Bupati Suwardi Haseng Pastikan Rekomendasi KPK Jadi Prioritas Pembenahan Tata Kelola Pemkab Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperkuat budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto beserta rombongan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para kepala perangkat daerah, serta pejabat yang membidangi delapan area perubahan dalam program pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui sistem pemerintahan yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan integritas dalam setiap proses pelayanan maupun pengelolaan anggaran.

"Komitmen membangun pemerintahan yang bersih harus menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus terus kita perkuat di seluruh perangkat daerah," ujar Suwardi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng berhasil meraih peringkat pertama Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 di Sulawesi Selatan dengan nilai indeks 80,48. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa upaya membangun budaya integritas telah menunjukkan hasil yang positif.

Meski demikian, Suwardi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan berpuas diri. Hasil survei tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek yang masih memiliki potensi risiko, terutama dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan daerah.

"Pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Soppeng semakin baik dan bebas dari praktik korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Tri Budi Rachmanto, mengingatkan agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap sektor pengadaan barang dan jasa, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta hibah dan bantuan sosial yang dinilai masih memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyimpangan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng dan KPK berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

(Yund)

LSM SIDIK Kawal Proyek Revitalisasi SDN 7 Salotungo Senilai Rp2 Miliar, Tegaskan Pengawasan Demi Kualitas Pekerjaan

Soppeng, Sigapnews.com, Lembaga Swadaya Masyarakat Saluran Informasi dan Investigasi Korupsi (LSM SIDIK) mulai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 7 Salotungo, Kabupaten Soppeng. Proyek yang memiliki nilai anggaran lebih dari Rp2 miliar tersebut dikerjakan melalui mekanisme swakelola dan menjadi salah satu program peningkatan sarana pendidikan di daerah.

Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, turun langsung ke lokasi proyek untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, pengawasan dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan agar pekerjaan berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan lapangan, Mahmud mengamati sejumlah pekerjaan awal, di antaranya pemasangan sloof dan pengerjaan rangka baja atap bangunan. Seluruh perkembangan proyek juga didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pada monitoring berikutnya.

Mahmud menegaskan bahwa proyek yang menggunakan anggaran negara harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menilai pengawasan sejak dini merupakan langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan maupun pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

"Kami turun langsung untuk memastikan revitalisasi SDN 7 Salotungo benar-benar dikerjakan sesuai petunjuk teknis. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari uang negara justru menghasilkan pekerjaan yang tidak berkualitas," ujar Mahmud Cambang. Rabu (29/7/2026). 

Ia menambahkan, kehadiran LSM SIDIK di lapangan bukan untuk mencari kesalahan pelaksana proyek, melainkan memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai aturan sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.

Menurutnya, bangunan sekolah yang direvitalisasi harus memiliki kualitas konstruksi yang baik agar aman, kokoh, dan mampu digunakan dalam jangka panjang oleh guru maupun peserta didik.

Mahmud juga menyampaikan bahwa hasil dokumentasi lapangan akan menjadi bahan evaluasi berkelanjutan. Jika dalam proses pengawasan ditemukan pekerjaan yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan teknis, pihaknya akan lebih dahulu menyampaikan masukan kepada pelaksana agar dilakukan perbaikan.

"Ini baru tahap awal. Semua item pekerjaan yang kami lihat sudah kami dokumentasikan. Kalau nantinya ada hal-hal yang perlu dibenahi, tentu akan kami komunikasikan dengan pelaksana. Yang kami kawal adalah uang negara, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan hasil pekerjaan yang sesuai standar. Tidak boleh ada ruang untuk pekerjaan asal jadi," tegasnya.

LSM SIDIK menyatakan akan terus melakukan pemantauan hingga proyek revitalisasi SDN 7 Salotungo selesai, sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran publik agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng.

(Yund)

Kejari Soppeng Jadi yang Pertama di Sulsel Jalin Kerja Sama dengan BHP Makassar

Soppeng, Sigapnews.com, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng mencatatkan capaian penting dengan menjadi Kejaksaan Negeri pertama di Sulawesi Selatan yang menjalin kerja sama resmi dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Aula Kantor BHP Makassar, Jumat (24/7/2026).

Penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Soppeng dengan BHP Makassar, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta peninggalan dan penyelamatan aset.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, penyelesaian sengketa terkait perwalian dan pengampuan, pengamanan serta penyelamatan aset, hingga pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus. Selain itu, kedua institusi juga berkomitmen memperkuat tata kelola pengurusan harta peninggalan agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus menjaga aset agar tidak menjadi objek penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.

"Kerja sama ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam memberikan kepastian hukum. Sebagai Kejaksaan Negeri pertama di Sulawesi Selatan yang menjalin sinergi dengan Balai Harta Peninggalan, kami ingin memastikan tidak ada aset masyarakat maupun negara yang terbengkalai atau dikuasai secara melawan hukum. BHP berperan sebagai pengelola harta peninggalan, sementara Kejaksaan memberikan dukungan hukum melalui kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara," ujar Kajari Soppeng.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan harta peninggalan yang lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, Kepala Balai Harta Peninggalan Makassar memberikan apresiasi atas inisiatif Kejari Soppeng yang dinilai menjadi pelopor di Sulawesi Selatan. Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi Kejaksaan Negeri lainnya dalam membangun sinergi kelembagaan untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif.

Melalui kerja sama ini, Kejari Soppeng dan BHP Makassar berkomitmen meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata, pengelolaan harta peninggalan, serta perlindungan aset dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Red)

Bupati Soppeng Bikin Terobosan, Soppeng Jadi Penerima Program ICARE Rp60 Miliar

Soppeng, Sigapnews.com,– Terobosan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam memperkuat sektor pertanian kembali membuahkan hasil. Kabupaten Soppeng berhasil masuk dalam daftar daerah penerima Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) dengan nilai sekitar Rp60 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat 20 Brigade Pangan Milenial.

Capaian tersebut menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Kabupaten Soppeng. Program yang didukung pendanaan Bank Dunia itu merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat modernisasi pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penggunaan teknologi mekanisasi.

Keberhasilan Soppeng memperoleh program tersebut tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Pertanian RI. Proses itu kemudian berlanjut dengan kunjungan Direktur ICARE Bram Kusbiantoro bersama perwakilan Bank Dunia, Mr. Joel, ke Kabupaten Soppeng pada pertengahan Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi serta calon penerima manfaat. Hasilnya, Soppeng dinyatakan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Program ICARE.

Direktur ICARE Bram Kusbiantoro menjelaskan bahwa Program ICARE hanya dijalankan di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Di Sulawesi Selatan sendiri, hanya empat kabupaten yang ditetapkan sebagai penerima, yaitu Soppeng, Gowa, Barru, dan Enrekang.

"Soppeng dinilai memiliki potensi dan kesiapan dalam mengembangkan pertanian modern berbasis korporasi. Karena itu, penguatan Brigade Pangan menjadi salah satu fokus utama program," jelas Bram.

Melalui Program ICARE, sekitar Rp60 miliar akan dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi 20 Brigade Pangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong efisiensi usaha tani.

Program kini memasuki tahap sosialisasi ICARE Project Implementation Unit (PIU) yang dilaksanakan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng.

Dalam sambutan Bupati Soppeng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin, ditegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Program ICARE agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tani.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengatakan program akan difokuskan di Kecamatan Lalabata, Ganra, Marioriawa, dan Donri-Donri.

Menurutnya, penerima manfaat diprioritaskan bagi petani milenial berusia maksimal 40 tahun sebagai bagian dari upaya regenerasi petani sekaligus mencetak sumber daya manusia pertanian yang mampu menguasai teknologi modern.

Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Kehadiran 20 Brigade Pangan diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produksi pangan dan percepatan modernisasi pertanian di Kabupaten Soppeng.

Masuknya Program ICARE senilai sekitar Rp60 miliar menjadi salah satu capaian strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Selain menghadirkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, program ini juga mempertegas posisi Soppeng sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengembangkan pertanian modern di Sulawesi Selatan.

(Yund)

Listrik Masuk Sawah Jadi Misi Baru Bupati Soppeng, Jemput Dukungan PLN Demi Produktivitas Petani

Soppeng, Sigapnews.com, Program Listrik Masuk Sawah kini menjadi salah satu fokus baru Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendorong modernisasi sektor pertanian. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, program tersebut diproyeksikan menjadi solusi bagi ribuan hektare sawah tadah hujan yang selama ini terkendala keterbatasan akses air.

Keseriusan itu ditunjukkan Bupati Suwardi Haseng dengan menemui langsung General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam audiensi tersebut, Suwardi didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan. Turut hadir Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan bersama jajaran PLN.

Pertemuan itu difokuskan pada pembahasan perluasan jaringan listrik menuju kawasan pertanian sebagai fondasi utama pelaksanaan program Listrik Masuk Sawah. Pemerintah Kabupaten Soppeng menilai, tanpa dukungan jaringan listrik, pemanfaatan pompa air untuk mengalirkan air dari sungai maupun sumur bor tidak dapat berjalan maksimal.

Bupati Suwardi Haseng mengatakan, sebagian besar lahan persawahan di Kabupaten Soppeng masih mengandalkan air hujan. Kondisi tersebut membuat petani menghadapi tantangan setiap kali musim kemarau tiba karena pasokan air menjadi terbatas.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi.

Menurutnya, Listrik Masuk Sawah bukan sekadar menghadirkan jaringan listrik hingga ke area pertanian. Program tersebut merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan tersedianya listrik, petani dapat memanfaatkan pompa air listrik yang lebih hemat biaya operasional dibandingkan mesin berbahan bakar minyak. Ketersediaan air yang lebih stabil juga akan meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya ditanami saat musim hujan berpotensi menghasilkan panen lebih dari satu kali dalam setahun.

Selain berdampak pada peningkatan produksi pangan, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Soppeng.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran PLN bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng juga membahas kebutuhan pengembangan jaringan distribusi listrik di sejumlah kawasan pertanian yang menjadi prioritas. Langkah ini menjadi tahap awal untuk menyusun skema kolaborasi agar program dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, Listrik Masuk Sawah bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan pertanian daerah. Melalui sinergi dengan PLN, Pemkab optimistis petani akan memiliki akses energi yang lebih baik untuk mendukung produktivitas, mengurangi ketergantungan terhadap musim, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Bumi Latemmamala.

(Yund)

Nahkoda Baru PBVSI Soppeng, Syahrir Ajak Seluruh Klub Bersatu Kejar Prestasi

Soppeng, Sigapnews.com, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Soppeng resmi memiliki nahkoda baru. Mantan atlet voli andalan Soppeng, Syahrir, S.E., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PBVSI Kabupaten Soppeng periode 2026–2030 dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (MUSKABLUB) yang berlangsung di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Minggu (19/7/2026).

Terpilihnya Syahrir mendapat dukungan penuh dari peserta musyawarah yang dihadiri perwakilan 21 klub voli dari total 30 klub yang diundang. Proses pemilihan berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan dengan mengusung tema "PBVSI Soppeng Satu Tekad Menuju Prestasi."

Kepercayaan yang diberikan kepada mantan atlet terbaik Soppeng itu diharapkan menjadi awal kebangkitan bola voli di Bumi Latemmamala. Pengalaman panjang Syahrir sebagai atlet dinilai menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan pembinaan sekaligus menjawab tantangan prestasi olahraga voli di daerah.

Dalam sambutan perdananya usai ditetapkan sebagai ketua, Syahrir menegaskan komitmennya untuk menjadikan PBVSI Soppeng sebagai organisasi yang profesional, terbuka, dan mampu melayani seluruh klub secara adil.

Ia menilai organisasi olahraga tidak hanya bertugas menyelenggarakan kompetisi, tetapi juga harus menjadi wadah yang mampu membangun ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Organisasi ini harus dikelola dengan terbuka dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Mari tinggalkan perbedaan, kita bersatu lewat semangat gotong royong demi membawa voli Soppeng ke panggung nasional," ujar Syahrir.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Syahrir telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fondasi pengembangan bola voli Soppeng selama empat tahun ke depan.

Fokus pertama adalah membangun sistem pembinaan atlet secara berjenjang mulai dari desa dan kelurahan. Menurutnya, potensi atlet muda tersebar di berbagai wilayah sehingga harus diberikan ruang pembinaan sejak usia dini melalui klub-klub yang aktif.

Ia berencana menghidupkan kembali aktivitas klub di tingkat desa agar menjadi pusat pencarian bibit atlet sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap olahraga bola voli.

Selain pembinaan usia dini, Syahrir juga menargetkan terselenggaranya kompetisi secara rutin setiap tahun. Turnamen lokal dinilai menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas permainan atlet, membangun mental bertanding, sekaligus menjadi ajang evaluasi hasil latihan.

"Kalau kompetisi berjalan rutin, atlet akan terus berkembang. Klub juga memiliki motivasi untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan," katanya.

Tak kalah penting, Syahrir berkomitmen menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Seluruh proses administrasi, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan program kerja akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh klub anggota.

Menurutnya, kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun organisasi olahraga yang sehat dan mampu berkembang.

Syahrir juga menegaskan bahwa prestasi tidak mungkin diraih hanya mengandalkan pengurus PBVSI. Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari KONI Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dunia pendidikan, hingga sektor swasta.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan dukungan terhadap pembinaan atlet, penyediaan sarana latihan, penyelenggaraan kejuaraan, hingga peningkatan kualitas pelatih dan perangkat pertandingan.

MUSKABLUB PBVSI Soppeng turut dihadiri Kepala Dinas PAPORA Kabupaten Soppeng yang mewakili Bupati Soppeng, Sekretaris PBVSI Sulawesi Selatan, Wakil Ketua KONI Soppeng, serta para pengurus dan perwakilan klub voli dari berbagai kecamatan.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan besarnya harapan terhadap kepengurusan baru agar mampu membawa PBVSI Soppeng lebih maju dan kompetitif.

Dengan latar belakang sebagai mantan atlet yang pernah mengharumkan nama daerah, Syahrir dinilai memahami persoalan yang dihadapi para atlet maupun klub di lapangan. Karena itu, kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pembinaan dan peningkatan prestasi.

Kini, harapan besar tertumpu pada kepengurusan PBVSI Soppeng periode 2026–2030 untuk mengembalikan kejayaan bola voli Kabupaten Soppeng, mencetak atlet-atlet berbakat dari desa-desa, serta membawa nama Bumi Latemmamala bersaing di level provinsi hingga nasional.

(Red)