Senin, 22 Juni 2020
Presiden RI Akan Pecat ASN Yang Tidak Produktif
Hal itu lantaran pandemi virus corona yang membuat banyak kantor swasta maupun negeri harus menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun ternyata penerapan kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru yakni ada ASN yang tak produktif.
Minimnya produktivitas para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terlihat dari tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
"Kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload (pekerjaannya). Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi," kata Tjahjo, kepada wartawan, Jumat (19/6/2020) .
Oleh karena itu Tjahjo Kumolo mengungkap sedang menyusun cara untuk pengurangan ASN yang tidak produktif tersebut.
"Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo.
Tetapi Tjahjo juga mengungkap bahwa meski ada kelebihan ASN yang tidak diperlukan, Indonesia juga memiliki kekurangan beberapa ASN di pos-pos tertentu.
"Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan," ujar politis PDI-P ini.
"Jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, maka remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan," ucap Tjahjo.
Di lingkungan instansi pemerintah, ternyata juga ada ketentuan untuk pemecatan PNS tidak produktif. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. UU 5 tahun 2014 juga mengatur tentang pemberhentian ASN.Penghentian PNS karena produktivitas rendah diatur dalam pasal 77 ayat 6.
Bunyinya "PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Masih ada juga, pasal 87 UU 5 Tahun 2004 juga mengatur penyebab pemberhentian PNS. Pasal 87 ayat 1 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
Pasal 87 ayat 2 menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
Lalu, merujuk pasal 87 ayat 3 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Pancasila Dimasukan Kembali Dalam Pelajaran Wajib Sekolah
LAKSI : Tolak Penggiringan Opini Soal Rasisme, Ayo Kita Perkuat Jiwa Nasionalisme
Begini Langkah Target Pembangunan Nasional Menteri Bappenas
Menghindari Efek Negatif, Mendagri Tito Karnavian Tetap Usulkan Pilkada Asimetris
Sigapnews.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara asimetris dengan tujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.
Pilkada asimetris sendiri diartikan sebagai sistem yang menjalankan pemilihan dengan mekanisme berbeda antar daerah.
Perbedaan mekanisme itu bisa terjadi karena adanya karakteristik yang berbeda dari setiap daerah.
Tito mengungkapkan ada sisi positif dan negatif yang muncul dari pelaksanaan pilkada selama ini.
Positifnya, menurut Tito, pilkada asimetris melahirkan pemimpin baru dari seorang calon yang kuat karena dipilih oleh rakyat.
Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, yakni manipulasi demokrasi hingga korupsi.
"Kita harus lihat pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal, pasti keluarkan biaya, paling tidak yang resmi-resmi biaya timses kampanye apalagi, mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah," kata Tito dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu, 20 Juni 2020.
Menurut Tito tidak ada yang perlu alergi terhadap pilkada asimetris, sebab beberapa daerah sudah menjalankannya.
"Contoh Yogyakarta karena keistimewaannya, maka Sri Sultan jadi gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, Wali Kota Kepuluan Seribu dipilih gubernur. Jadi, dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi," ujarnya.
Mantan Kapolri tersebut juga menjelaskan penyelenggaraan pilkada secara asimetris itu bisa dilakukan dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap daerahnya.
Untuk daerah yang memiliki IPM kuat, tinggi dan sedang serta memiliki kemampuan fiskal tinggi bisa melangsungkan pilkada secara langsung.
Akan tetapi, pilkada secara langsung akan berisiko apabila dilakukan di daerah yang memiliki IPM dengan skor rendah.
"Karena banyak masyarakat kurang terdidik kurang sejahtera," pungkasnya.
Sabtu, 20 Juni 2020
Bamsoet : Taat Protokol Kesehatan Menjadi Jalan Keluar Dari Resesi
Kelompok Radikalisme Menunggangi Wabah Pandemi Covid 19, Untuk Jatuhkan Presiden Jokowi
Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman Covid Gelar Salat Kusuf
Jumat, 19 Juni 2020
Kinerja dan Prestasi Erick Thohir Dalam Mengelola BUMN, Dipuji Relawan Letho
Profil Ahmad Lutfi Calon Pengganti Kapolri Idham Azis
Bamsoet : Segera Benahi Proses Daring Penerimaan Peserta Didik Baru
Kamis, 18 Juni 2020
Gus Sholeh: RUU HIP Sudah Ditunda, Jokowi Akan Kaji Ulang dan Dengar Aspirasi Ormas dan Akademisi
Selasa, 16 Juni 2020
Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako Kepada Para Veteran
Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia hingga kini tetap tegak berdiri. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan harta dan nyawa, maupun sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket sembako dari Presiden Joko Widodo secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6/20).
Selain dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo, turut hadir Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.
Mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.
"Melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial. Kreatifitas Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara," urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.
"Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB. Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional" pungkas Bamsoet.
Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.
Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur. (Bs).
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram