Dr Nurmal Idrus: Diskresi DPP Golkar Perkuat Posisi IAS Jelang Musda Sulsel

Makassar, Sigapnews.com,– Terbitnya surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dinilai menjadi perkembangan penting dalam dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Pengamat politik dan Direktur Nurani Strategic Consulting, Nurmal Idrus, menilai diskresi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki makna politik yang jauh lebih besar dibanding sekadar penyelesaian persoalan administratif.

Menurut Nurmal, keputusan tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh pemilik suara mengenai arah kebijakan dan preferensi elite partai di tingkat pusat.

“Diskresi ini bukan hanya menyelesaikan persoalan administratif yang sebelumnya menjadi perdebatan. Ini juga merupakan sinyal politik yang kuat dari DPP kepada seluruh pemilik suara menjelang Musda,” kata Nurmal, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam tradisi politik partai, keputusan yang datang langsung dari pimpinan pusat umumnya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dukungan di tingkat daerah.

Sebelum keluarnya diskresi, IAS disebut menghadapi tantangan terkait pemenuhan persyaratan pencalonan. Namun setelah kebijakan khusus dari DPP diterbitkan, hambatan tersebut dinilai telah terselesaikan secara organisatoris maupun politis.

“Kalau dianalogikan, IAS sudah melewati pintu utama. Tahapan yang paling menentukan telah dilalui. Setelah ini, yang dibutuhkan adalah konsolidasi dukungan dan komunikasi politik dengan para pemilik suara,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Makassar itu menilai langkah DPP tidak lahir secara tiba-tiba. Menurutnya, terdapat pertimbangan strategis terhadap kapasitas dan pengalaman IAS yang telah lama berkiprah di Partai Golkar serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang dikenal di Sulawesi Selatan.

Karena itu, ia meyakini terbitnya diskresi akan dibaca sebagai bentuk kepercayaan politik dari pimpinan pusat kepada IAS untuk ikut dalam kontestasi Musda.

“Dalam politik, sinyal dari elite sering kali lebih kuat dibandingkan pernyataan formal. Ketika Ketua Umum memberikan diskresi, maka pesan yang muncul adalah bahwa figur tersebut mendapatkan ruang dan legitimasi untuk maju,” jelasnya.

Nurmal menambahkan, para pemegang hak suara tentu akan mempertimbangkan keputusan tersebut dalam menentukan pilihan politik mereka.

“Bagi para voters, ini adalah sinyal yang sangat jelas. Saya melihatnya sebagai pesan politik langsung dari Ketua Umum kepada seluruh pemilik suara bahwa IAS mendapatkan restu untuk bertarung. Tentu kondisi ini membuat posisi politik IAS semakin kuat,” katanya.

Meski demikian, Nurmal menegaskan bahwa Musda tetap merupakan forum demokrasi internal yang memberikan hak kepada seluruh pemilik suara untuk menentukan pilihan secara independen.

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam praktik politik partai, dukungan dan arah kebijakan dari DPP sering kali menjadi faktor yang berpengaruh dalam pembentukan peta dukungan di daerah.

“Musda tetap demokratis. Tetapi kita juga harus melihat realitas politik bahwa keputusan strategis dari DPP biasanya memiliki dampak yang besar terhadap konfigurasi dukungan di tingkat daerah,” ujarnya.

Ia memprediksi dinamika menuju Musda Golkar Sulsel akan semakin menarik dalam beberapa pekan ke depan. Konsolidasi politik antar-kelompok diperkirakan akan semakin intens seiring menguatnya posisi IAS pasca keluarnya diskresi.

“Yang jelas, diskresi ini telah mengubah peta kontestasi. IAS kini berada pada posisi yang lebih kompetitif dan memiliki modal politik yang kuat untuk melangkah menuju kursi Ketua Golkar Sulawesi Selatan, pungkasnya.

(Yund)

Diskresi DPP ke IAS adalah Sinyal 'Perintah' untuk Voters

Makassar, Sigapnews.com,– Tokoh senior Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), resmi mengantongi surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Surat yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, itu diserahkan langsung kepada IAS di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Terbitnya surat diskresi tersebut langsung memunculkan spekulasi kuat terkait arah kontestasi Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan yang akan datang. Sejumlah kalangan menilai keputusan DPP itu menjadi penanda kuat dukungan pusat terhadap mantan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Nurani Strategic Consulting, Dr. H. Nurmal Idrus, SE., MM., menilai diskresi yang diberikan DPP merupakan tahapan paling menentukan dalam proses pencalonan IAS sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

"Diskresi itu ibarat jalan tol bagi IAS menuju kursi Ketua Golkar Sulsel. Bahkan bisa disebut sebagai tahapan paling krusial yang berhasil ia lewati. Sebab secara administratif dan organisatoris, IAS sebelumnya berada pada posisi yang memerlukan pengecualian atau izin khusus dari DPP untuk dapat maju sebagai calon ketua," ujar Nurmal.

Menurut mantan Ketua KPU Makassar itu, keputusan DPP bukan sekadar menyelesaikan persoalan syarat pencalonan, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat kepada seluruh pemilik suara atau voters dalam Musda.

"Diskresi itu bukan hanya dokumen administratif. Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters bahwa pilihan Jakarta berada pada IAS," jelasnya.

Nurmal menilai, dengan keluarnya diskresi tersebut, peta persaingan menuju Musda Golkar Sulsel berpotensi berubah signifikan. Para pemilik suara diperkirakan akan menjadikan sikap DPP sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pilihan mereka.

"Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya," katanya.

Ia menambahkan, dinamika politik menjelang Musda tentu masih memungkinkan terjadinya komunikasi dan konsolidasi antarkandidat. Namun, dari perspektif politik organisasi, keluarnya diskresi merupakan momentum penting yang sulit diabaikan.

"Musda tetap forum demokratis dan keputusan akhir berada di tangan voters. Tetapi secara politik, diskresi ini telah mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa IAS mendapatkan kepercayaan dari tingkat pusat. Karena itu, ruang manuver politik para pemilik suara kini akan semakin dipengaruhi oleh sinyal yang telah diberikan DPP," pungkas Nurmal.

(Yund) 

PJI Sulsel Kecam Dugaan Pemukulan Wartawan di Takalar

Makassar, Sigapnews.com, Persatuan Jurnalis Indonesia mengecam dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan terhadap seorang wartawan media online di Takalar. Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik setelah korban resmi melapor ke pihak kepolisian.

Korban diketahui bernama Sholeh Sibali. Ia diduga menjadi korban pemukulan dan intimidasi oleh seorang pria berinisial BB pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 16.55 WITA.

Peristiwa itu terjadi di pos penjagaan Perumahan Istana Permai, Kecamatan Pattallassang, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar. Dugaan penganiayaan disebut dipicu pemberitaan media terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dugaan penganiayaan anak yang sebelumnya viral di media sosial dan sejumlah portal berita.

Ketua PJI Sulsel, Akbar Hasan Noma Dg Polo, mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan pelaku. Menurutnya, kekerasan terhadap wartawan merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

“Kami meminta Kapolres Takalar segera menangkap pelaku dugaan pemukulan terhadap jurnalis Saudara Sholeh Sibali. Kekerasan terhadap wartawan adalah tindakan yang mencederai demokrasi dan kebebasan pers,” tegas Akbar, Minggu (24/5/2026).

Ia juga meminta aparat penegak hukum bergerak cepat dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kalau aparat lamban menangani kasus ini, publik tentu akan mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di Takalar. Wartawan dilindungi Undang-Undang Pers dan tidak boleh diintimidasi,” lanjutnya.

Akbar menegaskan, intimidasi maupun kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan korban, saat kejadian dirinya sedang berada di pos keamanan sebelum pelaku datang dalam kondisi emosi.

“Pelaku tiba-tiba datang menghampiri saya lalu mengambil paksa barang-barang di atas meja dan melemparkannya ke arah wajah saya,” ujar Sholeh.

Korban mengaku pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan melakukan pemukulan menggunakan sebuah buku tebal milik petugas keamanan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan perut. Ia juga mengaku sempat diludahi, dicaci maki, hingga mendapat ancaman pembunuhan.

“Pelaku mengatakan wartawan yang memberitakan dirinya adalah wartawan palsu dan mengancam akan membunuh wartawan,” ungkap korban.

Dugaan kemarahan pelaku disebut berkaitan dengan pemberitaan kasus KDRT dan dugaan penganiayaan anak yang sempat viral pada Januari 2026. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku diduga melakukan kekerasan terhadap anak kandung dan mantan istrinya. Namun, pelaku disebut menganggap informasi tersebut sebagai hoaks.

Usai kejadian, Sholeh Sibali langsung melaporkan dugaan penganiayaan dan ancaman pembunuhan tersebut ke Polres Takalar.

Korban berharap aparat penegak hukum segera memproses laporannya secara profesional dan transparan.

“Saya sudah melaporkan tindakan pemukulan dan ancaman pembunuhan ini ke pihak berwajib. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan,” tutupnya.

(Red)

Polemik Absennya Bupati Soppeng, Supriansa: Jangan Diperbesar karena tidak ada masalah

Soppeng, Sigapnews.com, Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan II yang dipusatkan di Soppeng pada Sabtu, 16 Mei 2026, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Agenda tersebut dinilai berlangsung sukses, meriah, dan penuh semangat kekeluargaan antar kader Partai Golkar.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua DPD II dari sembilan kabupaten/kota itu bahkan disebut memiliki atmosfer layaknya Musyawarah Daerah (Musda). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh H. Muhiddin M. Said saat memberikan sambutan dalam kegiatan konsolidasi tersebut.

Namun di balik suksesnya acara, muncul polemik terkait ketidakhadiran H. Suwardi Haseng. Sejumlah pihak menyayangkan absennya kader Partai Golkar tersebut dalam agenda penting partai.

Menanggapi hal itu, politisi senior Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.

“Pak Muhiddin sudah menjelaskan bahwa Pak Bupati Soppeng meminta izin karena ada kegiatan dinas di Jakarta,” ujar Supriansa, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, komunikasi terkait ketidakhadiran Bupati Soppeng juga telah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung.

“Malam sebelumnya juga Pak Bupati Soppeng menelepon kepada saya dan menyampaikan kemungkinan tidak sempat hadir pada kegiatan konsolidasi, dan hal itu sudah saya sampaikan kepada Plt Ketua Golkar Sulsel,” ujarnya.

Mantan Anggota DPR RI Komisi III periode 2019–2024 itu menilai, substansi utama dari kegiatan tersebut adalah keberhasilan Golkar Sulsel dalam memperkuat soliditas dan kebersamaan kader.

“Kita ini harus melihat substansi kegiatan. Konsolidasi berjalan sukses, kader hadir, semangat kebersamaan juga terlihat sangat kuat. Jadi jangan lagi persoalan ini diperbesar,” tegasnya.

Supriansa juga mengingatkan seluruh kader agar tidak membangun asumsi yang dapat memicu kesalahpahaman di internal partai. Ia berharap seluruh elemen Golkar tetap menjaga kekompakan dan fokus menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini untuk kepentingan Golkar. Jangan sampai hal-hal kecil justru memunculkan tafsir yang tidak perlu. Kita harus tetap solid,” tambahnya.

Kegiatan Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel II di Soppeng sendiri menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai salah satu agenda strategis partai setelah sebelumnya dilaksanakan di Takalar dan Pinrang.

Atmosfer kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan dinilai menunjukkan bahwa Golkar Sulsel tengah berada dalam momentum konsolidasi yang kuat menjelang agenda politik mendatang.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Golkar tetap besar, solid, dan terus hadir untuk masyarakat,” tutup Supriansa.

(Yund)

Apalah Saya ?” Pernyataan Merendah Supriansa Gegerkan Konsolidasi Golkar Sulsel di Soppeng, Publik Tersentuh!

Soppeng, Sulawesi Selatan, Sigapnews.com, Suasana politik internal Partai Golkar Sulawesi Selatan Partai Golkar mendadak menjadi sorotan nasional setelah kegiatan konsolidasi DPD I yang digelar di Kabupaten Soppeng, Sabtu (16/5/2026), berubah menjadi panggung perhatian terhadap seorang tokoh senior partai.

Acara yang semula hanya dijadwalkan sebagai agenda rutin konsolidasi organisasi justru memunculkan dinamika emosional dan politik yang tak terduga. Sejumlah kader bahkan menyebut suasana forum tersebut “lebih hangat dari Musda”, karena dipenuhi gestur penghormatan dan momen kebersamaan yang kuat antar elite partai.

Namun sorotan utama publik tertuju pada satu nama: Dr. Supriansa, SH, MH Supriansa.

“Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi, apalah Saya?”

Pernyataan sederhana Supriansa usai acara justru menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan kader maupun publik.

Dengan nada rendah hati, ia mengatakan:“Apalah saya ini. Datang tak menambah, tak datang pun tak mengurangi. Apalah saya!”

Ucapan itu sontak menjadi bahan perbincangan karena dianggap mencerminkan sikap politik yang tidak biasa: rendah hati, merendahkan diri, namun tetap menegaskan loyalitas terhadap organisasi.

Bagi sebagian peserta, kalimat tersebut justru menjadi simbol keteguhan seorang kader yang tidak lagi berada di kursi kekuasaan, tetapi tetap hadir dalam barisan partai.

Dalam forum tersebut, Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin M. Said Muhiddin M. Said, disebut memberikan apresiasi terbuka kepada Supriansa.

Ia menilai kehadiran Supriansa yang datang langsung dari Jakarta merupakan bentuk loyalitas moral yang jarang ditunjukkan oleh kader pasca menjabat.

Momen ini membuat suasana forum semakin hangat, bahkan beberapa peserta menyebut atmosfernya seperti “mini Musda” karena tingginya intensitas interaksi politik di dalam ruangan.

Supriansa sendiri diketahui pernah duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Meski kini tidak lagi aktif di parlemen, kehadirannya dalam konsolidasi ini dianggap sebagai sinyal bahwa loyalitas politik tidak berhenti ketika jabatan berakhir.

Dalam pernyataan lanjutannya, ia menegaskan:“Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Partai Golkar kepada saya.”

Pernyataan ini menegaskan posisi dirinya sebagai kader yang tetap merasa memiliki hutang moral kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Konsolidasi ini juga menjadi ajang pertemuan kader dari sembilan wilayah strategis di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi politik yang mempertemukan kembali tokoh-tokoh daerah dalam satu forum besar.

Suasana hangat, saling sapa antar kader, hingga diskusi informal di sela acara memperkuat kesan bahwa konsolidasi ini lebih dari sekadar agenda formal partai.

Di balik kesederhanaan pernyataan Supriansa, sejumlah pengamat internal menilai ada pesan politik yang cukup kuat: Loyalitas kader tidak ditentukan oleh jabatan, Soliditas organisasi menjadi kunci kekuatan politik, Figur senior masih memiliki peran moral dalam partai

Supriansa sendiri menegaskan bahwa kekuatan partai hanya dapat terjaga melalui kebersamaan.

“Karena yakinlah, kebersamaan dan kekompakan akan melahirkan kekuatan,” ujarnya.

Konsolidasi Partai Golkar Sulsel di Soppeng akhirnya tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi berkembang menjadi sorotan publik nasional karena satu momen yang sederhana: sebuah pernyataan rendah hati dari seorang kader senior.

Di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif, peristiwa ini menunjukkan bahwa gestur kecil dalam dunia politik dapat memiliki resonansi besar, terutama ketika menyentuh isu loyalitas, kerendahan hati, dan kebersamaan dalam partai besar seperti Partai Golkar Partai Golkar.

(Aswan JS)

PRI Akan Gelar Aksi dan Laporkan Dugaan Penyimpangan Revitalisasi SMKN 1 Makassar ke Kejati Sulsel

Makassar, Sigapnews.com,– Lembaga independen Public Research Institute (PRI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan dalam proyek Revitalisasi SMKN 1 Makassar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.

Rencana aksi ini tertuang dalam surat pemberitahuan bernomor 040/PA-PRI/MKS/III/2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar melalui Kasat Intel, sebagai bentuk penyampaian resmi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Nilai proyek mencapai Rp6,44 miliar, namun PRI menilai realisasi pekerjaan fisik tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

Dugaan ketidaksesuaian tersebut muncul dari hasil pemantauan lapangan, laporan masyarakat, dan rujukan pemberitaan media.

Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan PRI antara lain:

Kualitas bangunan: Banyak bagian dianggap tidak memenuhi standar mutu, termasuk dinding, lantai, dan pelapisan cat.

Volume pekerjaan: Dugaan kekurangan item pekerjaan, khususnya meubelair dan fasilitas pendukung lainnya.

Potensi kerugian negara: Jika anggaran dicairkan tanpa audit menyeluruh, negara diperkirakan bisa mengalami kerugian miliaran rupiah.

Direktur Eksekutif PRI, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran pendidikan.

“Kami tidak ingin anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBN justru berpotensi merugikan negara dan mencederai dunia pendidikan. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan, maka itu wajib diuji secara hukum,” tegas Abduh. Rabu (4/3/2026) 

Rencana Aksi dan Laporan Resmi

Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 5 Maret 2026

Lokasi: Depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Estimasi peserta: 50 orang

Selain menyampaikan pendapat, PRI juga akan menyerahkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Abduh menegaskan harapannya agar aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan:

“Kami berharap Kejati Sulsel segera melakukan penyelidikan objektif. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Namun jika ada penyimpangan, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab.”

Revitalisasi SMKN 1 Makassar merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Direktorat SMK Tahun Anggaran 2025.

Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan meubelair penunjang. Namun, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis membuat proyek ini kini berada di bawah pengawasan masyarakat sipil dan lembaga hukum.

Analisis awal PRI menunjukkan bahwa kualitas material dan pekerjaan tidak konsisten dengan dokumen kontrak, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas pengelolaan anggaran publik di sektor pendidikan.

(Tim)