IAS Susun Kekuatan Baru Golkar Sulsel, Supriansa Dipasang sebagai Ketua Harian

Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperlihatkan arah konsolidasi organisasi. Jajaran pengurus periode 2026–2031 diperkenalkan dalam rapat pleno sekaligus silaturahmi yang berlangsung di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Senin (21/9/2026).

Dalam struktur baru tersebut, IAS menempatkan Supriansa sebagai Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel. Posisi ini membuat Supriansa berada di lingkar pimpinan inti bersama IAS untuk mengawal jalannya organisasi dan konsolidasi partai.

Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Rahman Pina, sedangkan Amirullah Nur dipercaya sebagai Bendahara Umum.

IAS dalam forum tersebut menekankan pentingnya membangun soliditas internal. Menurutnya, target memperkuat kembali posisi Golkar di Sulawesi Selatan tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan figur ketua.

“Pleno pertama ini menjadi catatan untuk mewujudkan ikhtiar kita bersama mencapai tujuan, yakni mengantarkan kejayaan Partai Golkar pada pemilu mendatang. IAS tidak bisa berbuat untuk mencapai target kejayaan itu tanpa kerja sama kita semua. Tanpa teman, saya bukan siapa-siapa,” kata IAS.

Ia meminta seluruh pengurus menjadikan struktur baru sebagai titik awal untuk bekerja lebih terukur. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pemetaan potensi di setiap daerah.

Pemetaan tersebut diarahkan untuk membaca kekuatan organisasi sekaligus menyusun strategi peningkatan perolehan kursi legislatif Golkar di seluruh tingkatan di Sulawesi Selatan.

Supriansa dan seluruh jajaran pengurus diminta mengambil peran dalam proses tersebut. Konsolidasi di tingkat provinsi diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan struktur partai di kabupaten dan kota.

“Potensi daerah harus kita petakan. Dari sana kita bisa menentukan langkah dan kerja yang harus dilakukan,” ujar IAS.

Rapat pleno juga menetapkan sejumlah agenda organisasi dalam waktu dekat. DPD I Golkar Sulsel menyepakati pembentukan panitia pelantikan kepengurusan baru.

Amirullah Nur ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelantikan. Selain itu, persiapan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda mulai dilakukan dengan target pelaksanaan pada Oktober 2026.

Agenda Rakerda nantinya akan menjadi bagian dari konsolidasi untuk menyatukan program kerja dan memperkuat koordinasi struktur Golkar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan susunan baru tersebut, IAS menempatkan konsolidasi sebagai pekerjaan awal kepengurusan. Supriansa bersama jajaran pengurus lainnya kini mendapat tugas untuk memastikan struktur organisasi bergerak, koordinasi berjalan, dan target penambahan kursi legislatif diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.

Bagi Golkar Sulsel, rapat pleno perdana ini bukan sekadar forum perkenalan pengurus. Ini menjadi langkah awal untuk menyatukan barisan menghadapi agenda politik berikutnya.

(Yund)

BBM Subsidi Disalahgunakan, 17 Tersangka Diciduk Polda Sulsel: 18 Ribu Liter Lebih Diamankan

Makassar, Sigapnews.com, Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali terbongkar di Sulawesi Selatan. Polda Sulsel bersama jajaran mengungkap 10 perkara dalam periode Agustus hingga September 2026 dengan total 17 tersangka.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan belasan ribu liter BBM subsidi yang diduga hendak ditampung dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro membeberkan pengungkapan tersebut saat konferensi pers di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Minggu (13/9/2026).

“Polda Sulawesi Selatan beserta jajaran telah menganalisis situasi yang terjadi,” ujar Djuhandhani.

Total barang bukti yang diamankan mencapai 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite. Selain BBM, polisi menyita 12 mobil, satu truk tangki, 27 drum, 397 jerigen, 21 barcode dan dua mesin pompa hisap.

Dibeli di SPBU, Ditampung, Lalu Dijual Lagi

Polisi menemukan sejumlah modus yang digunakan para pelaku.

Ada yang menggunakan tangki kendaraan modifikasi, pelat nomor palsu, barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan hingga surat rekomendasi yang disalahgunakan.

Sebagian pelaku juga diduga melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan BBM subsidi tanpa izin.

Ditreskrimsus Polda Sulsel mengungkap dua perkara dengan dua tersangka. Mereka menggunakan tangki modifikasi untuk membeli BBM subsidi di SPBU, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga lebih tinggi.

Barang bukti yang disita antara lain dua mobil, 46 jerigen berisi 1.472 liter solar, satu tangki modifikasi berisi 220 liter solar, enam pelat nomor, satu pompa sedot dan tiga barcode.

Ditpolairud Polda Sulsel juga mengungkap dua perkara dengan empat tersangka. Polisi menemukan BBM subsidi yang ditampung dalam drum dan jerigen dalam jumlah besar sebelum diduga dijual kembali.

Enam Tersangka di Wajo

Pengungkapan berikutnya datang dari Polres jajaran.

Di Polres Wajo, enam tersangka diamankan dalam satu perkara. Mereka diduga menampung BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kepada pihak yang tidak berhak, termasuk untuk kebutuhan tambang ilegal.

Polisi menyita tujuh mobil, 42 jerigen berisi 450 liter solar, tiga jerigen berisi 60 liter Pertalite, enam pelat nomor dan satu mesin pompa hisap.

Sementara Polres Toraja Utara mengungkap satu perkara dengan satu tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa satu mobil tangki berisi 4.000 liter solar.

Di Polres Parepare, dua perkara dengan dua tersangka berhasil diungkap. Modusnya menggunakan mobil dengan tangki modifikasi untuk membeli atau mengangkut BBM subsidi sebelum dijual kembali.

Sedangkan Polres Bulukumba dan Polres Selayar masing-masing mengungkap satu perkara dengan satu tersangka.

Di Selayar, polisi kembali menemukan satu mobil tangki berisi 4.000 liter solar.

Bukan Sekadar Ditindak, SPBU Diawasi 24 Jam

Kapolda Sulsel menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi terus dilakukan. Personel ditempatkan di sejumlah SPBU selama 24 jam untuk memantau dan mengamankan proses penyaluran.

“Manakala masih kita temukan pelanggaran-pelanggaran, kita akan melaksanakan upaya penegakan hukum,” tegasnya.

Para tersangka dijerat Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 56 KUHP.

Ancaman hukuman yang menanti tak main-main, yakni penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Polda Sulsel juga menggandeng Pemprov Sulsel, Pertamina, TNI dan stakeholder terkait untuk memastikan BBM bersubsidi tetap tersedia dan disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya.

Masyarakat pun diminta tidak ikut memperkeruh situasi dengan melakukan panic buying. Warga diimbau tidak membeli BBM secara berlebihan hanya karena isu yang belum terkonfirmasi.

(Yund)

Hari Khidmat Perdana Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail: Pelayanan Jemaah Harus Jadi Amanah

Makassar, Sigapnews.com, Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk pertama kalinya diperingati di Sulawesi Selatan, Selasa (8/9/2026). Momentum perdana tersebut menjadi penegasan pentingnya pelayanan yang profesional dan transparan kepada jemaah.

Peringatan digelar di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel dan dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Ikbal Ismail.

Sejumlah pejabat Kemenhaj turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Kepala Seksi Petugas Haji Reguler Kemenhaj RI Aruji Maswatu, Kepala Bagian Tata Usaha H Muflihuddin Syam, Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah H Asa Afiif, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengendalian Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi (PEE) Haji dan Umrah H Slamat Mustafa, serta Kepala Asrama Haji Kelas I Makassar H Zulkifli Hijaz.

Ikbal mengatakan peringatan tahun ini memiliki arti tersendiri karena menjadi Hari Khidmat pertama sejak 8 September ditetapkan sebagai Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah.

"Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memperingati Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia," kata Ikbal.

Ia menjelaskan, penetapan Hari Khidmat tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 81. Sementara tanggal 8 September dipilih dengan merujuk pada momentum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Menurut Ikbal, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari gagasan untuk menghadirkan lembaga yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dan umrah.

Dengan adanya kementerian khusus tersebut, ia berharap pelayanan kepada jemaah dapat semakin fokus, terarah, terukur, dan profesional.

Ikbal mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj agar tidak memandang pelayanan jemaah hanya sebagai pekerjaan administratif dan rutinitas kelembagaan.

Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan jemaah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut amanah masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

"Kita harus berpikir bagaimana bersama-sama memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyaman. Dalam pengelolaan anggaran, bagaimana bisa lebih efisien. Dalam perekrutan petugas, bagaimana dilakukan secara transparan," ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup hanya dilihat dari jumlah jemaah yang berhasil diberangkatkan. Kualitas pelayanan, keamanan, kenyamanan, efisiensi anggaran hingga integritas petugas juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam kesempatan tersebut, Ikbal juga menyoroti proses rekrutmen petugas haji.

Ia menyebut seleksi petugas haji tahun ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Sistem tersebut dinilai dapat membuat proses seleksi lebih terbuka karena hasil ujian dapat dipantau secara langsung.

"Tidak ada lagi titip-menitip. Kita bekerja sama dengan BKN dalam rekrutmen ini, semuanya by system dan transparan," tegas Ikbal.

Menurutnya, transparansi dalam rekrutmen merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Haji dan Umrah.

Ia berharap petugas yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

Peringatan Hari Khidmat perdana tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin H Husni.

Dalam doanya, H Husni mengajak jajaran Kemenhaj mensyukuri amanah yang diberikan untuk melayani jemaah haji dan umrah atau Dhuyufur Rahman.

Ia memohon agar amanah tersebut menjadi ladang pahala bagi seluruh jajaran yang menjalankan tugas pelayanan.

"Jadikanlah tugas yang kami emban ini sebagai ladang pahala bagi kami untuk kami tuai di akhirat kelak," demikian doa yang dipanjatkan.

Doa juga dipanjatkan bagi seluruh jemaah agar diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta memperoleh ibadah yang mabrur dan makbul.

Peringatan perdana Hari Khidmat Kemenhaj Sulsel akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.

(Red)

Suwardi Haseng Masuk Barisan Konsolidasi SOKSI Sulsel, Bupati Soppeng Hadir Bersama Elite Golkar

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng hadir di tengah konsolidasi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulawesi Selatan. Ia menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX SOKSI Sulsel di Swiss-Belhotel Makassar, Minggu (6/9/2026).

Kehadiran Suwardi menarik perhatian karena ia datang bukan hanya sebagai kepala daerah. Bupati Soppeng itu juga merupakan pengurus DPD Partai Golkar Sulsel sekaligus Dewan Pembina Depicab SOKSI Kabupaten Soppeng.

Dengan posisi tersebut, Suwardi berada di tengah forum yang kembali menegaskan pentingnya peran SOKSI dalam memperkuat Partai Golkar.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel turut dihadiri Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhammad Misbakhun, Ketua DPD Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, anggota DPRD Sulsel Fraksi Golkar serta jajaran pengurus SOKSI dan Golkar Sulsel.

Mengusung tema “Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulsel Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif,” Rakerda berlangsung selama dua hari, 6–7 September 2026.

Pesan konsolidasi terdengar cukup keras dari forum tersebut.

Andi Patarai Amir menegaskan SOKSI harus ikut mengambil tanggung jawab dalam membesarkan Partai Golkar. SOKSI, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi organisasi yang berada di belakang partai, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang menggerakkan dan memperkuat Golkar.

Ilham Arief Sirajuddin juga mengingatkan bahwa SOKSI memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjalanan Golkar. Bersama KOSGORO 1957 dan MKGR, SOKSI dikenal sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar.

Sementara Mukhammad Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat struktur, kaderisasi dan konsolidasi organisasi. Ia juga mendorong SOKSI untuk kembali memperluas kiprah di tengah masyarakat.

Di tengah pesan konsolidasi itulah Suwardi Haseng hadir.

Posisi Suwardi sebagai pengurus Golkar Sulsel dan Dewan Pembina SOKSI Soppeng membuat kehadirannya tidak sekadar bersifat seremonial. Ia menjadi bagian dari jaringan organisasi yang sedang didorong untuk kembali memainkan peran lebih kuat dalam perjalanan Golkar.

Kehadiran Bupati Soppeng tersebut juga menunjukkan bahwa konsolidasi SOKSI Sulsel tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi, tetapi bersentuhan dengan figur-figur yang memiliki posisi strategis di daerah.

Rakerda XIX SOKSI Sulsel selanjutnya menjadi arena untuk membahas program kerja, penguatan struktur dan kaderisasi.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Senin (7/9/2026), dengan arah pembahasan pada penguatan organisasi sekaligus kontribusi SOKSI terhadap dinamika sosial, ekonomi dan demokrasi di Sulawesi Selatan.

(Red) 

Tiga Figur di Balik Mesin IAS, Nurmal Idrus: Komposisinya Punya Kekuatan Berbeda

Makassar, Sigapnews.com, Struktur baru Golkar Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mulai menarik perhatian. Tiga nama disebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi strategis Ketua Harian, Sekretaris dan Bendahara.

Mereka adalah Supriansa, Rahman Pina, dan Amirullah Nur Saenong.

Supriansa disebut diproyeksikan sebagai Ketua Harian, Rahman Pina sebagai Sekretaris, sementara Amirullah Nur Saenong diarahkan mengisi posisi Bendahara.

Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, menilai munculnya tiga nama tersebut menunjukkan adanya kalkulasi organisasi dan politik yang cukup matang.

Menurutnya, ketiganya mempunyai kekuatan berbeda sehingga dapat saling menopang dalam menjalankan kepengurusan Golkar Sulsel.

“Saya kira itu komposisi terbaik. Ketiganya memiliki karakter dan kapasitas yang saling melengkapi,” ujar Nurmal. Minggu (6/9/2026). 

Nurmal melihat Supriansa memiliki kapasitas politik yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Ketua Harian.

Posisi tersebut, kata dia, akan menjadi sangat penting karena IAS membutuhkan figur yang dapat membantu menggerakkan organisasi sekaligus menjembatani berbagai kepentingan di internal partai.

“Supriansa bisa memback up IAS dalam membingkai kepengurusan Golkar Sulsel yang masih terserak,” katanya.

Menurut Nurmal, Ketua Harian harus mampu menjadi penggerak ketika Ketua DPD I sedang menjalankan aktivitas politik di luar urusan teknis organisasi.

“Ketua harian bukan sekadar posisi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak organisasi ketika ketua berada pada ruang-ruang politik yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Rahman Pina dinilai mempunyai pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan posisi Sekretaris.

Pengalamannya dalam organisasi politik dan sebagai pimpinan DPRD disebut menjadi modal penting untuk mengelola kerja organisasi.

“Rahman Pina punya pengalaman sebagai sekretaris dan juga pengalaman sebagai pimpinan DPRD,” kata Nurmal.

Ia menilai Sekretaris harus memiliki kemampuan menerjemahkan arah politik Ketua menjadi agenda organisasi.

“Sekretaris harus mampu menerjemahkan keputusan politik ketua menjadi kerja organisasi yang konkret,” tambahnya.

Untuk posisi Bendahara, Amirullah Nur Saenong dinilai membawa fungsi yang tidak kalah penting.

Nurmal menyebut keberhasilan sebuah organisasi politik juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola keuangan secara profesional.

“Amirullah Nur akan menjadi salah satu penopang finansial kepengurusan yang solid,” jelasnya.

Ia menilai Golkar Sulsel membutuhkan tata kelola keuangan yang kuat dan transparan agar seluruh agenda organisasi dapat berjalan secara efektif.

“Organisasi sebesar Golkar Sulsel tentu membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan yang kuat, transparan dan mampu menopang seluruh agenda organisasi,” katanya.

Jika ketiga nama tersebut benar-benar ditetapkan, Nurmal menilai IAS sudah memiliki fondasi awal yang cukup kuat.

Namun, menurut dia, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah KSB terbentuk.

Struktur di bawahnya harus mampu mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang ada di Golkar Sulsel agar tidak muncul kembali sekat internal.

“Kalau tiga nama ini benar-benar masuk dalam posisi KSB, IAS sudah memiliki mesin awal yang cukup kuat,” ujarnya.

Nurmal mengingatkan bahwa Golkar Sulsel memiliki banyak figur dengan kapasitas politik masing-masing. Tantangannya adalah menempatkan seluruh kekuatan tersebut dalam satu garis organisasi.

“Golkar Sulsel tidak kekurangan orang hebat. Tantangannya adalah bagaimana orang-orang hebat itu bisa ditempatkan dalam satu orkestrasi yang sama,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai empat posisi teratas dalam struktur organisasi harus menjadi simpul yang mampu menjaga komunikasi dan soliditas seluruh kelompok.

“Ketua, ketua harian, sekretaris dan bendahara harus menjadi simpul yang mampu mengikat seluruh kelompok,” pungkasnya.

Munculnya tiga nama tersebut sekaligus membuka babak baru dalam dinamika internal Golkar Sulsel. Setelah komposisi KSB mulai terbaca, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana IAS menyusun struktur lengkap tanpa meninggalkan kekuatan-kekuatan yang selama ini menjadi bagian dari mesin politik Golkar di Sulawesi Selatan.

(Red)

RSUP Wahidin Turun Langsung Cek Layanan RSUD La Temmamala, Kanker hingga Stroke Jadi Perhatian

Soppeng, Sigapnews.com,– Bukan sekadar kunjungan biasa. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar turun langsung menelusuri kesiapan sejumlah layanan di RSUD La Temmamala Soppeng dalam rangka memperkuat jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Visitasi dan advokasi tersebut berlangsung di RSUD La Temmamala, Jumat (4/9/2026), dengan melibatkan jajaran manajemen rumah sakit, tenaga medis, dokter serta kepala ruangan yang berkaitan dengan pelayanan KJSU-KIA.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut kedatangan tim RSUP Wahidin. Ia berharap proses visitasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur juga memaparkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Salah satunya adalah bantuan CT-Scan yang diterima pada 2026. Alat tersebut telah diresmikan Bupati Soppeng dan kini telah difungsikan untuk menunjang pelayanan medis.

Kehadiran CT-Scan menjadi salah satu penguatan penting bagi rumah sakit, terutama dalam mendukung proses diagnosis berbagai penyakit secara lebih cepat dan akurat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga menyebut fasilitas CT-Scan tersebut sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Usai pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin tidak hanya berada di ruang pertemuan. Tim langsung melakukan telusur lapangan ke sejumlah unit pelayanan.

IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap dan kamar bersalin menjadi beberapa lokasi yang ditinjau.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, yakni Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tim juga melihat secara langsung layanan Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU.

Telusur tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan di masing-masing unit yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Bagi RSUD La Temmamala, proses tersebut menjadi momentum untuk mendapatkan gambaran objektif sekaligus masukan dari rumah sakit rujukan tingkat lebih tinggi.

Setelah seluruh rangkaian penelusuran selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Dalam agenda tersebut, Tim Visitasi memaparkan hasil temuan dan evaluasi selama proses telusur. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi bersama jajaran RSUD La Temmamala untuk menyusun rencana tindak lanjut.

Penguatan jejaring ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan RSUD La Temmamala dalam menangani berbagai kasus prioritas, sekaligus memperkuat sistem rujukan sehingga masyarakat Soppeng memiliki akses pelayanan kesehatan yang semakin lengkap tanpa harus selalu mencari layanan ke luar daerah.

Dengan dukungan fasilitas baru, termasuk CT-Scan, serta pendampingan melalui jejaring KJSU-KIA, RSUD La Temmamala diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, para dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala