Ketua MPR RI : Nelayan Harus Menjadi Profesi Menjanjikan dan Penuh Kesejahteraan

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya laut, seharusnya nelayan adalah profesi yang menjanjikan dan penuh kesejahteraan. Dengan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,55 juta kilometer persegi, bisa dibayangkan sangat besar sekali potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia.

"Badan Pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), mencatat potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Sementara potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE," ujar Bamsoet saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Nasional virtual Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/20).

Turut serta secara virtual Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HNSI Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Sondakh, dan Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI Mar (purn) Yusuf Solichien.

Sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP HNSI, Bamsoet berharap Rapimnas bisa menjadi momentum menguatkan soliditas dan kematangan organisasi HNSI. Sekaligus sebagai sarana mawas diri, sudah seberapa jauh HNSI melangkah selama kurun waktu 47 tahun, sejak didirikan pada 21 Mei 1973.

"Dengan kekayaan sumber daya alam bahari yang begitu berlimpah, kenyataan bahwa mayoritas nelayan Indonesia masih hidup dalam belenggu kemiskinan, adalah sebuah paradoks. HNSI harus tetap berdiri di garis terdepan memperjuangkan nasib nelayan. Adanya penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing dan keterbatasan kemampuan sumber daya nelayan dalam menghadapi persaingan, adalah dua di antara beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan. Kondisi ini juga mendorong penurunan jumlah nelayan, karena profesi nelayan dipandang tidak menjanjikan," tandas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi mulia tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna kalau seluruh pihak tidak benar-benar serius membenahi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.

"Visi tersebut sangat mungkin terwujud. Mengingat keanekaragaman hayati laut Indonesia sangat kaya ragam, yakni 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, menasbihkan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Apalagi dengan posisi geografis yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia adalah center of gravity perdangangan dunia, lebih dari 80 persen perdagangan dunia melalui laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa upaya mengoptimalkan sumberdaya kemaritiman mendapatkan tantangan berat. Apalagi saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Akibatnya, harga ikan hasil tangkapan turun drastis, yang disebabkan oleh penurunan jumlah pembeli yang signifikan.

"Banyak sektor usaha yang mengandalkan produk hasil laut seperti restoran seafood juga mengurangi atau bahkan menutup aktivitas usahanya. Pembatasan mobilitas pengangkutan hasil ikan dan penurunan volume ekspor, serta pembatasan akses keluar dan masuk antar wilayah juga turut berkontribusi pada penurunan penghasilan nelayan," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah senantiasa hadir menyelamatkan nelayan melalui kebijakan yang berpihak. Misalnya membeli produksi hasil nelayan, menjamin lalu lintas suplai logistik beserta sarana dan prasarana penunjangnya, mendorong kerjasama antar lini untuk menciptakan sinergi yang optimal, melaksanakan optimalisasi sistem resi gudang atau sistem tunda jual, serta berbagai kebijakan lainnya. Bahkan menggelorakan slogan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMAR IKAN) pun akan membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan yang dihasilkan oleh nelayan.

"Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Di saat kita semua dihadapkan pada masa krisis seperti kondisi sekarang, sangat penting agar setiap elemen masyarakat berperan dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing. HNSI senantiasa bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong bersama sebagai satu kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Bamsoet Gandeng Artis Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memainkan cara baru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yakni dengan menggandeng para selebritis dan youtuber melalui kanal akun youtube Bamsoet Channel. Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kini Bamsoet ngevlog bareng Jessica Iskandar di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/20).

"Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui kanal youtube Rans Entertaninment memiliki 16,5 juta subscriber dengan follower Instragram 42,4 juta. Sedangkan Jessica Iskandar memiliki 1,8 juta subscriber dengan follower 23,2 juta. Kolaborasi dengan mereka dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ditujukan untuk menyasar generasi muda maupun kalangan masyarakat yang aktif bersosial media melalui youtube. MPR RI tak boleh ketinggalan zaman, harus selalu kreatif agar penanaman Empat Pilar MPR RI semakin membumi dan yang tak kalah penting, selalu up to date," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, kolaborasi bersama artis dan youtuber tak hanya akan berhenti pada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, maupun Jessica Iskandar saja. Sudah ada beberapa list nama-nama lainnya yang akan diajak. Sehingga bisa semakin meramaikan dunia media sosial dengan konten bermanfaat seperti Empat Pilar MPR RI.

"Riset terbaru We Are Social bersama Hootsuite melaporkan ada peningkatan 25 juta jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2020, yakni menjadi sebesar 175,4 juta pengguna internet. 160 juta diantaranya aktif di media sosial seperti youtube, instagram, twitter, maupun facebook. Youtube menempati peringkat pertama sebagai platfon yang sering dikunjungi, yakni sebesar 88 persen," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai memanfaatkan media sosial untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan cara yang segar, merupakan salah satu langkah kreatif MPR RI agar bisa tetap lebih dekat dengan rakyat. Mengingat saat ini masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z dan millenial lebih senang menyaksikan video dibanding membaca.

"Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menggunakan platfom media sosial akan melengkapi cara konvensional yang sudah dilakukan berupa seminar, diskusi publik, maupun lomba. Ke depan akan banyak lagi cara-cara baru yang dilakukan MPR RI agar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tak seperti menara gading yang kaku terhadap perubahan zaman. Pergerakan zaman adalah keniscayaan, perubahan mindset MPR RI dalam menghadapinya adalah keharusan," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI : Pemberdayaan Perempuan Bagian Peningkatan Kualitas Generasi Bangsa

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen diantaranya adalah perempuan.

Ditambah berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Begitupun dengan negara lainnya. Di Perancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi Covid-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.

"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan Covid-19 di setiap negara. Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan Covid-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/20).

Turut hadir Sekjen KOWANI Titien Pamudji, Ketua KOWANI Bidang Politik dan Lingkungan Hidup Nita Yudi, Ketua Bidang Politik KOWANI Corry Soekotjo, dan Wakil Sekjen KOWANI Siti Aniroh. Sedangkan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo dan ratusan kader KOWANI lainnya mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.

"Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0 – 100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan trend perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.

"Saya meyakini, trend peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan, dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.

"Perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang Ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet. (Red).

Best Effort Kadin Indonesia Untuk Pelaku UMKM Ditengah Pandemi Covid 19

Sigapnews.com, Jakarta - Wabah Pandemi COVID-19 telah meluluh lantakan berbagai sendi perkonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan Kadin Indonesia mengkaji bahwa 83% pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi terhenti usahanya. 

"Hal tersebut juga berpotensi tumbuhnya 99 juta pengangguran baru. Suatu kondisi yang sangat berbahaya kalau hal ini terjadi".

Untuk mencegah hal tersebut dan ditengah berbagai kebijakan yang dihadapi, KADIN INDONESIA membuat inovasi serta program-program lebih dari biasanya yang selama ini fokus pada pengembangan UMKM.

"Selain daripada itu, secara berkelanjutan KADIN INDONESIA membantu juga UMKM secara detail dan teknis ujar Ketua Umum Edy Ganefo kepada awak media, senin 29/06/20 di Jakarta.

Edy juga menuturkan bahwa dirinya telah meminta kepada segenap pengurus Kadin Indonesia, baik ditingkat Pusat, maupun Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, untuk membantu mempromosikan produk UMKM, melalui berbagai media, baik medsos (FB, WA, IG, Twitter dll) juga melalui ecommerce dan lain-lain," jelasnya

"Tidak hanya itu, Edy menyebut bahwa KADIN INDONESIA juga secara nyata membantu penjualan ekspor produk UMKM bekerjasama dengan gabungan perusahaan ekspor indonesia (GPEI -red). "Adapun pelaku UMKM yang tidak memiliki perijinan ekspor pun kami bantu." Imbuhnya

Untuk itu ia juga telah meminta kepada segenap Komite Luar Negeri KADIN INDONESIA untuk mencari dan membantu melakukan penjualan produk UMKM pada berbagai negara di dunia, bebernya.

Ketua Umum Edy Ganefo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap pengurus Kadin yang telah bekerja melebihi kebiasaan sebelumnya.

Adapun langkah tersebut dilakukan dikarenakan kekhawatiran KADIN INDONESIA akan kehancuran UMKM. Terang Edy Ganefo.

Kekompakan dan kebersamaan segenap pengurus Kadin bekerja membantu UMKM secara Ikhlas merupakan upaya terbaik KADIN INDONESIA, dan Alhamdulillah hasilnya banyak pelaku UMKM terbantu untuk tetap bertahan dalam kondisi saat ini," beber Edy Ganefo seraya mengucapkan rasa syukur...

Secara terpisah, salah seorang pelaku UMKM yang selama ini memproduksi dan menjual sepatu, mengalami keterpurukan, dimana produknya tidak dapat berjualan, karena sepinya permintaan. 

"Sesuai arahan Kadin, saya mencoba alih sementara usaha agar dapat bertahan, dengan memproduksi dan menjual produk kuliner yaitu Rendang Padang. 

Berkat bantuan pengurusan KADIN INDONESIA yang secara Ikhlas mempromosikan dan membeli produk rendang kami, Alhamdulillah kami bisa bertahan dalam kondisi dimana karyawan tidak memiliki pendapatan dari produksi sepatu, namun dari hasil penjualan rendang, semua bisa bertahan," Ujar ibu Mieske, yang selama ini menjadi UMKM binaan KADIN INDONESIA.

KADIN INDONESIA dibawah ketua umum Eddy Ganefo juga telah membuat berbagai terobosan di tengah Pandemi COVID-19 salah satunya dengan program UMKM Naik Kelas. 

Program tersebut merupakan pembinaan dan konsultasi yang hampir setiap hari dilakukan dengan menggunakan salah satu aplikasi rapat.

"Tentu saja hal tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar kita semua all out mensupport dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat luas ditengah keterpurukan pandemi COVID-19 saat ini.

KADIN INDONESIA juga berjuang tidak seperti biasanya, bahkan juga melakukan rana sosial dengan berbagai program bantuan dan penciptaan suplemen pencegah Corona, yang telah teruji dan akan Grand Launching pada 2 Juli 2020. 

Saat ini KADIN INDONESIA telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka alih usaha sementara pelaku UMKM yang terpurukpun sudah banyak kami lakukan, antara lain dengan usaha penjualan aneka produk kelautan secara waralaba dengan modal sangat rendah bahkan modalnyapun dibantu dengan pola pinjaman," ujar Eddy Genefo 

Segenap pengurus KADIN INDONESIA sangat prihatin dengan kondisi UMKM yang saat ini dominan terpuruk.

"Edy mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan apa yang dialami temen-temen UMKM. Hp dan WA saya terbuka 24 jam untuk temen-temen UMKM didalam konsultasi, pemecahan masalah sekaligus memotivasi UMKM agar tetap dapat yakin. bahwa kondisi ini akan segera berakhir, dan kita kerja keras agar dapat bertahan dan bahkan menjadikan momentum ini sebagai sebuah kebangkitan UMKM."

Ketua Umum Edy Ganefo menambahkan, bahwasanya apa yang kami lakukan demi bangsa dan negara ini tidak serta merta membuat semua pihak menjadi senang dan merasa terbantu.

Pasalnya kami masih mendengar dan melihat, masih ada pihak yang ingin menghambat berbagai program KADIN INDONESIA,  Sungguh sangat disayangkan dalam kondisi Pandemi COVID-19, dimana UMKM yang terpuruk sewajarnya dibantu bukannya malah dihambat," tegasnya !

Selayaknya segenap insan di Indonesia bersatu, saling membantu dan menguatkan baik kepada segenap masyarakat, terkhusus lagi kepada segenap pelaku UMKM. Tutup Edy Ganefo. (Red/YFI).

Kabaharkam Polri : Sebagai Polisi Teruslah Berbuat dan Cintai Profesi

Sigapnews.com, Jakarta - Menjelang Hari Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020 mendatang, melalui keterangan resminya kepada awak media Sabtu (27/06/2020), Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan refleksinya mengenai pasang-surut kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Sebagai institusi intinya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, memerlukan perjuangan dengan bersusah payah dari segenap personelnya di berbagai bidang tugas.

Namun kepercayaan publik terhadap Polri dengan mudah langsung merosot jika personel Polri sedikit saja berbuat salah, hal seperti ini hendaknya menjadi perhatian dari segenap jajaran Polri mulai dari yang bertugas di Mabes, Divisi, Direktorat, satuan kerja wilayah provinsi, kota, kabupaten bahkan hingga ke pelosok nusantara semisal di jajaran Bhayangkara Pembina Desa.

“Kita berbuat baik saja belum tentu masyarakat menerimanya, apalagi kita tidak berbuat baik. Tapi percayalah, kebaikan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Jadi, lakukan kebaikan saja untuk masyarakat,” ujar Komjen Agus

Menurut Alumni Akabri Kepolisian Tahun 1989 itu, ia menyampaikan refleksinya terutama kepada jajaran Baharkam Polri agar senantiasa berbuat baik, melakukan tugas dengan baik dan benar, tanpa harus ambil pusing atas penilaian masyarakat. Kabaharkam menambahan, polisi dibenci masyarakat itu biasa.

“Karena sering kali polisi hanya diidentifikasi sebagai penegak hukum, kerjanya menangkap orang yang diduga melakukan pelanggaran,”, tutur Komjen Agus.

Namun sebenarnya, sambung Komjen Agus, tugas Polri bukan semata penegakan hukum. Ia mencontohkan badan yang dipimpinnya, yang memiliki tugas utama pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Secara struktur, Baharkam Polri menaungi tiga korps di bawahnya, yakni Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas), Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara), dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud). Korbinmas bertugas menangani faktor-faktor penyebab gangguan kamtibmas (preemtif). Korsabhara bertanggung jawab atas pencegahan gangguan kamtibmas (preventif), seperti melakukan pengamanan, pengawalan, dan patroli.

Sementara Korpolairud mempunyai tugas membantu operasional Polri, Harkamtibmas di wilayah pesisir, hingga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi sepanjang 12 mil wilayah laut Indonesia diukur dari garis pantai.

“Baharkam Polri memiliki tugas yang sangat kompleks: preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Baharkam Polri dapat dikatakan sebagai miniatur Polri. Yang tidak tertangani oleh tugas Baharkam akhirnya berpotensi menjadi gangguan Kamtibmas,” kata Jenderal Polisi bintang tiga ini.

Contoh lain bahwa tugas Polri tak sebatas penegakan hukum, lanjut Kabaharkam Polri, adalah Operasi Kepolisian Terpusat Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020 (Opspus Aman Nusa II 2020). Yakni operasi kepolisian yang bertujuan membantu kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19.

Selanjutnya Agus menambahkan, Polri ada beberapa operasi kontinjensi, yaitu Aman Nusa I tentang keamanan nasional (teroris), Aman Nusa II tentang bencana alam dan nonalam (COVID-19), dan Aman Nusa III terkait kegiatan dinamis dari pemerintah.

“Covid-19 ini adalah pelajaran baru dalam kegiatan di semua kementerian dan lembaga, untuk itu semua Instansi secara masif bergandengan tangan untuk memutus mata rantai penyebarannya”, ujar Komjen Agus.

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa reserse adalah bagian kecil dari tugas Polri. Fokus lain, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, kepada jajaran Baharkam Polri di seluruh Indonesia dan Kepolisian pada umumnya untuk terus menebar kebaikan bagi masyarakat. Jika sudah demikian, ia yakin, nama Polri dengan sendirinya akan harum di hadapan masyarakat.

“Cintailah profesi dan jangan suka mempersulit orang lain, gunakan kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah SWT untuk membantu yang lemah”, tutup Komjen Agus

Sejumlah Menteri Kunjungi Pusat Lumbung Padi di Desa Belanti Siam Yang Dicanangkan Presiden RI

Sigapnews.com, PulPis (Kalteng) - Polres Pulang Pisau - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto beserta Menteri agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, M.ALD. beserta rombongan meninjau Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Sabtu (27/06/2020) pukul 10.30 WIB.

Desa Belanti Siam adalah salah satu Desa di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai lumbung padi, yang nantinya akan menjadi salah satu pusat ekonomi dalam bidang pangan di Kalimantan Tengah.

Desa yang dipimpin Arifin Amin, dengan Bhabinkamtibmas Bripka Gusmanli dan Babinsa Pratu Toni Ardi Nugroho tersebut juga digagas Kapolres Pulang Pisau sebagai satu - satunya Desa Isen Mulang Pantang Mundur di Kabupaten Pulang Pisau.

Didampingi Bupati Pulang Pisau dan Kapolres Pulang Pisau AKBP. Yuniar Ariefianto, S.H., S.I.K., M.H., Menko Perekonomian RI dan rombongan meninjau lokasi irigasi yang berada di Desa Gadabung, bersebelahan dengan Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya, rombongan bertatap muka dengan warga Desa Belanti Siam sekaligus meninjau lokasi persawahan milik warga.

Dalam sambutannya, Menko perekonomian mengatakan, Desa Belanti Siam ini juga dicanangkan oleh Kapolda Kalteng melalui Kapolres Pulang Pisau sebagai Desa Isen Mulang Pantang Mundur yang mampu melawan Covid-19, tidak ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan desa yang memiliki ketahanan pangan.

"Pemerintah sangat mendukung Desa Belanti Siam ini sebagai kawasan khusus lumbung padi nasional (food estate)," kata Airlangga.

Harapannya, Desa Belanti Siam ini mampu menjadi bukti kesiapan Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu penopang pangan nasional khususnya dalam menghadapi pandemi covid-19. (DtT).

MPR PEDULI, Bamsoet dan Gerak BS Bagikan Asurasi, Partisi Portable dan Paket Sembako Ke Pengemudi Ojol

Sigapnews.com, Jakarta - MPR sebagai Rumah Kebangsaan dalam program MPR Peduli Lawan Covid-19 bersama Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar kembali melakukan gerakan sosial membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, salah satunya bantuan sosial kepada pengemudi Ojek Oneline (Ojol). Selain memberikan paket Sembako untuk pengemudi Ojol, juga diberikan partisi portable dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan secara gratis.

 

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan secara simbolik bantuan paket Sembako, partisi portable, dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol di Lobby Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Sabtu (27/6/2020). Untuk tahap pertama diserahkan kepada 200 pengemudi Ojol yang hadir. Penyerahan bantuan kerjasasama dengan Gerak BS dan Garda (Gabungan Aksi Kendaraan Roda Dua), yaitu organisasi yang menghimpun para pengemudi Ojol, ini juga selain dihadiri Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Lestari Moerdijat, juga dihadiri Ketua Garda Igun Wicaksono, Ketua Umum dan Sekjen Gerak BS Aroem Alzier dan Ratu Dian.

Bantuan partisi portable merupakan penyekat antara pengemudi dan penumpang yang fungsinya agar pengemudi Ojol tidak terkena droplet (titik air berisi virus dari batuk dan bersin) dari penumpang. “Para Ojol kita berikan partisi portable atau penyekat antara pengemudi dan penumpang. Ini merupakan upaya untuk memperkecil penularan Covid-19 dari penumpang ke pengemudi. Ini menjadi bagian dari sebuah adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang harus dilaksanakan secara terukur dengan tingkat disiplin yang tinggi,” kata Bamsoet. 

Selain memberikan partisi portable, pada saat yang sama juga diluncurkan Garda Digital. “Ini adalah Ojol Digital yang bisa diakses publik. Jadi, ketika diantar Ojol, kita sudah mengetahui profil pengemudinya sehingga tidak perlu khawatir atau perlu dilacak. Ketika diantar Ojol, kemudian Anda Sakit dan masuk rumah sakit, maka bisa dilacak siapa yang mengantar dan kapan, karena datanya cukup lengkap,” jelas Bamsoet. 

Secara simbolis, Bamsoet juga menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol. Pada tahap pertama, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada 200 pengemudi Ojol. Nilai premi sebesar Rp 16.800 per bulan. Sedangkan tanggungan asuransi jiwa yang diberikan antara lain, jika meninggal dalam keadaan biasa (tidak bekerja) sebesar Rp 42 juta, meninggal ketika sedang bekerja mendapat tanggungan asuransi sebesar Rp 72 juta ditambah beasiswa sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak, biaya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan bila mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit maka biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Selama tiga bulan pengemudi Ojol gratis membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulan karena kami yang tanggung. Mudah-mudahan ini membuat pengemudi Ojol bisa bekerja dengan tenang,” ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengemudi Ojol merupakan peserta potensial BPJS Ketenagakerjaan. Sebab anggota Garda di Jabodetabek sekitar 900 ribu sampai 1 juta orang. Di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua ada sekitar 4 juta pengemudi Ojol. “Ini potensi menampung tenaga kerja yang luar biasa. Kita berharap Ojol hanya menjadi alternatif sementara para pereka untuk menyambung hidup keluarganya sambil menunggu pekerjaan baru,” katanya.

Dalam program MPR Peduli Lawan Covid-19, MPR sebagai Rumah Kebangsaan telah banyak melakukan kegiatan memberikan bantuan untuk meringangkan masyarakat yang terdampak Covid-19, dari mulai gerakan sosial penggalangan dana membantu seniman, memberi bantuan kepada sopir bajaj, sopir taksi, dan kelompok komunitas lain termasuk komunitas penggali kubur.

Ketua MPR RI Ajak Kaum Muda Menjadi Generator dan Dinamisator Pembangunan

Sigapnews.com - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan tantangan dunia ke depan disaat dan pasca pandemi Covid-19 sangatlah berat. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi hingga minus 4,9 persen, lebih rendah dari prediksi sebelumnya sebesar minus 3 persen. Bank Dunia juga memperkirakan produk domestik global dunia akan terkoreksi menjadi minus 5,2 persen pada tahun 2020.

"Para ahli ekonomi juga memperkirakan setengah lapangan pekerjaan di dunia akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia Industri akan berubah total. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi dan robotik. Dunia tak akan sama seperti dahulu. Karenaya kita pun harus bersiap diri melakukan perubahan," ujar Bamsoet saat menyampaikan orasi kebangsaan pada pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) periode 2020-2022, yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Jumat (26/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tidak tinggi, tetapi juga tidak buruk, yakni sekitar 2,97 persen. Masih lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Malaysia 0,7 persen, Singapura minus 0,7 persen, Thailand minus 1,8 persen, Tiongkok minus 6,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Inggris minus 2 persen, ataupun Jerman minus 2,2 persen.

"Namun, pada kuartal kedua diprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan terkoreksi menjadi minus 3,8 persen. Dengan melemahnya daya beli dunia, otomatis nilai ekspor kita juga menurun. Melemahnya produksi juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Diprediksi hingga tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka berpotensi naik mencapai 10,7 juta sampai 12,7 juta orang," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Di mana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

"Kondisi permasalahan perekonomian ini sebaiknya tidak direspon dengan solusi instan, semisal dengan mengajukan hutang baru. Pemerintah harus mengedepankan berbagai terobosan dan inovasi melalui optimalisasi kinerja Kementerian Keuangan. Pemerintah juga harus fokus menyelesaikan masalah pandemi Covid-19, tanpa selesainya pandemi sulit bagi kita merestart kembali bangkitnya ekonomi," ungkap Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain pelemahan pada pertumbuhan perekonomian, pandemi juga telah mengoreksi paradigma pergeseran geopolitik global. Masyarakat global tersadarkan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia, sekuat apapun kedudukan geopolitiknya, yang akan mampu bertahan secara mandiri untuk memajukan dan mempertahankan kesinambungan ekonominya.

"Wacana tradisional yang mendewakan negara-negara tertentu sebagai pusat kekuasaan dunia akan terkoreksi dengan sendirinya, karena negara-negara tersebut pun tidak kuasa menahan gelombang dan dampak pandemi. Sebagaimana terlihat di Amerika Serikat hingga Brazil, yang masih belum mampu menangani Covid-19, bahkan juga telah merembet ke berbagai krisis lainnya seperti krisis ekonomi, sosial hingga politik," tandas Bamsoet.

Melihat berbagai tantangan dan akibat yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19, Dewan Pakar KAHMI ini mendorong kader HMI dapat mengambil peran sebagai generator dan dinamisator pembangunan. Organisasi HMI harus senantiasa menyiapkan kader tangguh yang bisa menjadi nahkoda maupun awak kapal yang bisa saling bekerjasama, membawa bahtera selamat dari berbagai badai yang menghantam.

"Bahtera hanya akan mampu bertahan apabila seluruh awak turut serta bahu membahu bekerja sama menyelamatkan bahtera. Apalagi, penumpang bahtera adalah pemuda yang berlabel mahasiswa. Ke depan, akan banyak dinamika, tantangan, dan liku-liku perjuangan dalam menjalankan organisasi, kalian harus menyiapkan diri sejak sekarang," pungkas Bamsoet. (*)

Politisi Muda Golkar: Adian Napitupulu Serang Erick Thohir, Karena Sakit Hati Temannya Dicopot Dari Komisaris BUMN

Sigapnews.com, Jakarta - Relawan Jokowi-Amin Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) mengecam tindakan Adian Napitupulu politisi PDI Perjuangan yang kembali mengamuk ke Erick Thohir Menteri BUMN dengan bungkusan mengkritisi hutang BUMN. Menurut organ relawan besutan dari politisi muda Golkar ini, hutang BUMN dilakukan pada masa menteri-menteri sebelumnya, bukan zaman Erick Thohir.

M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) dalam siaran pers, Rabu (24/06/2020) menilai yang dikatakan Adian Napitupulu sama saja menyerang kepemimpinan Jokowi-Amin. Sebab, tidak ada visi menteri, yang adalah visi Presiden Jokowi, SDM Unggul untuk Indonesia Maju.

"Kenapa Adian Napitupulu mengangkat isu hutang, padahal isu ini yang selalu dilemparkan oleh kelompok yang bersebrangan dengan Jokowi menyerang Jokowi. Apakah ini untuk menghantam wibawa pak Jokowi tapi, memakai kasus hutang BUMN, seolah-olah di jaman Erick Thohir sebagai argumentasinya," tanya Rafik sapaan akrabnya, tokoh muda Partai Golkar asal Sumatera Barat ini.

Menurut Rafik yang juga Ketua Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), 

Kalau kita lihat kebelakang, sebenarnya Adian Napitupulu ngamuk ke Jokowi melalui Erick Thohir sudah dimulai pada saat pembentukan kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Pengangkatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat ditentang Adian Napitupulu, karena jagoannya dan penyandang dana Pospera selama ini yang dikenal dengan nama Trenggono tidak jadi Menteri BUMN. 

"Saya duga Adian sakit hatinya disini, padahal Trenggono sudah digadang, bahkan dibuat acara oleh Adian yang disponsori Trenggono dengan bungkusan musik supaya Jokowi memilih Trenggono jadi Menteri BUMN. Akan tetapi malah Trenggono jadi Wamennya Prabowo. Seharusnya, Adian dewasa dalam berpolitik dan kalau ada ketidakpuasan dibicarakan ke Presiden tanpa menyerang Erick Thohir lewat media," terang Rafik.

"Pada periode sebelumnya Adian memperjuangkan Pospera relawan bentukannya, mendapat jatah 30 komisaris diberbagai BUMN, mulai dari PTPN sampai Semen bahkan Damri. Adian melalui lobi, diduga memasukkan jatah 30 komisaris lagi dengan total 60 komisaris untuk Pospera. Tapi apa, bukan jatah komisaris yang didapat, yang ada anak buahnya dicopot dari Komisaris PTPN, ini yang membuat Adian sakit hati. Jelas ini tendensius dengan menyerang Jokowi dengan mengkritisi anak Jokowi yang mau maju jadi Walikota Solo sambil menyerang Erick Thohir," urai Rafik panjang lebar.

Selanjutnya kata Rafik, pencopotan anak buah Adian dari Komisaris BUMN tidak berhenti. Dimana dimulai dari dicopotnya Komisaris dari Pospera di DAMRI dan juga anak buah Adian dicopot dari Komisaris PTPN. Pencopotan ini membuat Adian meradang dan menyerang langsung ke isu sensitif hutang BUMN yang selama ini isu yang dipakai pihak oposisi melawan Jokowi. 

"Adian bersama Pospera boleh saja mengusulkan nama-nama untuk jadi komisaris, tapi jangan karena sakit hati ada temannya yang dicopot malah nyerang Erick Thohir yang menjadi kaki tangan Presiden Jokowi. Seharusnya sebagai politisi ulung harus belajar lebih dewasa," tukas Wakil Ketua Umum DPP AMPG ini.

Terkahir kata Rafuk, kabarnya kemarahan Adian langsung direspon oleh Istana, dengan memanggil Adian untuk membicarakan keluhannya. Katanya, bicarakanlah baik-baik dan sampaikan kepada Presiden Jokowi dengan santun.

"Masak pendukung Jokowi menyerang Jokowi, apalagi tendensinya soal jabatan. Tentu sangat tidak baik bagi pelajaran politik kedepan. Kalau Adian berani tarik sekalian semua anak buah dia dari Komisaris-Komisaris BUMN dan tidak menambah jabatan baru bagi Pospera di BUMN," tantang Rafik mengakhiri statemennya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Dalam Raker DPR, SYL Jabarkan Program Kementan

Sigapnews.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020. Di sana, Mentan memaparkan bahwa target kerja tahun 2021 masih berfokus pada pemulihan dan pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri dan moden.

"Karena itu, kami (Kementan) telah merumuskan program yang disesuaikan dengan nomenklatur Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI)," ujarnya.

Menurut Mentan, pada surat bernomor No. S-376/MK.02/2020 dan No. B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 itu tertulis adanya program dukungan manajemen ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Program Spesifik).

"Ada juga program nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta program pendidikan dan pelatihan vokasi," katanya.

Dalam pelaksanaannya, alokasi terbesar akan diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 10,53 triliun. Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementan juga ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis seperti padi sebanyak 63,50 juta ton, jagung sebesar 26,00 juta ton, kedelai 0,48 juta ton dan daging sapi atau kerbau sebanyak 0,463 juta ton.

"Tugas utama kami menyediakan pangan penduduk dengan rancangan target di 2021 seperti komoditas bawang merah sebesar 1,74 juta ton, cabai 1,45 juta ton, serta target peningkatan komoditas strategis lain dibandingkan tahun 2020," katanya.

Selain itu, Mentan mengatakan bahwa pembangunan pertanian mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. Dketahui, pagu alokasi anggaran DAK tahun 2021 mencapai sebesar Rp 1,4 triliun, yang diarahkan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah.

"Kami berharap mendapat dukungan dari Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI, supaya Kementan dapat menjalankan program-program dengan maksimal dan tanpa kendala," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kementan juga mengusulkan penambahan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp 10 Trilun. Penambahan tersebut dinilai penting untuk merealisasikan pemulihan ekonomi yang akan banyak bertumpu pada sektor pertanian.

"Pagu indikatif sebesar Rp 18,4 Triliun yang dialokasikan kepada Kementan pada 2021 nampaknya masih jauh dari memadai," tutupnya.

Sebagai informasi, rapat kerja bersama ini merupakan rapat dengan melakukan tatap muka perdana antara Kementan dengan Komisi IV DPR RI, setelah hampir 3 bulan menggelar rapat virtual akibat pandemi Covid 19.

Ketua Komisi III DPR RI Desak Polisi Proses 2 Pejabat Bea Cukai Terkait Kasus Narkoba

Sigapnews.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendesak pihak kepolisian untuk memproses secara hukum atas penangkapan kasus narkoba 2 pejabat bea cukai inisial AP dan T.

Legislator PDI Perjuangan ini mengecam tindak kejahatan narkoba terhadap keduanya, karena aparatur sipil negara semestinya menjadi teladan bagi masyarakat.

“Polisi harus memastikan memproses yang bersangkutan secara objektif dan profesional,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Herry menjelaskan,'' Narkoba merupakan musuh terbesar bangsa, Apalagi pelakunya diduga merupakan Aparat Sipil Negara oleh sebab itu dirinya mendesak Polda Metro Jaya agar segera memproses kasus tindak kejahatan narkoba yang melibatkan pegawai Bea Cukai itu.

Menurut Herry, setiap orang harus sama di hadapan hukum. “Saya mendorong jajaran Polda Metro Jaya untuk menindak kasus ini sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pejabat Bea Cukai yang diciduk Polres Jakarta Pusat terkait kasus tindak kejahatan narkoba satu diantaranya  adalah Kepala Pangkalan dan Sarana Operasional Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Agus Purnady. 

Bamsoet : Pengelolaan Kawasan Danau Toba Harus Jadi Prioritas

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pengelolaan kawasan Danau Toba harus terus menjadi prioritas. Selain karena potensi keindahan alamnya, juga karena keberadaannya yang menyangga kehidupan masyarakat di delapan kabupaten, yakni Simalungun, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan. Mengembangkan Kawasan Danau Toba selain akan membuat nama Indonesia terangkat karena memiliki destinasi wisata dengan keindahan alam yang luar biasa, juga akan semakin mensejahterakan masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba.

"Pada Februari 2020 lalu, saya sudah melihat langsung keindahan Danau Toba. Presiden Joko Widodo sejak awal masa pemerintahannya di 2014 sudah memberikan perhatian luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur di Kawasan Danau Toba. Pembangunan jalan dan jembatan, misalnya, meningkat dari Rp 570,64 miliar pada 2019 menjadi Rp 1,016 triliun di tahun 2020," ujar Bamsoet usai menghadiri penggalangan donasi secara virtual untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kawasan Danau Toba, yang diselenggarakan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (22/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengapresiasi langkah KMDT yang menggalang donasi secara virtual untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, khususnya masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba. Akibat pandemi Covid-19, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Utara menurun drastis. Tercatat hingga April 2020 hanya mencapai 17 wisatawan, turun drastis dari Maret 2020 yang mencapai 7.832 wisatawan. Bahkan turun tajam dibanding periode yang sama pada April 2019 yang bisa mencapai 21.962 wisatawan.

"Turunnya kunjungan wisatawan tentu akan mempengaruhi pendapatan masyarakat kawasan Danau Toba. Penggalangan donasi yang dilakukan KMDT merupakan wujud nyata semangat Pancasila, karena didorong oleh kepedulian dan jiwa gotong royong untuk meringankan beban masyarakat. Percayalah, usai pandemi Covid-19 berakhir, kawasan Danau Toba akan menjadi salah satu magnet destinasi wisata yang akan dibanjiri masyarakat. Titik balik geliat pariwisatanya akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak sektor perekonomian terpukul, termasuk pariwisata. Sekitar 70 persen industri pariwisata terdampak langsung, sementara sektor lainnya seperti sarana umum, transportasi dan ritel terdampak sekitar 40 persen. Hingga akhir April 2020, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang dirumahkan sudah mencapai lebih dari 1,4 juta dan sekitar 375 ribu diberhentikan (PHK).

"Keadaan yang dihadapi saat ini tidak boleh membuat kita menyerah. Kita harus senantiasa bersatu bahu-membahu dan bergotong royong menghadapi setiap tantangan yang ada. Bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menghadapi masa-masa berat setelah pandemi Covid-19 ini," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, agar kawasan Danau Toba bisa mendunia, diperlukan peran masyarakat sebagai kunci keberhasilannya. Kultur yang dimiliki masyarakat Batak dengan sistem kekerabatan marga yang kuat, harus menjadi spirit yang kuat untuk membangun kawasan Danau Toba.

"Jika setiap kelompok masyarakat Batak memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah asal, maka Danau Toba akan maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan banyaknya tokoh, baik pejabat, pengusaha, seniman dan budayawan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari daerah ini, maka seharusnya bisa menjadi potensi yang bermanfaat untuk menggerakkan kemajuan perekonomian Danau Toba, terutama di saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini," pungkas Bamsoet. (*)

Anggaran BLT Berkurang Menjadi Rp.300 Ribu Per KPM

Sigapnews.com, Garut (Jabar ) - Menteri Sosial Republik Indonesia, Julian Batubara melakukan penyerahan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 600 ribu kepada masyarakat Kabupaten Garut, Senin (22/6/2020).

Julian mengatakan, penerima BLT adalah warga yang terdampak Covid-19. Bantuan sebesar Rp. 600 ribu perkeluarga penerima manfaat (KPM) itu pun disebutnya akan menjadi yang terakhir. Meski mulai Juli hingga Desember 2020 akan tetap ada penyaluran BLT, nilainya akan dikurangi menjadi Rp. 300 ribu per KPM.

“Bantuan stimulus dari pemerintah pusat akan diarahkan ke program lain, tidak hanya untuk perlindungan sosial. Anggaran yang ada akan dipakai seperti pemulihan ekonomi untuk UMKM, insentif perpajakan dan lainnya,” katanya.

Politikus PDIP ini juga menjelaskan, pengurangan BLT dilakukan setelah dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan begitu masyarakat pun bisa kembali beraktivitas.

“Kalau sudah mulai aktivitas, bisa kerja dan punya uang lagi. BLT dan bantuan lain hanya untuk tambahan,” jelasnya. (Syarif).

Presiden RI Akan Pecat ASN Yang Tidak Produktif

Sigapnews.com, Jakarta - Untuk pertama kalinya, Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS) yang tak produktif.

Ternyata rencana tersebut menimbulkan berbagai pandangan dari banyak pihak baik yang pro maupun kontra. Tetapi bagaimanakah mekanisme pemecatan PNS tersebut bisa dilakukan? Apakah ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut?

Kebijakan pemecatan ASN yang tak produktif memang sempat disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

Hal itu lantaran pandemi virus corona yang membuat banyak kantor swasta maupun negeri harus menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun ternyata penerapan kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru yakni ada ASN yang tak produktif.

Minimnya produktivitas para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terlihat dari tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload (pekerjaannya). Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi," kata Tjahjo, kepada wartawan, Jumat (19/6/2020) .

Oleh karena itu Tjahjo Kumolo mengungkap sedang menyusun cara untuk pengurangan ASN yang tidak produktif tersebut.

"Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo.

Tetapi Tjahjo juga mengungkap bahwa meski ada kelebihan ASN yang tidak diperlukan, Indonesia juga memiliki kekurangan beberapa ASN di pos-pos tertentu.

"Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan," ujar politis PDI-P ini.

"Jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, maka remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan," ucap Tjahjo.

Di lingkungan instansi pemerintah, ternyata juga ada ketentuan untuk pemecatan PNS tidak produktif. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. UU 5 tahun 2014 juga mengatur tentang pemberhentian ASN.Penghentian PNS karena produktivitas rendah diatur dalam pasal 77 ayat 6.

Bunyinya "PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Masih ada juga, pasal 87 UU 5 Tahun 2004 juga mengatur penyebab pemberhentian PNS. Pasal 87 ayat 1 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. mencapai batas usia pensiun;

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Pasal 87 ayat 2 menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Lalu, merujuk pasal 87 ayat 3 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 

Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pancasila Dimasukan Kembali Dalam Pelajaran Wajib Sekolah

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong dikembalikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi. Hilangnya mata pelajaran PMP sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 telah merapuhkan pondasi bangsa akibat ketidakpemahaman generasi bangsa terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Kehadiran mata pelajaran PMP sejak tahun 1975, tak terlepas dari peran MPR RI melalui TAP MPR 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Lalu berakhir sejak diberlakukannya UU 20/2003. MPR RI saat ini tengah mendorong agar PMP kembali menjadi mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan. Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera tanpa kompas sebagai penunjuk arah," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (22/6/20).

Turut hadir antara lain Ketua Umum SAPMA PP Aulia Arief dan Sekjen SAPMA PP Willy Danandityo. Sedangkan ratusan kader SAPMA PP lainnya mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menekankan, dengan hadirnya kembali mata pelajaran PMP akan semakin menguatkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dijalankan MPR RI sejak tahun 2004. PMP akan menyasar peserta didik, sedangkan Sosialisasi Empat Pilar MR RI menyasar berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian pondasi kebangsaan sekaligus pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia semakin kokoh. Sumber daya manusia akan semakin kompeten, kapabel, berkarakter dan bermental luhur.

"Generasi muda bangsa dan Pancasila adalah dwitunggal yang tidak boleh dipisahkan. Pemuda adalah generator dan dinamisator pembangunan yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Sementara, Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup dan dasar negara yang akan menjadi rujukan dan panduan bagi generasi muda untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamatkan konstitusi," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, seiring cepatnya laju roda zaman dan lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang dibungkus dalam bingkai modernitas, tantangan merawat dan menjaga Pancasila semakin nyata. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk-produk dan gaya hidup yang dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat menarik, khususnya bagi generasi muda.

"Bila kita lalai dan abai, nilai-nilai asing tersebut pada akhirnya akan merongrong jati diri, tradisi dan budaya, moralitas serta warisan kearifan lokal bangsa. Nilai-nilai Pancasila hanya hadir di ruang utopia, sila-silanya menjadi hapalan di luar kepala, tetapi implementasinya tidak terasa nyata," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, salah satu upaya menghadirkan nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan. Di belahan bumi manapun, berlaku adagium yang sama bahwa pendidikan adalah faktor kunci kemajuan suatu negara. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan mengenai ideologi Pancasila.

"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga menyoroti kehadiran Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa telah mengamanatkan semua kampus wajib membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB), yang berada di bawah pengawasan rektor. Organisasi mahasiswa ekstra kampus diijinkan bergabung dan menjadi bagian dari pengawal ideologi Pancasila melalui UKM-PIB.

"Kader SAPMA PP harus aktif bergabung dalam UKM-PIB sehingga bisa terlibat langsung dalam meminimalisir dan mengcounter berkembangnya paham-paham yang menegasikan eksistensi Pancasila," pungkas Bamsoet. (*)

LAKSI : Tolak Penggiringan Opini Soal Rasisme, Ayo Kita Perkuat Jiwa Nasionalisme

Sigapnews.com, Jakarta - Melalui siaran pers nya yang di terima redaksi media online, Sabtu, 20 Juni 2020, Lembaga Advoksi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) memberikan pernyataan sikap mengenai perlunya menolak isu provokasi yang di kembangkan bernuansa Rasisme, karena isu rasisme akan mudah memantik bara api kebencian di Papua dan Indonesia, ketika berita bohong dan selebaraan bernuansa adu domba beredar luas di media sosial, sudah seharusnya masyarakat dapat memfilter isi berita yang memuat ujaran kebencian dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu kami menghimbau agar di tingkatkan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah serta  TNI-Polri untuk menangkal isu rasisme yang bernuansa provokasi, kami meminta stop melakukan provokasi yang akan memperkeruh persoalan kemanusiaan, selain itu isu rasisme harus segera di redam, kami mengajak masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan provokasi dengan memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan atau rasisme dari kasus George Floyd di Amerika Serikat untuk menyulut aksi massa yang dapat mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia secara umum.

"Saat nya kita berpegang teguh pada nilai-nilai   Pancasila yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan SARA Dalam bingkai NKRI, kita akan rugi apabila terpancing melakukan aksi kekerasan dan kerusuhan karena yang akan menderita rakyat dan berdampak langsung secara ekonomi rakyat.

Untuk itulah maka kami meminta pemerintah daerah, aparat keamanan TNI-Polri, dan ormas, maupun masyarakat luas harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dengan terus menggalang soliditas masyarakat agar memiliki sikap menghormati antar sesama, karena isu  rasisme apapun bentuknya akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Segala bentuk provokasi untuk memecah belah bangsa harus di lawan,  jangan sampai aksi kerusuhan terjadi kembali di Papua, kami menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang dialogis dan damai, 

Kami yakin aparat TNI dan Polri di Papua yang merupakan garda depan dan ujung tombak di lapangan dapat menjaga wilayah teritorial di Papua, serta dapat menjamin keamanan masyarakat, marilah kita hindari bentuk provokasi yang berbau rasisme dan SARA agar dapat menghindari konflik di Papua, kepada kaum muda agar jangan terjebak dan di manfaatkan media sosial dengan terus menggoreng isu-isu yang sedang berkembang.

Mengutip pernyataan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpaw Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanah Papua untuk terus bersama-bersama dengan aparat TNI/Polri menjaga stabilitas keamanan di masing-masing wilayah. Peran serta semua elemen sangat dibutuhkan dalam menjaga tanah Papua ini tetap aman dan kondusif.

Presiden Joko Widodo sering kali menyatakan   bahwa: "Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang di anak tirikan dan di anak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Harapan ini menumbuhkan kembali semangat jiwa nasionalisme, program  pembangunan yang di gagas oleh Presiden tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tapi juga sampai ke tingkat desa." Kebijakan membangun tersebut kemudian menjadi kebijakan makro di dalam kabinet kerja Jokowi, sehingga implementasi dari Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat di rasakan seluruh masyarakat.

Kebijakan pembangunan  dalam Platform kabinet kerja Jokowi bertujuan membangun koneksitas di antara seluruh suku bangsa. Koneksitas itu sangat penting dan mendasar terkait keutuhan NKRI, hal ini merupakan konsep ke-indonesia-an yang selama ini masih ter-fragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur. Presiden Jokowi sekarang telah melakukan berbagai terobosan dengan  membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Jadi, pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks yang lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air.

Demikianlah pernyataan sikap kami, 

Sumber : Azmi Hidzaqi

LAKSI (Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia)

Begini Langkah Target Pembangunan Nasional Menteri Bappenas

Sigapnews.com,  Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menghadiri Rapat dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas kembali Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Rancangan RKP 2021 pada Senin, 22 Juni 2020, di Jakarta.

Dalam rapat kali ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan lima hal yang menjadi target pembangunan tahun 2021. Target pertama yakni penurunan tingkat kemiskinan. Pandemi Covid-19 diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin penduduk maka pemulihan tingkat kemiskinan ini bisa dilakukan dengan reformasi perlindungan sosial.

“Dengan reformasi perlindungan sosial, utamanya perbaikan data penerima  bansos, tingkat kemiskinan tahun 2021 ditargetkan  menjadi  9,2 – 9,7  Persen,” ujar Menteri

Selain kemiskinan, pandemi juga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja dan penurunan jam kerja. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi target pembangunan kedua yang harus segera diselesaikan.

“Pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, terdapat strategi kebijakan memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif,” ungkap menteri.

Target pembangunan ketiga ialah memperbaiki penurunan ketimpangan rasio gini. Kebijakan rasio gini dibuat agar tetap sesuai dengan target yakni diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. 

Target pembangunan keempat untuk peningkatan Indeks Pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat dan sudah masuk kategori tinggi. Hal ini menjadi target pembangunan berikutnya dimana harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan IPM.

“Target pembangunan kelima yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Akibat dari Covid-19 ini diperkirakan penurunan emisi GRK pada tahun 2024 dapat mendekati target RPJMN 2020-2024 (sekitar 27%), apabila implementasi aksi pembangunan rendah karbon mulai tahun 2022 sudah full recovery dan ada upaya carryover dari target tahun 2020 dan 2021,” imbuh Menteri.

Sumber : Tim Komunikasi Publik

Kementerian PPN/Bappenas

Menghindari Efek Negatif, Mendagri Tito Karnavian Tetap Usulkan Pilkada Asimetris

Sigapnews.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara asimetris dengan tujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Pilkada asimetris sendiri diartikan sebagai sistem yang menjalankan pemilihan dengan mekanisme berbeda antar daerah. 

Perbedaan mekanisme itu bisa terjadi karena adanya karakteristik yang berbeda dari setiap daerah.

Tito mengungkapkan ada sisi positif dan negatif yang muncul dari pelaksanaan pilkada selama ini. 

Positifnya, menurut Tito, pilkada asimetris melahirkan pemimpin baru dari seorang calon yang kuat karena dipilih oleh rakyat. 

Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, yakni manipulasi demokrasi hingga korupsi.

"Kita harus lihat pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal, pasti keluarkan biaya, paling tidak yang resmi-resmi biaya timses kampanye apalagi, mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah," kata Tito dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu,  20 Juni 2020.

Menurut Tito tidak ada yang perlu alergi terhadap pilkada asimetris, sebab beberapa daerah sudah menjalankannya.

"Contoh Yogyakarta karena keistimewaannya, maka Sri Sultan jadi gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, Wali Kota Kepuluan Seribu dipilih gubernur. Jadi, dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi," ujarnya.

Mantan Kapolri tersebut juga menjelaskan penyelenggaraan pilkada secara asimetris itu bisa dilakukan dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap daerahnya.

Untuk daerah yang memiliki IPM kuat, tinggi dan sedang serta memiliki kemampuan fiskal tinggi bisa melangsungkan pilkada secara langsung. 

Akan tetapi, pilkada secara langsung akan berisiko apabila dilakukan di daerah yang memiliki IPM dengan skor rendah.

"Karena banyak masyarakat kurang terdidik kurang sejahtera," pungkasnya.

TP4 Sudah Dibubarkan, Kini Hadir Satgas Pengamanan Investasi Kejaksaan

Sigapnews.com, Soroti Pembangunan Pabrik Pakan Ternak PT Malindo Feedmill Senilai Rp 1,1 Triliun Di Lampung

Fungsikan Satgas Pengamanan Investasi Kejaksaan, Jamintel Nyatakan Kejaksaan Dukung BKPM ‘Habisi’ Hambatan Investasi

Kejaksaan Republik Indonesia telah memfungsikan Satuan Tugas Pengamanan Investasi atau Satgas PAM Investasi Kejaksaan. 

Jika di periode sebelumnya ada yang disebut dengan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan, kini ada bentuk baru dengan fungsi yang hampir sama yakni Satgas PAM Investasi Kejaksaan.

Setelah TP4 dibubarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Dr ST Burhanuddin, kini Satgas PAM Investasi Kejaksaan mulai bekerja mengawal penanaman modal dan investasi.

Salah satu kinerja Satgas PAM Investasi Kejaksaan yang mendapat sorotan adalah persoalan pembebasan lahan sebuah pabrik pakan ternak di Lampung.

PT Malindo Feedmill Tbk adalah pabrik pakan ternak yang bermasalah dalam pengurusan lahannya sejak tahun 2014. Kini, pabrik yang memiliki investasi senilai Rp 1,1 Triliun itu akan kembali didirikan, setelah adanya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia melalui Satgas PAM Investasi Kejaksaan menyatakan, persoalan lahan PT Malindo Feedmill itu sudah dibereskan.

Satgas PAM Investasi Kejaksaan yang berada di bawah koordinasi langsung Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) itu memberikan jaminan, semua hambatan yang terjadi dalam proses investasi dan penanaman modal akan ‘dihabisi’.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyampaikan, keberhasilan Satgas Pengamanan Investasi Kejaksaan RI dalam mendukung Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  untuk menyelesaikan permasalahan lahan PT Malindo Feedmill Tbk agar bisa membangun pabrik senilai Rp 1,1 triliun di Lampung, telah tuntas.

Hambatan yang dialami PT Malindo Feedmill Tbk itu sudah berlangsung tahun 2014. Atas keberhasilan Satgas PAM Investasi Kejaksaan itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja Korps Adhyaksa.

“Dengan  telah berhasil dituntaskan persoalan lahan PT Malindo Feedmill Tbk itu, Satgas Pengamanan Investasi Kejaksaan mendapat apresiasi dari Kepala BKPM Bahlil Lahadila,” tutur Hari Setiyono, dalam keterangannya, Minggu (21/06/2020).

Dia melanjutkan, kehadiran pabrik baru diharapkan bisa mendorong realisasi investasi di Lampung. Dan menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat setempat. Apalagi, lanjut Hari Setiyono, investasi ini sangat strategis.

“Mengingat banyak rantai pasok yang melibatkan petani jagung. Di samping menciptakan lapangan kerja dan sektor usaha penunjang lainnya,” ujar Hari.

Hari Setiyono juga menyampaikan, sebagaimana dirilis pada Sabtu (20/06/2020), Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan penyelesaian kasus investasi mangkrak itu berkat kerjasama antara BKPM, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel) Dr Jan S Maringka menyatakan, Satuan Tugas Pengamanan Investasi  Kejaksaan RI dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020.

Pembentukan Satgas Pengamanan Investasi ini adalah dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah di bidang percepatan investasi, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Serta menindaklanjuti Nota Kesepahaman Kejaksaan RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019.

Hal itu ditegaskan Jamintel Dr Jan S Maringka pada Minggu siang, 21 Juni 2020, di tengah-tengah kesibukannya memantau kondisi New Normal di Ibukota Jakarta.

“Kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Dan dari hasil koordinasi Tim Satuan Tugas Pengamanan Investasi dengan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, serta laporan pengaduan masyarakat terkait kendala investasi baik di Pusat dan di Daerah, telah ditindaklanjuti,” tutur Jamintel Jan S Maringka.

Dia menjelaskan, hingga 31 Mei 2020 beberapa persoalan telah diselesaikan Satgas Pengamanan Investasi Kejaksaan. Antara lain, pertama, terkait permasalahan penerbitan Ijin AMDAL yang terkendala pembahasan Perda RTRW di Konawe Selatan dengan total investasi Rp 14 Triliun.

Kedua, persoalan terhambatnya penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah terkait pelaksanaan Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap Kota Bandar Lampung, dengan nilai investasi Rp 1,1 Triliun.

Tiga, pembayaran selisih volume pekerjaan terkait proyek pembangunan LRT Jakarta Kelapa Gading-Velodrome, dengan nilai investasi Rp 5,2 Triliun.

Empat,  tumpang tindih Perijinan Ijin Usaha Penyedian Tenaga Listrik di Kabupaten Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, dengan nilai investasi Rp 2,6 Triliun.

Lima, terhambatnya Penerbitan Sertifikat Karena belum dilaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di Tangerang-Banten, dengan nilai investasi Rp 41,4 Miliar.

Enam, potensi Kerugian Dan Posisi Negatif Kerjasama Investasi Dibidang Property, dengan nilai investasi Rp 29,9 Miliar.

Dalam penyelesaian berbagai permasalahan investasi dimaksud, lanjutnya, Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan mengedepankan pendekatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BKPM dan Pemerintah Daerah.

“Serta menerbitkan sejumlah rekomendasi dalam mencari titik temu penyelesaian permasalahan terkait dengan aspek hukum,” ujar Jamintel Jan S Maringka.

Dengan demikian, lanjutnya, hingga semester 1 tahun 2020 ini, terdapat sebesar Rp 26.309.825.850.000 atau dua puluh enam triliun tiga ratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah, nilai investasi yang telah difasilitasi dan dituntaskan permasalahannya  oleh Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan Republik Indonesia.***

Bupati Mubar Laode M Raji'un Tumada Terima Penghargaan Dwi Praja Nugraha Dari Mendikbud RI

Bupati Mubar saat menerima penghargaan dari Mendikbud RI (Foto istimewa).

Sigapnews.com, Mubar (Sultra) - Bupati Muna Barat Laode M Raji'un Tumada menerima penghargaan Dwi Praja Nugraha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut di berikan atas keberhasilannya dalam mengembangkan pendidikan di kabupaten Muna Barat.

Dari 540 kabupaten/kota di Indonesia hanya 20 Kabupaten/Kota  yang terpilih mendapatkan penghargaan Dwi Praja Nugraha salah satunya yakni Kabupaten Muna Barat yang bisa di katakan baru seumuran jagung ini.

Di provinsi Sulawesi Tenggara hanya Kabupaten Muna Barat  satu-satunya Kabupaten yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan Dwi Praja Nugraha.

Pemberian penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, kepada 20 Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode M Rajiun Tumada.

La Ode M Rajiun Tumada menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha tersebut pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan hari ulang tahun ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Penghargaan tersebut merupakan hasil dari visi dan misi beliau semenjak menjadi Pj. Bupati Muna Barat pada tahun 2014 hingga saat ini sebagai Bupati Muna Barat devenitif.

Adapun visi dan misi beliau dalam dunia pendididikan yakni perhatian dan komitmen tinggi terhadap pengembangan profesi guru, kemajuan pendidikan dan PGRI di Mubar.

"Penghargaan itu diberikan atas kepeduliannya dalam dunia pendidikan yang juag sebagai hasil dalam mewujudkan visi misi beliau di bidang pendidikan dengan memberikan pakaian gratis kepada siswa-siswi tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP, baik sekolah negeri, swasta dan mandrasa (Iptidaya dan Tsanawiah). Kemudian, pemberian insentif guru honorer (non PNS) dan pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi baik akademisi maupun olahraga yang membanggakan Mubar, ungkap Achmad Efendi dari jurnalis beritarepublik, Minggu (21/6/2020) 

"Rajiun selalu memprioritaskan mutu pendidikan di Kab. Muna Barat, disamping menjadi visi dan misi beliau di saat menjadi Bupati Muna Barat dan memang backgroundnya berasal dari Guru yang kecintaannya terhadap pendidikan sejak lama, pungkas A.Efendi. (red).