LKBH Makassar Buka Layanan Pengaduan Online Tarif Listrik Menggila

Sigapnews.com, Makassar - Banyaknya keluhan masyarakat terkait tarif listrik yang menggila, berupa tagihan iuran listrik meteran melonjak tajam tanpa ada pemakaian yang berlebih.

Hal inilah yang membuat LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) membuka layanan pengaduan online agar masyarakat mudah terjangkau dan mengingat kondisi masih pandemi Virus Corona.

"Kami buka layanan ini 24 jam, bisa mengadu dari mana pun juga, metode pengaduan juga sangat ringkas tinggal mengirimkan bukti tagihan 3 bulan terakhir," ungkap Muhammad Siru Haq, Direktur LKBH Makassar, Kamis, 11 Juni 2020

Menurut Andi Mahardika, Kepala Pusat Pengaduan LKBH Makassar mengungkapkan kalau layanan ini bisa melalui akses aplikasi whatsapp, facebook, instagram maupun twitter.

"Layanan kami bisa pula melalui sambungan telepon langsung, baik telepon biasa maupun telepon via aplikasi whatsapp maupun massengger facebook," tutur Andi Mahardika.

LKBH Makassar membuka layanan yang mudah diakses melalui nomor telepon 085340100081 atau +6285340300220 atas nama Andi Mahardika SH

Menuju New Normal, Kapolsek Wajo Rakor Pembentukan Program “KampungTa”

Sigapnews.com, Makassar - Kapolres Pelabuhan Makassar Akbp Muhammad Kadarislam Kasim Canangkan pembentukan Program KampungTa (Kampung Tanggap dan Aman) dari wabah Covid-19.

Untuk mensukseskan Program KampungTa ” Kapolsek Wajo Kompol Amir Mahmud melakukan rakor bersama tripka Kecamatan dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Senin, (08/09/2020).

Pembentukan Kampung’ Ta dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan aktifitas bersosial sehari-hari menuju kehidupan New Normal dan bersama-sama melakukan pencegahan maupun menekan penyebaran Covid-19.

Kompol Amir Mahmud “Kami dari Polres Pelabuhan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada elemen pemerintah dan masyarakat yang telah membantu mempersiapkan Program KampungTa dimana dalam pembentukan Kampung Tanggap dan Aman dari penyeberan Covid-19 ini, merupakan program Kapolres dalam mengajak serta dan mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama, bahu-membahu dan tolong-menolong dalam memutus penyebaran Covid-19.”

” Kita saling gotong-royong bahu-membahu untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini diwujudkan dengan kita membentuk lumbung pangan, satgas keamanan dan satgas kesehatan. Disitu semua saling bahu-membahu dengan harapan dibentuknya kampungTa , masyarakat akan sadar untuk berpartisipasi, karena Program kampungTa (Tanggap dan Aman) dari Wabah Covid-19 ini ,dibentuk dari kita untuk kita menuju kehidupan New Normal, ” Jelas Kapolsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Kabar Buruk, Positif Covid-19 di Sulsel Tembus 2.014 Kasus

Sigapnews.com, Makassar - Berdasarkan data Pemprov Sulsel melalui situs resmi Sulsel Tanggap COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah menembus angka 2.014 kasus.

Hingga Selasa 9 Juni 2020 pukul 00;00 Wita dari 2.014 kasus itu terdapat 674 pasien yang sembuh dan 94 meninggal dunia.

Selain itu, tercatat jumlah pasien yang kini sedang menjalani perawatan sebanyak 1.239 orang. Dimana 529 dirawat di rumah sakit dan 710 menjalani isolasi mandiri

Sementara kategori orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 967 orang. Sebanyak 4.841 orang sudah selesai pemantauan dan total keseluruhan yang dipantau hingga Kamis malam sebanyak 5.808 orang.

Kemudian pasien dalam pengawasan (PDP) ada 364 orang. Sebanyak 1.446 orang sudah dalam kondisi sehat atau non-Covid-19 dan 175 meninggal dunia. Jumlah keseluruhan PDP 1.985 orang.

Secara keseluruhan, update terkini Covid-19 di Sulsel hingga Selasa sore, yakni 2.014 yang positif, 1.239 orang dirawat, 673 yang telah sembuh atau sekitar 33,5 persen dan 94 meninggal dunia.

Berikut sebaran pasien positif Covid-19 di Sulsel per Kabupaten Kota hingga Selasa 9 Juni 2020 pukul 00;00 Wita.

Kota Makassar 1.024 Kasus

Kabupaten Luwu Timur 192 Kasus

Kabupaten Gowa 145 Kasus

Kota Parepare 37 Kasus

Kabupaten Maros 32 Kasus

Kabupaten Sidrap 20 Kasus

Kabupaten Soppeng 9 Kasus

Kabupaten Sinjai 10 Kasus

Kabupaten Takalar 7 Kasus

Kabupaten Tana Toraja 6 Kasus

Kabupaten Pinrang 5 Kasus

Kabupaten Luwu 4 Kasus

Kabupaten Luwu Utara 3 Kasus

Kabupaten Wajo 3 Kasus

Kabupaten Bulukumba 2 Kasus

Kota Palopo 2 Kasus

Kabupaten Bone 1 Kasus

Kabupaten Pangkep 1 Kasus

Kabupaten Toraja Utara 1 Kasus

Kabupaten Jeneponto 1 Kasus

RS Lain-lain 95 Kasus

Rekreasi Duta Covid-19 Sulsel 346 Kasus

Korban Kriminal di Rapid Tes Berbayar, Wakarumkit Pelamonia : Agar Steril

Sigapnews.com, Makassar -- Seperti postingan di salah group Facebook, Salah satu warga MA (15) terluka oleh anak panah (Busur) yang di duga dilakukan orang tidak dikenal (OTK) dan dilarikan kerumah sakit pelamonia di Jl. Jendral Sudirman, No.27 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar pada Kamis (4/6/2020)

Postingan tersebut di jelaskan bahwa pasien korban diduga akan dibegal ini mendapat pelayanan intens di RS Pelamonia dengan menggunakan kartu BPJS. Namun dijelaskan lagi bahwa keluarga korban masih membeli obat padahal menggunakan kartu BPJS dari pemerintah

Menurut keterangan Achsan paman korban menuturkan bahwa sempat MA ini dirawat di RS Pelamonia dengan membeli obat anti biotik, CT Scan dan juga korban di arahkan untuk rapid test. Bukan hanya itu menurut dia ada biaya perawatan dan biaya sewa ambulance untuk di rujuk ke RS Wahidin," Kata Achsan 

Alasannya di rujuk lantaran dokter yang menangani spesialis bedah sedang sakit dan alat operasi di RS Pelamonia tersebut terbatas,

Menanggapi hal tersebut, Wakarumkit Pelamonia dr.F. Alvian AMU. Sp.P membantah adanya pasien yang di terlantarkan di RS Pelamonia, Senin (8/6/2020)

Menurut dua bunga berpangkat letnan Kolonel (Letkol) ini, RS Pelamonia itu selalu mengedepankan emergency pelayanan kepada siapa saja. Bukan hanya di khususkan untuk TNI tetapi masyarakat juga kami layani dengan baik tanpa ada perbedaan sedikitpun,

Adapun biaya yang dikeluarkan itu benar, Kenapa tidak di potong di kartu BPJS sementara dia menggunakan kartu itu. Sebab sesuai aturan Menteri yang di tanggung adalah pasien yang sakit dan bukan kecelakaan ataupun kasus kriminal," Kata dia

Lebih jauh soal kenapa RS Pelamonia mengarahkan pasien untuk rapid test, sebab pasien juga sebelum di bawah di ruangan operasi tentu harus steril selama pandemi. Tidak ada yang kami tes ketika pandemi sudah aman dan kondusif

Jadi saya luruskan kembali soal kekeliruan warga, disini tetap mengedepankan pelayanan. Pihak RS tidak pernah membebankan warga jika sesuai prosedur yang berlaku," Tandasnya.

Sumber : GowaMo

Berita Duka, Mantan Sekprov Sulsel Andi Muallim Tutup Usia

Sigapnews.com, Makassar - Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rodjiun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), tengah berduka.

Hal itu setelah, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muallim, mengembuskan napas terakhir di RS Mitra Husada, Sabtu (6/6/2020) pukul 19.30 Wita.

"Innalillahi wainnaailaihi rajiun telah berpulang ke Rahmatullah H. A. Muallim, SH mantan Sekprov Sulsel pada Sabtu jam 19.30 Wita di RS Mitra Husada," jelas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni.

Informasi dihimpun awak media, rencana jenazah almarhum akan dibawa dari RS Mitra Husada ke rumah duka di Jalan Beringin, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Semasa hidupnya setelah pensiun dari PNS, almarhum sibuk dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Selain itu putra kelahiran Bone 1953 ini, juga menjalankan sejumlah tugas organisasi sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB).

Kabag Humas : PJ Walikota Komitmen Tegakkan Keterbukaan Informasi Publik

Sigapnews.com, Makassar - Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra menegaskan komitmen Pj Walikota Makassar, Prof Yusran Jusuf untuk selalu terbuka dan memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh awak media yang ingin melakukan peliputan di lingkungan Pemkot Makassar. Hal ini ditegaskan Firman di ruang kerjanya, Jumat (5/5/2020).

“Sejak hari pertama di lantik selaku Pj Walikota Makassar, beliau sudah tekankan kepada kami dan seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk selalu terbuka dan aktif memberikan informasi kepada publik melalui wartawan. Ini bentuk komitmen beliau menjadikan Pemkot Makassar sebagai institusi yang menjunjung tinggi asas keterbukaan informasi publik” tegas Firman Pagarra.

Terkait keterbukaan informasi yang dijalankan oleh Pemkot Makassar, Firman Pagarra memberikan penjelasan.

“Kami diberi tugas untuk memastikan dan memudahkan kerja-kerja jurnalis di Pemkot Makassar. Termasuk menghubungkan dengan narasumber, baik itu dengan Pj Wali Kota, kepala OPD maupun dengan kami selaku Kabag Humas. Tentu saja ada dinamisasi didalamnya, misalnya ketika Pj WaliKota Makassar sedang sibuk atau ada agenda lain yang tidak bisa ditunda, maka pimpinan OPD termasuk kami selaku Kabag Humas wajib untuk memberikan layanan informasi kepada teman-teman jurnalis” lanjut Firman.

Pernyataan ini juga untuk mengklarifikasi informasi terkait sulitnya wartawan mendapat layanan wawancara langsung dengan Yusran.

“Pak Pj selama ini sangat senang saat di temui wartawan, termasuk jika ditanya mengenai strategi penangan covid-19 di Makassar, atau upaya menggerakkan roda ekonomi yang terganggu selama masa pandemi. Apalagi saat ini beliau tengah menyiapkan sebuah program strategis Gerakan Makassar Sehat, Low Contact High Immunity sebagai solusi Makassar keluar dari pandemi. Tentu saja ini tidak akan maksimal tanpa pelibatan teman-teman jurnalis. Terkait dua hari ini beliau tidak bisa menyempatkan waktu menemui wartawan itu kami pastikan karena memang hanya karena kesibukan dan agenda beliau yang sangat padat akhir-akhir ini”lanjut Firman.

Pada prinsipnya menurut Firman, posisi media massa sangat strategis dalam menyukseskan seluruh program Pemkot Makassar yang tengah dicanangkan saat ini. (Red).