-->

Senin, 05 Oktober 2020

Ormas SMP Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Majukan Ekonomi dengan Regulasi Efektif



Jakarta, Sigapnews.com, - Anshar Ilo Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Merah Putih (DPP SMP) yakin visi Indonesia Maju dari Presiden Jokowi akan bisa terealisasi dengan baik dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana UU ini bisa memajukan perekonomian negara dengan regulasi aturan yang efektif dan progresif.

“Omnibus law RUU Cipta Kerja sudah resmi disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR RI, Senin (05/10/2020) kemarin. UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Yang mana didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup,” kata Ilo sapaan akrabnya, saat dihubungi, Selasa (06/10/2020).

Ia mengatakan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah di balik pembentukan Omnibus Law. Menurut orang kepercayaan Presiden Jokowi ini, UU Omnibus Law untuk memangkas dan menyederhanakan berbagai regulasi yang tumpang tindih.

“Pemerintah merasa terkekang, sehingga ruang geraknya terbatas dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya menjadi lambat dan kurang tepat. Omnibus Law kata Airlangga Hartarto Menko Bidang Perekonomian merupakan sebuah Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan isu besar dengan mencabut atau mengganti beberapa UU sekaligus, sehingga regulasi menjadi lebih sederhana,” kata Ilo.

Ketua Umum Relawan Jokowi ini, memberikan apresiasi atas sikap pemerintah yang diwakili Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI.

Lanjut Ilo, penerapan UU Omnibus Law  Cipta Kerja ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ditengah Covid-19 ada kemerosotan ekonomi yang lagi melanda masyarakat.

“Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto sudah menyatakan, salah satu alasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) juga untuk memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19. Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar ini bahwa, penting bahwa UU ini menjadi catatan, untuk memprioritaskan, program penanganan Covid,-19” kata Ilo menegaskan apa yang disampaikan Airlangga Hartarto.

Kata Ilo juga, Indonesia saat ini terjebak pada over-regulasi. Dimana pada masa pemerintahan Jokowi di tahun 2019 lalu, sudah terbit 10.180 regulasi. Terlihat dan tercatat ada 8.584 Peraturan Menteri, 839 Peraturan Presiden, 526 Peraturan Pemerintah, dan 131 UU.

“Karena itu sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian bahwa, salah satu acuan pertimbangan perwujudan Omnibus Law, adalah memangkas dan menyederhanakan regulasi. Perekonomian nasional dikuatkan dengan Omnibus Law melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan,” terang Ilo.

Katanya, ada sisi positif dari Omnibus Law, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Dimana fokus Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta pengangguran yang ada. Bahkan, Omnibus Law diyakini akan berdampak positif terhadap pengembangan pembangunan properti.

“Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam pembuatan Omnibus Law ini, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Ini akan menjadi solusi terbaik penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ilo pria asal Sulawesi Selatan ini. 

Terkahir kata Ilo, UU Cipta Kerja juga  melindungi Hak-hak Ulayat dan Masyarakat Adat di pelosok-pelosok Indonesia. "Harapan UU Cipta Kerja ini juga untuk melindungi hak ulayat dan masyarakat adat untuk diperhatikan dan dijaga," pungkas Ilo. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto: Istimewa

Jumat, 22 Mei 2020

Belum Jelas Kapan Berakhir, Dolfie Rompas: Berdamai Dengan Virus Corona Patut Direspon Positif



Sigapnews.com, Jakarta - New Normal atau Kebiasaan Baru melalui ide berdamai dengan Virus Corona yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi patut direspon secara positif oleh masyarakat. 

Hal ini menjadi pilihan paling rasional karena sampai sekarang belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, terutama karena belum ditemukan obat ataupun vaksinnya.

Akibat wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan paling berat di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kita terancam bergerak dari skenario sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi minus 0,4 persen, seperti disampaikan Menkeu Sri Muliani dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa, 12 Mei 2020.

Menurut salah satu pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah Pemerintah Indonesia untuk membuka kembali aktivitas perekonomian.

“Saya sangat mendukung langkah Pemerintah untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang, karena persoalan ekonomi tidak kalah pentingnya dengan persoalan penanganan wabah Covid-19. Saat ini masyarakat harus produktif untuk dapat memulihkan keadaan ekonomi,” urai Rompas kepada media ini, Jumat, 22 Mei 2020. 

Menurutnya, persoalan wabah Covid-19 dan masalah ekonomi sama pentingnya, tergantung dari dampak kerusakannya. 

“Yang harus Pemerintah antisipasi adalah apabila terlalu fokus pada penanganan wabah Virus Corona, mengabaikan bidang ekonomi, maka hal itu akan berimbas kepada menurunnya secara drastic tingkat kesejahteraan rakyat. 

Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya krisis sosial yang bisa saja membawa dampak kerusakan melebihi dampak kerusakan yang diakibatkan oleh wabah Covid-19,” terang Rompas yang sehari-hari sebagai praktisi hukum itu.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, imbuh Dolfie Rompas, Pemerintah harus berpegang pada prinsip hukum ‘Salus Populi Supreme Lex Esto’. “Artinya kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, dan kebahagian rakyat adalah Hukum Tertinggi. Berarti Kesejahteraan Rakyat dan Kesehatan Rakyat sama pentingnya,” pungkas Rompas. (Red).

Senin, 11 Mei 2020

Panen Jagung Kelompok Tani Imanuel Sulut Dimasa Covid-19, Tetap Optimalkan Hasil Panen



Sigapnews.com, Minahasa (Sultra) - Pandemi corona yang tengah mewabah di dunia menyebabkan beberapa negara khawatir dengan ketahanan pangan mereka, Bagaimana dengan Indonesia? Ketersediaan pangan selama pandemi corona tetap melimpah hampir di seluruh wilayah, bahkan untuk komoditas pakan ternak. Hal ini di buktikan dengan dilaksanakannya panen jagung pakan ternak varietas Bisi 222 di Kelompok Tani Imanuel, Desa Raringis, Kec. Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 

Seperti arahan Menteri Pertanian SYL, “Pandemi Covid 19 ini tidak mematikan semangat Pahlawan pangan kita yaitu petani dan para penyuluh untuk tetap termotivasi melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, yaitu menyediakan kebutuhan pangan untuk kita semua sehingga tidak terjadi krisis pangan yang diramalkan oleh FAO. Mari bekerja dan saling menjaga untuk melawan pandemi Covid 19 ini”. 

"Walau dalam kondisi pandemi covid-19, don't stop, maju terus, pangan harus tersedia dan rakyat tidak boleh bermasalah pangan. Setelah panen, segera lakukan percepatan tanam, tidak ada lahan yang menganggur selama satu bulan," kata Mentan SYL.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi agar seluruh pelaku pertanian senantiasa bergerak untuk mempertahankan ketersediaan pangan di negeri ini. 


“Panen jagung kami laksanakan ditengah pandemi corona dengan tetep mengedepankan keamanan dan kesehatan, produktivitas jagung yang kami panen sangat baik yakni 9 ton per ha dan kami telah bekerjasama dengan kios pakan yang siap menerima hasil panen kami dengan harga Rp. 3.200/kg”, demikian diungkap Hans Maki selaku petani, Senin (11/5/2020).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh penyuluh Pertanian yang mendampingi selama masa budidaya Michael Rundengan, bahwa dalam setiap tahap budidaya kami berusaha menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja disamping usaha agar hasil panen tetap optimal. (BBPP-BK).

Penulis : Intan Ariani
Editor    : Al Aziz / Jamaluddin
Sumber Data : Michael Rundengan/Hari Ismanto

Selasa, 24 Maret 2020

Dollar Naik 17.000 Rupiah, Orang Indonesia Santai Aja Guys.


Oleh Gus Din, Pemerhati Sosial Politik.

Sigapnews.com, Jakarta - Indonesia lagi moneter melemah. Tapi kenapa tak ada yang panik dan ekonomi berjalan lancar. Yang panik pengusaha kaya raya, sahamnya anjlok, stop impor dan penyesuaian harga, tapi belum tentu. Bagi rakyat kecil kenapa tak panik, ngak ngefek guys!!! Sebab ekonomi kita berbasis rakyat dan orang tau Indonesia sebenarnya maju, tapi agak kesendat gara2 virus covid 19/corona.

Bagi rakyat kecil Indonesia sudah biasa krisis, sudah biasa kenaikan harga. Rakyat kecil bisa survive walau hanya makan indomie, tahu petis, sayuran pepaya dan makan kerupuk.

Yang penting beras tidak mahal dan minyak goreng murah. Kalau telor mahal bisa bagi dua, tahu mahal bisa bagi empat, daging mahal bisa bikin sate lalat, ayam mahal bisa makan jeroannya aja atau ususnya. Pokoknya rakyat kecil Indonesia survive deh.

Kita lihat orang kaya di Indonesia apa kena dampak, dia tau krisis ini hanya krisis semua, walau barusan bos PT Djarum kelihangan 71 T gara-gara saham korporasinya anjlok. Kenapa para konglemerat tetap survive? Sebab mereka ngak makan saham tetap makan nasi dan jagung, kadang-kadang indomie juga.. he he.

Para orang kaya di Indonesia biasa juga survive dan menganggap turunnya saham dan naiknya dolar, hanyalah sementara di tengah ketidakpastian corona yg masih diurus pemerintah. Mereka para konglomerat bersikap wait aja tanpa and see.

Selain itu para pemodal yang kaya raya di Indonesia ngak ada yang panik. Punya Mall sepi santai aja. Punya bisnis transportasi bis, travel, kapal laut dan pesawat lesu santai aja. Punya Hotel-hotel dan restoran sepi omset santai aja guys. Sebab mereka juga udah bisa survive.

Ingat selama 10 tahun ekonomi Indonesia meningkat walau sedikit stabil di angka 5 persen. Kenapa Indonesia bisa bertahan sebab ekonomi? Karena kita bukan berbasis utang kosumtif tapi di tangan Jokowi utang menjadi kosumsi produktif.

Walau 4-5 bulan kedepan ekonomi menjadi agak lesu dan dollar 20.000 sekalipun, Indonesia tetap tumbuh dalam kolektifisme, solidaritas, gotong royong dan persatuan. Sebab, dengan cobaan kasus virus covid 19, orang kaya dan miskin tak ada artinya.

Sesuai syair lagu populer, "orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati". Itulah sepenggal syair yang populer di rakyat Indonesia. Buat apa kaya tapi sakit, buat apa sakit walau harta berlimpah. Tetap yang mahal adalah sehat wal afiat.

Jokowi dan menteri-menterinya sudah bergerak menangani virus corona covid 19. Tiap hari Jokowi siang malang bekerja untuk membasmi corona dan menyadarkan masyarakat berperilaku sehat.

Kenapa Jokowi tak panik walau dolar sudah mau masuk 17.000 Rupiah? Kenapa tak menyuruh Gubernur Bank Indonesia (BI) tak melakukan intervensi? Pemerintah sadar kenaikan dollar adalah kenaikan semu dan hari ini kita tak bergantung dollar, sebab naik ngak masalah, wong memang kondisinya force mayor dan darurat.

Darurat artinya genting, namanya genting artinya situasi tak menentu dan pemerintah lagi fokus selesaikan masalah corona. Prioritas utama adalah menjaga dan melindungi nyawa rakyat Indonesia, tak peduli orang kecil atau orang kaya.

Nah guys, rakyat kecil ngak panik karena biasa survive dan bertahan. Orang kaya terutama pemodal juga ngak panik karena memahami keadaan. Presiden dan menterinya juga ngak panik karena mereka tau apa yang harus diselesaikan.

Terus yang panik siapa guys....yang panik adalah orang-orang yang tak punya kemampuan bertahan dan manja. Bisa tergantung pada keadaan dan tidak terbiasa merubah keadaan.

Salam santai #dirumahaja #lawancorona #dollarnaikgakpanik.

Syafrudin Budiman SIP biasa disapa Gus Din.
Jakarta 24/3/2020

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved