-->

Kamis, 12 November 2026

Tunggakan Utang Pengurus Lama Golkar Makassar Jadi Beban Pengurus Baru, Transparansi Keuangan Disorot


Makassar, Sigapnews.com, Pergantian kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Makassar menyisakan persoalan serius. Pengurus baru kini dihadapkan pada sejumlah tunggakan kewajiban pembayaran yang disebut-sebut merupakan peninggalan kepengurusan sebelumnya. Kamis (12/11/2026).

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan internal partai. Bahkan, sejumlah pengurus baru menilai persoalan itu tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola organisasi sebelumnya.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, terdapat beberapa tagihan yang belum terselesaikan. Mulai dari tunggakan layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Kota Makassar yang disebut belum dibayarkan selama tiga tahun.

Sejumlah pengurus baru membenarkan adanya informasi tunggakan tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).

Mereka mengaku prihatin karena persoalan yang diduga terjadi pada masa kepengurusan lama justru harus menjadi perhatian pengurus yang baru terbentuk.

"Ini tentu menjadi persoalan. Pengurus baru tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban yang muncul pada periode sebelumnya tanpa kejelasan mengenai asal-usul dan pertanggungjawabannya," ungkap salah seorang pengurus yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan semakin menguat ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan dana operasional organisasi. Pasalnya, Golkar sebagai partai politik mendapatkan dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.

Lantas, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut sehingga masih muncul sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan?

Pertanyaan itu dinilai perlu dijawab melalui pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh. Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat rincian yang dapat memastikan penyebab munculnya tunggakan maupun alokasi penggunaan anggaran pada periode sebelumnya.

Persoalan ini tidak cukup hanya menjadi pembicaraan di internal partai. Pengurus lama perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan saling menyalahkan.

Klarifikasi mengenai tagihan WiFi, konsumsi, serta tunggakan PBB perlu disertai bukti administrasi, catatan pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pengurus baru juga perlu memastikan proses serah terima aset, dokumen, serta kewajiban organisasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum memperkuat organisasi, bukan mewariskan persoalan yang belum jelas penyelesaian dan tanggung jawabnya.

Sangat disayangkan apabila kantor partai besar seperti Golkar Kota Makassar masih dibayangi persoalan tunggakan administrasi yang seharusnya dapat dikelola dengan tertib.

Kader dan masyarakat tentu berhak berharap agar pengelolaan organisasi politik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas informasi tersebut.

(AP/Red)

Sabtu, 24 Oktober 2026

KAHMI Sulsel Canangkan Graha Hijau Hitam, Perkuat Regenerasi di Usia 60 Tahun


Makassar, Sigapnews.com, Memperkuat keberlanjutan organisasi dan menyiapkan generasi penerus menjadi salah satu pesan penting dalam peringatan Milad ke-60 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Di Sulawesi Selatan, semangat tersebut diwujudkan melalui langkah awal pembangunan Graha Hijau Hitam yang diharapkan menjadi pusat aktivitas, pertukaran gagasan, dan penguatan kaderisasi.

Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan menandai langkah tersebut melalui kegiatan Kick Off Graha Hijau Hitam yang dirangkaikan dengan syukuran Milad KAHMI ke-60 di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu malam (24/10/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan gagasan yang telah dirintis oleh kepengurusan sebelumnya. Graha Hijau Hitam direncanakan menjadi rumah bersama keluarga besar HMI dan KAHMI, sekaligus ruang untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan mengembangkan tradisi intelektual.

Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel, Dr. Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A., dalam laporan panitia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan agar rencana pembangunan graha dapat berlanjut hingga tahap realisasi.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menilai Graha Hijau Hitam perlu memiliki peran lebih luas daripada sekadar menjadi fasilitas organisasi.

Ia berharap gedung tersebut nantinya mampu menjadi ruang pembinaan kader, pengembangan pemikiran, serta tempat lahirnya gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Graha Hijau Hitam harus menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Kami berharap tempat ini menjadi laboratorium pergerakan, ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menyiapkan keberlanjutan perjuangan HMI dan KAHMI bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan graha memiliki arti strategis bagi keberlanjutan gerakan Hijau Hitam. Interaksi antara kader dan alumni diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengalaman, memperluas wawasan, dan mendorong lahirnya generasi penerus yang siap menghadapi perubahan zaman.

Dengan demikian, keberadaan Graha Hijau Hitam diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan jajaran Majelis Daerah dan keluarga besar Hijau Hitam terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari jajaran Majelis Daerah maupun keluarga besar Hijau Hitam. Kebersamaan dan dukungan ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Graha Hijau Hitam sebagai rumah bersama bagi keluarga besar HMI dan KAHMI,” ungkapnya.

Fadriaty juga mengapresiasi upaya panitia yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan peluncuran awal pembangunan tersebut.

“Kami hanya berusaha memfasilitasi launching atau kick off ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin melalui kerja-kerja panitia yang luar biasa. Semoga ke depan gedung ini bisa segera terbangun seperti yang kita rencanakan,” tambahnya.

Dukungan berbagai elemen menjadi kekuatan awal untuk mendorong terwujudnya rencana tersebut. Ke depan, kesinambungan upaya dan keterlibatan seluruh pihak diharapkan dapat mengantarkan pembangunan Graha Hijau Hitam dari tahap gagasan menuju realisasi.

Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, mengingatkan pentingnya menjadikan Milad ke-60 sebagai momentum untuk merawat kebersamaan sekaligus memperkuat kontribusi organisasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Momentum Milad ke-60 KAHMI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, menjaga nilai-nilai perjuangan, dan memastikan kontribusi KAHMI tetap relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Syamsul Qomar turut mengapresiasi penyelenggaraan perayaan Milad KAHMI ke-60 oleh MW KAHMI Sulsel. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai perayaan paling megah dan spektakuler dibandingkan perayaan yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI lainnya di Indonesia.

“Sejauh ini, perayaan Milad KAHMI yang dilaksanakan KAHMI Sulsel malam ini adalah yang paling megah dan spektakuler dari seluruh Majelis Wilayah di Indonesia. Keren!” ujarnya.

Perayaan tersebut dihadiri ratusan anggota KAHMI dan kader HMI, bersama sejumlah tokoh nasional, tokoh daerah, dan unsur pemerintahan.

Hadir di antaranya perwakilan Menteri Pertanian RI, perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.

Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama suaminya, IAS, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Ketua KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi Selatan, serta Ketua Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Sulawesi Selatan.

Kehadiran para tokoh dan keluarga besar Hijau Hitam tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat konsolidasi organisasi.

Memasuki enam dekade perjalanan, KAHMI menghadapi tantangan untuk menjaga nilai perjuangan sekaligus memastikan keberlanjutan peran organisasi. Rencana pembangunan Graha Hijau Hitam menjadi salah satu ikhtiar untuk menjawab tantangan tersebut, dengan harapan menghadirkan ruang yang mampu mempertemukan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan mendorong pengabdian yang berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

Sabtu, 17 Oktober 2026

Kaos Camidu di Forum Nasional Golkar, H. Ismail H. Cedang Tunjukkan Kedekatan dengan Akar Rakyat


Makassar, Kabartujuhsatu.news, Di tengah agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar se-Indonesia yang berlangsung di Makassar, 16–17 Oktober 2026, sosok H. Ismail H. Cedang menarik perhatian dengan penampilan sederhana yang sarat makna.

Mengenakan jaket kuning kebanggaan Partai Golkar, anggota DPRD Kabupaten Soppeng tiga periode tersebut tampak tetap mempertahankan identitas lokalnya melalui kaos bertuliskan “Camidu”, nama warung kopi rakyat yang dikenal sebagai salah satu ruang kebersamaan masyarakat Soppeng.

Penampilan itu sekilas terlihat sederhana. Namun, bagi masyarakat Soppeng, khususnya di daerah pemilihan Lalabata–Ganra, kaos tersebut seolah menjadi pengingat bahwa sebesar apa pun forum yang dihadiri, kedekatan dengan masyarakat tetap memiliki arti penting.

H. Ismail bukan sosok baru dalam panggung politik Kabupaten Soppeng. Kepercayaan masyarakat yang mengantarkannya duduk di kursi DPRD selama tiga periode berturut-turut menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan politiknya.

Kepercayaan tersebut tentu tidak terlepas dari proses panjang membangun hubungan dengan masyarakat. Sebab, dalam politik, mempertahankan kepercayaan pemilih membutuhkan lebih dari sekadar janji dan komunikasi menjelang pemilihan. Kehadiran, konsistensi, serta kepedulian terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan tersebut.

Latar belakangnya sebagai pengusaha juga menjadi salah satu sisi yang mewarnai perjalanan H. Ismail. Dunia usaha dan aktivitas politik menuntut kemampuan membangun komunikasi, merawat jaringan, serta menjaga kepercayaan dalam berbagai lingkungan.

