Pemkab Soppeng dan BRI Teken MoU Digitalisasi Keuangan Desa, Disaksikan Bupati Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah dan desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Watansoppeng dengan Pemerintah Desa se-Kabupaten Soppeng.

Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Cabang BRI Watansoppeng, Rabu (25/2/2026), dan disaksikan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama jajaran pejabat daerah serta perwakilan pemerintah desa.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding yang sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BO Watansoppeng pada 22 Desember 2025, tentang Layanan Jasa Perbankan.

Dalam kesempatan tersebut, penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng, Drs. H. Dipa, bersama BOH BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi.

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

BOH BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi, menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Menurutnya, BRI memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas keuangan pemerintah desa, pembiayaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

“BRI berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terbaik bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang modern dan berbasis digital,” ujarnya.

Rahmatulloh juga menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Implementasi digitalisasi sistem pembayaran, khususnya dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diyakini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalisir potensi kebocoran anggaran.

Strategi Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Digitalisasi sistem keuangan desa diharapkan tidak hanya berdampak pada tata kelola yang lebih profesional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sistem pembayaran non-tunai dan terintegrasi, proses pelaporan dan monitoring keuangan desa akan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan BRI. Ia menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan profesional.

“Kerja sama ini harus diimplementasikan secara optimal di seluruh desa di Kabupaten Soppeng. Kita ingin memastikan setiap desa mampu mengelola keuangannya dengan baik demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Transformasi Digital Bukan Lagi Pilihan

Bupati juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa. Menurutnya, transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Ia optimistis, dengan dukungan perbankan yang kuat serta komitmen seluruh pemerintah desa, sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Soppeng akan semakin modern dan transparan.

Penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan BRI, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng meyakini kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam peningkatan PAD, percepatan pembangunan desa, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

(Yund) 

Munafri Dorong Penyelesaian Tapal Batas Makassar–Gowa di Forum Kemendagri

Makassar, Sigapnews.com, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti kegiatan Reboan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam forum strategis tersebut, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan terkait dinamika pemerintahan dan kebutuhan riil masyarakat di Kota Makassar.

Munafri menegaskan bahwa hubungan baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Ditjen Otda Kemendagri selama ini berjalan dengan sangat baik.

"Kami menjaga hubungan baik dengan Dirjen Otda berjalan dengan sangat baik. Dan kami harap ini bisa dilanjutkan terus supaya pola koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu bisa berjalan lebih maksimal lagi," kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi memaparkan persoalan batas wilayah antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ia menyebut, tahun ini Pemkot Makassar mulai menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Namun, masih terdapat wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Gowa dan belum tuntas secara administrasi batas wilayahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan perbatasan.

"Sementara ada wilayah yang masih beririsan dengan Pemerintah Kabupaten Gowa yang belum selesai batas wilayahnya," tuturnya.

"Kami berharap ini bisa ditengahi untuk menentukan batas wilayah termasuk batas administrasi yang ada," sambung politisi Golkar itu.

Ia menambahkan, di kawasan perbatasan terdapat sejumlah perumahan yang secara geografis berada di area irisan, sehingga warganya kerap kebingungan dalam mengurus administrasi maupun menjalankan aktivitas ekonomi, apakah harus ke Kabupaten Gowa atau ke Kota Makassar.

"Nah, persoalannya nanti ketika pengurusan administrasi ini ada yang berbeda, ini yang akan memberatkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut," terang Appi.

Adapun usulan lain yang diangkat yakni selain tapal batas wilayah antara Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa, khususnya terkait kondisi administrasi kependudukan warga Makassar yang berdomisili di wilayah perbatasan dan secara geografis melintasi Kabupaten Gowa.

Selain itu, Appi juga mengusulkan rencana pembentukan kecamatan baru di Kota Makassar, sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan.

Dimana, wacana perubahan atau penambahan daerah pemilihan (dapil) yang disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan representasi politik yang lebih proporsional.

Meski demikian, seluruh poin yang disampaikan tersebut masih sebatas usulan dan akan melalui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana Ingatkan Personel Jaga Profesionalisme dan Kepercayaan Publik

Soppeng, Sigapnews.com, Polres Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga profesionalisme dan integritas seluruh personel melalui pengarahan khusus yang menyasar anggota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2026, pukul 09.00 WITA, bertempat di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng. Pengarahan dipimpin langsung oleh Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., serta didampingi Wakapolres Kompol Sudarmin.

Pengarahan ini melibatkan personel dari sejumlah satuan fungsi yang memiliki intensitas tinggi dalam pelayanan publik, yakni Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, dan Sat Narkoba.

Tekankan Budaya Polri sebagai Pedoman Utama

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa Budaya Polri bukan sekadar slogan, melainkan pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Budaya tersebut berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, Tri Brata, dan Catur Prasetya.

Menurutnya, disiplin, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme harus melekat kuat dalam diri setiap personel Polri, terutama bagi anggota yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Budaya Polri harus kita pahami bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam bertugas. Disiplin, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme itu harus melekat dalam diri setiap personel,” tegas Kapolres di hadapan peserta pengarahan.

Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap citra dan marwah institusi kepolisian. Oleh karena itu, seluruh personel diharapkan saling mengingatkan dan mengawasi agar tetap bekerja sesuai aturan dan nilai-nilai Polri.

Pengawasan Internal Jadi Kunci Jaga Integritas

Selain penegasan budaya kerja, pengarahan juga membahas pentingnya pengawasan dan pengendalian (waskat) secara berkelanjutan. Kapolres menekankan bahwa fungsi pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan setiap personel tetap berada di jalur profesionalisme.

“Pengawasan internal adalah kunci untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Semua personel harus memahami bahwa setiap tindakan akan dicatat dan dievaluasi,” tambahnya.

Langkah ini dinilai sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serta memperkuat sistem kontrol internal di lingkungan Polres Soppeng.

Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Polri

Kapolres juga mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peningkatan pelayanan yang profesional dan berintegritas diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Polres Soppeng menegaskan bahwa setiap personel memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nama baik institusi, menjadi teladan disiplin, serta memastikan setiap tindakan selaras dengan nilai-nilai luhur Polri.

Kegiatan pengarahan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Polres Soppeng dalam mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya di tengah masyarakat.

(Yund) 

Mewakili Kapolres, Kapolsek Lalabata Hadiri Pembukaan Pasar Ramadhan Sukses 2026, Apresiasi Penyelenggara

Soppeng, Sigapnews.com, Kabupaten Soppeng menyambut hangat bulan suci Ramadhan dengan digelarnya Pasar Ramadhan Sukses 2026. Acara yang diselenggarakan oleh PT Lamataesso Mattappa Perseroda bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng ini dibuka secara resmi oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Lapangan Gasiss Watansoppeng, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Selasa (24/2/2026).

Hadir mewakili Kapolres Soppeng, Kapolsek Lalabata AKP Mahmudin, S.Sos, untuk memastikan pengamanan dan kelancaran kegiatan berjalan dengan tertib. Selain itu, pembukaan pasar Ramadhan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh pemerintahan, dan pelaku UMKM Kabupaten Soppeng.

Acara dimulai pada pukul 17.25 WITA dengan pembacaan Al-Qur’an, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia, Agus S.Kom, dan Direktur Perseroda PT Lamataesso, Musdar Asman, S.Pd., M.Si. Puncak acara adalah sambutan Bupati Soppeng sekaligus membuka secara resmi Pasar Ramadhan Sukses 2026.

Untuk menambah kemeriahan, Music Patrol Zaelot Community dari Lajaroko, Kecamatan Marioriawa tampil menghibur pengunjung. Penutupan acara ditandai dengan doa bersama dan buka puasa bersama para tamu undangan.

Kapolsek Lalabata, AKP Mahmudin, menyampaikan apresiasinya kepada PT Lamataesso Mattappa Perseroda atas upaya mereka mendukung ekonomi lokal melalui penyediaan 87 tenant UMKM yang menawarkan berbagai produk makanan, minuman, dan kerajinan khas Soppeng.

“Pasar Ramadhan Sukses 2026 tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM Kabupaten Soppeng,” ujar AKP Mahmudin.

Pasar Ramadhan Sukses 2026 akan berlangsung selama 20 hari, mulai 24 Februari hingga 15 Maret 2026, dengan berbagai kegiatan dan promo menarik bagi masyarakat. Seluruh kegiatan berlangsung aman dan terkendali, dibantu pengamanan personil Polres Soppeng sesuai Sprin Kapolres Soppeng Nomor: Sprin/123/II/PAM.3/2026.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan bahwa Pasar Ramadhan Sukses 2026 merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kehadiran berbagai tenant UMKM diharapkan mendorong kreativitas masyarakat sekaligus memperkenalkan produk unggulan Soppeng kepada publik.

“Pasar Ramadhan ini menjadi simbol kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memeriahkan bulan suci Ramadhan. Dengan keamanan terjaga, hiburan menarik, dan dukungan penuh bagi UMKM lokal, pasar ini diprediksi menjadi destinasi utama masyarakat Soppeng selama bulan puasa,” kata H. Suwardi Haseng.

Acara ini sekaligus menjadi momentum memperkuat silaturahmi, membangun ekonomi kreatif, dan menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat Soppeng di bulan yang penuh berkah.

(Yund) 

MoU Pengamanan Aset Daerah, Pemkab Soppeng Gandeng Kejari Perkuat Pengawasan dan Pendampingan Hukum

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng resmi memperkuat sinergi dalam pengamanan dan pengelolaan aset daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sebagai langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan aset serta mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng H Suwardi Haseng, SE menegaskan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyoroti masih adanya potensi aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas.

“Tidak boleh ada aset daerah yang dikuasai pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas. Jika masih ada, kami minta segera dikembalikan. Ini demi kepentingan masyarakat dan optimalisasi pelayanan publik,” tegasnya.

Menurutnya, pengamanan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga kekayaan negara agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, pendampingan hukum, serta pencegahan potensi tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Soppeng Sulta D Sitohang, SH, MH menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, guna memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai regulasi.

Ia menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kajari Soppeng kepada Bupati Soppeng dan sebaliknya.

Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama kelembagaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Momen ini sekaligus menandai dimulainya fase baru kolaborasi strategis dalam pengamanan aset, pendampingan hukum, serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait manajemen pengelolaan desa, pencegahan tindak pidana korupsi, serta diskusi interaktif bersama peserta yang terdiri dari perangkat desa dan unsur pemerintah daerah.

Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi yang tertib, pengelolaan anggaran yang transparan, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran dan aset secara profesional serta meminimalisir risiko hukum di kemudian hari.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(Red)

Proyek SPAM di Soppeng, Bupati Suwardi Akhiri Krisis Air Bersih

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng memimpin langsung rapat expose pemaparan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Build Operate Transfer (BOT) di Ruang Rapat Pimpinan Kabupaten Soppeng, Rabu (18/2/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Direksi PDAM Soppeng, Wakil Bupati Soppeng Ir Selle Ks Dalle, Sekretaris Daerah Andi Muhammad Surahman, para kepala dinas terkait, serta pihak investor.

Langkah strategis ini menjadi tonggak baru dalam upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng meningkatkan infrastruktur dasar, khususnya pembenahan sistem manajemen air bersih secara menyeluruh guna mewujudkan visi pembangunan “Soppeng Setara”.

Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa proyek SPAM dengan skema BOT merupakan solusi jangka panjang untuk mengakhiri persoalan klasik ketersediaan air bersih, terutama di wilayah Kota Watansoppeng dan sekitarnya.

Menurutnya, persoalan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat membutuhkan langkah terobosan yang terukur dan berkelanjutan.

“Insya Allah, masalah air PDAM sudah bisa teratasi, khususnya di Kota Watansoppeng. Ini bukan pinjaman, tapi bentuk kerja sama investasi dengan rencana durasi 30 tahun,” ujar Suwardi Haseng kepada media, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan bahwa proyek tersebut tidak akan menjadi beban utang daerah karena menggunakan skema investasi murni melalui kerja sama strategis dengan pihak swasta.

Bupati Suwardi Haseng menjelaskan, melalui skema Build Operate Transfer (BOT), investor akan membangun dan mengelola infrastruktur dalam jangka waktu 30 tahun sebelum seluruh aset diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.

Model pembiayaan ini dinilai sebagai langkah cerdas dalam pengelolaan fiskal daerah karena tidak menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sesuai regulasi, pada akhir masa kerja sama, seluruh aset akan sepenuhnya menjadi milik daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen pemerintah daerah adalah memastikan masyarakat mendapatkan hak dasar berupa akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Soppeng, Hasanuddin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa peningkatan SPAM akan difokuskan pada dua pilar utama.

Pertama, penggantian jaringan pipa lama yang selama ini kerap mengalami kebocoran maupun penyumbatan, sehingga menyebabkan tekanan air tidak stabil hingga ke rumah warga.

“Kami akan mengganti jaringan pipa lama guna memastikan distribusi air lebih lancar dan tekanan tetap stabil,” jelas Hasanuddin.

Kedua, penyediaan sumber air baru guna mengantisipasi potensi kekeringan. Dalam proyek ini direncanakan pengeboran 50 titik sumur bor skala besar yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Soppeng.

Menurut Hasanuddin, langkah ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan air bersih setiap tahun.

Hasanuddin menegaskan bahwa proyek peningkatan SPAM PDAM Soppeng mengedepankan tiga prinsip utama, yakni:

Zero APBD (tanpa membebani keuangan daerah),

Penerapan teknologi modern dan transparan,

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih secara berkelanjutan bagi seluruh warga.

Ia menyambut baik langkah Bupati Soppeng yang dinilai berani dan visioner dalam menyelesaikan persoalan prioritas daerah.

“Perombakan total SPAM PDAM Soppeng ini memang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan skema kerja sama strategis ini, kami optimistis pelayanan air bersih akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan peningkatan kualitas layanan air bersih tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera terealisasi secara konkret dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan hadirnya investor melalui skema BOT 30 tahun, pembangunan infrastruktur air bersih diharapkan berjalan masif tanpa membebani APBD, sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan publik.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi pembangunan “Soppeng Setara”.

(Yund)