Senin, 22 Juni 2020

Begini Langkah Target Pembangunan Nasional Menteri Bappenas

Begini Langkah Target Pembangunan Nasional Menteri Bappenas



Sigapnews.com,  Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menghadiri Rapat dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas kembali Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Rancangan RKP 2021 pada Senin, 22 Juni 2020, di Jakarta.

Dalam rapat kali ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan lima hal yang menjadi target pembangunan tahun 2021. Target pertama yakni penurunan tingkat kemiskinan. Pandemi Covid-19 diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin penduduk maka pemulihan tingkat kemiskinan ini bisa dilakukan dengan reformasi perlindungan sosial.

“Dengan reformasi perlindungan sosial, utamanya perbaikan data penerima  bansos, tingkat kemiskinan tahun 2021 ditargetkan  menjadi  9,2 – 9,7  Persen,” ujar Menteri

Selain kemiskinan, pandemi juga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja dan penurunan jam kerja. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi target pembangunan kedua yang harus segera diselesaikan.

“Pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, terdapat strategi kebijakan memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif,” ungkap menteri.

Target pembangunan ketiga ialah memperbaiki penurunan ketimpangan rasio gini. Kebijakan rasio gini dibuat agar tetap sesuai dengan target yakni diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. 

Target pembangunan keempat untuk peningkatan Indeks Pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat dan sudah masuk kategori tinggi. Hal ini menjadi target pembangunan berikutnya dimana harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan IPM.

“Target pembangunan kelima yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Akibat dari Covid-19 ini diperkirakan penurunan emisi GRK pada tahun 2024 dapat mendekati target RPJMN 2020-2024 (sekitar 27%), apabila implementasi aksi pembangunan rendah karbon mulai tahun 2022 sudah full recovery dan ada upaya carryover dari target tahun 2020 dan 2021,” imbuh Menteri.

Sumber : Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved