Djusman AR Soroti Anggaran Rp 300 Juta Ranperda DPRD Soppeng.Berpotensi Korupsi dan Fiktif

SOPPENG Sigapnews.com, Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Soppeng mangkrak tanpa kejelasan, meski anggaran pembahasannya mencapai Rp 300 juta. 

Kegagalan ini memicu kecaman dari aktivis dan pengamat hukum, Djusman AR, yang menilai penggunaan dana tersebut berpotensi korupsi dan bersifat fiktif. 

Ketiga Ranperda yang tertunda sejak 2021 itu meliputi. Ranperda Perlindungan Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik.Ranperda Pengelolaan Sampah 
Ranperda Air Limbah Domestik

Padahal, ketiga regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pembangunan di Soppeng. 

Kegagalan pengesahannya tidak hanya menghambat program strategis, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. 

Djusman AR, Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi (FoKaL), menyoroti ketidakjelasan hasil dari alokasi dana tersebut. 

"Lucu juga, anggaran sudah habis tapi produknya tidak ada. Ini sama saja DPRD menyalahgunakan anggaran negara dan mengarah pada kasus anggaran fiktif, tegas Djusman saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025). 

Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini. Jika ada kegiatan yang menggunakan anggaran besar, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, ini sudah memenuhi syarat untuk ditindak secara hukum, tambahnya. 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Soppeng, Musriadi SH, membenarkan bahwa ketiga Ranperda tersebut belum disahkan. 

"Secara prosedur, tahapannya sudah berjalan tetapi di akhir terjadi miskomunikasi sehingga belum disahkan, ujarnya. 

Namun, penjelasan ini dinilai tidak memuaskan. Publik mempertanyakan mengapa DPRD Soppeng tidak mampu menyelesaikan proses legislasi yang sudah dibiayai dengan uang rakyat. 
 
Kegagalan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi serius pemborosan anggaran dan potensi korupsi. 

Ranperda yang seharusnya ditetapkan pada November 2021 terus tertunda karena rapat paripurna tidak mencapai kuorum. 

Djusman AR menegaskan, Ini adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab legislatif. APH harus turun tangan sebelum ini menjadi kasus korupsi yang lebih besar. 

Kepercayaan publik terhadap DPRD Soppeng semakin merosot. Masyarakat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikeluarkan. 

"DPRD harus segera bertindak. Jika tidak mampu menyelesaikan Ranperda ini, mereka harus mempertanggungjawabkan dana Rp 300 juta yang hilang, tegas seorang tokoh masyarakat. 

Dengan sorotan yang semakin tajam, tekanan terhadap DPRD Soppeng untuk segera mengesahkan ketiga Ranperda atau membeberkan alasan kegagalan semakin besar. Jika tidak, kasus ini berpotensi dibawa ke ranah hukum sebagai tindak pidana korupsi.  

DPK Soppeng Gelar Bimtek Sasar Pustakawan dan Pegiat Literasi

Soppeng, Sigapnews.com, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi Tingkat Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Lalabata.

Acara yang berlangsung pada Selasa (29/7) ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pustakawan, guru, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap peningkatan literasi.

Ketua panitia Bimtek, Ahmad, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam mencari, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif.

“Kami berharap peserta dapat memperoleh kemampuan yang relevan dan siap diaplikasikan di lingkungan kerja maupun masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, acara ini juga mempersiapkan para pustakawan dan pegiat literasi menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan agar mampu memberikan pelayanan terbaik.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, Abdullah, SE, dalam sambutannya yang mewakili Bupati menegaskan pentingnya literasi informasi di era digital.

“Literasi informasi adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap individu".

"Melalui Bimtek ini, kami ingin mendorong budaya literasi yang lebih kuat di Kabupaten Soppeng,” katanya.

Abdullah juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang cerdas dan adaptif terhadap teknologi.

Selama Bimtek berlangsung, lima narasumber menghadirkan materi mulai dari teknik pencarian informasi yang efektif, pengelolaan data dan arsip digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam literasi, hingga pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pejabat, termasuk akademisi Dr. Nurmal Idrus, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Nur Alim, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Hj. A. Musniati, S.Sos., M.Si.

Dengan diselenggarakannya Bimtek Literasi Informasi 2025 ini, diharapkan kualitas layanan perpustakaan dan kemampuan literasi masyarakat di Kabupaten Soppeng semakin meningkat.

Hal ini menjadi langkah penting menuju terciptanya generasi yang melek informasi dan siap bersaing di era digital.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah serta pengembangan literasi informasi masyarakat. Dinas ini berkomitmen mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

(Yun/*)

Wabup Soppeng Pimpin Penerimaan dan Pembekalan Tim Aksi Stop Stunting 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle resmi menggelar acara penerimaan dan pembekalan Tim Aksi Stop Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Senin (28/7/2025).

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting di 21 lokus desa/kelurahan melalui intervensi gizi dan kesehatan selama 90 hari ke depan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan bahwa tim yang terdiri dari pendamping gizi, tenaga medis, kader kesehatan, dan anggota PKK ini akan fokus menangani 630 anak bermasalah gizi serta 42 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

“Tim akan melakukan berbagai intervensi penting seperti pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, serta edukasi kesehatan guna memastikan penanganan stunting yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Soppeng sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas komitmen tim dan menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan multidimensi dalam mengatasi stunting.

Ia menekankan, “Dampak stunting tidak hanya terlihat pada aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara tim, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat sangat krusial.”

Program ini merupakan bagian dari implementasi prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dalam penurunan stunting dan diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah lain.

Pemerintah Kabupaten Soppeng optimis melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, angka stunting di daerah ini dapat ditekan secara signifikan sehingga masa depan anak-anak Soppeng menjadi lebih cerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

(Red/*)

Di Balik Hasil Imbang PWI Soppeng Terkuak Kedekatan Ketua IWO Dan Andi Jumawi

Soppeng,Sigapnews.com, Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Soppeng yang digelar pada Kamis (24/7) berakhir dengan hasil tak terduga.seri, Dua putaran pemungutan suara gagal menentukan pemenang antara dua calon ketua, Andi Jumawi dan Alimuddin (incumbent), yang sama-sama meraih tujuh suara. 

Acara yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Ir. H. Abd Manaf. Hasil imbang ini membuat kepemimpinan PWI Soppeng masih menggantung, memicu spekulasi tentang langkah selanjutnya. 

Di tengah ketidakpastian tersebut, Andi Mull Makmun, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, terlihat semakin akrab dengan Andi Jumawi. Kedekatan mereka terpantau saat berbincang santai di Warkop Olleng, mengindikasikan komunikasi intens di luar forum resmi. 
 
Andi Jumawi menyatakan, Hasil ini tentu di luar dugaan, namun ini adalah bagian dari dinamika demokrasi di organisasi kita. Kami menghormati proses yang telah berjalan. 

Mengenai langkah selanjutnya, kami serahkan solusi terbaik kepada PWI Sulsel, agar kepemimpinan PWI Soppeng bisa segera definitif dan organisasi dapat berjalan optimal, ujarnya pada Selasa (29/7/2025). 

Sementara itu, Andi Mull Makmun memberikan dukungan implisit kepada Jumawi dengan komentarnya, Sebagai bagian dari insan pers di Soppeng, kami berharap PWI Soppeng segera mendapatkan pemimpin yang definitif. 

Dinamika yang terjadi adalah hal biasa dalam berorganisasi. Saya pribadi melihat Andi Jumawi sebagai sosok yang mumpuni, dan kemitraan antara IWO dan PWI sangat penting untuk kemajuan pers di Soppeng.
 
Dengan hasil konferensi yang belum mencapai kesepakatan, PWI Sulsel kemungkinan akan turun tangan untuk menentukan solusi terbaik, baik melalui putaran ketiga musyawarah mufakat atau intervensi struktural. 

Situasi ini menjadi ujian bagi demokrasi internal PWI Soppeng,sekaligus menguji sejauh mana polarisasi di antara kubu yang bersaing dapat dijembatani.

Penguatan Ekonomi Keluarga Soppeng, TP PKK Gelar Sosialisasi Koperasi

Soppeng, Sigapnews.com, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Soppeng menggelar sosialisasi pembentukan Koperasi PKK dan pembinaan Koperasi Merah Putih, sebagai langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Rabu (23/7/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Liliriaja dan menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Pokja II TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Hj. Andi Isma, M.Hum, Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Soppeng, Dr. Fitriani, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng, Camat Liliriaja, serta jajaran pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, dan pengurus Koperasi Merah Putih Desa Jampu.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Soppeng, Dr. Fitriani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran tim pembina dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menyebutkan bahwa dukungan ini menjadi dorongan besar bagi PKK Soppeng untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi keluarga.

Sementara itu, Ketua Pokja II TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Hj. Andi Isma, M.Hum, menegaskan pentingnya menjadikan koperasi binaan PKK sebagai contoh yang inspiratif bagi koperasi lain.

Ia juga mendorong agar peran PKK di desa dan kelurahan terus ditingkatkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga serta memperkokoh solidaritas dan kemandirian masyarakat, khususnya di Kabupaten Soppeng.

(Red/Yun)

Audiensi Bupati Soppeng, Menuju Data Berkualitas untuk Perencanaan Efektif

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, R.Se., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa (22/7/2025).

Pertemuan ini membahas pentingnya kolaborasi data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan terarah di Kabupaten Soppeng.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Soppeng menyampaikan dua agenda utama. Pertama, rencana pertemuan dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengumpulan data untuk penyusunan Kabupaten Soppeng Dalam Angka (DDA) tahun 2025. Kedua, rencana BPS untuk menyampaikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng hingga Triwulan II tahun 2025. Muhammad Rismat menegaskan bahwa dukungan data dari seluruh OPD sangat penting untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Data yang dibutuhkan meliputi sektor pertanian, seperti luas lahan dan hasil panen, serta sektor industri dan perdagangan, guna memastikan data yang komprehensif dan akurat.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kunjungan dan inisiatif BPS Kabupaten Soppeng. Ia menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi data demi meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerahnya. “Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam pembangunan Kabupaten Soppeng,” ujarnya. Bupati juga berharap terjalin kerja sama yang baik antara BPS dan seluruh SKPD agar menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Soppeng.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang lebih terencana dan berdampak positif bagi masyarakat Soppeng.

BPS Kabupaten Soppeng adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data statistik resmi guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk kemajuan Kabupaten Soppeng.

(Red) 

Kolaborasi Pemkab Soppeng dan PT Telkom, Tingkatkan Kualitas Jaringan dan Digitalisasi UMKM

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menerima audiensi dari PT Telkom Indonesia Tbk di Rumah Jabatan Bupati pada Selasa, 22 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, General Manager Witel Sulbagsel, Eri Susanto, memaparkan rencana strategi pengembangan sistem Satu Data terintegrasi yang mengoptimalkan pengelolaan data dan pendapatan pajak daerah.

Eri Susanto menjelaskan bahwa sistem Satu Data akan menghimpun data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga menghasilkan data yang terorganisir, terstandar, dan dapat diakses publik.

“Keberhasilan sistem ini di daerah lain membuktikan efektivitasnya dalam mendukung pengambilan keputusan dan transparansi pemerintah,” ujar Eri.

Selain itu, Telkom Indonesia juga berkomitmen mendukung program digitalisasi pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan digital bagi UMKM yang terbuka untuk umum.

Perusahaan juga menawarkan solusi peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, termasuk layanan call center 112 dan 119.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik kolaborasi positif ini dan menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung program pemerintah yang lebih efektif.

Ia menyoroti permasalahan kualitas sinyal di beberapa daerah terpencil dan meminta dukungan dari tim IT Telkom Indonesia, atau alternatif pelatihan bagi staf Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng.

“Kami berharap layanan publik dapat meningkat, digitalisasi di Kabupaten Soppeng semakin cepat, dan pemerintahan berjalan lebih efisien,” kata Suwardi.

Dengan langkah ini, Kabupaten Soppeng berharap dapat mempercepat transformasi digital demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan digital dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung perkembangan teknologi informasi di seluruh negeri.

(Red) 

Tonggak Sejarah Baru Koperasi Indonesia, Bupati Soppeng Saksikan Peluncuran KMP

Soppeng, Sigapnews.com, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peluncuran ini disaksikan secara virtual oleh berbagai pejabat pemerintahan daerah, termasuk Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dari Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Yang dilangsungkan di ruang pola kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo, Senin (21/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut peluncuran ini sebagai tonggak sejarah baru bagi koperasi Indonesia.

Ia menekankan pentingnya modernisasi, efektivitas, dan digitalisasi koperasi untuk mencapai kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Program ini memanfaatkan aset-aset yang sudah ada, seperti balai desa dan gedung sekolah yang tidak terpakai, serta mengintegrasikan potensi lokal untuk mempercepat pembentukan koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi akan beroperasi penuh, menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan bahwa koperasi, dengan konsep gotong royongnya, merupakan kunci untuk mengubah ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat.

Ia menggambarkan koperasi sebagai sekumpulan lidi yang, meskipun lemah sendiri-sendiri, menjadi kuat ketika disatukan.

Presiden Prabowo juga menghubungkan program ini dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu kemampuan negara untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya.

Ia menyatakan bahwa koperasi merupakan bagian penting dari strategi untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan.

Dengan komitmen dan motivasi yang kuat, Presiden optimis program ini akan berhasil di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan angin segar bagi perekonomian desa di Kabupaten Soppeng, inisiatif ini selaras dengan visi kami.

Di Kabupaten Soppeng, kami akan segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan efisien, serta memastikan akses mereka terhadap informasi dan teknologi yang dibutuhkan".

“Kami optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat, program ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Soppeng,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Kab. Soppeng, para Anggota Forkopimda, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala SKPD, para Kabag Setda, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng.

(Red/YUN)