Di tengah tanggung jawab sebagai wakil rakyat, kedekatan dengan masyarakat menjadi nilai yang perlu terus dipelihara. Jabatan publik bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.

Tulisan “Camidu” pada kaos yang dikenakannya di forum nasional Golkar itu menjadi detail yang menarik perhatian. Bagi sebagian orang, mungkin hanya sebuah identitas warung kopi. Namun, warung kopi di tengah kehidupan masyarakat sering kali memiliki makna lebih luas: tempat bertukar pikiran, membangun komunikasi, dan merawat kebersamaan tanpa sekat jabatan maupun status sosial.

Camidu, yang dimaknai sebagai “Catatmi Dulu”, lekat dengan nuansa keseharian masyarakat Soppeng. Identitas lokal seperti ini menjadi pengingat bahwa kehidupan politik tidak pernah benar-benar terpisah dari ruang-ruang sederhana tempat masyarakat menyampaikan pandangan dan harapan mereka.

Di tengah forum yang membahas strategi pemenangan pemilu dan penguatan kapasitas kader, simbol lokal tersebut menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan lingkungan asal.

Bagi seorang wakil rakyat, kemampuan mengikuti dinamika politik nasional memang penting. Namun, memahami kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan tetap menjadi tanggung jawab yang tidak boleh dikesampingkan.

Kehadiran H. Ismail H. Cedang dalam Rakornis dan Bimtek Partai Golkar se-Indonesia merupakan bagian dari agenda penguatan strategi politik dan peningkatan kapasitas kader dalam menghadapi kontestasi pemilu mendatang.

Forum tersebut menjadi ruang bagi kader partai untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan strategi, serta memahami dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

Bagi kader yang juga mengemban jabatan sebagai anggota legislatif, peningkatan kapasitas tersebut idealnya berjalan seiring dengan penguatan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat tidak hanya ditentukan oleh lamanya menduduki jabatan atau kuatnya loyalitas politik. Lebih dari itu, masyarakat menantikan bagaimana amanah yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi perjuangan aspirasi dan manfaat nyata bagi daerah.

Kaos Camidu yang dikenakan H. Ismail di tengah forum nasional Golkar menjadi potret kecil tentang identitas lokal yang tetap melekat di tengah aktivitas politik yang lebih luas.

Sebuah pengingat bahwa di balik jaket partai dan forum politik nasional, ada masyarakat di daerah yang menitipkan harapan.

Sebab, jabatan bisa memberikan ruang untuk berbuat lebih banyak, tetapi kepercayaan rakyatlah yang memberikan makna pada jabatan itu sendiri.

(Red)

Selasa, 08 September 2026

Hari Khidmat Perdana Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail: Pelayanan Jemaah Harus Jadi Amanah


Makassar, Sigapnews.com, Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia untuk pertama kalinya diperingati di Sulawesi Selatan, Selasa (8/9/2026). Momentum perdana tersebut menjadi penegasan pentingnya pelayanan yang profesional dan transparan kepada jemaah.

Peringatan digelar di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel dan dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, H Ikbal Ismail.

Sejumlah pejabat Kemenhaj turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Kepala Seksi Petugas Haji Reguler Kemenhaj RI Aruji Maswatu, Kepala Bagian Tata Usaha H Muflihuddin Syam, Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah H Asa Afiif, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Pengendalian Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi (PEE) Haji dan Umrah H Slamat Mustafa, serta Kepala Asrama Haji Kelas I Makassar H Zulkifli Hijaz.

Ikbal mengatakan peringatan tahun ini memiliki arti tersendiri karena menjadi Hari Khidmat pertama sejak 8 September ditetapkan sebagai Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah.

"Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memperingati Hari Khidmat Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia," kata Ikbal.

Ia menjelaskan, penetapan Hari Khidmat tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 81. Sementara tanggal 8 September dipilih dengan merujuk pada momentum pembentukan Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025.

Menurut Ikbal, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari gagasan untuk menghadirkan lembaga yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dan umrah.

Dengan adanya kementerian khusus tersebut, ia berharap pelayanan kepada jemaah dapat semakin fokus, terarah, terukur, dan profesional.

Ikbal mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj agar tidak memandang pelayanan jemaah hanya sebagai pekerjaan administratif dan rutinitas kelembagaan.

Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan jemaah harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut amanah masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

"Kita harus berpikir bagaimana bersama-sama memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyaman. Dalam pengelolaan anggaran, bagaimana bisa lebih efisien. Dalam perekrutan petugas, bagaimana dilakukan secara transparan," ujarnya.

Ia menekankan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup hanya dilihat dari jumlah jemaah yang berhasil diberangkatkan. Kualitas pelayanan, keamanan, kenyamanan, efisiensi anggaran hingga integritas petugas juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam kesempatan tersebut, Ikbal juga menyoroti proses rekrutmen petugas haji.

Ia menyebut seleksi petugas haji tahun ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Sistem tersebut dinilai dapat membuat proses seleksi lebih terbuka karena hasil ujian dapat dipantau secara langsung.

"Tidak ada lagi titip-menitip. Kita bekerja sama dengan BKN dalam rekrutmen ini, semuanya by system dan transparan," tegas Ikbal.

Menurutnya, transparansi dalam rekrutmen merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Haji dan Umrah.

Ia berharap petugas yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

Peringatan Hari Khidmat perdana tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin H Husni.

Dalam doanya, H Husni mengajak jajaran Kemenhaj mensyukuri amanah yang diberikan untuk melayani jemaah haji dan umrah atau Dhuyufur Rahman.

Ia memohon agar amanah tersebut menjadi ladang pahala bagi seluruh jajaran yang menjalankan tugas pelayanan.

"Jadikanlah tugas yang kami emban ini sebagai ladang pahala bagi kami untuk kami tuai di akhirat kelak," demikian doa yang dipanjatkan.

Doa juga dipanjatkan bagi seluruh jemaah agar diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta memperoleh ibadah yang mabrur dan makbul.

Peringatan perdana Hari Khidmat Kemenhaj Sulsel akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.

(Red)

Selasa, 18 Agustus 2026

Mantan Narapidana Korupsi Jadi Jurnalis, Akbar Polo Soroti Integritas dan Potensi Penyalahgunaan Media


Makassar, Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan Noma Dg Polo, menyoroti fenomena keterlibatan mantan narapidana kasus korupsi dalam dunia jurnalistik di Makassar.

Menurut Akbar, persoalan tersebut tidak semestinya dilihat semata-mata dari sisi hak seseorang untuk kembali bekerja setelah menjalani hukuman. Namun, ketika profesi jurnalistik dijadikan pilihan, terdapat tuntutan yang jauh lebih besar menyangkut integritas, independensi, kredibilitas, dan tanggung jawab kepada publik.

“Dunia jurnalistik dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang memilih menjadi wartawan harus memahami bahwa media bukan alat untuk menyerang, menekan, apalagi membangun kepentingan pribadi,” kata Akbar.

Ia menegaskan, seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Namun, hak tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk menjaga standar etik dalam profesi yang dipilih.

Akbar menilai, latar belakang hukum seseorang dapat menjadi perhatian publik, khususnya apabila yang bersangkutan kemudian memiliki atau menggunakan media untuk memberitakan pihak tertentu. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan kepentingan di balik pemberitaan.

“Yang perlu diperiksa bukan sekadar siapa orangnya, tetapi bagaimana praktik jurnalistiknya. Apakah pemberitaan dilakukan berdasarkan fakta, verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik, atau justru media digunakan sebagai alat untuk menyerang pihak tertentu?” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kemerdekaan pers sekaligus menempatkan wartawan pada tanggung jawab profesional. Kebebasan pers, kata dia, tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas.

“Pers harus kritis, tetapi tetap berdasarkan fakta. Kritik boleh keras, tetapi jangan berubah menjadi fitnah, intimidasi, pemerasan, atau pembentukan opini untuk kepentingan tertentu,” tegas Akbar.

Menurutnya, Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalistik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas insan pers. Standar kompetensi, kode etik, verifikasi informasi, hak jawab, dan keberimbangan pemberitaan harus menjadi bagian dari budaya jurnalistik.

Akbar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menganggap setiap orang yang memiliki media atau mengaku sebagai wartawan otomatis memiliki legitimasi moral untuk melakukan pemberitaan.

“Jangan sampai media kehilangan fungsi kontrol sosial karena berubah menjadi alat kepentingan pribadi. Kalau itu terjadi, yang rusak bukan hanya nama seorang wartawan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pers secara keseluruhan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan ajakan untuk mengucilkan atau menghukum seseorang untuk kedua kalinya karena masa lalunya. Sebaliknya, kritik tersebut ditujukan agar setiap orang yang masuk ke dunia jurnalistik memahami konsekuensi moral dari profesinya.

“Kalau seseorang sudah menjalani hukuman dan kemudian memilih menjadi wartawan, silakan. Tetapi setelah masuk ke dunia pers, jangan merasa kebal terhadap kritik dan aturan etik. Masa lalu harus menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menggunakan media sebagai senjata,” ujar Akbar.

Akbar berharap insan pers di Makassar bersama organisasi wartawan, perusahaan media, dan Dewan Pers terus memperkuat profesionalisme agar kebebasan pers tetap menjadi instrumen kontrol sosial yang sehat.

Penulis: Akbar Hasan Noma, S.Sos. ( Dg Polo) 

Pemerhati Profesi Jurnalis dan Ketua DPD PJI Sulawesi Selatan

Sabtu, 13 Juni 2026

Diananda Djiwa Mustika, Putri Selle KS Dalle, Rayakan Kelulusan dengan Meluncurkan Buku “Wisuda Impian”


Makassar, Sigapnews.com, Momen kelulusan sekolah dasar menjadi lebih istimewa bagi Diananda Djiwa Mustika. Putri Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, tidak hanya berhasil menuntaskan pendidikan dasarnya, tetapi juga meluncurkan buku pertamanya yang berjudul Wisuda Impian.

Peluncuran buku tersebut berlangsung dalam rangkaian acara Akhirussanah Al-Biruni Mandiri School yang digelar di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Sabtu (13/6/2026). Di hadapan para guru, orang tua, dan tamu undangan, Diananda memperkenalkan karya tulisnya sebagai bagian dari capaian akademik dan literasi selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Karya tersebut lahir melalui program unggulan Al-Biruni Mandiri School, yakni “Satu Siswa Satu Buku”. Program ini mendorong setiap siswa yang akan menyelesaikan pendidikan untuk menghasilkan karya tulis berupa cerpen, novel, atau bentuk tulisan lainnya sebagai hasil proses pembelajaran mereka.

Diananda menjadi salah satu dari 32 siswa yang berhasil menyelesaikan program tersebut. Pencapaiannya menerbitkan buku di usia 12 tahun menjadi bukti bahwa semangat literasi dapat ditanamkan sejak dini dan berkembang melalui lingkungan pendidikan yang mendukung.

Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, yang hadir bersama istrinya, dr. Rahmawati, M.Kes., S.Mb., mengaku bangga dan terharu menyaksikan putrinya merayakan kelulusan sekaligus meluncurkan buku pertamanya.

“Hati kami dipenuhi syukur dan haru. Menyaksikan putri tercinta menuntaskan pendidikan dasarnya sekaligus meluncurkan buku pertamanya adalah kebahagiaan yang sulit dilukiskan dengan kata,” ujarnya.

Menurut Selle, budaya menulis yang diterapkan sekolah merupakan langkah penting dalam membangun karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir anak-anak. Ia menilai keterampilan menulis tidak hanya bermanfaat dalam dunia akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan keberanian dalam menyampaikan ide kepada publik.

“Saya kira momen ini sungguh luar biasa. Kita patut bangga dan mengapresiasi Al-Biruni Mandiri School yang telah mendorong anak-anak untuk berkarya sejak dini. Para pendidik memfasilitasi dan mendampingi anak-anak untuk berani menuangkan ide-idenya dalam sebuah karya tulis,” katanya.

Ia juga berharap model pendidikan berbasis literasi seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam mencetak generasi yang kreatif, inovatif, dan produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Selle menyampaikan pesan penuh harapan kepada putrinya agar terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui ilmu dan karya yang dihasilkan.

Program “Satu Siswa Satu Buku” selama ini menjadi salah satu identitas Al-Biruni Mandiri School dalam membangun budaya literasi. Melalui program tersebut, para siswa tidak hanya lulus dengan membawa ijazah, tetapi juga meninggalkan jejak intelektual berupa karya tulis yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

Keberhasilan Diananda Djiwa Mustika meluncurkan buku Wisuda Impian menjadi bukti bahwa usia muda bukanlah hambatan untuk berkarya. Kelulusannya dari sekolah dasar sekaligus menjadi langkah awal sebagai penulis muda yang diharapkan terus melahirkan karya-karya bermanfaat di masa depan.

(Yunandar/JOIN)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved