Ketua MPR RI Bareng Irfan Hakim Nge-Vlog Sambil Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

Jakarta, Sigapmews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng selebritis sekaligus pecinta hewan, Irfan Hakim, yang memiliki subscribers youtube 4,9 juta. Ini adalah kolaborasi ke-4 dirinya bersama selebritis dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada kawula muda melalui konten youtube Bamsoet Channel. Sebelumnya, Bamsoet sudah berkolaborasi dengan Raffi Ahmad,  Jessica Iskandar (Jedar), dan Baim Wong.

"Kolaborasi bersama selebritis yang sudah memiliki banyak subscriber adalah cara terbaru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui video di youtube, subscriber selebritis dengan jumlah jutaan bisa turut menyaksikan konten tentang Empat Pilar MPR RI. Kolaborasi ini sekaligus menunjukan kepedulian para selebritis terhadap kondisi bangsa dan negara. Dibalik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, melalui konten Youtube, dirinya tak perlu mengumpulkan banyak orang di sebuah ruangan untuk memberikan edukasi tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui youtube termasuk yang efektif, sekaligus bisa menjangkau siapapun dari tempat manapun.

"Memahami Empat Pilar MPR RI tak lagi dengan suasana yang serius seperti seminar ataupun simposium. Cukup klik video konten di Bamsoet Channel, nonton sambil rebahan pun jadi. Kontennya dibuat menarik dan beragam. Misalnya dengan Raffi Ahmad sambil membahas mobil listrik, dengan Jessica Iskandar sambil adu gombal, dengan Baim Wong sambil ngobrol santai, dengan Irfan Hakim sambil merawat hewan peliharaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, MPR RI memahami tak semua segmen masyarakat bisa menyukai seminar atau simposium. Tak semuanya juga suka Youtube. Karena itu, berbagai media dimasuki. Dari mulai seminar, simposium, media sosial seperti youtube, pagelaran lomba, nongkrong bareng komunitas, hingga melalui pendekatan seni dan budaya.

"Apapun medianya, terpenting pesannya sampai. Bahwa Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Patut dijaga dan diamalkan oleh seluruh anak bangsa," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Berikan Paket Sembako kepada Komunitas Seniman Jalanan

JAKARTA, Sigapnews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS), BPIP, Generasi Lintas Generasi, Yayasan Kitabisacom dan Relawan Empat Pilar MPR, Menyalurkan 250 paket Sembako untuk komunitas seniman jalanan yang berkumpul dari berbagai tempat. Dari Bulungan, Maluku dan Papua. Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas kebangsaan, bergotongroyong menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat penyebaran Covid-19 tak memandang profesi, suku, agama, ras, maupun antar golongan. Siapapun bisa terdampak, termasuk para seniman jalanan.

Acara yang digelar bersama Motor Besar Indonesia (MBI) itu juga sekaligus peresmian pembukaan Cafe dan Restoran franchise Teh Tarik Aceh di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

"Saat ini kita masih memasuki masa abnormal. Ternyata perjuangan melawan Covid-19 tak semudah yang dikira. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan bahwa virus Covid-19 bisa bertahan hidup lebih lama di ruangan tertutup yang memiliki sirkulasi udara kurang baik. Kini semuanya harus lebih waspada. Termasuk seniman jalanan yang biasa berkreasi di jalanan," ujar Bamsoet usai menyerahkan 250 paket bantuan secara simbolik untuk paraseniman jalanan, di Jakarta, Minggu (11/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini juga mendorong seniman jalanan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum membenahi komunitas mereka. Khususnya dalam membangun jejaring data, sehingga pemerintah bersama kalangan masyarakat bisa mengetahui berapa banyak persisnya jumlah seniman jalanan. 

"Jika sudah ada data by name, by addres, pemerintah akan mudah memberikan bantuan tunai. Minimal bisa menjadi tambahan untuk membeli kebutuhan harian dan alat-alat yang mendukung mereka berkarya," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, ketiadaan pertunjukan seni dan budaya tampaknya masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Walaupun para seniman sudah siap melakukan pola hidup baru dalam menampilkan berbagai karyanya di kala pandemi, belum tentu masyarakat bisa langsung tertarik mendatangi tempat-tempat pertunjukan.

"Teater, galeri, mall, bioskop, dan berbagai tempat kerumuman lainnya belum akan pulih secara cepat. Karena hampir sebagian besar masyarakat baru berani keluar ramah hanya untuk bekerja dan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Ditambah adanya peringatan dari WHO bahwa Covid-19 bisa menyebar di ruang udara. Selain vaksin, salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita untuk tetap bertahan dalam pandemi ini adalah dengan menguatkan solidaritas kebangsaan, bergotong royong membantu semampunya," pungkas Bamsoet. (*).

Bamsoet Mantan Ketua DPR RI Dukung OJK Dibubarkan

JAKARTA - Sigapnews.com - Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial  Service Authority). Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman," tutur Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

"Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet. (Red).

HYU Diusulkan Jadi Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur

Sigapnews.com, Jakarta - Hendrik Yance Udam Ketua Umum  Dewan Pimpinan Nasional  Gerakan Cinta Indonesia ( Dpn Gercin) diusulkan menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Usulan ini disampaikan Yulianus Dwaa Ketua Umum Aliansi Papua Penuh Damai (Papeda).

"Bung Hendrik Yance Udam (HYU) kami anggap layak menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Beliau dikenal sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepanjang-tanganan Presiden Jokowi di Indonesia Timur," kata Yulianus Dwaa Ketua Umum Papeda, Jumat (08/07/2020) saat dihubungi di Jakarta.

Menurutnya, melihat dinamika dan persoalan bangsa, serta progres Presiden Jokowi yang lagi konsen pada pembagunan wilayah-wilayah pingiran atau daerah tertingal, maka dibutuhkan tokoh muda nasionalis seperti Bung HYU. Sehingga kehadiran HYU katanya, menjadi bagian dari perpanjangan Presiden melakukan kerja-kerja nyata di Indonesia Timur.

"Bung HYU telah menunjukan kemampuannya dalam gerakan cinta Indonesia di tingkat nasional untuk memperkuat komitmen dan kecintaan pada NKRI. Beliau orang Papua yang sangat tulen mengkampanyekan persatuan nasioal di tengah gejolak isu-isu disinterasi bangsa, penolakan terhadap otonomi daerah dan adanya gerakan Papua merdeka," puji Yulianus Dwaa.

Untuk itu kata Yulianus, Bung HYU harus dilengkapi jabatan yang layak di pemerintahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih strategis dan efektif. Kapasitas Bung HYU dinilai tepat menjadi jembatan dalam rangka melakukan kerja-kerja menjaga keutuhan NKRI dan menguatkan nasionalisme kebangsaan di Indonesia Timur, khususnya Papua.

"Sudah pantas Bung HYU menjadi Staf  Khusus Presiden atau Juru Bicara Presiden tentang percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Beliau juga orang yang tetap bicara tentang humanity, human right, demokrasi dan universal etic," pungkas Yulianus Dwaa. (SB).

Bamsoet Dorong Stimulus Ekonomi Pemerintah Digunakan Maksimal

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp 122,44 triliun, juga dilarang mengimpor Alutsista. Seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri. Sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional, sekaligus mendorong produktifitas produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/20).

Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi Covid-19. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (8/7/20), Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kondisi ekonomi dunia sangat sulit, bahkan terancam resesi. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia ke-II.

Di Kuartal I 2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen.

"Di Kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen. Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp 905,1 triliun," ungkap Bamsoet.

Ketua Umum ARDIN Indonesia ini mengutarakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 123,46 triliun. Terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp 5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Rp 2,4 triliun untuk Pph final UMKM ditanggung pemerintah, Rp 1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.

"ARDIN Indonesia yang bermitra dengan UMKM bisa memanfaatkan stimulus bantuan tersebut agar pandemi Covid-19 yang sudah mengancam kesehatan tak sampai mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Antara kesehatan dan ekonomi tak bisa saling dipisahkan. Keduanya sangat penting agar kehidupan bisa tetap berjalan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga akan menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA selama enam bulan dan memberikan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA selama enam bulan. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp 2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 di berbagai pondok pesantren. Ada juga bantuan untuk mengurangi beban mahasiswa akibat pengeluaran ekstra membeli kuota internet akibat perkuliahan daring sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Hal penting lainnya, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar Rp 34 triliun agar Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19. Ditargetkan Februari - April 2020, vaksinnya sudah tersedia dan bisa dinikmati seluruh anak bangsa. Sekaligus menunjukan kedaulatan bangsa ini terhadap vaksin, tak perlu bergantung kepada negara lain," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, sejauh ini China dan Inggris merupakan negara terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19. Akhir Desember 2020, keduanya sudah bisa memproduksi vaksin secara massal untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam negerinya.

"Jumlah penduduk di China saja sudah mencapai 1,4 miliar lebih. Jumlah penduduk Inggris dengan Uni Eropa sudah melebihi 500 juta. Karena itu sangat penting bagi Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19, sehingga tak bergantung kepada negara lain," pungkas Bamsoet. (*)

Bertemu Pimpinan MPR RI, Alumni PMII Dukung BPIP Diatur Dalam Undang-Undang

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pandangan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menekankan perlunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam Undang-Undang. Sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan tak terkesan BPIP hanya milik suatu rezim pemerintahan saja.

"Selain PB IKA PMII, PBNU dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat juga mengusulkan hal serupa. Penguatan BPIP melalui undang-undang menandakan keseriusan bangsa dalam membina ideologi bangsa, Pancasila. Jadi yang diatur adalah masalah teknis kelembagaan, bukan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa," ujar Bamsoet usai bertemu pengurus besar IKA PMII, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/20).

Pengurus Besar IKA PMII yang hadir antara lain Ketua Umum Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan KH Masyhuri Malik, Majelis Kehormatan Organisasi Nur Syam, Wakil Ketua Umum Syaifullah Tamliha, Bendahara Umum Sudarto, Bendahara Nur Nadlifah, dan Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.

Mantan Ketua DPR RI ini memandang agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak menjadi kontraproduktif, pemerintah yang sudah memutuskan untuk menghentikan sementara waktu pembahasan RUU HIP harus segera mengambil langkah final sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 17 Juli 2020.

"Kita tunggu saja. Semoga polemik ini dapat segera diakhiri. Saya berharap dengan perubahan total RUU BPIP yang baru nanti, sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Sehingga tidak ada ruang untuk dipelintir dan menjadi bahan distruktif baru di masyarakat. RUU tentang penguatan BPIP tersebut, sebagaimana diusulkan PBNU, langsung saja diberi nama RUU BPIP," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai bola kini ada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo pasti mampu menggerakan kabinetnya untuk meredam pro kontra pembahasan RUU HIP agar kembali kepada semangat awal untuk penguatan BPIP. Komunikasi jajaran pemerintah dengan pimpinan partai politik juga sangat diperlukan, agar antara pemerintah dengan DPR RI bisa satu suara dalam membahas RUU BPIP.

"Melalui pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ideologi Pancasila akan kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setelah sekian lama bangsa ini cenderung abai dan jatuh dalam kubangan ideologi kapitalisme dan liberalisme," pungkas Bamsoet. (*)

[7/7 20.23] Admin Gowamo: Dukung Gerakan Sejuta Masker, PMI Gowa Sumbang 17.355 Masker

Humas Gowa----Guna mendukung Gerakan Sejuta Masker Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gowa juga ikut menyumbang 17.355 masker, Selasa (7/7).

Bantuan ini diserahkan oleh Sekretaris PMI Kabupaten Gowa, Mardani Hamdan kepada Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, Agus Harahap.

Mardani mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukunga PMI untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai penularan Covid-19.

17.355 ini kata Mardani merupakan sumbangan berbagai pengurus PMI Kabupaten maupun di kecamatan. Kemudian ditambah dengan dari beberapa donatur maupun relawan PMI lainny.

"Selain 17.355 masker. ada juga tambahan uang tunai sebesar Rp1.000.000," ujarnya.

Sementara itu, mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten dan BKPSDM, Agus Harahap menyampaikan apresiasi atas bantuan masker tersebut.

"Tentunya kita harapkan dengan pembagian masker ini masyarakat Kabupaten Gowa itu jauh lebih sehat dan kita bisa memutus mata rantai covid-19," harapnya.

Sekedar diketahui Gerakan Sejuta Masker yang akan digelar Pemerintah Kabupaten rencana dilaksanakan, Rabu (8/7) besok. Kegiatan ini dijadwalkan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.(JN)

Bamsoet Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Di rentang waktu tahun 2020 hingga 2035, jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran. Nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat. Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech pada acara Milenial Talk Conference 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu (5/7/20).

Turut hadir Direktur Eksekutif Milenial Talk Institute Indonesia Hasan Basri, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Mulyono Herlambang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yacut Cholil Qoumas, Walikota Bogor Bima Arya, Jubis Menhan RI Dahnil Anzar, Penulis Buku Pancasila Ideologi Dunia Saddam Al Jihad, serta ratusan milenial yang mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mengarahkan industri rumah tangga membuat komponen handphone. Tiongkok dengan cara mengarahkan industri rumahan memproduksi komponen elektronik. Sedangkan Jepang berhasil mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif sehingga tingkat penganggurannya sangat kecil, kurang dari 3 persen.

"Tidak semua negara sukses. Misalnya Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal karena kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan perkerjaan, sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia selain harus berdampak positif terhadap perekonomian juga harus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila. Mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman, tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.

"Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita. Misalnya pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika budaya asing seperti LGBT dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa kita, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia. Keprihatinan ini bukan mengada-ada, terutama bila kita merujuk pada beberapa publikasi hasil survey.

Survey LSI tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3 persen.

Survey yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

"Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekedar hapalan luar kepala," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Dorong Kementan Uji Klinik Produk Antivirus Corona

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi jajaran Kementerian Pertanian RI atas inisiatif dan keberanian mempromosikan kandungan minyak Atsiri dari daun kayu putih (eucalyptus) sebagai antivirus Covid-19. Namun, sebelum produk obat itu ditawarkan kepada masyarakat, Kementan harus mengikuti protokol pengujian obat baru.

‘’Saya mendukung penuh dan mengapresiasi inisiatif Kementerian Pertanian yang telah sampai pada produk antivirus Corona. Saya bahkan mendorong agar pekerjaan ini dilanjutkan. Namun, tentang khasiatnya, saya berharap agar jajaran Kementan bijaksana. Sebab, sejauh ini, baru jajaran Kementan RI yang membuat klaim tentang khasiat produk obat itu,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (5/7/20).

Seperti diketahui, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan telah memublikasikan produk antivirus Corona berupa kalung, roll on, in haler, salep, balsem dan defuser. Kementan mengklaim produk tersebut mampu mematikan Covid-19. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, di tengah kegelisahan karena tidak adanya vaksin yang mampu menetralisir ekses virus Covid-19, pencapaian Balitbangtan itu tentu layak untuk diapresiasi. Namun, seperti juga upaya serupa oleh para ahli di sejumlah negara, produk dari Kementan tersebut sebaiknya tetap menjalani prosedur uji klinik. 

‘’Untuk menghindari kesan tentang klaim sepihak, produk antivirus Corona dari Kementan itu sebaiknya mengikuti dulu protokol pengujian atau uji klinik untuk produk baru obat dan herbal. Termasuk pengujian khasiatnya pada manusia," kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI menambahkan, kehadiran dan keterlibatan pihak lain dalam uji klinik obat baru sangat diperlukan. Tidak hanya untuk kepentingan kebenaran tentang khasiat obat itu, melainkan juga untuk memperkuat klaim atas  khasiat obat atau herbal produk baru itu. 

"Untuk kepentingan uji klinik itu, sangat relevan jika Kementan RI bersinergi atau bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai obat atau herbal produk baru, tahap pengujiannya pun harus melibatkan pihak lain yang relevan," pungkas Bamsoet. (*)

Ekonom H.Bustam Pinrang Harap Bank BTN Terdepan Dalam Pelayanan Keuangan Perbankan Nasional

Sigapnews.com, Jakarta - PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berusia 70 tahun diharapkan terdepan dalam pelayanan jasa keuangan perbankan nasional. Saat ini BTN sangat baik dan dipercaya dalam fasilitas kredit sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

Penyataan ini disampaikan H. Bustan Pinrang Pengamat Ekonomi Mikro/Kerakyatan saat ditemui di Kantor Staf Presiden (KSP), Istana Negara, Jl. Merdeka Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jum'at sore (03/07/2020).

"Kebijakan BTN di bidang layanan jasa sudah cukup bagus, akan tetapi perlu peningkatan layanan keuangan berbasis sektor rill. Terutama di bidang layanan keuangan pinjaman usaha Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi," kata Bustan yang juga Direktur Utama PT Pinrang Mall Sejahtera (PMS).

Menurutnya, layanan keuangan kredit perumahan dan layanan keuangan keluarga sudah bagus. Akan tetapi kata Bustan, harus ditingkatkan pada bidang layanan ekonomi rakyat, baik IKM, UKM, UMKM dan Koperasi.

"BTN sudah berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan. Baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia. Bahkan, sudah memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. Serta sudah berhasil meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital," jabarnya.

Diharapkan kata Bustan, BTN harus menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Dimana nantinya sudah meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.

"Kebijakan jasa keuangan perbankan yang sudah baik diteruskan secara berkelanjutan. Terutama kepedulian pada kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan yang selama ini fokus pada perumahan yang rata-rata PNS, TNI dan Polri," tukas Bustan tokoh masyarakat asal Sulawesi Selatan ini.

Ia menambahkan, kedepan juga bukan hanya berbentuk kredit perumahan dana jasa layanan keuangan lainnya. Harusnya juga diarahkan pada kredit inkubasi bisnis, penguatan ekonomi rakyat dan pengembangan usaha IKM, UKM, UMKM dan Koperasi. Kalau ekonominya masyarakat kuat pasti bisa kredit rumah juga, jadi untungnya dua kali.

"PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., memang sudah mengeksekusi berbagai langkah strategis untuk menjadikan BTN sebagai rumah bagi kalangan milenial pada 2020. Dimana perseroan ini berencana menyediakan rumah bagi milenial, sekaligus sebagai tempat menyimpan dana, hingga melakukan berbagai transaksi," tandas Bustan yang sempat digadang-gadang sebagai calon Menteri Koperasi dan UKM ini.

BUMN Logo Baru, Harapan untuk Indonesia Maju

H. Bustan Pinrang Pengamat Ekonomi Mikro/Kerakyatan mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (01/07/2020) lalu meluncurkan logo baru. Logo inovatif ini sebagai simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan.

Kata Bustan, sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, makna dari perubahan logo ini adalah bagaimana BUMN terus adaptif terhadap perubahan zaman. Sekalipun zaman berubah, namun tetap ada karakter yang bertahan, yakni jati diri dan budaya bangsa.

“Kata Pak Menteri BUMN, logo ini mencerminkan bagaimana kita tetap tidak melupakan jati diri dan budaya kita sebagai bangsa yang besar dan kuat. Hal itu menjadi ciri dari lambang Garuda,” kata Bustan memuji Erik Thohir yang melakukan inovasi untuk kemajuan BUMN nasional.

Menurut Bustan logo baru BUMN, memiliki jati diri yang dibalut dengan nuansa inovasi sebagai bagian dari warna zaman saat ini. Begitu juga menjadi simbol kolaborasi yang menjadi kekuatan bangsa ini yang tertuang dalam budaya gotong-royong.

"Lgoo Kementerian BUMN kali ini terdiri atas empat unsur utama, yakni Garuda Pancasila, semangat kolaborasi, BUMN, dan inovasi teknologi. Garuda Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan semangat kolaborasi merupakan implementasi dari nilai luhur kegotong-royongan bangsa Indonesia," jelasnya.

Terakhir kata Bustan sesuai keterangan Erick Thohir Menteri BUMN, warna BUMN sebagai identitas instansi juga tertera dalam logo baru. Simbol inovasi teknologi ditampilkan sebagai perlambang arah dan fokus BUMN menghadapi perubahan zaman. Sedangkan inisial BUMN yang tersurat dalam logo merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang dikemas dalam gaya visual kontemporer.

“Telihat jelas kan, ventuknya yang logogram dan kontemporer mencerminkan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Ini sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia,” urainya.

Kata Bustam, logo Kementerian BUMN kali ini terdiri dari dua warna utama, yaitu biru tua yang mencerminkan sifat bijak dan biru muda yang mencerminkan sifat progresif. Palet warna dalam identitas logo terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Warna biru mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi, dan imajinasi.

"Perpaduan antara kedua biru tersebut menggambarkan harmonisasi akan kebijakan dan kedewasaan dalam berpikir maupun bertindak dengan semangat inovasi yang berorientasi pada masa depan," imbuhnya.

Terkahir menurut Bustan, selain peluncuran logo, Kementerian BUMN juga mempertegas nilai-nilai organisasi yaitu AKHLAK. AKHLAK menjadi nilai yang akan diterapkan oleh Kementerian BUMN dalam melayani negeri.

“Pak Erick Thohir menginginkan BUMN memiliki AKHLAK. Dimana makananya memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri untuk penerapan kode etik dan kode perilaku yang akan diterapkan di Kementerian BUMN,” pungkas Bustan yang dikenal dekat dengan kalangan Istana. (Syafrudin Budiman)

Bamsoet : Deradikalisasi Harus Didukung Semua Kelompok Masyarakat

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai deradikalisasi terhadap pelaku, korban, maupun orang-orang yang berada dalam lingkaran terorisme bukan hanya tugas negara. Melainkan perlu didukung dan melibatkan berbagai kelompok organisasi masyarakat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sectornya.

"Sebagai sebuah Rumah Kebangsaan, MPR RI senantiasa mendukung upaya kontra radikalisasi yang dilakukan BNPT melalui berbagai cara. Dari mulai narasi, sosialisasi, tindakan, maupun menyusup ke dalam jaringan teroris. MPR RI melalui Empat Pilar MPR RI juga senantiasa menggugah kesadaran kolektif bangsa bahwa kemajemukan Indonesia adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita rawat bersama. Jangan memutarbalikan agama sebagai sumber perpecahan, maupun menjadikan perbedaan sebagai sumber pertikaian," ujar Bamsoet diskusi Kebangsaan bersama Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, di kantor BNPT, Jakarta, Jumat (3/7/20).

Turut hadir selain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dan Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman juga jajaran utama BNPT.

Sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bamsoet menegaskan bahwa Pemuda Pancasila yang selalu berada dalam garis terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, senantiasa mendukung BNPT dalam menjaga masyarakat tak terpapar radikalisme dan ekstrimisme. Pemuda Pancasila selalu siap menerima para pelaku, korban, maupun orang-orang yang berada dalam lingkaran terorisme untuk di deradikalisasi.

"Mereka menjadi radikal salah satunya karena tak mengenal Pancasila. Dukungan Pemuda Pancasila akan semakin memperkuat BNPT, karena jutaan kader Pemuda Pancasila yang tersebar ke berbagai pelosok desa hingga daerah pedalaman, bisa menjadi mata dan telinga BNPT untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penyebaran paham radikal kini sudah sangat gampang dijangkau masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Karena itu, BNPT bersama aparatur pemerintahan lainnya serta didukung organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, harus senantiasa giat melakukan patroli siber.

"Atas dasar itu jugalah, kini saya pribadi menggunakan media sosial Youtube melalui akun Bamsoet Channel untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada para netizen dari mulai millenial, Gen Z, hingga baby boomer. Sehingga bisa turut membanjiri media sosial dengan konten kebangsaan," pungkas Bamsoet. (*)

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memberikan masukan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik seluruhnya materi muatan hukumnya, dan diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pembentuk norma hukum sehingga kedudukannya tidak bisa diatur oleh norma hukum seperti undang-undang.

Atas dasar itu, pengaturan Haluan Ideologi Pancasila dalam Undang-Undang dinilai tidak tepat.

"Kami sepakat, bahwa perdebatan atau pro-kontra tentang RUU HIP harus dihentikan. Kita tidak boleh terpancing terhadap hal-hal yang mengarah kepada perpecahan.

Sebagai 'Bapak Bangsa', Pak Try Sutrisno dan para senior purnawirawan juga memberi masukan, bahwa RUU HIP harus ditarik materi muatan hukumnya. Karena yang sebenarnya diperlukan adalah undang-undang  tentang pembinaan ideologi Pancasila, bukan malah mengatur Pancasila sebagai sebuah ideologi, falsafah dan dasar negara.

Agar pembinaan ideologi Pancasila bisa komprehensif dan diterima seluruh elemen bangsa, maka perlu adanya penguatan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak bergantung atau terkesan milik satu rezim pemerintahan saja, lantaran dasar berdirinya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, dasar berdirinya BPIP harus diperkuat melalui undang-undang," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, di MPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, dan Arsul Sani, Fadel Muhammad serta Hidayat Nur Wahid yang hadir secara virtual. Hadir pula Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, dan Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah juga menyampaikan hal serupa, bahwa materi muatan RUU HIP dan juga judul RUUnya harus diganti karena sudah jauh keluar dari kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Namun semangat memperkuat BPIP dalam sebuah undang-undang, tak boleh dimatikan. Pro kontra yang terjadi terkait RUU HIP menunjukan bahwa masyarakat sangat menaruh kepedulian terhadap Pancasila sekaligus menandakan bahwa Pancasila memang milik seluruh elemen bangsa, bukan milik perorangan ataupun kelompok tertentu.

Sementara Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun memaparkan dahsyatnya liberalisme dan kapitalisme yang sudah menyerang dan menghancurkan konstitusi UUD NRI 1945. Jangan sampai hal serupa juga menyerang dan menurunkan Pancasila dari ideologi negara menjadi hanya norma hukum biasa.

Lebih jauh Bamsoet yang juga mantan Ketua DPR RI ini mengutarakan kekagumannya terhadap sosok Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang di usia senjanya masih tetap menaruh kepedulian terhadap kondisi Indonesia. Padahal bisa saja ia menarik diri dari hiruk pikuk dan memilih menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarga. Namun jiwa pejuangnya tak menyurutkan semangat untuk ikut serta dalam berbagai dinamika perjalanan bangsa.

"Berkat masukan para tokoh seperti Pak Try Sutrisno, Pak Saiful Sulun, dan Pak Kiki Syahnarki, serta para pejuang veteran lainnya, arah perjalanan bangsa bisa tetap on the track, tak melenceng dari semangat proklamasi," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, ada berbagai penyebab matinya sebuah ideologi. Antara lain karena inkonsistensi dan pemahaman yang lemah generasi muda bangsa, serta pragmatisme dan opurtunis para penyelenggara negara. Agar ideologi Pancasila tak mati ditengah jalan, perlu adanya pembinaan komprehensif yang disepakati berbagai elemen bangsa dengan diikat dalam sebuah undang-undang.

"Setiap anak bangsa yang lahir, mereka belum mengenal apa itu Pancasila dan betapa pentingnya Pancasila dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Karenanya setiap anak bangsa perlu mendapatkan pola pembinaan yang komprehensif dari sejak dini. Dimulai dari pendidikan di PAUD hingga jenjang perguruan tinggi. Plus juga pembinaan diluar institusi resmi pendidikan. Disinilah letak urgensi perlunya UU Pembinaan Ideologi Pancasila," jelas Bamsoet.

Terkait tentang mekanisme panarikan, pembatalan atau mengganti judul dan subtansi daripada RUU HIP menjadi RUU PIP tambah Bamsoet, semua berpulang pada DPR RI sebagai lembaga negara pembuat undang-undang bersama pemerintah.

“Setidaknya ada dua opsi yang bisa ditempuh sesuai mekanisme aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, karena bola sudah ada di pemerintah. Maka pemerintah bisa merubah seluruh substansi yang ada dalam RUU HIP yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal dengan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang baru termasuk judulnya. Lalu kemudian membahasnya dengan DPR. Misalnya, karena hanya menyangkut teknis implementasi Pancasila dan penguatan payung hukum untuk BPIP, cukup 6 atau 7 Bab dengan 15-17 pasal saja,” ujar Bamsoet.

Opsi kedua, lanjut Bamsoet. RUU HIP inisiatif DPR itu ditarik dan kemudian dimasukan kembali sebagai inisiatif DPR yang baru, menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) dengan perubahan total.

“Karena bagi kami, perdebatan tentang Pancasila sudah final dan sudah selesai. Tugas kita selanjutnya sebagai bangsa adalah mengimplementasikannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk tekad kita, bahwa Pancasila harus menjiwai seluruh kebijakan negara,” tegas Bamsoet.

Sebanyak 3.176 Tersangka Pungli Bansos Covid 19 Diamankan Tim Satgas Saber Pungli

Sigapnews.com, Jakarta - Sebanyak 3.176 tersangka diamankan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polri terkait pungli bansos kepada keluarga penerima akibat wabah Covid-19. 

Para tersangka tersebut diproses sejak periode 1 Januari sampai 31 Mei 2020 dan hingga kini Satgas Saber Polri masih melakukan pengawasan dilapangan.

Kadiv Humas Polri Irje Pol Argo Yuwono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dari pengaduan masyarakat yang diterima Satgas Saber Polri sebanyak 585 dengan rincian, SMS sebanyak 238, call center 192 kali, serta surat dan pengaduan langsung 155 kali.

"Kami melakukan OTT aksi pungli sebanyak 2.003 kali, dan menangkap tersangka sebanyak 3.176 orang," kata Irjen Pol Argo, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan, pihaknya akan tetap mengawasi semua stakeholder di seluruh daerah. Tujuannya, agar bansos itu tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai bansos tersebut tidak tepat sasaran. Kami tetap awasi dan akan tindaklanjuti secara hukum. Ini merupakan atensi Bapak Kapolri," pungkas Irjen Pol Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, akan menindak tegas siapapun yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19. 

"Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memproses pidana," kata Jenderal Polisi Idham dalam keterangannya, pada Senin (15/6/2020).

Jenderal Polisi Idham mengungkapkan untuk mengawasi dana Rp 677,2 triliun tersebut disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dibawah komando Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. 

Tim tersebut tidak akan segan-segan menindak oknum yang menyalahgunakan dana yang dikhususkan bagi rakyat itu. "Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim," ujar Jenderal Polisi Idham. 

Kapolri mengingatkan semua pihak jangan sampai menyalahgunakan kelonggaran aturan dana Covid dengan tujuan memperkaya diri.

"Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana Covid. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat. Hukumannya sangat berat," pungkas Jenderal Polisi Idham. (Red).

Ketua MPR RI : Nelayan Harus Menjadi Profesi Menjanjikan dan Penuh Kesejahteraan

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya laut, seharusnya nelayan adalah profesi yang menjanjikan dan penuh kesejahteraan. Dengan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,55 juta kilometer persegi, bisa dibayangkan sangat besar sekali potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia.

"Badan Pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), mencatat potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Sementara potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE," ujar Bamsoet saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Nasional virtual Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/20).

Turut serta secara virtual Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HNSI Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Sondakh, dan Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI Mar (purn) Yusuf Solichien.

Sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP HNSI, Bamsoet berharap Rapimnas bisa menjadi momentum menguatkan soliditas dan kematangan organisasi HNSI. Sekaligus sebagai sarana mawas diri, sudah seberapa jauh HNSI melangkah selama kurun waktu 47 tahun, sejak didirikan pada 21 Mei 1973.

"Dengan kekayaan sumber daya alam bahari yang begitu berlimpah, kenyataan bahwa mayoritas nelayan Indonesia masih hidup dalam belenggu kemiskinan, adalah sebuah paradoks. HNSI harus tetap berdiri di garis terdepan memperjuangkan nasib nelayan. Adanya penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing dan keterbatasan kemampuan sumber daya nelayan dalam menghadapi persaingan, adalah dua di antara beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan. Kondisi ini juga mendorong penurunan jumlah nelayan, karena profesi nelayan dipandang tidak menjanjikan," tandas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi mulia tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna kalau seluruh pihak tidak benar-benar serius membenahi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.

"Visi tersebut sangat mungkin terwujud. Mengingat keanekaragaman hayati laut Indonesia sangat kaya ragam, yakni 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, menasbihkan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Apalagi dengan posisi geografis yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia adalah center of gravity perdangangan dunia, lebih dari 80 persen perdagangan dunia melalui laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa upaya mengoptimalkan sumberdaya kemaritiman mendapatkan tantangan berat. Apalagi saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Akibatnya, harga ikan hasil tangkapan turun drastis, yang disebabkan oleh penurunan jumlah pembeli yang signifikan.

"Banyak sektor usaha yang mengandalkan produk hasil laut seperti restoran seafood juga mengurangi atau bahkan menutup aktivitas usahanya. Pembatasan mobilitas pengangkutan hasil ikan dan penurunan volume ekspor, serta pembatasan akses keluar dan masuk antar wilayah juga turut berkontribusi pada penurunan penghasilan nelayan," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah senantiasa hadir menyelamatkan nelayan melalui kebijakan yang berpihak. Misalnya membeli produksi hasil nelayan, menjamin lalu lintas suplai logistik beserta sarana dan prasarana penunjangnya, mendorong kerjasama antar lini untuk menciptakan sinergi yang optimal, melaksanakan optimalisasi sistem resi gudang atau sistem tunda jual, serta berbagai kebijakan lainnya. Bahkan menggelorakan slogan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMAR IKAN) pun akan membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan yang dihasilkan oleh nelayan.

"Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Di saat kita semua dihadapkan pada masa krisis seperti kondisi sekarang, sangat penting agar setiap elemen masyarakat berperan dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing. HNSI senantiasa bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong bersama sebagai satu kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet. (*)

Ini Syaratnya Jadi Pasangan Duet Inez Mayonez

Sigapnews.com, Jakarta - Model cantik Inez Mayonez akan segera meramaikan blantika musik dangdut Indonesia.

Inez Mayonez mantap untuk terjun ke dunia musik dangdut yang diimpikannya selama ini.

Selama ini Inez Mayonez sering berlatih vokal dengan bernyanyi di karaoke bersama teman-temannya.

Inez Mayonez kini sedang mencari pasangan duet wanita usia 17-25 tahun gadis atau janda tidak masalah yang penting single dan menarik dengan kemampuan nyanyi yang mumpuni.

Dengan kinerja yang menarik, wajah cantik, dan suara yang bagus, Inez Mayonez yakin bisa bersaing di dunia musik dangdut.

"Aku lagi mau nyanyi Duo jadi butuh temen duet yang bisa nyanyi dan joget yang penting tidak ribet " kata Inez Mayonez pada awak media, Kamis (2/7/2020)

Buat yang ingin jadi temen duet Inez Mayonez bisa kirim foto dan biodata ke instagram @selebhitsdotcom.

Silaturahmi Hari Bhayangkara Ke 74 Kapolda Metro Jaya Salurkan Bantuan

Sigapnews.com, Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana melaksanakan kegiatan sekaligus memberikan bantuan dalam rangka hari bhayangkara ke 74 di Asrama Polri Petamburan, Palmerah Jakarta Barat, Selasa (30/06/2020).

Dalam Hari Bhayangkara ke 74 tahun ini sebanyak 2300 paket dan dibagikan secara simbolis kepada  15  warga asrama Petamburan.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, semoga keluarga besar asrama Polri diberikan kesehatan. Semoga di hari Bhayangkara ke 74 ini, Polri semakin dicintai rakyat dan Kamtibmas Prodoktif dan Masyarakat semakin Prodoktif. 

"Tujuanya ke Petamburan yaitu silahturohmi kepada masyarakat khususnya warga asrama Petamburan, yang mendapatkan bantuan khususnya warakawuri dan pensiunan Polri serta warga masyarakat sekitar. Semoga Polri kedepan supaya menjadi Polri yang baik," ucap nana

Nana menambahkan, dampak Covid-19 ini berdampak ekonomi dan semua bidang, semoga  bantuan ini bermanfaat dan berguna bagi masyarkat yang membutuhkan.

"Korban sudah banyak yang meninggal tentunya protokol kesehatan harus ditaati dan selalu pakai masker, jaga jarak dan  dan saling mengingatkan jangan sampai kena korban corona. Bhabinkamtibmas dan Babinsa harus selalu bekerja sama untuk mengurangi penularan Covid-19," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Asrama Polri Petamburan, Kompol Mahat menyampaikan terimakasih dan bangga atas bantuanya dari Kapolda Metro Jaya.

"Saya mewakili warga asrama mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke 74 semoga Polri dicintai Rakyat," Imbuhnya. (Red/Ashar).

Ketua MPR RI Bamsoet Gandeng Artis Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memainkan cara baru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yakni dengan menggandeng para selebritis dan youtuber melalui kanal akun youtube Bamsoet Channel. Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kini Bamsoet ngevlog bareng Jessica Iskandar di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/20).

"Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui kanal youtube Rans Entertaninment memiliki 16,5 juta subscriber dengan follower Instragram 42,4 juta. Sedangkan Jessica Iskandar memiliki 1,8 juta subscriber dengan follower 23,2 juta. Kolaborasi dengan mereka dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ditujukan untuk menyasar generasi muda maupun kalangan masyarakat yang aktif bersosial media melalui youtube. MPR RI tak boleh ketinggalan zaman, harus selalu kreatif agar penanaman Empat Pilar MPR RI semakin membumi dan yang tak kalah penting, selalu up to date," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, kolaborasi bersama artis dan youtuber tak hanya akan berhenti pada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, maupun Jessica Iskandar saja. Sudah ada beberapa list nama-nama lainnya yang akan diajak. Sehingga bisa semakin meramaikan dunia media sosial dengan konten bermanfaat seperti Empat Pilar MPR RI.

"Riset terbaru We Are Social bersama Hootsuite melaporkan ada peningkatan 25 juta jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2020, yakni menjadi sebesar 175,4 juta pengguna internet. 160 juta diantaranya aktif di media sosial seperti youtube, instagram, twitter, maupun facebook. Youtube menempati peringkat pertama sebagai platfon yang sering dikunjungi, yakni sebesar 88 persen," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai memanfaatkan media sosial untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan cara yang segar, merupakan salah satu langkah kreatif MPR RI agar bisa tetap lebih dekat dengan rakyat. Mengingat saat ini masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z dan millenial lebih senang menyaksikan video dibanding membaca.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menggunakan platfom media sosial akan melengkapi cara konvensional yang sudah dilakukan berupa seminar, diskusi publik, maupun lomba. Ke depan akan banyak lagi cara-cara baru yang dilakukan MPR RI agar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tak seperti menara gading yang kaku terhadap perubahan zaman. Pergerakan zaman adalah keniscayaan, perubahan mindset MPR RI dalam menghadapinya adalah keharusan," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI : Pemberdayaan Perempuan Bagian Peningkatan Kualitas Generasi Bangsa

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen diantaranya adalah perempuan.

Ditambah berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Begitupun dengan negara lainnya. Di Perancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi Covid-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.

"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan Covid-19 di setiap negara. Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan Covid-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/20).

Turut hadir Sekjen KOWANI Titien Pamudji, Ketua KOWANI Bidang Politik dan Lingkungan Hidup Nita Yudi, Ketua Bidang Politik KOWANI Corry Soekotjo, dan Wakil Sekjen KOWANI Siti Aniroh. Sedangkan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo dan ratusan kader KOWANI lainnya mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.

"Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0 – 100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan trend perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.

"Saya meyakini, trend peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan, dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.

"Perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang Ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet. (Red).

Best Effort Kadin Indonesia Untuk Pelaku UMKM Ditengah Pandemi Covid 19

Sigapnews.com, Jakarta - Wabah Pandemi COVID-19 telah meluluh lantakan berbagai sendi perkonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan Kadin Indonesia mengkaji bahwa 83% pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi terhenti usahanya. 

"Hal tersebut juga berpotensi tumbuhnya 99 juta pengangguran baru. Suatu kondisi yang sangat berbahaya kalau hal ini terjadi".

Untuk mencegah hal tersebut dan ditengah berbagai kebijakan yang dihadapi, KADIN INDONESIA membuat inovasi serta program-program lebih dari biasanya yang selama ini fokus pada pengembangan UMKM.

"Selain daripada itu, secara berkelanjutan KADIN INDONESIA membantu juga UMKM secara detail dan teknis ujar Ketua Umum Edy Ganefo kepada awak media, senin 29/06/20 di Jakarta.

Edy juga menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada segenap pengurus Kadin Indonesia, baik ditingkat Pusat, maupun Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk membantu mempromosikan produk UMKM, melalui berbagai media, baik medsos (FB, WA, IG, Twitter dll) juga melalui ecommerce dan lain-lain," jelasnya

"Tidak hanya itu, Edy menyebut bahwa KADIN INDONESIA juga secara nyata membantu penjualan ekspor produk UMKM bekerjasama dengan gabungan perusahaan ekspor indonesia (GPEI -red). "Adapun pelaku UMKM yang tidak memiliki perijinan ekspor pun kami bantu." Imbuhnya

Untuk itu ia juga telah meminta kepada segenap Komite Luar Negeri KADIN INDONESIA untuk mencari dan membantu melakukan penjualan produk UMKM pada berbagai negara di dunia, bebernya.

Ketua Umum Edy Ganefo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pengurus Kadin yang telah bekerja melebihi kebiasaan sebelumnya.

Adapun langkah tersebut dilakukan dikarenakan kekhawatiran KADIN INDONESIA akan kehancuran UMKM. Terang Edy Ganefo.

Kekompakan dan kebersamaan segenap pengurus Kadin bekerja membantu UMKM secara Ikhlas merupakan upaya terbaik KADIN INDONESIA, dan Alhamdulillah hasilnya banyak pelaku UMKM terbantu untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini," beber Edy Ganefo seraya mengucapkan rasa syukur...

Secara terpisah, salah seorang pelaku UMKM yang selama ini memproduksi dan menjual sepatu, mengalami keterpurukan, dimana produknya tidak dapat berjualan, karena sepinya permintaan. 

"Sesuai arahan Kadin, saya mencoba alih sementara usaha agar dapat bertahan, dengan memproduksi dan menjual produk kuliner yaitu Rendang Padang. 

Berkat bantuan pengurusan KADIN INDONESIA yang secara Ikhlas mempromosikan dan membeli produk rendang kami, Alhamdulillah kami bisa bertahan dalam kondisi dimana karyawan tidak memiliki pendapatan dari produksi sepatu, namun dari hasil penjualan rendang, semua bisa bertahan," Ujar ibu Mieske, yang selama ini menjadi UMKM binaan KADIN INDONESIA.

KADIN INDONESIA dibawah ketua umum Eddy Ganefo juga telah membuat berbagai terobosan di tengah Pandemi COVID-19 salah satunya dengan program UMKM Naik Kelas. 

Program tersebut merupakan pembinaan dan konsultasi yang hampir setiap hari dilakukan dengan menggunakan salah satu aplikasi rapat.

"Tentu saja hal tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar kita semua all out mensupport dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat luas ditengah keterpurukan pandemi COVID-19 saat ini.

KADIN INDONESIA juga berjuang tidak seperti biasanya, bahkan juga melakukan rana sosial dengan berbagai program bantuan dan penciptaan suplemen pencegah Corona, yang telah teruji dan akan Grand Launching pada 2 Juli 2020. 

Saat ini KADIN INDONESIA telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka alih usaha sementara pelaku UMKM yang terpurukpun sudah banyak kami lakukan, antara lain dengan usaha penjualan aneka produk kelautan secara waralaba dengan modal sangat rendah bahkan modalnyapun dibantu dengan pola pinjaman," ujar Eddy Genefo 

Segenap pengurus KADIN INDONESIA sangat prihatin dengan kondisi UMKM yang saat ini dominan terpuruk.

"Edy mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan apa yang dialami temen-temen UMKM. Hp dan WA saya terbuka 24 jam untuk temen-temen UMKM didalam konsultasi, pemecahan masalah sekaligus memotivasi UMKM agar tetap dapat yakin. bahwa kondisi ini akan segera berakhir, dan kita kerja keras agar dapat bertahan dan bahkan menjadikan momentum ini sebagai sebuah kebangkitan UMKM."

Ketua Umum Edy Ganefo menambahkan, bahwasanya apa yang kami lakukan demi bangsa dan negara ini tidak serta merta membuat semua pihak menjadi senang dan merasa terbantu.

Pasalnya kami masih mendengar dan melihat, masih ada pihak yang ingin menghambat berbagai program KADIN INDONESIA,  Sungguh sangat disayangkan dalam kondisi Pandemi COVID-19, dimana UMKM yang terpuruk sewajarnya dibantu bukannya malah dihambat," tegasnya !

Selayaknya segenap insan di Indonesia bersatu, saling membantu dan menguatkan baik kepada segenap masyarakat, terkhusus lagi kepada segenap pelaku UMKM. Tutup Edy Ganefo. (Red/YFI).

Kabaharkam Polri : Sebagai Polisi Teruslah Berbuat dan Cintai Profesi

Sigapnews.com, Jakarta - Menjelang Hari Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020 mendatang, melalui keterangan resminya kepada awak media Sabtu (27/06/2020), Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan refleksinya mengenai pasang-surut kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sebagai institusi intinya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, memerlukan perjuangan dengan bersusah payah dari segenap personelnya di berbagai bidang tugas.

Namun kepercayaan publik terhadap Polri dengan mudah langsung merosot jika personel Polri sedikit saja berbuat salah, hal seperti ini hendaknya menjadi perhatian dari segenap jajaran Polri mulai dari yang bertugas di Mabes, Divisi, Direktorat, satuan kerja wilayah provinsi, kota, kabupaten bahkan hingga ke pelosok nusantara semisal di jajaran Bhayangkara Pembina Desa.

“Kita berbuat baik saja belum tentu masyarakat menerimanya, apalagi kita tidak berbuat baik. Tapi percayalah, kebaikan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Jadi, lakukan kebaikan saja untuk masyarakat,” ujar Komjen Agus

Menurut Alumni Akabri Kepolisian Tahun 1989 itu, ia menyampaikan refleksinya terutama kepada jajaran Baharkam Polri agar senantiasa berbuat baik, melakukan tugas dengan baik dan benar, tanpa harus ambil pusing atas penilaian masyarakat. Kabaharkam menambahan, polisi dibenci masyarakat itu biasa.

“Karena sering kali polisi hanya diidentifikasi sebagai penegak hukum, kerjanya menangkap orang yang diduga melakukan pelanggaran,”, tutur Komjen Agus.

Namun sebenarnya, sambung Komjen Agus, tugas Polri bukan semata penegakan hukum. Ia mencontohkan badan yang dipimpinnya, yang memiliki tugas utama pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Secara struktur, Baharkam Polri menaungi tiga korps di bawahnya, yakni Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas), Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara), dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud). Korbinmas bertugas menangani faktor-faktor penyebab gangguan kamtibmas (preemtif). Korsabhara bertanggung jawab atas pencegahan gangguan kamtibmas (preventif), seperti melakukan pengamanan, pengawalan, dan patroli.

Sementara Korpolairud mempunyai tugas membantu operasional Polri, Harkamtibmas di wilayah pesisir, hingga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi sepanjang 12 mil wilayah laut Indonesia diukur dari garis pantai.

“Baharkam Polri memiliki tugas yang sangat kompleks: preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Baharkam Polri dapat dikatakan sebagai miniatur Polri. Yang tidak tertangani oleh tugas Baharkam akhirnya berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas,” kata Jenderal Polisi bintang tiga ini.

Contoh lain bahwa tugas Polri tak sebatas penegakan hukum, lanjut Kabaharkam Polri, adalah Operasi Kepolisian Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020 (Opspus Aman Nusa II 2020). Yakni operasi kepolisian yang bertujuan membantu kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19.

Selanjutnya Agus menambahkan, Polri ada beberapa operasi kontinjensi, yaitu Aman Nusa I tentang keamanan nasional (teroris), Aman Nusa II tentang bencana alam dan nonalam (COVID-19), dan Aman Nusa III terkait kegiatan dinamis dari pemerintah.

“Covid-19 ini adalah pelajaran baru dalam kegiatan di semua kementerian dan lembaga, untuk itu semua Instansi secara masif bergandengan tangan untuk memutus mata rantai penyebarannya”, ujar Komjen Agus.

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa reserse adalah bagian kecil dari tugas Polri. Fokus lain, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, kepada jajaran Baharkam Polri di seluruh Indonesia dan Kepolisian pada umumnya untuk terus menebar kebaikan bagi masyarakat. Jika sudah demikian, ia yakin, nama Polri dengan sendirinya akan harum di hadapan masyarakat.

“Cintailah profesi dan jangan suka mempersulit orang lain, gunakan kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah SWT untuk membantu yang lemah”, tutup Komjen Agus

MPR PEDULI, Bamsoet dan Gerak BS Bagikan Asurasi, Partisi Portable dan Paket Sembako Ke Pengemudi Ojol

Sigapnews.com, Jakarta - MPR sebagai Rumah Kebangsaan dalam program MPR Peduli Lawan Covid-19 bersama Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar kembali melakukan gerakan sosial membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, salah satunya bantuan sosial kepada pengemudi Ojek Oneline (Ojol). Selain memberikan paket Sembako untuk pengemudi Ojol, juga diberikan partisi portable dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan secara gratis.

 

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan secara simbolik bantuan paket Sembako, partisi portable, dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol di Lobby Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Sabtu (27/6/2020). Untuk tahap pertama diserahkan kepada 200 pengemudi Ojol yang hadir. Penyerahan bantuan kerjasasama dengan Gerak BS dan Garda (Gabungan Aksi Kendaraan Roda Dua), yaitu organisasi yang menghimpun para pengemudi Ojol, ini juga selain dihadiri Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Lestari Moerdijat, juga dihadiri Ketua Garda Igun Wicaksono, Ketua Umum dan Sekjen Gerak BS Aroem Alzier dan Ratu Dian.

Bantuan partisi portable merupakan penyekat antara pengemudi dan penumpang yang fungsinya agar pengemudi Ojol tidak terkena droplet (titik air berisi virus dari batuk dan bersin) dari penumpang. “Para Ojol kita berikan partisi portable atau penyekat antara pengemudi dan penumpang. Ini merupakan upaya untuk memperkecil penularan Covid-19 dari penumpang ke pengemudi. Ini menjadi bagian dari sebuah adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang harus dilaksanakan secara terukur dengan tingkat disiplin yang tinggi,” kata Bamsoet. 

Selain memberikan partisi portable, pada saat yang sama juga diluncurkan Garda Digital. “Ini adalah Ojol Digital yang bisa diakses publik. Jadi, ketika diantar Ojol, kita sudah mengetahui profil pengemudinya sehingga tidak perlu khawatir atau perlu dilacak. Ketika diantar Ojol, kemudian Anda Sakit dan masuk rumah sakit, maka bisa dilacak siapa yang mengantar dan kapan, karena datanya cukup lengkap,” jelas Bamsoet. 

Secara simbolis, Bamsoet juga menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol. Pada tahap pertama, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada 200 pengemudi Ojol. Nilai premi sebesar Rp 16.800 per bulan. Sedangkan tanggungan asuransi jiwa yang diberikan antara lain, jika meninggal dalam keadaan biasa (tidak bekerja) sebesar Rp 42 juta, meninggal ketika sedang bekerja mendapat tanggungan asuransi sebesar Rp 72 juta ditambah beasiswa sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak, biaya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan bila mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit maka biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Selama tiga bulan pengemudi Ojol gratis membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulan karena kami yang tanggung. Mudah-mudahan ini membuat pengemudi Ojol bisa bekerja dengan tenang,” ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengemudi Ojol merupakan peserta potensial BPJS Ketenagakerjaan. Sebab anggota Garda di Jabodetabek sekitar 900 ribu sampai 1 juta orang. Di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua ada sekitar 4 juta pengemudi Ojol. “Ini potensi menampung tenaga kerja yang luar biasa. Kita berharap Ojol hanya menjadi alternatif sementara para pereka untuk menyambung hidup keluarganya sambil menunggu pekerjaan baru,” katanya.

Dalam program MPR Peduli Lawan Covid-19, MPR sebagai Rumah Kebangsaan telah banyak melakukan kegiatan memberikan bantuan untuk meringangkan masyarakat yang terdampak Covid-19, dari mulai gerakan sosial penggalangan dana membantu seniman, memberi bantuan kepada sopir bajaj, sopir taksi, dan kelompok komunitas lain termasuk komunitas penggali kubur.