RSUD La Temmamala Soppeng Raih Juara II, Direktur Terima Penghargaan di Makassar

Makassar, Sigapnews.com, RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng kembali mengukir prestasi di tingkat regional. Rumah sakit daerah tersebut berhasil meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit yang digelar PERSI/MAKERSI Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ., dalam kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (11/9/2026).

Prestasi ini menjadi apresiasi atas kreativitas, kualitas penyajian, serta inovasi pelayanan kesehatan yang ditampilkan RSUD La Temmamala dalam pameran tersebut.

Bagi RSUD La Temmamala, capaian ini tidak sekadar menjadi tambahan prestasi, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pameran tersebut sekaligus dimanfaatkan RSUD La Temmamala sebagai ruang untuk memperkenalkan berbagai terobosan pelayanan, memperkuat jejaring antarfasilitas kesehatan, serta membangun budaya mutu dan keselamatan pasien.

Sertifikat penghargaan ditandatangani Ketua PERSI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS, bersama Ketua Panitia Muswil PERSI & MAKERSI Sulselbar 2026, drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran rumah sakit.

“Capaian ini bukan sekadar pengakuan atas keunggulan pameran dan inovasi, melainkan pemacu semangat bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan bagi pasien,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut semakin memacu seluruh jajaran RSUD La Temmamala untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurutnya, sebuah inovasi tidak cukup hanya ditampilkan dan mendapatkan penghargaan, tetapi harus mampu diterapkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Raihan Juara II tersebut sekaligus mempertegas komitmen RSUD La Temmamala untuk terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang inovatif, ramah, aman, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Soppeng dan sekitarnya.

Prestasi di tingkat Sulselbar ini menjadi bukti bahwa inovasi yang lahir dari rumah sakit daerah juga mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi di tingkat regional.

(Yund)

RSUP Wahidin Turun Langsung Cek Layanan RSUD La Temmamala, Kanker hingga Stroke Jadi Perhatian

Soppeng, Sigapnews.com,– Bukan sekadar kunjungan biasa. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar turun langsung menelusuri kesiapan sejumlah layanan di RSUD La Temmamala Soppeng dalam rangka memperkuat jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Visitasi dan advokasi tersebut berlangsung di RSUD La Temmamala, Jumat (4/9/2026), dengan melibatkan jajaran manajemen rumah sakit, tenaga medis, dokter serta kepala ruangan yang berkaitan dengan pelayanan KJSU-KIA.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut kedatangan tim RSUP Wahidin. Ia berharap proses visitasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur juga memaparkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Salah satunya adalah bantuan CT-Scan yang diterima pada 2026. Alat tersebut telah diresmikan Bupati Soppeng dan kini telah difungsikan untuk menunjang pelayanan medis.

Kehadiran CT-Scan menjadi salah satu penguatan penting bagi rumah sakit, terutama dalam mendukung proses diagnosis berbagai penyakit secara lebih cepat dan akurat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga menyebut fasilitas CT-Scan tersebut sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Usai pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin tidak hanya berada di ruang pertemuan. Tim langsung melakukan telusur lapangan ke sejumlah unit pelayanan.

IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap dan kamar bersalin menjadi beberapa lokasi yang ditinjau.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, yakni Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tim juga melihat secara langsung layanan Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU.

Telusur tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan di masing-masing unit yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Bagi RSUD La Temmamala, proses tersebut menjadi momentum untuk mendapatkan gambaran objektif sekaligus masukan dari rumah sakit rujukan tingkat lebih tinggi.

Setelah seluruh rangkaian penelusuran selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Dalam agenda tersebut, Tim Visitasi memaparkan hasil temuan dan evaluasi selama proses telusur. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi bersama jajaran RSUD La Temmamala untuk menyusun rencana tindak lanjut.

Penguatan jejaring ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan RSUD La Temmamala dalam menangani berbagai kasus prioritas, sekaligus memperkuat sistem rujukan sehingga masyarakat Soppeng memiliki akses pelayanan kesehatan yang semakin lengkap tanpa harus selalu mencari layanan ke luar daerah.

Dengan dukungan fasilitas baru, termasuk CT-Scan, serta pendampingan melalui jejaring KJSU-KIA, RSUD La Temmamala diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, para dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala

Bupati Soppeng Resmikan Dua Fasilitas RSUD La Temmamala, Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE meresmikan dua fasilitas baru di RSUD La Temmamala, yakni Gedung Unit Pengelolaan Darah (UPD) dan fasilitas CT Scan, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan peresmian berlangsung di area depan IGD Malaka RSUD La Temmamala dan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Soppeng.

Dua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis yang lebih lengkap.

Gedung UPD dibangun dengan anggaran sekitar Rp2,9 miliar. Bangunan dua lantai tersebut mengusung tagline “Setetes Darah, Sejuta Harapan” dan dilengkapi 20 ruangan untuk mendukung pelayanan pengelolaan darah.

Sebanyak 12 ruangan berada di lantai satu, di antaranya ruang tunggu pendonor, ruang konseling, ruang pemeriksaan dokter dan ruang pengambilan darah. Sementara lantai dua terdiri atas delapan ruangan yang digunakan untuk kebutuhan staf dan Kepala UPD.

Setelah meresmikan gedung, Bupati Suwardi Haseng bersama jajaran RSUD La Temmamala meninjau sejumlah fasilitas di dalam Gedung UPD.

Pada hari yang sama, Bupati Soppeng juga meresmikan fasilitas CT Scan baru RSUD La Temmamala.

Pengadaan perangkat tersebut menelan anggaran sekitar Rp15 miliar. Jika digabung dengan pembangunan Gedung UPD, total investasi untuk kedua fasilitas kesehatan tersebut mencapai sekitar Rp17,9 miliar.

Peresmian fasilitas CT Scan turut didampingi Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle. Setelah diresmikan, perangkat tersebut langsung menjalani uji coba.

Jurnalis senior Andi Baso Petta Karaeng menjadi salah satu pasien yang mengikuti uji coba berdasarkan arahan Bupati Soppeng. Andi Baso yang lahir pada 1949 disebut sebagai pasien tertua dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan RSUD La Temmamala, Amrullah, mengatakan perangkat CT Scan tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan atau di-upgrade sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng menjelaskan bahwa pembangunan ruangan CT Scan membutuhkan pengerjaan khusus karena harus memperhatikan aspek keamanan radiasi.

Selain peresmian fasilitas kesehatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp74 juta.

Santunan diserahkan kepada perwakilan almarhumah Yusriani, anggota Koperasi Konsumen Ajjappangi Bumi Latemmamala Non-ASN RSUD Latemmamala Soppeng.

Penyerahan santunan tersebut menjadi bentuk manfaat nyata program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi keluarga peserta yang ditinggalkan.

Program perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sendiri menjadi salah satu perhatian Pemkab Soppeng. Pemerintah daerah sebelumnya juga menjalankan sejumlah program perlindungan pekerja rentan dan informal melalui skema SIBALIPERI dan SUTASOMA.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng didampingi Direktur RSUD La Temmamala dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, Amrullah, S.Farm., Apt., M.Si, Dewan Pengawas RSUD serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Humas RSUD Hj. Rahmamawati, SKM., MM.

Turut hadir Kepala BPKPPD Drs. Dipa, M.Si., Plt. Kepala Dinas Kesehatan Drs. M. Evinuddin, M.PA., serta Kabid Humas Kominfo, Unsur Manajemen RSUD dan Para Kepala Ruangan dan Kepala Instalasi. 

Dengan diresmikannya Gedung UPD dan fasilitas CT Scan, RSUD La Temmamala kini memiliki tambahan sarana untuk mendukung pelayanan darah dan pemeriksaan diagnostik.

Pemerintah daerah berharap penambahan fasilitas tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, lengkap dan berkualitas, sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat Soppeng untuk mencari layanan tertentu di luar daerah.

(Red)

Wabup Selle KS Dalle: Stunting Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Angka

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, kembali menegaskan pentingnya kerja nyata dalam penanganan stunting. Menurutnya, persoalan stunting tidak boleh berhenti pada angka statistik dan laporan administratif.

Selle menekankan bahwa pemerintah harus mengetahui secara jelas kondisi anak-anak di lapangan agar setiap intervensi benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.

“Jangan hanya melihat angka. Kita harus tahu kondisi riil anak-anak di lapangan,” tegas Selle, saat mendampingi Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi di Puskesmas Sewo, Senin (10/8/2026). 

Bagi Wabup, data menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah pemerintah. Namun, data tersebut harus menggambarkan kondisi sebenarnya, termasuk anak yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi gizi, kesehatan, pola asuh dan lingkungan.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan stunting bukan pekerjaan satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai pemerintah desa dan kecamatan, tenaga kesehatan, kader Posyandu hingga keluarga.

Selle menilai keberhasilan penanganan stunting akan sangat menentukan kualitas generasi Soppeng ke depan.

“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi dan berat badan anak. Ini menyangkut masa depan mereka,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak bekerja sekadar memenuhi target program, tetapi memastikan setiap intervensi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Soppeng memperkuat percepatan penurunan stunting melalui pendekatan berbasis data dan kondisi faktual di lapangan.

Sikap Selle ini sebelumnya juga terlihat saat membuka Rembuk Tematik Stunting Kabupaten Soppeng. Saat itu, ia meminta kecamatan dan desa berani menyampaikan laporan faktual mengenai anak-anak yang telah mendapatkan penanganan serta progres penanganan stunting di wilayah masing-masing.

Wabup Selle ingin satu hal: jangan sampai data terlihat bagus, tetapi masih ada anak yang luput dari penanganan.

(Yund)

Bupati Soppeng Terima Audensi BKKBN Sulsel Bahas Percepatan Penurunan Stunting

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima audiensi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, S.T., M.Eng., bersama rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Fatmawati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng, Hj. Andi Husniati, S.Sos., M.M., beserta jajaran terkait.

Audiensi tersebut dilaksanakan usai kegiatan pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang digelar di Kabupaten Soppeng. Kegiatan pembinaan tersebut bertujuan memperkuat peran penyuluh dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia).

Kegiatan yang diikuti para PKB dan PLKB se-Kabupaten Soppeng itu juga menjadi wadah penguatan kapasitas penyuluh dalam mendampingi keluarga berisiko stunting, sekaligus mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. 

Selain itu, para peserta didorong untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan terhadap berbagai program pembangunan keluarga di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga penyuluh, dan seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng menyambut baik berbagai program yang dijalankan BKKBN dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus mempercepat penurunan stunting di daerah,” ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, Dr. Fatmawati menegaskan pentingnya peran penyuluh KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan. Ia berharap sinergi yang telah terbangun antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus diperkuat guna mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan itu berlangsung di tengah komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program pembangunan keluarga. 

Sebelumnya, Kabupaten Soppeng menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas dukungan dan komitmennya dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2025.

(Yund) 

Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Prioritaskan Kesehatan, Bupati Soppeng Pertahankan UHC

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

 "Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin.