LAKSI : Tolak Penggiringan Opini Soal Rasisme, Ayo Kita Perkuat Jiwa Nasionalisme

Sigapnews.com, Jakarta - Melalui siaran pers nya yang di terima redaksi media online, Sabtu, 20 Juni 2020, Lembaga Advoksi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) memberikan pernyataan sikap mengenai perlunya menolak isu provokasi yang di kembangkan bernuansa Rasisme, karena isu rasisme akan mudah memantik bara api kebencian di Papua dan Indonesia, ketika berita bohong dan selebaraan bernuansa adu domba beredar luas di media sosial, sudah seharusnya masyarakat dapat memfilter isi berita yang memuat ujaran kebencian dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu kami menghimbau agar di tingkatkan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah serta  TNI-Polri untuk menangkal isu rasisme yang bernuansa provokasi, kami meminta stop melakukan provokasi yang akan memperkeruh persoalan kemanusiaan, selain itu isu rasisme harus segera di redam, kami mengajak masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan provokasi dengan memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan atau rasisme dari kasus George Floyd di Amerika Serikat untuk menyulut aksi massa yang dapat mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia secara umum.

"Saat nya kita berpegang teguh pada nilai-nilai   Pancasila yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan SARA Dalam bingkai NKRI, kita akan rugi apabila terpancing melakukan aksi kekerasan dan kerusuhan karena yang akan menderita rakyat dan berdampak langsung secara ekonomi rakyat.

Untuk itulah maka kami meminta pemerintah daerah, aparat keamanan TNI-Polri, dan ormas, maupun masyarakat luas harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dengan terus menggalang soliditas masyarakat agar memiliki sikap menghormati antar sesama, karena isu  rasisme apapun bentuknya akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa. Segala bentuk provokasi untuk memecah belah bangsa harus di lawan,  jangan sampai aksi kerusuhan terjadi kembali di Papua, kami menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang dialogis dan damai, 

Kami yakin aparat TNI dan Polri di Papua yang merupakan garda depan dan ujung tombak di lapangan dapat menjaga wilayah teritorial di Papua, serta dapat menjamin keamanan masyarakat, marilah kita hindari bentuk provokasi yang berbau rasisme dan SARA agar dapat menghindari konflik di Papua, kepada kaum muda agar jangan terjebak dan di manfaatkan media sosial dengan terus menggoreng isu-isu yang sedang berkembang.

Mengutip pernyataan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpaw Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanah Papua untuk terus bersama-bersama dengan aparat TNI/Polri menjaga stabilitas keamanan di masing-masing wilayah. Peran serta semua elemen sangat dibutuhkan dalam menjaga tanah Papua ini tetap aman dan kondusif.

Presiden Joko Widodo sering kali menyatakan   bahwa: "Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan, tidak ada daerah yang di anak tirikan dan di anak emaskan. Semuanya adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Harapan ini menumbuhkan kembali semangat jiwa nasionalisme, program  pembangunan yang di gagas oleh Presiden tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tapi juga sampai ke tingkat desa." Kebijakan membangun tersebut kemudian menjadi kebijakan makro di dalam kabinet kerja Jokowi, sehingga implementasi dari Pancasila untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat di rasakan seluruh masyarakat.

Kebijakan pembangunan  dalam Platform kabinet kerja Jokowi bertujuan membangun koneksitas di antara seluruh suku bangsa. Koneksitas itu sangat penting dan mendasar terkait keutuhan NKRI, hal ini merupakan konsep ke-indonesia-an yang selama ini masih ter-fragmentasi karena berbagai kendala, baik itu kendala politik, budaya, ekonomi maupun infrastruktur. Presiden Jokowi sekarang telah melakukan berbagai terobosan dengan  membuka ruang-ruang bagi terjadinya perubahan. Jadi, pembangunan infrastruktur harus dilihat dalam konteks yang lebih utuh, yaitu upaya menyatukan dan memperkuat identitas bangsa sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air.

Demikianlah pernyataan sikap kami, 

Sumber : Azmi Hidzaqi

LAKSI (Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia)

Begini Langkah Target Pembangunan Nasional Menteri Bappenas

Sigapnews.com,  Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menghadiri Rapat dengan Komisi XI DPR RI untuk membahas kembali Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Rancangan RKP 2021 pada Senin, 22 Juni 2020, di Jakarta.

Dalam rapat kali ini Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan lima hal yang menjadi target pembangunan tahun 2021. Target pertama yakni penurunan tingkat kemiskinan. Pandemi Covid-19 diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin penduduk maka pemulihan tingkat kemiskinan ini bisa dilakukan dengan reformasi perlindungan sosial.

“Dengan reformasi perlindungan sosial, utamanya perbaikan data penerima  bansos, tingkat kemiskinan tahun 2021 ditargetkan  menjadi  9,2 – 9,7  Persen,” ujar Menteri

Selain kemiskinan, pandemi juga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran akibat adanya pemutusan hubungan kerja dan penurunan jam kerja. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi target pembangunan kedua yang harus segera diselesaikan.

“Pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, terdapat strategi kebijakan memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas dan produktif,” ungkap menteri.

Target pembangunan ketiga ialah memperbaiki penurunan ketimpangan rasio gini. Kebijakan rasio gini dibuat agar tetap sesuai dengan target yakni diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. 

Target pembangunan keempat untuk peningkatan Indeks Pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat dan sudah masuk kategori tinggi. Hal ini menjadi target pembangunan berikutnya dimana harus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan IPM.

“Target pembangunan kelima yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Akibat dari Covid-19 ini diperkirakan penurunan emisi GRK pada tahun 2024 dapat mendekati target RPJMN 2020-2024 (sekitar 27%), apabila implementasi aksi pembangunan rendah karbon mulai tahun 2022 sudah full recovery dan ada upaya carryover dari target tahun 2020 dan 2021,” imbuh Menteri.

Sumber : Tim Komunikasi Publik

Kementerian PPN/Bappenas

Menghindari Efek Negatif, Mendagri Tito Karnavian Tetap Usulkan Pilkada Asimetris

Sigapnews.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara asimetris dengan tujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Pilkada asimetris sendiri diartikan sebagai sistem yang menjalankan pemilihan dengan mekanisme berbeda antar daerah. 

Perbedaan mekanisme itu bisa terjadi karena adanya karakteristik yang berbeda dari setiap daerah.

Tito mengungkapkan ada sisi positif dan negatif yang muncul dari pelaksanaan pilkada selama ini. 

Positifnya, menurut Tito, pilkada asimetris melahirkan pemimpin baru dari seorang calon yang kuat karena dipilih oleh rakyat. 

Akan tetapi ada juga sisi negatifnya, yakni manipulasi demokrasi hingga korupsi.

"Kita harus lihat pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal, pasti keluarkan biaya, paling tidak yang resmi-resmi biaya timses kampanye apalagi, mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah," kata Tito dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu,  20 Juni 2020.

Menurut Tito tidak ada yang perlu alergi terhadap pilkada asimetris, sebab beberapa daerah sudah menjalankannya.

"Contoh Yogyakarta karena keistimewaannya, maka Sri Sultan jadi gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, Wali Kota Kepuluan Seribu dipilih gubernur. Jadi, dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi," ujarnya.

Mantan Kapolri tersebut juga menjelaskan penyelenggaraan pilkada secara asimetris itu bisa dilakukan dengan melihat indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap daerahnya.

Untuk daerah yang memiliki IPM kuat, tinggi dan sedang serta memiliki kemampuan fiskal tinggi bisa melangsungkan pilkada secara langsung. 

Akan tetapi, pilkada secara langsung akan berisiko apabila dilakukan di daerah yang memiliki IPM dengan skor rendah.

"Karena banyak masyarakat kurang terdidik kurang sejahtera," pungkasnya.

Bamsoet : Taat Protokol Kesehatan Menjadi Jalan Keluar Dari Resesi

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk memahami protokol kesehatan pada era pola hidup baru sebagai landasan atau jalan keluar bersama dari resesi ekonomi. Dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan, era pola hidup baru akan mampu mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. 

‘’Kita semua perlu membangun kesadaran bersama bahwa  protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi bagian dari upaya dan langkah semua orang mewujudkan kepastian baru di tengah pandemi Covid-19 yang telah merusak segala-galanya,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (21/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, dua target sekaligus bisa diwujudkan masyarakat Indonesia. Pertama, memutus rantai penularan Covid-19. Kedua, menjadi upaya bersama mengakhiri ketidakpastian yang ditimbulkan oleh wabah virus corona. 

"Ketidakpastian sekarang ini telah dibayar dengan sangat mahal. Karena semua komunitas bersepakat menghentikan hampir semua lini aktivitas perekonomian," urai Bamsoet. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, resesi ekonomi menyulitkan semua orang untuk merencanakan masa depan. Inisiatif apa pun menjadi sangat sulit karena wabah corona masih akan mengancam kehidupan manusia untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Sementara vaksin penangkal Covid-19 belum juga bisa dihadirkan.

‘’Saya yakin bahwa upaya mewujudkan kepastian baru menjadi kehendak semua orang. Karena siapa pun ingin kembali bekerja, berbisnis atau berdagang. Remaja dan anak-anak pun ingin kembali ke kampus dan sekolah," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, agar era pola hidup baru bisa mengakhiri pandemi Covid-19, keharusan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan mutlak dilakukan semua elemen masyarakat. Banyak negara juga telah dengan berani menerapkan pola hidup baru dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. 

‘’Kita di Indonesia pun harus berani menerapkan pola hidup baru itu tetapi dengan kepatuhan mutlak pada protokol kesehatan. Hanya dengan strategi seperti itu, kita akan mampu menghidupkan lagi mesin perekonomian nasional,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Kelompok Radikalisme Menunggangi Wabah Pandemi Covid 19, Untuk Jatuhkan Presiden Jokowi

Sigapnews.com, Jakarta - Dalam diskusi publik webminar dengan tema 'Cegah Radikalisme di Tengah Pandemi Covid 19'. Gus Sholeh Mz, Tokoh Masyarakat dan Pengamat Sosial Budaya mengatakan, banyak kelompok radikalisme menunggangi isu covid 19 untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kelompok radikalis ini menebar kebencian dan hoax dengan mengatakan covid 19 hanyalah isu yang di sebar kelompok kapitalisme dan liberal. Padahal pemerintah sedang lagi fokus mengatasi penyebaran dan menanggulangi wabah pandemi corona," terang Gus Sholeh dalam seminar virtual zoom, Jumat, 19 Juni 2020 yang diselenggarakan Forum Majelis Diskusi Mahasiswa Jakarta (FMDMJ).

Menurut Gus Sholeh, kelompok radikalisme agama ini menyebar kebencian kepada pemerintah dengan menganggap pemerintah adalah thogut atau diluar aturan agama. Mereka tentu tidak segan-segan membuat hoax dan ujaran kebencian.

"Bagi kelompok radikalis, Rumah NKRI dan Ideologi Pancasila tidak harus diikuti, karena bagi mereka hukum hanya berdasar pada agama/kepada Allah. Dan bagi yang tidak mengikutinya bagi mereka dianggap sesat atau tarhid/tahtli. Tentu pandangan ini sangat menyimpang," kata Gus Sholeh.

Kata Gus Sholeh hancurnya umat Islam karena umat Islam itu sendiri. Tentu apabila mereka ingin menegakkan negara khilafah jangan di negeri Republik Indonesia. Sebab, Indonesia sudah punya Ideologi Pancasila.

"Istilahnya jangan pernah menggangu perempuan yang sudah punya suami. Indonesia sebagai perempuan sudah punya pasangan dan pegangan Pancasila dan NKRI. Khilafah tidak ada tempat disini," tegasnya.

Terakhir kata Gus Sholeh, untuk mencegah agar gerakan radikalisme tidak berkembang terutama di kampus-kampus. Maka katanya, mahasisw Islam khususnya dari NU dan Muhammadiyah membuat majelis-majelis dan liqo'-liqo' di kampus swasta atau negeri.

"Kelompok ini biasanya masuk ke kampus dengan baju Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan gerakan Tarbiyah Islamiyah. Mereka mencekoki para mahasiswa yang masih kering tentang keangamaan dan baru belajar tentang identitas ghirah keagamaan," ungkapnya.

Bahkan kata Gus Sholeh di era internet dan sosial media mereka menyebar hoax dan kebencian lewat sosial media. Karena itulah lanjutnya, mahasiswa-mahasiswa muslim harus mengimbangi dengan wacana wawasan keagamaan yang nasionalis religius atau religius nasionalis.

"Saya dulu HMI walau lahir dari keluarga NU. Akan tetapi wawasan saya cinta kepada NKRI adalah bagian dari perintah agama. Jangan sampai kita di obok-obok oleh saudara, sepupu dan keluarga kita sendiiri. Ayo kita luruskan bahwa kuta harus sejalan sesuai nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Acara webminar ini juga menghadirkan Imam Mustofa, M.Si, Penulis Buku Tentang Radikalisme dan Moderator Wulandari, SE.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

https://www.youtube.com/watch?v=bo7LVs1Ixhs&feature=youtu.be

Gerhana Matahari, Kemenag Imbau Daerah Aman Covid Gelar Salat Kusuf

Sigapnews.com, Jakarta -Fenomena alam berupa gerhana matahari di perkirakan kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data astronomis, ada 31 provinsi di Indonesia yang dapat mengamati  Gerhana Matahari Sebagian pada Minggu, 21 Juni 2020 bertepatan 29 Syawal 1441H. 

“Ada 31 Provinsi yang secara astronomis dapat mengamati gerhana matahari ini,” terang Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (20/06).

Kementerian Agama, lanjut Kamaruddin Amin, mengimbau umat Islam yang daerahnya mengalami gerhana dan aman Covid-19 untuk menggelar Salat Gerhana Matahari atau Salat Kusuf. “Kami imbau kaum muslim pada daerah yang mengalami gerhana dan aman Covid-19, untuk menggelar shalat sunnah gerhana sesuai tuntunan syariah. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tuturnya.

Salat Kusuf atau Salat Gerhana Matahari dilakukan dua rakaat dengan rangkaian sebagai berikut: 1) Berniat di dalam hati (Misalnya, _Usalli sunnatan likusuufis-syamsi ma’muuman/imaaman lillaahi ta'aala_); 2) Takbiratul ihram seperti shalat biasa; 3) Membaca do’a iftitah dan berta’awudz, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang dengan di-jahr-kan (perdengarkan) suaranya. 

4) Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya;  5) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 6) Setelah I’tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang (berdiri yang kedua lebih singkat dari pertama).

7) Ruku’ kembali (ruku’ kedua) yang panjangnya lebih pendek dari ruku’ sebelumnya; 8) Bangkit dari ruku’ (i’tidal); 9)  Sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua sujud kemudian sujud kembali; 10) Bangkit dari sujud lalu mengerjakan raka’at kedua sebagaimana raka’at pertama (bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya); 11) Tasyahud; dan 12) Salam.

“Setelah salat, Imam lalu menyampaikan khutbah kepada para jama’ah yang berisi anjuran untuk berdzikir, berdo’a, beristighfar, sedekah, dan hal baik lainnya,” jelas Kamaruddin. 

“Masyarakat juga dianjurkan membaca takbir, memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan amal-amal kebajikan lainnya. Jangan lupa berdo`a agar wabah Covid-19  segera berakhir dan juga doa untuk keselamatan bangsa dan Negara,” sambungnya.

“Salat gerhana sunah dilakukan di masjid secara berjamaah. akan tetapi boleh juga dilakukan seorang diri,” kata Kamarudddin mengutip Kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah.

Menurut Kamaruddin, pelaksanaan Salat Kusuf menyesuaikan waktu gerhana matahari di wilayah masing-masing. Berdasarkan data astronomis,  berikut data terjadinya Gerhana Matahari Sebagian pada 31 Provinsi di Indonesia: 

1. Aceh, mulai 13.16 WIB, puncak gerhana 14.40 WIB, dan gerhana  berakhir  15.48 WIB. 

2. Sumatera Utara, mulai 13.37 WIB, puncak gerhana 14.48 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB. 

3. Sumatera Barat, mulai 14.03 WIB, puncak gerhana 14.54 WIB, dan gerhana berakhir 15.37 WIB.

4. Riau, mulai 13.53 WIB, puncak gerhana 14.57 WIB, dan gerhana berakhir 15.50 WIB.

5. Bengkulu, mulai 14.29 WIB, puncak gerhana 14.59 WIB, dan gerhana berakhir 15.21 WIB.

6. Jambi, mulai 14.16 WIB, puncak gerhana 15.00 WIB, dan gerhana berakhir 15.44 WIB.

7. Kepulauan Riau, mulai 14.00 WIB, puncak gerhana 15.06 WIB, dan gerhana berakhir 16.12 WIB.

8. Sumatera Selatan, mulai 14.31 WIB, puncak gerhana 15.04 WIB, dan gerhana berakhir 15.36 WIB.

9. Lampung, mulai 14.41 WIB, puncak gerhana 15.07 WIB, dan gerhana berakhir 15.33 WIB.

10. Bangka Belitung, mulai 14.25 WIB, puncak gerhana 15.10 WIB, dan gerhana berakhir 15.51 WIB.

11. Indramayu Jawa Barat,  mulai 15.11 WIB, puncak gerhana 15.14 WIB, dan gerhana berakhir 15.16 WIB. 

12. Jawa Tengah, mulai 14.59 WIB, puncak gerhana 15.18 WIB, dan gerhana berakhir 15.38 WIB.

13. Jawa Timur, mulai 14.57 WIB, puncak gerhana 15.21 WIB, dan gerhana berakhir 15.48 WIB.

14. Kalimantan Barat,  mulai 14.13 WIB, puncak gerhana 15.17 WIB, dan gerhana berakhir 16.14 WIB.

15. Kalimantan Tengah,  mulai  14.26 WIB, puncak gerhana  15.22 WIB, dan gerhana berakhir  16.14 WIB.

16. Kalimantan Selatan,  mulai  15.32 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.11 WITA.

17. Kalimantan Timur,  mulai  15.20 WITA, puncak gerhana  16.26 WITA, dan gerhana  berakhir  17.23 WITA.

18. Kalimantan Utara,  mulai  15.15 WITA, puncak gerhana  16.25 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA. 

19. Bali,  mulai  16.03 WITA, puncak gerhana  16.24 WITA, dan gerhana  berakhir 16.44 WITA.

20. Nusa Tenggara Barat,  mulai  15.59 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA,  gerhana  berakhir  16.56 WITA.

21. Nusa Tenggara Timur,  mulai  15.53 WITA, puncak gerhana  16.27 WITA, dan gerhana  berakhir  17.10 WITA.

22. Sulawesi Barat,  mulai  15.31 WITA, puncak gerhana  16.29 WITA, dan gerhana berakhir  17.20 WITA.

23. Sulawesi Selatan,  mulai  15.35 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.19 WITA.

24. Sulawesi Tengah,  mulai  15.26 WITA, puncak gerhana  16.30 WITA, dan gerhana  berakhir  17.25 WITA.

25. Sulawesi Tenggara,  mulai  15.38 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.18 WITA.

26. Gorontalo,  mulai  15.28 WITA, puncak gerhana  16.31 WITA, dan gerhana  berakhir  17.26 WITA.

27. Sulawesi Utara,  mulai  15.24 WITA, puncak gerhana  16.32 WITA, dan gerhana  berakhir  17.31 WITA.

28. Maluku Utara,  mulai  16.29 WIT, puncak gerhana  17.34 WIT, dan gerhana  berakhir  18.30 WIT.

29. Maluku,  mulai  16.39 WIT, puncak gerhana  17.35 WIT, dan gerhana  berakhir 18.26 WIT.

30. Papua Barat,  mulai 16.34 WIT,  puncak gerhana  17.36 WIT. 

31. Papua,  mulai  16.36 WIT,  puncak gerhana  17.37 WIT. (Humas).

Kinerja dan Prestasi Erick Thohir Dalam Mengelola BUMN, Dipuji Relawan Letho

Sigapnews.com, Jakarta - Loyalis Erick Thohir (Letho) for Jokowi-Amin kembali memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam memimpin kementerian BUMN. Sejak dilantik hingga saat ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir dalam menjaga  ekonomi Indonesia dalam menaungi BUMN yang asetnya hingga Rp 8.200 triliun.

Hal ini disampaikan Anshar Ilo selaku ketua umum Letho for Jokowi Amin, saat dihubungi Sabtu pagi (20/06/2020). 

"Kami memberikan apresiasi kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kinerja beliau sudah sangat bagus dan terus ditingkatkan, agar BUMN menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi nasional," tandasnya.

Kata Ilo sapaan akrabnya, Eric Thohir selaku Menteri BUMN harus terus bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain BUMN menyediakan faktor produksi baik barang dan jasa.

"BUMN juga diharapkan bisa menjadi agen pembangunan bangsa yang tidak hanya membuka bisnis, menyediakan lapangan kerja, dan meraih keuntungan. Akan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial tinggi," terang Ilo

Menurutnya, Letho akan terus mengawal Erick Thohir dalam mengelola BUMN dengan benar. Semangat perbaikan BUMN yang dikelola secara jujur, transparan, dan demi kemajuan bangsa mendorong Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah langkah luar biasa dan tak terduga sejak awal hingga saat ini termasuk dalam berhadapan dengan mafia-mafia di BUMN.

"Letho dan publik masih terus menunggu langkah fenomenal sang menteri dalam membenahi ratusan BUMN termasuk  mencegah munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia dan trader-trader di BUMN," lugasnya.

Letho Usul Pilkada Ditunda 2021

Menyikapi dinamika politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini perihal rencana pelaksanaan pilkada serentak 2020, terutama terkait wabah pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran. Menurut Anshar Ilo selaku Ketua Umum Loyalis Erick Thohir (Letho) meminta agar jangan memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 dan ditunda 2021.

"Kami mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menunda Pilkada 2020 ke tahun 2021. Persoalan wabah covid 19 belum usai dan kita terus waspada serta berjuang melawan covid 19. Jika belum selesai pandemi covid 19, kenapa harus dipaksakan?," tanya Ilo.

Menurutnya, ada banyak hal yang lebih penting yang harus lebih diprioritaskan oleh Pemerintah yakni memastikan pencegahan pelunaran covid19 yang masih terus menyebar. Di samping itu, menurutnya Pilkada harus mengikuti protokol Covid-19 dan dengan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapannya. 

"Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan menciptakan pertemuan para pemangku kepentingan terutama di proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan," imbuh Ilo.

Terakhir Letho menekankan, agar Pemerintah memikirkan kemungkinan mengalihkan dana kampanye dan pelaksanaan Pilkada untuk digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk memastikan pencegahan covid 19. Bahkan katanya juga bisa sebagai tambahan biaya stimulasi dalam menolong masyarakat yang terdampak karena covid19 ini.

"Persoalan kemanusiaan lebih utama daripada urusan politik lokal. Nyawa dan kesehatan masyarakat adalah yang utama," pungkasnya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Profil Ahmad Lutfi Calon Pengganti Kapolri Idham Azis

Sigapnews.com, Jakarta - Bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diramaikan beberapa nama perwira tinggi kepolisian. Mulai dari Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, hingga Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Kapolri Idham Azis rencananya pensiun pada Januari 2021. Orang-orang terbaik sedang ditimbang-timbang untuk menggantikan posisinya.

Irjen Pol Ahmad Luthfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah sejak 1 Mei 2020, menggantikan Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Sebelum menduduki jabatan Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Lulusan Sepamilsuk Polri 1989 ini berpengalaman dalam bidang intel.

Ahmad Luthfi lahir di Surabaya, Jawa Timur, 22 November 1966. Ia mengukir sejarah sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri non-Akpol yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memutasi jabatan Kepala Divisi Humas Polri dan sembilan orang kapolda yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/1377/V/KEP./2020, termasuk di dalamnya Brigjen Pol Drs Ahmad Lutfi dengan NRP 66110432 yang menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah, dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakin bahwa sosok Ahmad Luthfi mampu bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda), bahkan akan menjadi lebih solid. Terlebih dirinya dan Ahmad Luthfi merupakan sahabat lama.

“Pak Luthfi adalah sosok sahabat yang sudah lama berkecimpung dalam tugas-tugas kepolisian di Jateng, dari Solo ke Jateng, hari ini jadi Kapolda. Tentu kami berharap bisa melanjutkan tugas Pak Rycko, Pak Luthfi tidak ada yang baru (sudah berpengalaman),” kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa, 5 Mei 2020.

Saat awal menjabat sebagaj Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Ahmad pun melakukan beberapa upaya antisipasi untuk pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya adalah memerintahkan seluruh Kepolisian Resor (Polres) untuk membuat peta potensi konflik di wilayah masing-masing.

“Mulai sekarang buat peta potensi konflik di wilayah masing-masing. Di Polda nanti akan saya buat Crisis Center yang dikelola oleh Karo Ops,” kata Ahmad saat melakukan kunjungan ke pos pengamanan (Pos Pam) Operasi Ketupat Candi (OKC) 2020 dan Pos Terpadu Covid-19, di Jembatan Timbang Sarang Desa Temperak Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Selasa, 26 Mei 2020.

Saat itu, dia juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan polres jika terjadi perubahan status menjadi merah I, II atau III.

Jika suatu daerah dinyatakan merah I, Kasatwil harus melakukan inventarisasi. Antara lain menyiapkan tempat pemakaman, sarana prasarana pendistribusian barang dan orang.

Ketika naik menjadi merah II, gudang sembako, bank-bank dan PDAM harus diamankan. Lakukan upaya preventif,pengamanan di tempat-tempat sentral masyarakat.

Dan ketika menjadi merah III, maka diberlakukanlah Sispam kota, gunanya untuk memotong masyarakat lain yang masuk ke wilayah kita, karena dimungkinkan wilayah kita kaya sumber alam. "Juga gunakan Sispam Mako (sistem pengamanan markas komando)," ujarnya saat itu.

Ahmad Luthfi juga menggagas pembentukan Pesantren Siaga Covid-19. Gagasan tersebut diungkapkan seusai mengunjungi ulama asal Solo, Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf, Kamis, 18 Juni 2020.

Dalam pembentukan Pesantren Siaga Covid-19, lanjutnya, Polda Jateng sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng.

Polri akan menjadi fasilitator dalam menciptakan Pesantren Siaga Covid-19. Artinya memberdayakan pesantren untuk memberi pengamanan diri sendiri dengan protokol kesehatan. Tapi itu semua diserahkan kepada para pengasuh pondok pesantren yang ada. Sehingga polisi hanya membuat suatu fasilitator, mendidik, kemudian mengimbau dan menerapkan.

Dia juga menargetkan pembentukan 8.000 kampung siaga Covid-19 di Jawa Tengah. Model kampung ini perlu diperbanyak guna menyongsong kenormalan baru.

Perjalanan Karier Ahmad Luthfi

Perjalanan karier Ahmad Luthfi sebagai perwira menengah berawal dari saat ia resmi menjabat Kapolresta Solo pada 5 Februari 2015.

Ahmad Lutfi menggantikan Kombes Pol Iriansyah yang akan bertugas sebagai Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Utara. Lalu, pada 14 Maret 2017, Ahmad Lutfi dimutasi bersama tujuh kapolres lainnya.

Berikutnya pada 21 Maret 2018, Ahmad Luthfi dilantik menjadi Wakapolda Jawa Tengah oleh Kapolda Irjen Pol Condro Kirono di Gedung Borobudur, kompleks Mapolda Jateng, Jalan Pahlawan Semarang.

Ahmad Lutfi menggantikan Brigjen Pol Indrajit yang telah mendapatkan amanat dan tugas sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Luthfi pun naik pangkat bintang satu alias brigjen. Bintangnya bertambah lagi setelah menjabat Kapolda Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan Ahmad Luthfi

 Sepa (1989)

 Selapa (2000)

 Sespim (2005)

 Lemhanas PPRA (2017)

Riwayat Jabatan Ahmad Luthfi

Kapolres Batang

Wadir Intelkam Polda Jateng (2010)

Wakapolresta Surakarta (2011)

Kapolresta Surakarta (2015)

Analis Kebijakan Madya bidang Sosbud Baintelkam Polri (2017)

Wakapolda Jawa Tengah (2018)

Kapolda Jawa Tengah (2020).

Bamsoet : Segera Benahi Proses Daring Penerimaan Peserta Didik Baru

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta jajaran dinasnya di semua provinsi dan kabupaten/kota segera merespon keluhan masyarakat tentang ragam persoalan dalam proses daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

‘’Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik. Sebab, keresahan mendorong orang tua atau anak didik mendatangi dan berkerumun di titik-titik proses PPDB. Ketika terjadi kerumunan, ada potensi melanggar protokol kesehatan,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, hingga kemarin, masalah masih bermunculan di sejumlah daerah. Semisal, di Semarang. Proses daring PPDB tingkat SMA menuai protes orang tua siswa, karena opsi pilihan sekolah dalam situs PPDB tak bisa diakses. Update data Kartu Keluarga (KK) serta akreditasi sekolah asal juga tidak dapat dilakukan.

"Kendala itu mendorong orang tua siswa mendatangi sekolah serta Dinas Disdikbud Provinsi Jateng. Sementara di Bekasi, calon peserta didik mengeluh karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak dapat diverifikasi oleh situs PPDB," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, di beberapa kota lainnya, kendala lambatnya server PPDB mendorong banyak pendaftar mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan terkait proses PPDB di tengah pandemi covid-19. Sebagian besar pengaduan berkait kendala teknis.

"Puluhan masalah yang muncul dalam proses daring PPDB sudah dikeluhkan masyarakat. Pada situasi seperti itu, ditemukan fakta pelanggaran protokol kesehatan, antara lain tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap proses daring PPDB tidak memperlebar masalah berupa ancaman penularan Covid-19. Karena itu, gangguan pada sistem online tidak hanya harus diperbaiki. Tetapi juga dikawal dari waktu ke waktu, sehingga akses para orang tua dan anak didik tidak terhambat.

‘’Upayakan agar gangguan akses online bisa diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah saja, sejalan dengan protokol kesehatan. Sistem online harus dikawal sedemikian rupa agar setiap gangguan yang muncul segera ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Gus Sholeh: RUU HIP Sudah Ditunda, Jokowi Akan Kaji Ulang dan Dengar Aspirasi Ormas dan Akademisi

Sigapnews.com, Jakarta - Gus Sholeh Mz sebagai keynote speaker dalam WEBINAR dengan tema 'Jalan Tengah Solusi Terwujudnya RUU HIP' mengatakan, dengan ditundanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menunjukkan Jokowi mendengar aspirasi Ormas Islam dan akademisi. Ketua Umum

Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) ini menilai memang perlu disempurnakan RUU HIP untuk mendengar aspirasi yang ada.

Gus Sholeh Mz yang juga aktivis Aliansi Mubaligh Perekat Umat (AMPU) menilai memang ada beberapa poin-poin di pasal RUU yang sangat kontroversi. Dimana banyak para ulama dan tokoh masyarakat menolak RUU HIP, khususnya Jawa Timur, sebab khawatir ada upaya pelemahan terhadap nilai-nilai pancasila.

"Kami tegaska bahwa pak Jokowi aspiratif dan mau mendengar aspirasi ormas dan masyarakat. Sehingga memang penundaan RUU HIP ini akan dikaji lagi oleh pemerintah," kata Gus Sholeh Mz, Rabu, 17 Juni 2020, 14.00 - 16.00 WIB di diskusi virtual tersebut.

Menurut Gus Sholeh, Ideologi Pancasila sudah final dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Soal bahwa ada pasal-pasal di RUU HIP yang dinilai melenceng atau malah berbenturan dengan Pancasila tentu perlu di evaluasi dan dikaji kembali.

"Soal adanya penafsiran implementasi ideologi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tentu akan dikaji secara akademis dan hukum. Dan tentunya melibatkan tokoh ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya," tandas Gus Sholeh Mz.

Sementara itu Karyono Wibowo pengamat politik menilai, Keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah tepat. Mengingat hadirnya RUU HIP telah memicu reaksi penolakan dari sejumlah ormas dan pelbagai golongan masyarakat. 

"Jika dipaksakan justru berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat," ujar Direktur Eksekutif IPI (Indonesia Public Institute) ini.

Kata Karyono, dalam menyusun undang-undang, memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Karenanya, setelah mendapat pelbagai masukan terkait isi RUU HIP yang dinilai kontroversial dan bertentangan dengan masyarakat, maka hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pembahasan.

"Setelah pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP maka DPR sebagai inisiator RUU HIP tentu harus menunda pembahahasan RUU ini," ucapnya.

Namun kata Karyono, yang perlu digarisbawahi dan dipahami masyarakat, bahwa keputusan pemerintah adalah menunda pembahasan. Itu berarti DPR sebagai inisiator bisa memperbaiki RUU dengan memperhatikan pelbagai masukan yang berkembang di masyarakat atau menyusun RUU baru.

"Terutama menyusun RUU yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila yang hanya mengatur secara teknis pelaksanaan pembinaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai jalan tengah dari sejumlah kelemahan dan permasalahan yang ada dalam RUU HIP," jelasnya.

Ia mengatakan, Sejumlah masalah krusial yang memicu penolakan terhadap RUU HIP diantaranya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat.

Masalah kedua, Pasal 7 dalam RUU HIP dinilai krusial dan telah menimbulkan polemik karena dinilai memberi tafsiran tentang sendi pokok Pancasila, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) yang menyatakan, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kemudian ayat (2) berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa triila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun ayat (3) menyatakan trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Persoalan Ketiga, diksi tentang Ketuhanan yang berkebudayaan juga dipermasalahkan karena dinilai tidak sesuai dengan sila pertama seperti yang ada dalam rumusan Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persoalan Keempat, RUU HIP dipandang justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar). Pandangan tersebut benar jika merujuk pada teori Hans Kelsen mengenai sistem hukum dengan kaedah berjenjang, dimana norma hukum terendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpedoman pada norma hukum yang paling dasar (grundnorm). Norma hukum yang paling dasar ini bersifat tidak konkrit (abstrak). 

"Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai norma dasar, yang nilai-nilainya (values) universal. Maka jika dibuat undang-undang dengan penafsiran secara subyektif terhadap Pancasila justru mendowngrade kedudukan Pancasila sebagai norma dasar," imbuh Karyono.

Kemudian kata Karyono, namun karena nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar sifatnya abstrak dan universal, misalnya sila kemanusiaan dan sila keadilan sifatnya berlaku universal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan seperangkat aturan yang bersifat teknis pelaksanan. 

"Terkait hal itu, UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) sudah mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut Maka hadirnya undang-undang pembinaan ideologi Pancasila sangat dibutuhkan agar nilai-nilai idiologi Pancasila menjadi konkrit," jabarnya.

Selain itu kata Karyono, kehadiran Undang-Undang Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat mendesak setelah 20 tahun negara absen dalam melalukan pembinaan dan pembudayaan Pancasila pasca pembubaran BP 7 yang dibentuk saat pemerintahan Orde Baru.

"Lebih penting lagi mengapa perlu dibuat undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila adalah untuk membendung pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme, kapitalisme, transnasionalisme dan ekstremisme beragama seperti ISIS dan sejenisnya," pungkasnya.

Acara Webinar ini juga dihadiri narasumber, Boni Hargens

Direktur Eksekutif LPI (Lembaga Pemilih Indonesia), Romo Benny Susetyo

Stafsus BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Jerry Massie Direktur Eksekutif P3S (Political and Public Policy Studies) dan Moderator Cahyo Gani Saputro.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Bamsoet Bersama Mensos Serahkan Bantuan Sembako Kepada Para Veteran

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Berkat pengorbanan mereka, Indonesia hingga kini tetap tegak berdiri. Tak sedikit dari para pejuang yang ikhlas mengorbankan harta dan nyawa, maupun sebagian tubuhnya, demi menjaga kehormatan Indonesia. Karena itu negara harus tetap hadir memberikan perlindungan sosial kepada mereka," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket sembako dari Presiden Joko Widodo secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6/20).

Selain dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum KB FKPPI Pontjo Sutowo, turut hadir Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

Mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.

"Melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial. Kreatifitas Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.

"Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB. Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional" pungkas Bamsoet.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.

Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur. (Bs).

Bamsoet : Kaum Muda Perempuan Harus Siap Raih Tongkat Pimpinan Bangsa

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, dari berbagai negara dunia yang dinilai berhasil menangani pandemi Covid-19 versi majalah Forbes, sebagian besarnya dipimpin para perempuan. Antara lain Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardem, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen, dan Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir.

"Sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan, yakni responsif dan komunikatif dalam menyampaikan kebijakan yang diambil. Menunjukan bahwa perempuan punya kekhasan tersendiri yang terkadang tak dimiliki pria, sekaligus menunjukan kepada dunia bahwa keberadaan perempuan tak bisa lagi dianggap sebelah mata," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual bersama kader Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, selain berada di garis terdepan dalam melawan pandemi Covid-19, perempuan juga termasuk kalangan yang paling rentan terkena dampak Covid-19. Tak hanya menjadi korban positif Covid-19, perempuan bahkan dihadapi pada permasalahan domestik berupa meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemi Covid-19.

"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/PBB) bahkan sampai menyerukan kepada berbagai negara untuk memperhatikan kaum perempuan selama penerapan kebijakan karantina (lockdown). Di India, misalnya, kasus KDRT melonjak dua kali lipat selama lockdown, sementera di Prancis kasus KDRT diperkirakan naik sepertiga dalam seminggu setelah Prancis menerapkan lockdown. Kita bersyukur, di Indonesia belum ditemui peningkatan KDRT selama PSBB. Namun bukan berarti kita boleh lengah, kewaspadaan tetap harus dilakukan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong kaum muda perempuan terlibat dalam berbagai organisasi, IPPNU. Sehingga bisa menjadi bekal bagi mereka di masa mendatang, agar senantiasa menjadi perempuan yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan berilmu, serta memiliki wawasan kebangsaan. Dan yang terpenting, tak dianggap sebelah mata oleh siapapun juga. 

"Dengan aktif di berbagai organisasi, kaum muda perempuan juga bisa mempersiapkan diri menjemput tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, baik dari aspek kompetensi keahlian, keilmuan, dan yang tidak boleh terlupakan adalah karakternya," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, atas dasar itulah MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.

"Indonesia akan tetap berdiri tegak, tak akan hancur seperti Timur Tengah maupun terpecah seperti Soviet. Dengan catatan kaum perempuannya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, yang ditopang oleh Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Sebut Kerjasama Kesehatan Indonesia - Kuba Perlu Ditingkatkan Dalam Melawan Covid-19

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlunya Indonesia meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan dengan Kuba dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagai salah satu negara dengan sistem kesehatan terbagus di dunia, Kuba berhasil mengembangkan immunity booster Recombinant Interferon Alpha 2B (IFNrec). IFNrec terbukti berhasil meningkatkan imunitas tubuh guna menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyebaran penyakit lainnya seperti kanker, infeksi terkait HIV, tumor, kutil kelamin, serta hepatitis tipe B dan C.

"Salah satu tantangan terbesar pandemi Covid-19 adalah ketatnya persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan berbagai negara. Belum tentu vaksin tersebut bisa tersedia pada tahun 2021, jikapun tersedia belum tentu Indonesia bisa cepat mendapatkannya. Sambil menunggu vaksin Covid-19, Indonesia bisa bekerjasama dengan Kuba dalam pengadaan IFNrec sebagai salah satu back up menekan penyebaran Covid-19 dan berbagai penyakit lainnya," ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Kuba untuk Indonesia, H.E. Mrs. Tania Velazquez Lopez, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut hadir Konjen RI di Houston yang juga Calon Duta Besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, dan Haiti, Mrs. Nana Yuliana.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, sejak tahun 2017 Indonesia dan Kuba sudah memiliki MoU kerjasama di sektor kesehatan dengan fokus kerjasama di lima bidang. Pertama, pengembangan kerjasama medis dan produksi obat-obatan, termasuk vaksin. Kedua, kesehatan dan gizi ibu dan anak. Ketiga, penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk malaria, demam berdarah, kanker, dan diabetes. Keempat, penelitian dan pengembangan bersama di bidang kesehatan terkait termasuk laboratorium, penelitian biofarmasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Kelima, pengembangan sumber daya manusia dan alih pengetahuan termasuk manajemen pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan kebijakan kesehatan.

"MoU tersebut tak boleh hanya berakhir di atas kertas saja. Melainkan harus diimplementasikan demi kebaikan kedua negara. Kemajuan sektor kesehatan di Kuba sangat luar biasa. Memiliki sistem universal health care yang menggratiskan penduduknya mengakses kesehatan, serta mengedepankan proses pencegahan penyakit ketimbang pengobatan, telah membuat rakyat Kuba tak terlalu menderita akibat pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, salah satu keunggulan sistem universal health care yang dikembangkan Kuba yakni dengan merevolusi poliklinik menjadi berbasis komunitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan, sejak 2002 sudah 241 poliklinik di Kuba mengalami revolusi.

"Tujuannya untuk menambah layanan yang sebelumnya hanya tersedia di rumah sakit. Sekarang, rata-rata poliklinik di Kuba menawarkan 22 layanan, termasuk rehabilitasi, sinar-X, ultrasonografi, optometri, endoskopi, trombolisis, layanan darurat, traumatologi, laboratorium klinis, keluarga berencana, kedokteran gigi darurat, perawatan ibu-anak, imunisasi, dan perawatan diabetes dan lansia," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI memandang perlunya Indonesia mencontoh langkah Kuba tersebut dengan merevitalisasi berbagai Puskesmas. Sehingga berbagai permasalahan kesehatan yang menyangkut hajat hidup rakyat, tak lagi menjadi kendala.

"Kuba mengembangkan diplomasi gaya baru untuk meningkatkan perannya dalam percaturan politik internasional. Bukan dengan kekuatan senjata ataupun komunitas ekonomi perdagangan, melainkan dengan diplomasi kesehatan. Mengirim berbagai dokter dan tenaga kesehatan ke berbagai penjuru dunia, Kuba telah menjadi negara yang keberadaannya patut diperhitungkan. Apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 yang sedang menyelimuti berbagai negara dunia, Kuba sudah mengirimkan 1.400 dokter ke sekitar 20 negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia berharap selain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi juga penting untuk ditingkatkan. Sebagai sesama negara Gerakan Non Blok, Indonesia dan Kuba telah menjalin kerjasama yang baik sejak tahun 1960, sejak Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Kuba dibawah kepemimpinan Presiden Fidel Castro.

"Nilai perdagangan Indonesia dan Kuba pada tahun 2019 sebesar USD 6,7 juta. Indonesia sangat kuat di produk kelapa sawit dan turunannya. Jika tak bisa menjual ke Uni Eropa, kita bisa jual ke Kuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet : Majunya UMKM dan Koperasi Tumpuan Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) akan berkerjasama meluncurkan buku sekaligus seminar 'Ekonomi Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi' karya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof. Erani Yustika. Acara yang akan dilakukan secara virtual pada 27 Juni 2020 tersebut diharapkan dapat menjadi amplifier untuk semakin menggaungkan Ekonomi Pancasila, ditengah gempuran kapitalisme dan liberalisme yang melanda dunia.

"Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah sangat jelas mengatur sistem ekonomi Indonesia yang mengedepankan gotong royong, bukan mengedepankan persaingan memupuk kekayaan untuk pribadi dan golongan. Sebagaimana dipondasikan Bung Hatta dan para founding father lainnya, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," ujar Bamsoet saat mengadakan pertemuan virtual dengan jajaran rektorat IPB, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (15/6/20).

Turut serta secara virtual Rektor IPB Prof. Arif Satria, Wakil Rektor IPB Prof. Erika Laconi, Dekan FEM IPB Prof. Nunung Nuryartono, Guru Besar FEM IPB Prof. Dr. Didin S Damanhuri, Guru Besar FEB Univ. Brawijaya Prof. Erani Yustika, Ketua Panitia Seminar Ir. Prima Gandh M.Si, dan Direktur IPB Press Ir. Erick Wahyudyono.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, oleh para ekonom nasionalis, termasuk Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika, konsep perekonomian tersebut dijabarkan dalam sebuah bingkai yang bernama Ekonomi Pancasila. Secara terori, konsep Ekonomi Pancasila sudah sangat sempurna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun secara prakteknya hingga kini, Ekonomi Pancasila masih menghadapi banyak tantangan dan pergulatan.

"Melalui buah pemikiran Prof. Didin S Damanhuri dan Prof. Erani Yustika dalam buku Ekonomi Pancasila, kita bisa mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan globalisasi dan derasnya badai kapitalisme dan liberalisme yang menyerang Indonesia. Sangat penting bagi para mahasiswa dan pemangku kebijakan pemerintahan di bidang ekonomi, maupun anak bangsa yang bercita-cita menjadi pemimpinan nasional, untuk membaca dan mendalami buku tersebut," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, salah satu tumpuan Ekonomi Pancasila yakni dengan majunya UMKM dan koperasi. Hal itu jugalah yang mendasari pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak di awal pemerintahannya pada 2014 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memajukan UMKM dan koperasi.

"Memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, namun setidaknya kita sudah mengarah pada track yang benar. Di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah juga sigap mengeluarkan berbagai stimulus guna membantu UMKM dan koperasi. Baik dari segi perpajakan, maupun restrukturisasi kredit yang sudah menembus Rp 337 triliun per Mei 2020," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI : Diperlukan Penambahan Rumah Sakit Khusus Covid-19

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan masih diperlukan perhatian serius dalam penanganan kasus Covid-19. Terlebih, berdasarkan update data beberapa hari terakhir, penambahan jumlah kasus positif harian secara nasional telah mencatatkan jumlah yang cukup tinggi, hingga di atas 1.000 kasus per hari.

"Salah satu upaya yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis. Khususnya, ketersediaan rumah sakit khusus Covid-19. Saat ini daya tampung rumah sakit yang ada belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang membutuhkan," ujar Bamsoet saat bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (12/6/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, penambahan rumah sakit khusus diperlukan guna mempercepat penanganan Covid-19. Rumah sakit khusus ini terpisah dari rumah sakit yang melayani pasien umum, dengan berbagai alasan dan pertimbangan. 

"Ada beberapa alasan mengapa diperlukan penambahan rumah sakit khusus knockdowns (darurat) berdaya tampung luas agar dapat menampung, tidak saja pasien yang dapat menginap. Tapi dokter dan petugas medis juga bisa tinggal selama masa inkubasi di rumah sakit khusus knockdown atau darurat tersebut yang terpisah dari rumah sakit umum. Pertama¸ untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19. Jangan sampai rumah sakit justru menjadi jenis klaster baru penyebaran Covid-19, karena pasien penderita non Covid-19 terpapar Covid-19 ketika berobat di rumah sakit umum yang juga melayani pasien penderita Covid-19," kata Bamsoet.

Alasan kedua, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, rumah sakit khusus akan mempunyai protap dan SOP penanganan pasien yang seragam. Sehingga, memudahkan petugas medis dalam penanganan pasien dan layanan medis lebih cepat dilaksanakan. Ketiga, pemisahan rumah sakit khusus knockdown yang terpisah dari rumah sakit umum akan membantu kondisi psikologis masyarakat pasien non Covid-19 yang ingin berobat. 

"Disadari atau tidak, saat ini banyak pasien non Covid-19, semisal penderita diabetes, jantung dan penyakit berat lainnya, yang merasa was-was ketika berobat ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang rentan terpapar Covid-19," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini optimis Pemprov Jawa Barat akan mampu menyediakan lahan untuk rumah sakit khusus Covid-19. Apalagi, Pemprov Jawa Barat sudah membuktikan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengatasi pandemi Covid-19 secara serius, dan didukung dengan potensi sumber daya yang memadai.

"Tugas kami adalah mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB dan Kementerian PUPR bisa membangun rumah-rumah sakit darurat knockdown khusus penanganan covid-19 yang bisa berpindah-pindah ke wilayah-wilayah zona merah di setiap provinsi, kabupaten dan kota di lahan yang sudah disiapan pemerintah daerah. Kesigapan Pemprov Jabar dalam menangani pandemi Covid-19 sudah sangat baik. Pemprov Jabar mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah penularan/transmisi Covid-19, antara lain melalui pelaksanaan rapid test secara masif. Akan sangat baik lagi apabila Pemprov Jabar memiliki rumah sakit khusus Covid-19 yang terpisah dari rumah sakit biasa dan memprioritaskan penggunaan rapid test kit produksi dalam negeri,” pungkas Bamsoet. (*)

Lima Arahan Presiden Terkait Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Sigapnews.com, Jakarta -Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Saat meninjau kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, pada Rabu, 10 Juni 2020, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan Covid-19.

Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya prakondisi yang ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya kira ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan sehingga disiplin memakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas saya kira perlu terus disampaikan kepada masyarakat," paparnya.

"Saya juga sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin dan mematuhi protokol kesehatan," imbuhnya.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan yang harus didasarkan data dan fakta di lapangan. Terkait hal ini, Presiden meminta tiap kepala daerah yang ingin memutuskan daerahnya masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

"Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, faktanya seperti apa, karena saya lihat di sini datanya ada semua. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka Ro dan Rt. Perhatikan juga tingkat kepatuhan dan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan," jelasnya.

"Kemudian hitung kesiapan setiap daerah untuk pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan pastikan," tambahnya.

Ketiga, Presiden juga mengingatkan soal penentuan prioritas yang harus disiapkan secara matang mengenai sektor dan aktivitas mana saja yang bisa dimulai dan dibuka secara bertahap. Sebagai contoh, pembukaan tempat ibadah secara bertahap dengan terlebih dahulu menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah dinilai Presiden sudah sangat baik.

"Sektor ekonomi, sektor dengan penularan Covid yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar hal ini menjadi catatan kita semua," ujarnya.

Keempat, Kepala Negara ingin agar konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, mulai dari provinsi hingga tingkat RT, terus diperkuat. Ia juga meminta agar koordinasi di internal Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diperkuat.

"Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini," imbuhnya.

Kelima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, Presiden mengingatkan agar jajarannya tidak lengah terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Menurutnya, keberhasilan pengendalian Covid ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan.

"Perlu saya ingatkan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali," tegasnya.

"Saya kira kita harus optimistis bahwa tantangan yang kita hadapi ini bisa kita kendalikan dengan baik, dengan harapan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali," tandasnya

Bamsoet : Untuk Pertama Kalinya MPR RI Bersama PMII Gelar Sosialisasi Empat Pilar Secara Virtual

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengukir sejarah dengan menerapkan Gaya Hidup Baru dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jika di masa sebelum pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan di ruangan luas dengan menghadirkan ratusan peserta secara langsung, kini sosialisasi dilakukan secara virtual menggunakan berbagai sarana teknologi informasi. Pandemi Covid-19 tak menjadi halangan bagi MPR RI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rumah Kebangsaan menjaga solidaritas bangsa. Khususnya, dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI.

"Justru dengan virtual, cakupan peserta sosialisasi bisa lebih banyak lagi. Siapapun dari manapun bisa mengakses pelaksanaan sosialisasi. Tatap muka secara virtual tak mengurangi nilai kehangatan yang dirasakan dari berjumpa secara fisik. Terpenting pesan dari muatan materinya tersampaikan," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/20).

Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang turut hadir mendampingi sosialisasi. Sedangkan ratusan kader PMII diberbagai daerah mengikuti sosialisasi secara virtual dari tempatnya masing-masing.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, generasi muda, termasuk kader PMII, harus bangkit terlebih dahulu dan berdiri di garda terdepan dalam menyuarakan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Generasi muda bangsa harus peka dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengimplementasikan semangat optimisme bersama dalam menghadapi pandemi ini. Kedua, menggerakkan solidaritas dan kegotongroyongan bersama untuk saling membantu elemen bangsa lainnya. Dan ketiga, membangun kerangka berfikir dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau new normal," urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta para generasi muda bangsa bisa mengambil peran sebagai agen yang memberikan edukasi mencerahkan bagi masyarakat. Mengingat masih banyak ditemui kalangan masyarakat termakan informasi hoax bahkan menyesatkan seputar Covid-19. Dari mulai mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19 adalah buatan elite globalis sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan, sampai tak mempercayai rapid test dan hasil PCR.

"Senin (8/6/20) kemarin, 300 warga di Kabupaten Kediri berunjukrasa menolak pemeriksaan masal rapid test dengan cara menutup portal akses masuk tenaga Gugus Tugas Penangan Covid-19. Kejadian yang tak jauh berbeda juga terjadi di Makasar dan Ambon. Penolakan dilakukan lantaran masyarakat memercayai informasi di media sosial bahwa pelaksanaan rapid test dalam prosesnya malah bisa membuat orang terinfeksi Covid-19. Padahal informasi tersebut sangat menyesatkan. Karena itu generasi muda harus membanjiri sosial media dengan informasi yang edukatif," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPII ini menambahkan, selain informasi hoax dan menyesatkan tentang Covid-19, di situasi pandemi ini juga diwarnai berbagai krisis multidimensi, antara lain krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan krisis politik. Untuk krisis kesehatan dan krisis ekonomi sudah terjadi di berbagai negara dunia. Per 9 Juni 2020, penyebaran Covid-19 sudah terjadi di 215 negara dengan menginfeksi 7.131.261 warga dunia dan menyebabkan 413.731 warga dunia meninggal dunia.

"Krisis sosial juga mulai terlihat seperti terjadi di beberapa negara, antara lain Brazil, India, dan Amerika Serikat yang warganya menggelar demonstrasi menolak kebijakan lockdown. Sehingga situasi masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Di Amerika Serikat, misalnya, aksi protes warga menolak kebijakan lockdown dilakukan di berbagai negara bagian seperti Michigan, Colorado, Texas, hingga Ohio. Krisis sosial di Amerika semakin keruh akibat adanya demonstrasi isu rasial akibat kematian George Floyd, warga kulit hitam di kaki polisi kulit putih," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di Amerika Serikat bahkan sudah terjadi krisis politik akibat tidak berjalannya koordinasi antara presiden dengan para gubernur di negara bagian yang menyebabkan adanya isu impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Kejadian yang tak jauh berbeda terjadi di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro bergabung bersama warga yang berdemonstrasi memprotes kebijakan berdiam diri di rumah yang diterapkan para gubernur.

"Alhamdulilah berbagai kejadian tersebut tak terjadi di Indonesia. Kita punya Pancasila dengan semangat Gotong Royong. Sehingga dalam menghadapi musibah, semua elemen bangsa bergotongroyong saling menguatkan. Pemerintah pusat dan daerah di dukung masyarakat berada dalam satu barisan. Memang dalam prakteknya masih ada satu-dua hal teknis yang perlu diselaraskan, namun itu tak sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita," ujar Bamsoet. 

Eksistensi bangsa, tambah Bansoet sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena itu, MPR konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa. 

Patut menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri adalah karena adanya ikatan persatuan dan kesatuan rasa dari seluruh elemen bangsa, yang terus terjalin antar generasi. Karenanya, peran generasi milenial, generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus terus eksis dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam konteks kekinian, di masa pandemi Covid-19, peran dan eksistensi generasi muda sangat krusial, karena beberapa alasan. Pertama, dengan segala potensi sebagai sosok yang penuh energi, dinamis, dan optimis, diharapkan pemuda dapat memainkan peran nya sebagai agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi gaya hidup dan perilaku ke arah perbaikan, misalnya dengan berperan aktif dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta memberi keteladanan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, di tengah lompatan perkembangan ilmu pengetahuan dan laju modernisasi, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi dan responsif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Ke depan, cara kita menghadapi pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketiga, bila kita merujuk pada data kependudukan, jumlah pemuda Indoensia diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, dimaknai bahwa peran dan kiprah generasi muda sangat menentukan kesuksesan dalam perjuangan melewati pandemi. Kiprah ini dapat diwujudkan baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun kolektif, melalui berbagai metode untuk menginspirasi dan bergotong royong membantu masyarakat terdampak Covid-19, misalnya melalui influencing di media sosial, atau secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat.(*)

Polres Metro Jakbar Musnahkan Barang Bukti Narkotika Dari 19 Tersangka

Sigapnew.com, Jakarta - Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat pandemi covid 19 tak menyurutkan langkah dalam memerangi peredaran narkoba hal ini dibuktikan dimasa pandemi tersebut memusnahkan barang bukti narkoba  puluhan kilogram sabu serta ratusan pil ekstasi dan psikotropika. Rabu, 10/6/2020.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Laruheru yang didampingi Kasatnarkoba Kompol Ronaldo Maradona Siregar, Wali kota jakarta barat H Rustam Efendi mengatakan, pemusnahan barang bukti narkoba ini hasil pengungkapan Sat Resnarkoba Polres bersama Polsek jajaran dari bulan Maret sampai Mei dengan mengamankan sebanyak 19 orang tersangka. Hasil ungkapan ini juga mendapatkan sejumlah 218.893 jiwa terselematkan.

"Hari ini  kita musnahkan barang bukti berupa  sabu 29,5 kg, pil ektasi 791 butir, tembakau sintetis atau masyarakat sering mengenal dengan tembakau gorila sebanyak 8,3kg kemudian serbuk krem 2,4kg dan pil ximer 42ribu butir serta tramadol 3000 butir," papar Audie, Rabu (10/06/2020)

Audie menjelaskan, sesuai dengan penekanan Kapolri melalui Kapolda Metro Jaya selama pandemi Covid-19, tidak menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik dalam pelayanan penegakan hukum maupun kegiatan kemanusiaan terlebih pada saat Covid-19 ini banyak pelaku kejahatan narkoba yang memanfaatkan situasi untuk mengedarkan barang haram tersebut.

"Dengan diamankannya sejumlah barang bukti ini jadi, saya menyampaikan apresiasi kepada Satnarkoba Polres Jakarta Barat beserta Polsek jajaran dan tetap semangat untuk melayani masyarakat terutama melindungi generasi muda dari narkoba,"tandasnya.

Sementara Walikota Jakarta Barat H Rustam Efendi saat dikonfirmasi mengapresiasi atas kinerja polres metro jakarta barat dan jajaran yang berupaya maksimal dalam memerangi peredaran gelap narkoba

"Kita sama sama mengetahui narkoba merupakan musuh besar kita bersama yang harus diperangi, atas keuletan anggota kepolisian kita disini melihat betapa banyaknya narkoba yang berhasil diamankan tentunya akan fatal jika barang tersebut beredar dimasyarakat " Ujarnya.

(Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Asprindo dan FWJ Mendapat Kepercayaan Kemensos RI Distribusikan Bansos Covid 19

Sigapnews.com, Jakarta - Gebrakan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) kembali menggema. Kali ini, Asprindo mendapat kepercayaan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI sebagai wadah yang dianggap mampu mendistribusikan bantuan sosial sebanyak 1.700 paket. 

Paket bantuan sosial Kementerian Sosial RI telah di lakukan pendistribusiannya melalui sistematis per zona, yakni bagi para anggota Asprindo se Jabodetabek, maupun warga yang terdampak wabah virus corona (covid-19) serta para insan pers.

Ketua Umum Asprindo, Jose Rijal mengatakan sejauh ini Kemensos RI telah memberikan kepercayaannya kepada Asprindo. Sebagai interpretasi inilah Asprindo menggandeng Forum Wartawan Jakarta (FWJ) sebagai satu bagian pendistribusian kepada 160 wartawan.

"Target yang kami bidik para anggota Asprindo, warga yang terdampak corona dan teman-teman profesi wartawan. Kami meyakini FWJ satu-satunya Forum Wartawan yang mampu membangun kepercayaan, setidaknya sejak masuknya PSBB yang dilakukan pemerintah, FWJ telah berhasil mendistribusikan banyak paket bantuan sosial, dan Asprindo sendiri melihat FWJ memiliki solidaritas yang kuat. "Ucap Jose saat menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada FWJ di Gedung Joeang 45 Jakarta, Selasa (9/6/2020) sore.

Jose menilai, selain kontrol sosial, FWJ mampu menjalankan fungsinya membangun kemandirian dan berperan aktif dalam menyikapi permasalahan dampak covid-19. "Hal seperti inilah yang harus di dukung. Kami yakin Forum Wartawan Jakarta dibawah kepemimpinan Mustofa Hadi Karya (Opan), akan menjadi sebuah Forum yang berdiri tegak sebagai pemegang amanah. "Ulasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Sekretariat Jenderal yang mewakili Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Lucky Prakoso di gedung Joeang 45, Jakarta. Ia percaya bahwa Asprindo menggandeng FWJ akan menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial RI guna mendistribusikan bantuan sosial. 

"Saya atas nama Kementerian Sosial RI yang mewakili Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos mengucapkan trimakasih dan apresiasi tinggi untuk Asprindo dan FWJ, kedepannya hubungan ini kita berharap akan selalu terjaga dengan baik. "Kata Lucky.

Ia menambahkan, kepercayaan Kemensos RI terhadap Asprindo dan Forum Wartawan Jakarta (FWJ) dalam pendistribusian paket bantuan sosial dinilai  berhasil dengan baik.

Apresiasi yang sama juga dikatakan dewan penasehat Forum Wartawan Jakarta, Lemens Kodongan ketika menerima bantuan sosial untuk 160 wartawan yang hadir di gedung Joeang 45 Jakarta. "Terjaganya komunikasi yang baik, akan menjaga humanitas kami dengan semua pihak, terkhusus dengan Asprindo dan Kemensos RI. Kita berharap kedepannya bukan hanya pendistribusian paket sembako, akan tetapi ada banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan Forum Wartawan Jakarta guna mensosialisasikan berbagai program-program Kemensos. "Ungkapnya.

Penyerahan paket bantuan sosial tersebut dibuka oleh seorang Public Relation Rica Natasha yang dihadiri oleh Ketua Asprindo DKI Jakarta beserta jajarannya, tim Kemensos RI, Ketua umum Forum Wartawan Jakarta beserta para pengurus hariannya, serta ratusan wartawan yang tergabung di FWJ. (red).

Terdakwa Miftahul Ulum Klarifikasi Minta Maaf Ke Achsanul dan Keluarga

Sigapnews.com, Jakarta - Miftahul Ulum Terdakwa penerimaan suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar untuk Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), melakukan klarifikasi dengan menyatakan minta maaf kepada Achsanul Qosasi dan keluarganya. 

Mantan asisten pribadi (Aspri) Menpora ini sempat menyinggung nama Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dan Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Adi Toegarisman pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/5/2020) lalu.

Usai pembacaan pledoi di kantor KPK di Jakarta, Selasa malam (09/6/2020), ia mengaku tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan orang yang disuruh atau menyuruh orang yang diduga tersebut.

Usai pembacaan pledoi virtual dirinya mengatakan, bahwa ia meminta maaf kepada bapak Achsanul Qosasi beserta keluarganya dan bapak Adi Toegarisman juga beserta keluarganya. Dimana terkait dengan persidangan lalu yang telah Miftahul Ulum singgung. 

"Kepada seluruhnya saya mohon maaf dan di persidangan juga sudah saya katakan bahwa saya tidak pernah kenal, komunikasi maupun bertemu dengan suruhannya beliau," ujar Miftahul Ulum.

Ia juga menerangkan, bahwa tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengenal Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman, maupun orang suruhannya.

"Saya menyatakan di persidangan juga bahwa saya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan suruhannya beliau (Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman). Saya tidak bertemu, karena itu saya minta maaf kepada beliau, terlebih hari ini masih bulan Syawal, masih suasana lebaran, sekali lagi saya meminta maaf," tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan vonis yang akan digelar pada sidang mendatang tanggal 15 Juni 2020, Miftahul berharap dengan dibacakannya pledoi, majelis hakim memberikan vonis yang ringan.

"Hari ini saya sudah menyampaikan pledoi saya, semoga menjadi pertimbangan Hakim yang mulia untuk vonis saya nanti pekan depan tanggal 15 Juni 2020. Saya berharap nanti divonis ringan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Miftahul Ulum dengan pidana penjara selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menjadi operator lapangan aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar untuk Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu. (red)