Proyek SPAM di Soppeng, Bupati Suwardi Akhiri Krisis Air Bersih

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng memimpin langsung rapat expose pemaparan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Build Operate Transfer (BOT) di Ruang Rapat Pimpinan Kabupaten Soppeng, Rabu (18/2/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Direksi PDAM Soppeng, Wakil Bupati Soppeng Ir Selle Ks Dalle, Sekretaris Daerah Andi Muhammad Surahman, para kepala dinas terkait, serta pihak investor.

Langkah strategis ini menjadi tonggak baru dalam upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng meningkatkan infrastruktur dasar, khususnya pembenahan sistem manajemen air bersih secara menyeluruh guna mewujudkan visi pembangunan “Soppeng Setara”.

Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa proyek SPAM dengan skema BOT merupakan solusi jangka panjang untuk mengakhiri persoalan klasik ketersediaan air bersih, terutama di wilayah Kota Watansoppeng dan sekitarnya.

Menurutnya, persoalan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat membutuhkan langkah terobosan yang terukur dan berkelanjutan.

“Insya Allah, masalah air PDAM sudah bisa teratasi, khususnya di Kota Watansoppeng. Ini bukan pinjaman, tapi bentuk kerja sama investasi dengan rencana durasi 30 tahun,” ujar Suwardi Haseng kepada media, Jumat (20/2/2026).

Ia menekankan bahwa proyek tersebut tidak akan menjadi beban utang daerah karena menggunakan skema investasi murni melalui kerja sama strategis dengan pihak swasta.

Bupati Suwardi Haseng menjelaskan, melalui skema Build Operate Transfer (BOT), investor akan membangun dan mengelola infrastruktur dalam jangka waktu 30 tahun sebelum seluruh aset diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.

Model pembiayaan ini dinilai sebagai langkah cerdas dalam pengelolaan fiskal daerah karena tidak menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sesuai regulasi, pada akhir masa kerja sama, seluruh aset akan sepenuhnya menjadi milik daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, komitmen pemerintah daerah adalah memastikan masyarakat mendapatkan hak dasar berupa akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Soppeng, Hasanuddin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa peningkatan SPAM akan difokuskan pada dua pilar utama.

Pertama, penggantian jaringan pipa lama yang selama ini kerap mengalami kebocoran maupun penyumbatan, sehingga menyebabkan tekanan air tidak stabil hingga ke rumah warga.

“Kami akan mengganti jaringan pipa lama guna memastikan distribusi air lebih lancar dan tekanan tetap stabil,” jelas Hasanuddin.

Kedua, penyediaan sumber air baru guna mengantisipasi potensi kekeringan. Dalam proyek ini direncanakan pengeboran 50 titik sumur bor skala besar yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Soppeng.

Menurut Hasanuddin, langkah ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan air bersih setiap tahun.

Hasanuddin menegaskan bahwa proyek peningkatan SPAM PDAM Soppeng mengedepankan tiga prinsip utama, yakni:

Zero APBD (tanpa membebani keuangan daerah),

Penerapan teknologi modern dan transparan,

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih secara berkelanjutan bagi seluruh warga.

Ia menyambut baik langkah Bupati Soppeng yang dinilai berani dan visioner dalam menyelesaikan persoalan prioritas daerah.

“Perombakan total SPAM PDAM Soppeng ini memang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dengan skema kerja sama strategis ini, kami optimistis pelayanan air bersih akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan peningkatan kualitas layanan air bersih tidak lagi sekadar wacana, melainkan segera terealisasi secara konkret dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan hadirnya investor melalui skema BOT 30 tahun, pembangunan infrastruktur air bersih diharapkan berjalan masif tanpa membebani APBD, sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan publik.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi pembangunan “Soppeng Setara”.

(Yund)

Sambut Ramadhan 1447 H, Lurah Botto Ajak Warga Waspada Potensi Gangguan Keamanan Rumah Sebelum ke Masjid

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menyampaikan ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1447 Hijriah/2026 Masehi kepada seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat Kelurahan Botto, dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Lurah Botto, H. Munadir Nurdin, S.Sos, pada Rabu (18/2/2026).

Dalam keterangannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperbaiki diri serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, bulan Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Ia menekankan bahwa bulan suci ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Ramadhan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Ini saat yang tepat untuk introspeksi diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperkuat kebersamaan antarwarga,” ujarnya.

Selain mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, H. Munadir Nurdin juga mengimbau agar warga memakmurkan masjid dengan melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah.

Ia berharap malam-malam Ramadhan diisi dengan kegiatan yang bernilai positif seperti tadarus Al-Qur’an, kajian keagamaan, dan aktivitas sosial yang bermanfaat.

Lebih lanjut, Pemerintah Kelurahan Botto turut mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama bulan suci berlangsung.

Ia menyampaikan bahwa suasana Ramadhan yang aman dan kondusif akan sangat mendukung kekhusyukan dalam beribadah.

Warga diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya saat meninggalkan rumah untuk melaksanakan shalat tarawih maupun kegiatan ibadah lainnya. Pemeriksaan kompor, setrika, serta peralatan listrik sebelum berangkat ke masjid dinilai penting guna mencegah risiko kebakaran atau kejadian yang tidak diinginkan.

“Kita ingin menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Karena itu, pastikan rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kelompok masyarakat atau relawan yang memiliki tradisi membangunkan sahur agar tetap menjaga etika dan ketertiban.

Menurutnya, semangat membangunkan sahur harus tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati agar tidak menimbulkan gangguan bagi warga lainnya.

Pemerintah Kelurahan Botto berharap Ramadhan tahun ini dapat menjadi momentum mempererat silaturahmi serta memperkuat semangat gotong royong antarwarga. Suasana yang damai, rukun, dan penuh kebersamaan dinilai menjadi kunci terciptanya lingkungan yang harmonis selama bulan suci.

Menutup pernyataannya, H. Munadir Nurdin menyampaikan doa dan harapan agar seluruh amal ibadah masyarakat diterima oleh Allah SWT serta menjadikan Ramadhan sebagai langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Marhaban Ya Ramadhan. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita dan melimpahkan keberkahan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Botto,” tutupnya.

(Andi Asrul)

Bupati Soppeng Resmikan Mushallah Al Amin, Tonggak Baru Pembinaan Umat

Soppeng, Sigapnews.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE secara resmi meresmikan Mushallah Al Amin yang terletak di Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada Senin (16/02/2026).

Peresmian mushallah tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Acara diawali dengan pengguntingan pita oleh Bupati Soppeng sebagai tanda resmi dimulainya pemanfaatan rumah ibadah tersebut.

Kegiatan itu turut disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia pembangunan, serta warga setempat yang hadir dengan penuh antusias.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan Mushallah Al Amin.

Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat dan panitia pembangunan yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta menunjukkan semangat kebersamaan hingga mushallah tersebut dapat berdiri dengan baik dan nyaman digunakan untuk beribadah.

Menurutnya, pembangunan rumah ibadah bukan sekadar menghadirkan fasilitas fisik, melainkan juga sebagai simbol kekuatan spiritual dan kebersamaan masyarakat.

“Mushallah ini harus menjadi pusat peradaban. Tempat membangun akhlak, memperkuat persatuan, serta melahirkan generasi yang beriman dan berakhlakul karimah,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Ia berharap Mushallah Al Amin tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan salat lima waktu, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta wadah berbagai kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan Sumpang Saloe dan sekitarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana keagamaan. Menurutnya, dukungan terhadap fasilitas keagamaan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat.

"Pemerintah daerah, kata dia, akan terus bersinergi dengan masyarakat dalam membangun lingkungan yang religius, harmonis, dan penuh semangat gotong royong".

Dengan diresmikannya Mushallah Al Amin Sumpang Saloe, diharapkan keberadaannya dapat semakin memakmurkan syiar Islam serta mempererat kebersamaan antarwarga di Kabupaten Soppeng.

Acara peresmian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas rampungnya pembangunan mushallah tersebut, sekaligus harapan agar rumah ibadah itu senantiasa membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar.

Sumber: Humas Pemda

Bupati Soppeng Gelar Diskusi dengan RSUD La Temmamala untuk Pelayanan Lebih Baik

Soppeng, Sigapnews.com, Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Hal tersebut ditunjukkan oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., yang menggelar pertemuan bersama jajaran manajemen RSUD La Temmamala pada Kamis, 12 Februari 2026.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama rumah sakit tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal, cepat, tepat, dan humanis.

Menurutnya, rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pasien.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen, tenaga medis, hingga staf administrasi dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan responsif.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal prosedur medis, tetapi juga soal sikap, empati, dan kecepatan dalam melayani masyarakat. Kita ingin masyarakat Soppeng merasakan pelayanan yang semakin baik dan profesional,” tegasnya.

Selain menyoroti peningkatan mutu layanan, Bupati juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Ia berharap seluruh tenaga kesehatan dapat menjaga integritas serta terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, H. Suwardi Haseng turut memberikan motivasi dan apresiasi kepada para tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit.

Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini dalam melayani masyarakat.

“Tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan. Dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini patut diapresiasi. Tetaplah semangat dan terus berikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari sistem administrasi, manajemen antrean, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kenyamanan pasien.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk terus mendukung upaya pembenahan yang dilakukan pihak rumah sakit demi terciptanya layanan kesehatan yang prima.

Pihak manajemen RSUD La Temmamala menyambut baik arahan dan dukungan tersebut. Mereka menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan serta memperkuat koordinasi internal guna memastikan pelayanan berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Soppeng semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan berkualitas.

Pemerintah daerah menargetkan terwujudnya sistem pelayanan kesehatan yang modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

(Yun)

FORUM KONSULTASI PUBLIK JALIN ASPIRASI UNTUK RANCANGAN PEMBANGUNAN SOPPENG 2027

Soppeng, Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung secara hibrida (daring dan luring) dari Ruang Rapat Gabungan SKPD ini bertujuan menjaring masukan strategis dari seluruh pemangku kepentingan daerah.22-1-2026

Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle. Dalam sambutannya, beliau menegaskan peran vital forum ini sebagai wadah memadukan gagasan dan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan Soppeng yang lebih baik dan berkelanjutan.

Forum konsultasi publik ini adalah starting point yang sangat menentukan. Pada fase akselerasi RPJMD 2025-2029 ini, konsistensi perencanaan dan ketepatan strategi akan diuji untuk memastikan tercapainya target pembangunan,” ujar Wakil Bupati.

Beliau mengakapi bahwa penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan ruang fiskal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat selektif dan fokus pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2027 mengusung tema ,Percepatan Pembangunan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur, dan Pembangunan Manusia untuk Kemandirian Desa.” Tema ini akan diwujudkan melalui tiga pilar utama

1. Percepatan Ekonomi Desa: Mengembangkan sektor unggulan dan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis gotong royong di desa dan kelurahan.
2. Penguatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang mendukung ekonomi dan kualitas hidup.
3. Pembangunan SDM: Meningkatkan kualitas manusia melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten juga mendorong optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pelibatan investasi swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Forum ini dihadiri oleh unsur DPRD Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan BUMN/BUMD, instansi vertikal serta tokoh dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan, pers dan organisasi profesi.

Melalui forum partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk merancang RKPD 2027 yang berkualitas, terarah, berorientasi hasil, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Soppeng.

(The yund)

Dari Batam, Bupati Soppeng Suwardi Haseng Siap Dorong Pembangunan Nasional dari Daerah

Batam, Sigapnews.com,  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Minggu (18/1/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat.

Rakernas XVII APKASI tahun ini mengusung tema “Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri” dengan subtema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Forum nasional ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia agar sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Pembukaan Rakernas secara resmi dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, dan dihadiri sejumlah tokoh penting pemerintahan daerah. Tampak hadir Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud, serta para bupati dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya Rakernas APKASI sebagai forum koordinasi nasional dalam merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa partisipasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rakernas APKASI bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, melainkan bentuk keseriusan daerah dalam mengambil peran aktif sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Rakernas APKASI merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan visi antarwilayah. Kolaborasi antarpemerintah daerah sangat vital, terutama dalam mendukung dan menyukseskan program nasional Asta Cita Presiden demi kemajuan Indonesia yang dimulai dari daerah,” ujar Bupati Suwardi Haseng saat dihubungi wartawan, Senin malam (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan kerja bersama lintas daerah agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal.

Bupati Suwardi Haseng juga menambahkan bahwa Rakernas APKASI memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar gagasan, menyampaikan tantangan daerah, serta merumuskan solusi bersama dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang terus berkembang.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, keikutsertaan dalam Rakernas XVII APKASI diharapkan mampu menghasilkan manfaat konkret, mulai dari perolehan kerangka kebijakan baru, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, hingga perluasan jejaring kerja sama baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

“Target akhirnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng, khususnya di Bumi Latemmamala,” tambahnya.

Selain mengikuti rangkaian utama Rakernas, Bupati Soppeng juga menghadiri sesi Welcome Dinner bersama para kepala daerah lainnya. Momen tersebut dimanfaatkan sebagai ajang diskusi santai namun substantif guna membangun kesepahaman awal serta mempererat komunikasi sebelum pelaksanaan rapat kerja secara intensif.

Rakernas XVII APKASI dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan agenda pembahasan isu-isu strategis daerah, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta perumusan rekomendasi nasional yang akan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakernas ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

(Red)

Kurangi Dampak Banjir Tahunan, Pemkot Makassar Libatkan Kampus dan Balai

Makassar, Sigapnews.com, Banjir musiman yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di Kota Makassar mulai menunjukkan tren penurunan dampak. Pemerintah Kota Makassar mencatat, intensitas dan luas wilayah terdampak banjir pada awal 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari tiga kecamatan yang selama ini dikenal sebagai wilayah rawan banjir, kali ini hanya satu kecamatan yang sempat melakukan pengungsian warga. Itupun berlangsung dalam waktu singkat, seiring cepatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam sistem penanganan banjir, meskipun Makassar masih berada dalam fase cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi.

Hal itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam siaran pagi Jurnal Nusantara Kompas TV, yang terhubung secara langsung dari Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (14/1/2026).

“Awalnya ada lima posko pengungsian yang dibuka. Namun, seiring surutnya air, kini hanya tersisa dua posko dengan sekitar 50 kepala keluarga. Ini menunjukkan bahwa situasi sudah jauh lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Munafri.

Faktor Geografis Jadi Tantangan Utama

Munafri menjelaskan, persoalan banjir di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis kota. Sejumlah wilayah permukiman berada di daerah cekungan serta di sepanjang bantaran sungai, yang secara alami berpotensi menahan air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama.

Kondisi tersebut diperparah oleh cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlangsung hingga akhir Februari, sebagaimana peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab warga mengungsi tidak selalu karena ketinggian air yang membahayakan keselamatan secara langsung. Dalam banyak kasus, gangguan pada sistem sanitasi rumah tangga justru menjadi faktor utama.

“Ketika toilet dan saluran limbah terendam, warga kesulitan beraktivitas secara normal. Itu yang mendorong mereka memilih mengungsi sementara,” jelasnya.

Kajian Ilmiah Jadi Dasar Solusi Jangka Panjang

Sebagai upaya jangka panjang, Pemerintah Kota Makassar kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian teknis terkait sistem aliran air dan drainase kota. Kajian tersebut difokuskan pada upaya mencegah air hujan terjebak di kawasan permukiman padat penduduk.

Selain melibatkan akademisi, Pemkot juga berkoordinasi dengan balai yang menangani pengelolaan sungai di wilayah Makassar guna menentukan pola alur air yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin solusi yang bersifat sementara. Karena itu, kajian bersama universitas menjadi penting agar penanganan banjir berbasis data dan analisis ilmiah,” kata Munafri.

Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar perbaikan sistem drainase dan tata kelola air, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi titik banjir tahunan.

Kesiapsiagaan Tetap Ditingkatkan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Munafri memastikan status kesiapsiagaan tetap ditingkatkan. Seluruh perangkat daerah terkait, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Sosial, diminta siaga penuh untuk merespons cepat potensi bencana.

Pemerintah juga menyiapkan shelter sementara, logistik, serta kebutuhan dasar bagi warga apabila terjadi kondisi darurat.

Tak hanya itu, Munafri turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan cuaca ekstrem, seperti angin kencang, pohon tumbang, serta gelombang tinggi di wilayah pesisir.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sumber daya siap digunakan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Dengan kombinasi penanganan darurat dan perencanaan jangka panjang berbasis kajian ilmiah, Pemkot Makassar optimistis persoalan banjir tahunan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

(Red)

Walikota Makassar Temui Pendemo, Appi: Silakan Berdagang, Tapi Bukan di Tempat Terlarang

Makassar, Sigapnews.com,- Di tengah dinamika penataan kota yang terus berjalan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka dan responsif dengan turun langsung menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penertiban Pasar Pabaeng-baeng.

Tak memilih berada di balik meja, Appi justru memboyong jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk hadir langsung di hadapan para pendemo yang terdiri dari pedagang pasar dan juru parkir, yang mendatangi Kantor Balai Kota Makassar, Senin (12/1/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, kehadiran orang nomor satu di Kota Makassar itu semakin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif. 

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kasatpol PP, Kadis Pemadam Kebakaran, Kadis Penataan Ruang, Kesbangpol, Kabag Protokol, hingga Kepala Bappeda.

Dalam suasana dialog yang terbuka, Appi mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta harapan para pedagang. Tidak sekadar menyerap aspirasi, ia juga menyampaikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi pedagang.

Selaku Wali Kota, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sama sekali tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah dan berdagang. 

Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan di tempat yang telah disediakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak ada yang melarang orang berdagang di Kota Makassar. Silakan cari nafkah, silakan berjualan. Tapi jangan cari nafkah di tempat yang memang dilarang," tegas Munafri.

Ia memastikan, seluruh pedagang yang berjualan di dalam area pasar tidak akan diganggu. Pemerintah, kata dia, justru menjamin keamanan dan keberlangsungan usaha para pedagang selama aktivitas dilakukan di lokasi resmi.

"Kalau semuanya masuk ke dalam pasar, tidak mungkin diganggu. Saya pastikan, tidak ada pedagang yang diganggu kalau berjualan di dalam pasar," ujarnya.

Lebih lanjut, Appi juga menekankan bahaya berjualan di pinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pedagang maupun masyarakat umum. Ia menggambarkan risiko kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi akibat aktivitas jual beli di badan jalan.

"Coba bayangkan kalau kita jualan di pinggir jalan, ada mobil rusak remnya, ada mobil menabrak, bisa mati kita. Ini bukan soal melarang, tapi soal keselamatan kita bersama," jelasnya.

Menurutnya, kemacetan di kawasan Pasar Pabaeng-baeng juga dipicu oleh aktivitas parkir dan jualan yang tidak tertib. Banyak kendaraan parkir melintang, sementara pedagang berjualan hingga ke badan jalan, sehingga akses menjadi sangat sempit.

Untuk itu, Munafri memastikan PD Pasar Makassar akan dilibatkan secara aktif untuk melakukan komunikasi dan penataan secara bertahap agar seluruh pedagang dapat masuk dan berjualan di dalam pasar.

"PD Pasar saya pastikan akan membicarakan ini dengan Bapak-Ibu sekalian. Pasar ini akan kita benahi pelan-pelan supaya yang jualan di luar bisa masuk ke dalam," katanya.

Selain penertiban di area pasar, Wali Kota juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan lapak-lapak ilegal di sepanjang jalan inspeksi kanal. Ia menyebut adanya praktik penyewaan lapak oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Itu tanah negara, pidana kalau dimanfaatkan tanpa izin. Ada yang bangun tenda di jalan inspeksi, disewa-sewakan, padahal itu bukan miliknya," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah bukan penggusuran, melainkan penertiban sesuai peruntukan lahan.

Menutup pernyataannya, Munafri Arifuddin mengajak seluruh pedagang dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung penataan kota demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

"Silakan cari nafkah di Kota Makassar, tapi bukan di tempat-tempat yang dilarang. Yang di pasar masuk ke pasar, yang parkir cari tempat parkir. Tolong bantu saya membenahi Kota Makassar," pungkasnya.