak mengalir, apakah ini imbas kemarau atau memang dikarenakan pengelolaan Air bersih oleh PDAM dan Pemda Luwu Timur yang tidak maksimal.

Itulah yang menjadi pertanyaan sejumlah kalangan termasuk Aktivis LSM dari LHI, Kamis (25/10/2023).

Awaluddin salah seorang warga yang juga aktivis pemerhati di Luwu Timur mengatakan "Sudah hampir sebulan aliran air macet, bahkan 2 tahun terakhir masalah air bersih selelu menjadi keluhan di Kabupaten Lutim, dan kini masyarakat hanya mengharap dan atau mendapat bantuan yang di Suplai Air dari mobil Tangki, itupun tidak setiap hari, sementara warga sangat butuh Air bersih disetiap harinya, ungkapnya.

"Kita tidak tahu apakah ini imbas kemarau atau memeng pengelolan PDAM yang tidak maksimal di tambah pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur yang diduga kurang perhatian atas kondisi ini, ucapnya sedikit kesal.

Menurutnya, "Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dinilai lebih mementingkan menghadiri kegiatan-kegiatan Bimtek di luar daerah dari pada mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini telah mengalami krisis air bersih khususnya di wilayah kecamatan Malili yang notabene ibu kota kabupeten,.tandasnya.

Kata Dia, "Setidaknya Bapak Bupati Luwu Timur melalui Dinas terkait mestinya memberikan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah krisis air bersih serta diharapkan ada ketegasan Bupati terkait hal itu demi untuk kepentingan masyarakat dan jangan hanya mementingkan menghadiri kegiatan Bimtek di luar daerah, tegasnya.

"Satu kesyukuran karena air Sungai Malili beberapa bulan terakhir ini kondisinya jernih, jadi warga bisa menggunakannya  untuk mandi ataupun mencuci  pakaian, ungkap Awaluddin.

Sementara itu, Kalakhar LHI Iskaruddin mengatakan bahwa Dengan kurang perhatiannya (KUPER) Pemerintah terhadap krisis air bersih yang melanda Luwu Timur khususnya di Ibu kota kabupeten, ini bisa menjadi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemda Luwu Timur, tuturnya.

Iskar beralasan bahwa Kabupaten Luwu Timur adalah wilayah yang memiliki sumber air yang memadai bahkan bisa dikatakan Surganya Air, namun kenyataannya apa yang kita lihat seolah-olah dampak kemarau yang di jadikan narasi alasan atau dijadikan kambing hitam yang membuat krisis air bersih terjadi di Lutim ini, katanya.

"Itupun kalau ini adalah dampak kemarau ya ! yang seharusnya Pemda hadir untuk memberikan solusi, tutur Aktivis kemanusiaan ini.

Menurutnya," Dalam aturan sangat jelas utamanya pada Pasal 28H UU 45 ayat (1)  menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, jelasnya.

"Hak atas air memang tidak diatur tersendiri di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun, hak atas air adalah bagian dari terpenuhi dan terlindunginya hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi atau dengan kata lain non derogable right, sebutnya.

"Negara dalam hal ini Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin Hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari bagi kehidupan sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kwalitas yang baik aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

"Dan hal ini di atur dalam UU Nomor 17/2019 Tentang Sumber Daya Air, tegasnya.

"Dengan demikian, menurut Iskar, ' Pemkab Lutim selaku penyelenggara pemerintahan berkewajiban memenuhi hak warga atas air bersih, tegasnya lagi.

"Disamping itu, PDAM adalah badan usaha dan pelanggan adalah konsumen, sudah jelas dalam perjanjian yang mengatur antara hak dan kewajiban perusahaan dan pelanggan, sehingga jika salah satunya lalai dari kewajibannya maka disebut wanprestasi, tuturnya.

"Pelanggan bisa saja menggugat secara hukum PDAM yang lalai memenuhi kewajiban, dengan kata lain PDAM tidak memenuhi hak pelanggan" jelas Iskar.

Iskar menegaskan, kiranya DPRD Lutim memanggil pihak instansi terkait melakukan untuk dilakukan 'hearing' atas persoalan PDAM itu, imbuhnya.

Terakhir Iskar menyampaikan bahwa melalui lembaga LHI berencana akan memasukkan pengaduan ke ombudsman RI dan KPI jika tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, tegasnya.

(Red)