Setelah Renovasi, Kantor Kelurahan Botto Kembali Layani Warga di Lokasi Lama

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah melewati masa renovasi selama lebih dari satu tahun, aktivitas pelayanan masyarakat di Kelurahan Botto akhirnya kembali berpusat di kantor lama yang terletak di Jalan Kayangan No. 35. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Lurah Botto, Haji Munadir Nurdin, S.Sos, pada Senin (2/6/2025).

"Dengan penuh rasa syukur, kami kembali menjalankan pelayanan di kantor lama yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Kelurahan Botto sejak 1982," ujar Haji Munadir saat ditemui media.

Selama proses renovasi yang memakan waktu sekitar 16 bulan, seluruh pelayanan administrasi sementara dialihkan ke eks Rumah Sakit Ajjappangnge di Jalan Samudera, Watansoppeng. Kini, usai rampungnya renovasi yang didanai melalui anggaran tahun 2024, kantor kelurahan yang telah berusia 42 tahun itu kembali difungsikan secara optimal.

Haji Munadir mengungkapkan bahwa sebelumnya kondisi bangunan kantor sangat memprihatinkan dan tidak lagi layak untuk operasional pelayanan publik. Hal itu sempat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak kelurahan.

"Alhamdulillah, kini kami dapat melayani masyarakat dalam suasana yang lebih aman dan nyaman. Semoga ini menjadi langkah awal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," tambahnya.

Dengan fasilitas yang lebih representatif, Kelurahan Botto menargetkan peningkatan kualitas layanan administrasi serta memperkuat komitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Botto sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah yang konsisten berinovasi dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.

(Yun)

Sinergi Bupati Soppeng di Munas VI Apkasi, Dorong Pembangunan Daerah

Minut, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, turut hadir dalam pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Sentra Hotel Minut, Jumat (30/5/2025).  

Acara yang juga merayakan HUT ke-25 Apkasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presiden, AM Putranto, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Pembukaan Munas ditandai dengan pemukulan tetengkoren oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, bersama Bapak Putranto, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda. 

Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Bursah Zarnubi, secara resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030. Melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI. 

Munas VI Apkasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta membangun daerah yang mandiri dan kompetitif.  

Dalam sambutannya, Kepala Staf Presiden AM Putranto menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas suksesnya penyelenggaraan Munas VI Apkasi di Minahasa Utara, yang menjadi tuan rumah pertama di luar Jakarta.  

Acara ini juga membahas evaluasi program kerja Apkasi dan penentuan arah kebijakan prioritas untuk mendukung program Indonesia Emas.

Acara Munas VI Apkasi ditutup oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.  Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi terhadap jalannya proses pemilihan dan menekankan peran penting bupati sebagai penyambung suara daerah kepada pemerintah pusat.  

Ibu Ribka berharap ketua umum yang baru terpilih dapat memperkuat soliditas antar kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyatakan komitmennya untuk menerapkan hasil-hasil Munas VI Apkasi dalam pembangunan Kabupaten Soppeng.  

Ia berharap sinergi yang terjalin dengan pemerintah pusat dapat memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Soppeng.  

Kehadiran Bupati Soppeng di Munas VI Apkasi ini menunjukan komitmen Kabupaten Soppeng dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

Bupati Soppeng juga mengikuti rangkaian acara Munas VI Apkasi, meliputi: orientasi anggota Apkasi, welcome dinner, Munas VI Apkasi itu sendiri, Women Programme, Malam Final Putri Otonomi Indonesia, dan Funwalk Wisata Likupang.

(Yun)

Duet SUKSES Suwardi-Selle Torehkan Berbagai Pencapaian Pro-Rakyat dalam 100 Hari Memimpin Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE dan Ir. Selle KS Dalle, berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Tanpa menetapkan target khusus di awal masa jabatan, duet SUKSES ini langsung bergerak cepat mewujudkan program-program yang mencakup kesejahteraan rakyat.

Berbagai kebijakan dan program unggulan telah direalisasikan, mulai dari kenaikan tunjangan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan semangat kerja, hingga program seragam, sepatu, dan tas gratis untuk pelajar meski di tengah memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami membutuhkan ASN yang bersemangat mendukung program kerja kami,” ujar Suwardi.

Selain itu, program listrik masuk sawah segera direalisasikan dengan pemasangan listrik di 23 titik lahan pertanian berkat kerja sama dengan PLN, mendukung kemajuan sektor pertanian di Soppeng.

Dalam bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, rehabilitasi 19 sekolah rusak dan 3 puskesmas pembantu tetap berjalan dengan dana APBD hasil efisiensi internal.

Pembangunan jalan utama di Desa Leworeng dan jembatan Salokaraja-Kessing juga dipastikan rampung tahun ini meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik jalan mengalami pemangkasan.

Soppeng pun berhasil masuk dalam daftar 100 lokasi Sekolah Rakyat nasional dengan investasi mencapai Rp 100-150 miliar, yang akan memanfaatkan bekas Rumah Sakit Ajappang sebagai lokasi sekolah baru.

Program sosial juga mendapat perhatian khusus melalui pembangunan Rumah Singgah dan penyediaan ambulans gratis di Makassar bagi warga yang menjalani pengobatan.

Di sektor kesehatan, manajemen RSU La Temmamala diperbaiki dengan sistem digitalisasi antrian dan pengurangan utang rumah sakit dari puluhan miliar menjadi hanya Rp 2 miliar.

Soppeng juga mempertahankan jaminan kesehatan premium (UHC) yang mencakup layanan khusus seperti cuci darah dan perawatan jantung, layanan yang tidak ditanggung BPJS.

Prestasi lain yang menakjubkan adalah keberhasilan Soppeng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun ke-11 berturut-turut atas laporan keuangan daerah.

“Pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen kami terhadap transparansi, efisiensi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi Haseng.

“Kami akan terus bekerja keras menghadirkan pembangunan yang merata dan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.”terangnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Soppeng terus berupaya menjadi daerah yang maju dan sejahtera.

(Yun)

Lawan Inflasi, Pemprov Sulsel Andalkan Data dan Digitalisasi

Makassar, Sigapnews.com, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Idul Adha 2025.

Penegasan ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sulsel yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 28 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan bahwa inflasi di Sulsel per April 2025 tercatat sebesar 1,91% (month-to-month) dan 2,28% (year-on-year), masih dalam rentang target nasional, namun tren kenaikannya perlu diwaspadai.

“Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menyoroti beberapa komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng.

Untuk itu, Pemprov meminta daerah agar secara aktif memantau kondisi pasokan di sentra produksi dan segera melaporkan jika ada gangguan distribusi.

Fatmawati juga menekankan pentingnya Gerakan Pangan Murah (GPM) serta optimalisasi pemanfaatan data dari aplikasi Sigap Sultan, sebuah sistem neraca pangan digital yang dikembangkan Pemprov Sulsel untuk memetakan ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah.

Dalam konteks percepatan digitalisasi, ia menyatakan bahwa digitalisasi bukan hanya alat, tetapi strategi kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” tambah Fatmawati.

Sebagai bagian dari upaya strategis, Pemprov Sulsel telah menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan 2025–2027 yang mengintegrasikan empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pilar keterjangkauan harga fokus pada penguatan pasar penyeimbang, pelaksanaan GPM, dan digitalisasi sistem pembayaran.

Pilar ketersediaan pasokan menitikberatkan pada penguatan produksi lokal dan revitalisasi fasilitas penyimpanan.

Sementara pilar distribusi berfokus pada perbaikan infrastruktur logistik dan kerja sama antar daerah.

Terakhir, pilar komunikasi efektif meliputi integrasi data, edukasi publik, dan penguatan koordinasi antar TPID.

Wakil Gubernur Fatmawati mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bergerak cepat dan bersinergi demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha.

“Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat. Kita harus hadir lebih awal dengan data yang kuat dan aksi yang nyata,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan mengedepankan strategi berbasis data dan partisipasi masyarakat, Pemprov Sulsel berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.

(Red/Yun) 

Kabupaten Soppeng Cetak Sejarah, Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut dari BPK RI

Makassar, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Senin (26/5/2025).

Penghargaan ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Soppeng, menjadikannya sebagai daerah paling konsisten dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyerahan Opini WTP
Penyerahan opini dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam sebuah seremoni yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Soppeng dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Acara diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara simbolis sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Opini WTP diberikan berdasarkan empat aspek utama yang dinilai oleh BPK, yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam pemeriksaan tahun ini, Pemkab Soppeng dinyatakan memenuhi seluruh aspek penilaian tersebut tanpa pengecualian, dengan penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan dan minim risiko penyimpangan.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya enam daerah yang memperoleh opini WTP atas LKPD 2024. Mereka adalah Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Soppeng.

Namun, hanya Kabupaten Soppeng yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut. Hal ini menjadikan Soppeng sebagai daerah paling konsisten dalam pengelolaan keuangan publik di Sulawesi Selatan.

Sebagai Komitmen untuk Pelayanan Publik, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan dan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Ini bukan sekadar angka ke-11, tetapi bukti nyata komitmen kami dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean governance). WTP ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa raihan WTP ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, serta pelaksanaan program sosial yang transparan dan bebas dari penyimpangan.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Plt. Inspektur Kabupaten Soppeng, Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Soppeng

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Soppeng semakin mengukuhkan diri sebagai contoh daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

(Yun)

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK, Bukti Komitmen Kabupaten Soppeng dalam Memerangi Korupsi

 

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menerima penghargaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan dengan kategori "terjaga" ini diberikan langsung kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, yang didampingi Wakil Bupati Selle Ks Dalle, pada Kamis (15/5) di kantor KPK RI, Jakarta.

Penghargaan MCSP merupakan bentuk apresiasi atas upaya aktif Pemkab Soppeng dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik korupsi.

Bupati Suwardi Haseng menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparat pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng.

"Penghargaan ini diraih berkat kerja sama dan sinergi kita semua di pemerintah daerah".

"Kami mengimbau seluruh jajaran untuk terus mencermati indikator MCSP dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata pencegahan korupsi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suwardi menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja secara profesional dan transparan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat dengan lembaga legislatif dan yudikatif guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel ke depan.

"Dengan penghargaan ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menata kelola pemerintahan yang baik.

Penghargaan ini juga diharapkan memacu diri untuk selalu selaras dan selalu bersinergi dengan legislatif dan yudikatif dalam mengawal pemerintahan ke depan," tambahnya.

Penghargaan MCSP 2024 dari KPK ini menegaskan posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang serius dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik, Pemkab Soppeng terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Hadiri Musrenbang RPJMD Sulsel 2025-2029 dan RKPD 2026 di Makassar

Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, bersama Kepala Bappelitbanda Andi Agus Nongki, S.IP, M.Si, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel dan dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (9/5).

Dalam berbagai hal tersebut, Gubernur Andi Sudirman menegaskan visi pembangunan Sulsel yakni “Sulsel Maju dan Berkarakter”. Visi tersebut menggambarkan Sulawesi Selatan yang semakin berkembang di berbagai sektor pada tahun 2029 serta membangun masyarakat yang berintegritas, berakhlak, dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Gubernur juga menekankan pentingnya fokus pada empat prioritas program maksimal per daerah untuk efektivitas anggaran, serta mengutamakan program padat karya dan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk berkolaborasi dan mendukung visi “Sulsel Maju dan Berkarakter.”

“Musrenbang ini sangat penting sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi program antar pemerintah daerah demi mencapai visi bersama".

"Kami juga akan menerapkan nilai kearifan lokal 'taro ada taro gau' sebagai landasan pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda Sulsel dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkarakter dengan mengedepankan nilai-nilai lokal serta sinergi antar daerah demi kemajuan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warga melalui program yang tepat sasaran dan berorientasi pada kelompok rentan.

(Red)

Bupati Soppeng Akan Gunakan Rekomendasi DPRD untuk Tingkatkan Efisiensi Pemerintahan

Soppeng, Sigapnews.com, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang digelar hari ini berjalan lancar dengan agenda utama penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. 

Pada kesempatan itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima langsung rekomendasi penting dari Ketua DPRD Soppeng, H. Andi Muhammad Farid, S.Sos. Rabu (16/4/2025). 

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng memberikan apresiasi tinggi atas rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD. 

Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua poin rekomendasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Soppeng. 

“Rekomendasi DPRD ini merupakan masukan yang sangat berarti bagi kami". Kata Suwardi. 

"Kami berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan visi Soppeng Maju, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan,” tegas Bupati Soppeng Suwardi Haseng. 

Bupati juga memaparkan berbagai capaian pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, pertanian, peternakan, dan pengelolaan pasar. 

Ia menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi tantangan, terutama dalam penataan sumber daya aparatur daerah sesuai Peraturan MENPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024. 

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh para anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj Sekda Soppeng, pejabat eselon II, serta para camat se-Kabupaten Soppeng.

Dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah, diharapkan implementasi rekomendasi DPRD dapat mempercepat kemajuan Soppeng menuju daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berbasiskan agropolitan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk membangun daerah yang maju dan berdaya saing melalui peningkatan sektor pertanian, infrastruktur, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Soppeng.

(Red)