Dari SEA Games Kickboxing Kembali ke Karate, Andi Jerni Tantang Piala Panglima 2026

 

Jakarta, Sigapnews.com, Nama Andi Mesyara Jerni Maswara, S.I.Kom. kembali menghiasi arena tatami. Setelah sukses membawa pulang medali perunggu dari SEA Games Thailand 2025 melalui cabang kickboxing, atlet asal Soppeng, Sulawesi Selatan, itu kini kembali ke cabang yang pernah membesarkan namanya, karate.

Andi Jerni dipastikan turun pada Kejuaraan Karate Piala Panglima 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 28–30 September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan langsung Andi Jerni saat dikonfirmasi, Sabtu (19/9/2026).

“InsyaAllah, tanggal 28 sampai 30 September akan turun di Kejuaraan Karate Piala Panglima,” ujarnya.

Kembalinya Andi Jerni ke arena karate bukan sekadar penampilan biasa. Ia memiliki sejarah panjang di kejuaraan tersebut.

Pada Piala Panglima 2017 di Cilangkap, Andi Jerni berhasil keluar sebagai juara pertama. Prestasi itu kemudian kembali dipertahankannya pada penyelenggaraan tahun berikutnya serta juara 1 Piala Mendagri di Lampung.

Jejak prestasinya juga terbentang hingga kompetisi internasional. Andi Jerni pernah meraih gelar juara pada ajang AKF di Kinabalu, Malaysia, serta mencatat prestasi pada kejuaraan tingkat AKF di Thailand.

Dalam perjalanan kariernya, Andi Jerni juga pernah memperkuat kontingen Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Namun, kiprahnya kemudian melebar ke cabang kickboxing. Di arena tersebut, ia kembali menunjukkan kemampuan dengan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.

Puncaknya terjadi ketika Andi Jerni tampil pada SEA Games Thailand 2025. Pada 16 Desember 2025, ia sukses meraih medali perunggu, menambah panjang daftar prestasinya di olahraga bela diri.

Kini, pengalaman dari dua cabang olahraga bela diri itu dibawanya kembali ke arena karate.

Piala Panglima 2026 menjadi panggung bagi Andi Jerni untuk kembali menguji kemampuan sekaligus bernostalgia dengan arena yang pernah mengantarkannya meraih gelar juara.

Putri pasangan Dr. Andi Zainal, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Andi Nurlinda, S.KM., M.Kes. tersebut saat ini juga mengemban tugas sebagai Letnan Dua (Letda) TNI Angkatan Udara di Mabes AU.

Dengan rekam jejak di karate, pengalaman bertanding di kickboxing, serta jam terbang hingga SEA Games, kehadiran Andi Jerni dipastikan menambah warna persaingan Piala Panglima 2026.

Kini, tatami kembali menjadi panggungnya.

(Red)

49,85 Ton Kacang Tanah Diduga Impor Ilegal Disita Polda Metro Jaya

Jakarta, Sigapnews.com, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap dugaan praktik impor ilegal komoditas kacang tanah. Sebanyak 1.536 karung dengan total berat 49,85 ton diamankan penyidik.

Puluhan ton kacang tanah tersebut diduga berasal dari luar negeri dan telah berada dalam jalur distribusi untuk dipasarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, komoditas tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui Dumai, Riau.

Setelah masuk melalui wilayah tersebut, kacang tanah kemudian diangkut menggunakan jalur darat menuju wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Barang ini diduga berasal dari luar negeri, masuk melalui wilayah Dumai, Riau, kemudian diangkut jalur darat menuju wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujar Victor, Rabu (16/9/2026).

Dugaan impor ilegal semakin menguat setelah pihak terkait tidak dapat menunjukkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan dalam kegiatan impor.

Dokumen tersebut meliputi Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor, dan Sertifikat Karantina.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas perdagangan kacang tanah. Barang bukti administrasi itu antara lain berkas transaksi, surat jalan, catatan penjualan, bukti setoran, serta dokumen penyimpanan.

Penyidik kini masih membongkar rantai distribusi komoditas tersebut. Penelusuran dilakukan mulai dari dugaan jalur masuk ke Indonesia hingga pihak yang berada di balik aktivitas perdagangan dan rencana pemasaran kacang tanah tersebut.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan proses penyidikan masih berlangsung.

“Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Setiap perkembangan akan disampaikan secara proporsional,” katanya.

Polda Metro Jaya mengingatkan pelaku usaha agar memastikan setiap kegiatan impor dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat yang mengetahui dugaan penyelundupan atau perdagangan ilegal dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian melalui layanan Polri 110.

(Red) 

Pemerintah Teken SKB Libur 2027, Ada 26 Hari Libur dan Cuti Bersama

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah resmi menetapkan kalender libur nasional dan cuti bersama 2027. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, masyarakat akan memiliki 26 hari libur dan cuti bersama sepanjang tahun depan.

Rinciannya, 18 hari ditetapkan sebagai libur nasional dan delapan hari sebagai cuti bersama.

SKB tersebut diteken Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, penetapan tersebut mempertimbangkan hari besar keagamaan, pola akhir pekan, serta mobilitas masyarakat.

“Jumlah libur nasional adalah 18 hari di tahun 2027. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah delapan hari,” ujar Pratikno.

Daftar Libur Nasional 2027

Berikut tanggal yang ditetapkan sebagai hari libur nasional:

Januari

• 1 Januari — Tahun Baru 2027 Masehi
• 5 Januari — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Februari

• 6 Februari — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili

Maret

• 8 Maret — Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1949
• 10–11 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 26 Maret — Wafat Yesus Kristus
• 28 Maret — Kebangkitan Yesus Kristus/Paskah

Mei

• 1 Mei — Hari Buruh Internasional
• 6 Mei — Kenaikan Yesus Kristus
• 17 Mei — Iduladha 1448 Hijriah
• 20 Mei — Hari Raya Waisak 2571 BE

Juni

• 1 Juni — Hari Lahir Pancasila
• 6 Juni — 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah

Agustus

• 15 Agustus — Maulid Nabi Muhammad SAW
• 17 Agustus — Proklamasi Kemerdekaan RI

Desember

• 25 Desember — Kelahiran Yesus Kristus/Natal
• 26 Desember — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

8 Hari Cuti Bersama

Adapun cuti bersama 2027 ditetapkan pada:

• 5 Februari — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
• 9 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 12 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 15 Maret — Idulfitri 1448 Hijriah
• 25 Maret — Wafat Yesus Kristus
• 18 Mei — Iduladha 1448 Hijriah
• 19 Mei — Hari Raya Waisak 2571 BE
• 24 Desember — Kelahiran Yesus Kristus/Natal

Berlaku Berbeda bagi Pekerja dan ASN

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, hari libur nasional pada dasarnya merupakan hari ketika pekerja tidak diwajibkan bekerja.

Untuk pekerjaan tertentu yang harus berlangsung secara terus-menerus, pekerja dapat tetap masuk dengan hak sesuai ketentuan, termasuk upah lembur.

Sementara cuti bersama bagi pekerja atau buruh merupakan bagian dari cuti tahunan dan bersifat fakultatif. Pekerja yang mengambilnya akan mengurangi jatah cuti tahunan, sedangkan pekerja yang tetap bekerja tidak kehilangan hak cutinya.

Untuk ASN, ketentuan cuti bersama akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.

Dengan SKB yang telah diteken, masyarakat dapat mulai mencatat tanggal-tanggal libur tersebut untuk menyusun agenda kerja, perjalanan, kegiatan keluarga maupun rencana liburan sepanjang 2027.

(Yund) 

OTT HGB Bogor Memanas, KAKI Jatim: Tak Ada Pejabat Kebal Hukum

Jakarta, Sigapnews.com, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setengah hati mengusut dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Ketua KAKI Jawa Timur, Moh Hosen, menegaskan bahwa OTT bukan akhir dari penanganan perkara. Justru, operasi tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh jaringan dan pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses tersebut.

“Kalau dari pemeriksaan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diperiksa dan diproses sesuai hukum. Tidak ada jabatan yang boleh menjadi tameng,” tegas Moh Hosen, Selasa (15/9/2026).

KPK sebelumnya mengamankan 17 orang dalam OTT di wilayah Jabodetabek. Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pejabat pertanahan di daerah, serta pihak swasta turut diamankan dalam operasi tersebut.

Tak hanya itu, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sejumlah boks, kardus dan koper. Besaran uang yang disita masih dalam proses penghitungan KPK.

Menurut Hosen, temuan tersebut harus diikuti dengan penelusuran yang lebih dalam. KPK perlu mengurai hubungan antara para pihak, mekanisme pengurusan HGB, hingga dugaan aliran dana yang berkaitan dengan perkara.

“Jangan sampai OTT hanya menghasilkan orang-orang yang berada di lapangan, sementara pihak yang berada di balik prosesnya tidak tersentuh. Semua harus dibuktikan melalui penyidikan,” ujarnya.

KAKI Jatim juga menyoroti munculnya pertanyaan publik mengenai kemungkinan keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam perkara tersebut.

Hosen mengatakan, KPK harus memanggil atau meminta keterangan siapa pun apabila kebutuhan penyidikan dan alat bukti mengarah ke pihak tersebut.

“Kalau bukti mengarah kepada Nusron Wahid, KPK jangan ragu memanggil dan memeriksanya. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan pula seseorang dihukum oleh opini publik,” katanya.

Ia menekankan bahwa proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan jabatan, kedekatan maupun tekanan opini.

“Prinsipnya jelas. Kalau tidak terlibat, tentu harus dijelaskan. Kalau terbukti terlibat, ya harus diproses. Hukum tidak boleh mengenal kasta,” tegas Hosen.

KAKI Jatim berharap KPK mampu mengungkap perkara tersebut secara utuh dan transparan setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan.

“Publik tidak hanya ingin tahu siapa yang diamankan. Publik ingin tahu siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan praktik itu bisa terjadi. Bongkar sampai terang berdasarkan alat bukti,” pungkasnya.

(Redho)

HUT ke-81 RI, DPP LPKAN Serukan Aparatur Negara All Out Mengabdi dan Jaga Integritas

Jakarta, Sigapnews.com, Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) menyerukan seluruh aparatur negara untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ajang introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

LPKAN menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari usia republik, tetapi harus tercermin melalui meningkatnya kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang profesional, serta semakin kuatnya kedaulatan ekonomi bangsa.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan aparatur negara yang bekerja sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta.

LPKAN Dorong Empat Agenda Kebangsaan

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN Indonesia menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk diperkuat.

Pertama, memperkuat semangat pengabdian yang tulus dan all out.

LPKAN mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Karena itu, aparatur negara diminta meninggalkan ego, arogansi serta gaya hidup berlebihan dan kembali menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.

Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid, mengatakan aparatur negara sejati harus mampu hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujarnya.

Kedua, menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

LPKAN mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.

Selain itu, penguatan pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi, serta transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel.

“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.

Ketiga, mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat.

Menurut LPKAN, kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemerdekaan ekonomi. Negara dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

LPKAN mendorong empat kebijakan prioritas, yakni memperkuat UMKM, petani, nelayan dan buruh; memperkuat produk dalam negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); menjaga stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan; serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kawasan Indonesia Timur.

“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.

Keempat, merawat persatuan dan menjaga kedaulatan ideologi.

Di tengah maraknya polarisasi dan disinformasi, LPKAN meminta aparatur negara menjadi teladan sekaligus perekat masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

DPP LPKAN Indonesia juga menyerukan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di berbagai daerah agar semakin memperkuat sinergi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua Umum LPKAN Indonesia mengajak seluruh jajaran daerah untuk tidak hanya aktif dalam ruang administratif, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi dan mengawal persoalan yang dihadapi rakyat.

“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” serunya.

Menurutnya, pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bermuara pada peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif dan berbasis data.

Pengawasan, kata R. Mohammad Ali, bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan, program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan dan para relawan yang selama ini memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara.

LPKAN menilai Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah perjuangan masa lalu. Nasionalisme di era modern harus diwujudkan melalui kerja nyata, kejujuran dalam jabatan, profesionalisme dalam pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta kesungguhan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Sementara kedaulatan, keadilan dan kemakmuran merupakan tanggung jawab generasi hari ini.

(Redho Fitriyadi)

Roadshow Gemar Membaca Perpustakaan Jakarta Timur Sambangi SDN Jati 01

Jakarta Timur, Sigapnews.com Upaya menumbuhkan kegemaran membaca di kalangan anak-anak terus dilakukan Perpustakaan Jakarta Timur melalui program roadshow ke sekolah-sekolah. Kegiatan tersebut kali ini menyambangi SDN Jati 01, Jalan Kakap Raya No. 36, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (12/8/2026).

Ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti kegiatan yang digelar di halaman sekolah. Suasana kegiatan berlangsung meriah. Anak-anak tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai pentingnya membaca, tetapi juga diajak mengikuti berbagai permainan dan lomba ketangkasan yang disertai pembagian hadiah.

Antusiasme siswa semakin tinggi ketika pendongeng nasional Kak Harris, yang memiliki nama lengkap Harris Rizki Akhiruddin, hadir sebagai bintang tamu. Melalui gaya mendongeng yang interaktif, Harris berhasil membuat anak-anak tertawa dan terlibat langsung dalam kegiatan.

Sosok boneka Ayis yang dibawakan Kak Harris menjadi salah satu pusat perhatian. Tingkah Ayis mengundang gelak tawa para siswa. Bahkan setelah acara berakhir, sejumlah anak masih mengerubungi Kak Harris dan boneka Ayis untuk berinteraksi serta menanyakan media sosial pribadinya.

Bagi Harris, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian roadshow yang dilakukannya di sejumlah kota di Indonesia. Kehadirannya menjadi cara untuk memperkenalkan kegiatan membaca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak-anak: menghibur, interaktif, sekaligus edukatif.

Kepala Perpustakaan Jakarta Timur, Fitria Aulia, selaku Plt. (Pelaksana Tugas), mengatakan kegiatan roadshow kegemaran membaca tersebut merupakan agenda yang rutin dilaksanakan sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar sekolah dasar di Jakarta Timur.

Menurutnya, pengenalan budaya membaca tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan. Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman membaca dan belajar yang menyenangkan sehingga perpustakaan maupun buku tidak dipandang sebagai sesuatu yang membosankan.

Sementara itu, Kepala SDN Jati 01 Jakarta Timur, Nuryanti, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia berharap program seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi dapat terus diagendakan setiap tahun.

“Kami ingin sekali kegiatan seperti ini tetap terus diagendakan setiap tahunnya,” ujar Nuryanti.

Harapan tersebut menjadi penting di tengah tantangan meningkatkan minat baca anak. Kegiatan membaca perlu dikemas dengan pendekatan yang mampu menarik perhatian anak, terutama ketika mereka juga berhadapan dengan beragam hiburan digital yang semakin mudah diakses.

Roadshow di SDN Jati 01 menunjukkan bahwa kampanye kegemaran membaca bisa dilakukan dengan cara yang tidak kaku. Dongeng, permainan, lomba, hadiah, serta interaksi langsung dengan pendongeng menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan dunia literasi kepada anak-anak.

Namun, tantangan berikutnya bukan sekadar membuat anak-anak tertawa dan antusias selama acara berlangsung. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kegembiraan itu berlanjut menjadi kebiasaan membaca setelah rombongan roadshow meninggalkan sekolah.

Karena itu, keberlanjutan program, ketersediaan buku yang menarik dan sesuai usia, peran guru, dukungan orang tua, serta akses anak terhadap perpustakaan menjadi pekerjaan bersama. Roadshow dapat menjadi pemantik, tetapi budaya membaca hanya akan tumbuh jika terus dipelihara.

Kegiatan di SDN Jati 01 setidaknya memperlihatkan satu hal: ketika membaca diperkenalkan dengan cara yang menyenangkan, anak-anak masih memiliki antusiasme yang besar untuk belajar, berimajinasi, dan mengenal dunia melalui cerita.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan berbagai lomba ketangkasan dan pembagian hadiah kepada para siswa. Kemeriahan di halaman SDN Jati 01 menjadi bagian dari ikhtiar Perpustakaan Jakarta Timur untuk membawa pesan bahwa membaca bukan sekadar kewajiban sekolah, melainkan kegiatan yang dapat menyenangkan dan membuka cakrawala anak-anak.

(Team)