Medan,Sigapnews.com, Persidangan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Alam Banjir Bandang Kabupaten Samosir Tahun 2024 memunculkan sejumlah fakta baru.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (14/9/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir menghadirkan tiga orang ahli untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut.
Tiga ahli yang dihadirkan masing-masing memberikan keterangan mengenai aspek hukum pidana, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pengelolaan keuangan negara.
Ahli Hukum Pidana Dr. Alpi Sahari menerangkan bahwa terdakwa Fitri Agust Karo-Karo selaku Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir memiliki fungsi koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan.
Namun, menurut keterangan ahli, terdakwa diduga mengubah mekanisme penyaluran bantuan dan melakukan pemindahbukuan saldo rekening penerima manfaat tanpa persetujuan.
Selain itu, muncul pula keterangan mengenai permintaan pemotongan dana sebesar 15 persen dari total bantuan sosial senilai Rp1.515.000.000.
Tindakan tersebut dinilai ahli tidak sesuai dengan kewenangan terdakwa dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.
Tak berhenti di situ, ahli juga menerangkan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind antara terdakwa dengan Pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan Tahun 2024 dalam proses pemindahbukuan dana milik penerima manfaat.
Fakta lain muncul dari keterangan Ahli Akuntan Publik Gideon Siallagan.
Ia menjelaskan, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan membandingkan aliran dana milik penerima manfaat yang dipindahbukukan ke rekening Bank Mandiri BUMDESMA Marsada Tahi dengan kas keluar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan dana sekitar Rp516.298.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
Sementara itu, Ahli Keuangan Negara dari Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhtur Rokhman menegaskan bahwa program bantuan tersebut bersumber dari APBN.
Karena menggunakan sumber dana negara, pengelolaannya wajib memenuhi prinsip tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ahli menilai perubahan bentuk dan mekanisme pemberian bantuan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
Dalam persidangan juga dijelaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan atau declare kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara penghitungan kerugian dapat dilakukan oleh akuntan publik sesuai kompetensi dan prosedur pemeriksaan.
Persidangan tersebut diikuti Kepala Kejari Samosir Akwan Annas, S.H., M.H., bersama Koordinator Tim JPU Herman Ronald M.P., S.H., M.H., serta JPU Arina Pandiangan, S.H., Modana Hutajulu, S.H., dan Naomi Fiona Panjaitan, S.H.
Sidang berlangsung aman dan kondusif dengan pemantauan serta pengamanan oleh Kasi Intelijen Kejari Samosir Juna Karo-Karo, S.H., M.H.
Kejaksaan Negeri Samosir menyatakan akan terus mengikuti dan mengawal proses persidangan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(Red)
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram