Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Emas, Pemda Diminta Libatkan UMKM dan Komunitas Lokal

Jakarta, Sigapnews.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ tertanggal 14 Juni 2026 yang meminta seluruh pemerintah daerah memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.

Kebijakan tersebut diumumkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta menyiapkan lokasi-lokasi strategis dan ruang publik sebagai tempat penyelenggaraan nobar agar masyarakat dapat menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama.

Mendagri menegaskan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan sebagai momentum nasional untuk menghadirkan hiburan yang sehat dan positif bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan nobar diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Tito mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian lokal melalui partisipasi UMKM dan berbagai elemen masyarakat," demikian semangat yang disampaikan Mendagri dalam arahannya.

Pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan sosialisasi agar kegiatan nobar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta berlangsung tertib, aman, dan memberi manfaat sosial maupun ekonomi.

Gagasan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebelumnya telah disampaikan Tito Karnavian saat menerima kunjungan Direktur Utama TVRI, Tb. Fiki Chikara Satari, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tito menilai euforia Piala Dunia dapat menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas masyarakat yang terpusat di ruang-ruang publik.

Menurut Tito, antusiasme masyarakat terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia itu perlu difasilitasi secara baik oleh pemerintah daerah sehingga tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan pelaku usaha lokal.

Atas dasar itu, Kemendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

(Yund)

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai di Soppeng, Bupati Jadi Contoh Responden Pertama

Soppeng, Sigapnews.com,– Pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Soppeng resmi dimulai pada Senin (15/6/2026). Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menjadi responden pertama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.

Pendataan perdana berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Soppeng dan dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat. Kegiatan tersebut menandai dimulainya proses pencacahan ekonomi secara menyeluruh yang akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Soppeng hingga akhir Agustus mendatang.

SE2026 merupakan program nasional yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi terkait aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Muhammad Rismat menjelaskan, BPS Kabupaten Soppeng telah menyiapkan 243 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah. Seluruh petugas tersebut sebelumnya telah mengikuti pelatihan teknis guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar dan menghasilkan data yang berkualitas.

“Pendataan lapangan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kami berharap seluruh masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada,” ujarnya.

Keterlibatan Bupati Soppeng sebagai responden pertama dinilai menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program nasional tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya saat pencanangan SE2026, Suwardi Haseng menegaskan bahwa data yang akurat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Data akurat adalah fondasi pembangunan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyusun program dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Suwardi.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Soppeng untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas lapangan.

Sebagai informasi, sebelum pendataan dimulai, BPS Kabupaten Soppeng telah melaksanakan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Grand Saota, Soppeng, pada 11 Juni 2026. Secara keseluruhan, BPS Sulawesi Selatan menurunkan 8.776 petugas untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan.

(Yund)

Pesan Tegas Bupati Soppeng Saat Lepas Petugas Sensus Ekonomi: Data Menentukan Masa Depan Daerah

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan pada kegiatan pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng di Aula Grand Saota, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle, Ketua DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, jajaran BPS Kabupaten Soppeng, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran sangat penting dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut akan menjadi landasan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, keberadaan data yang valid dan akurat menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam menyusun program yang tepat sasaran. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sekaligus mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha.

“Data hasil sensus bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Kita tidak bisa membangun daerah ini dengan mengira-ngira. Kita membutuhkan basis data yang riil untuk mendongkrak sektor-sektor potensial dan memajukan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Bupati menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas data yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan sensus. Mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa, kepala dusun hingga ketua RT/RW diminta memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi guna memastikan seluruh proses pendataan dapat berlangsung tanpa hambatan. Dukungan pemerintah di tingkat wilayah dinilai sangat penting untuk membantu petugas sensus menjangkau seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat.

Selain dukungan dari pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan data akan sangat menentukan kualitas hasil sensus yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Bupati memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan akurat. Informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Kepada para petugas sensus, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga profesionalisme selama berada di lapangan. Ia berharap setiap petugas mampu mengumpulkan data secara objektif sehingga hasil sensus memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Selain itu, para petugas juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pendataan yang akan berlangsung di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Di akhir sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dan memperkuat kolaborasi demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan pembangunan daerah yang lebih baik.

Dengan tersedianya data ekonomi yang lengkap dan akurat, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Soppeng di masa mendatang.

Mengusung semangat “Sensus Akurat, Kebijakan Tepat”, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat basis data pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng secara berkelanjutan.

(Red)

Ekonomi Soppeng Melejit 9,39%, LAKI Ingatkan Transparansi Anggaran Harus Diperketat

Soppeng, Sigapnews.com, Lompatan impresif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang menembus angka 9,39% pada Triwulan I 2026 memantik respons positif dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Soppeng.

​Ketua DPC LAKI Soppeng, Hamka, memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng. Menurutnya, angka pertumbuhan yang jauh melampaui rata-rata Provinsi Sulsel (6,88%) dan Nasional (5,61%) ini merupakan bukti nyata dari efektifnya akselerasi infrastruktur dan optimalisasi sektor pertanian.

​"Angka 9,39 persen ini adalah prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Soppeng di awal tahun 2026. Kami dari DPC LAKI melihat bahwa kebijakan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan produktivitas tani dan geliat UMKM di bawah komando H. Suwardi Haseng sudah mulai menampakkan hasil yang konkret," ujar Hamka saat dimintai tanggapannya, Rabu (10/6/2026).

​Meski demikian, sebagai lembaga pengawas instansi publik dan pemberantasan korupsi, LAKI Soppeng juga memberikan catatan penting agar pertumbuhan ekonomi yang meroket ini dibarengi dengan transparansi anggaran yang ketat.

​Hamka menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan program bantuan pertanian harus dijaga dari segala potensi kebocoran anggaran agar asas kemanfaatannya benar-benar tepat sasaran.

​"Sesuai dengan pernyataan optimisme dari lingkungan Pemkab Soppeng bahwa kesejahteraan ini harus dirasakan langsung di dapur-dapur warga, maka kuncinya ada pada transparansi dan pengawasan. 

Kami di LAKI akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan ini agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi berbanding lurus dengan tata kelola keuangan daerah yang bersih (good governance)," tegasnya.

​Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan kuat Soppeng yang dipicu oleh beberapa sektor utama, termasuk iklim usaha yang kondusif yang berhasil menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi. 

Posisi Soppeng bahkan sukses mengungguli sejumlah kota besar di Sulawesi Selatan seperti Makassar yang berada di angka 6,61% dan Parepare di angka 5,82%.

​Dengan sinergi antara kerja keras pemerintah daerah dan pengawasan yang ketat dari elemen masyarakat, Kabupaten Soppeng diprediksi akan terus menjadi motor penggerak utama perekonomian di jazirah Sulawesi Selatan. (**)

Bupati Soppeng dan Dandim 1423/Soppeng Pastikan Gedung Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi

Soppeng, Sigapnews.com,– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Komandan Kodim (Dandim) 1423/Soppeng, Letkol Inf. Eko Yulianto, melakukan peninjauan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi yang telah rampung dikerjakan dan dipersiapkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam kegiatan itu, Bupati dan Dandim turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra.

Rombongan meninjau sejumlah bagian gedung dan memastikan fasilitas yang tersedia telah siap digunakan untuk menunjang operasional koperasi. Gedung yang menjadi salah satu sarana penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut kini telah mencapai tahap penyelesaian penuh.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah selesai 100 persen. Menurutnya, keberadaan gedung tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus wadah pengembangan berbagai usaha produktif yang dikelola secara bersama oleh warga desa.

“Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, memberikan apresiasi atas percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Ia menilai keberadaan koperasi desa memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang terorganisasi dan berkelanjutan. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan koperasi berbasis desa sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif,” kata Bupati.

Sementara itu, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

“TNI siap mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penguatan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas peluang usaha warga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra juga menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sarana pendukung ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan mandiri.

(Yund)

Wabup Soppeng: Kopdes Merah Putih Maccile Diharapkan Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Soppeng, Sigapnews.com, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam agenda launching nasional Program Koperasi Desa Merah Putih. Kehadiran desa ini dalam program strategis nasional tersebut menjadi perhatian publik sekaligus menandai langkah besar dalam penguatan ekonomi berbasis desa di Indonesia.

Desa Maccile kini diproyeksikan menjadi salah satu model implementasi koperasi desa modern yang terintegrasi dengan sistem distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor ekonomi lokal lainnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan kebijakan nasional yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa yang lebih modern, profesional, dan memanfaatkan teknologi digital. Program ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok yang selama ini panjang, sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih stabil dan terjangkau.

Dalam peluncuran program tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa harus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan baru.

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih Maccile bukan hanya sekadar program formalitas, melainkan harus menjadi lembaga ekonomi yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menargetkan koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Menurutnya, koperasi desa harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Wabup juga menekankan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga harus berperan sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta wadah pengembangan usaha kecil di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai langkah awal operasional, telah ditetapkan struktur kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Maccile sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua: Irwan Ardiansa
Wakil Ketua Bidang Usaha: Muh. Syahrul
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan: Andi Ilham
Sekretaris: Fatma Rahma
Bendahara: Saidatul Rohma

Pengawas:

Ketua: Suherman
Anggota: Sudirman
Anggota: Andi Besse Ekasari

Struktur ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi koperasi agar berjalan sesuai prinsip good governance serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung.

Pemerintah menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor produksi dan distribusi.

Selain itu, keberadaan koperasi desa juga dipandang dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengurus koperasi, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pelatihan manajemen koperasi, digitalisasi sistem, maupun penguatan kelembagaan agar program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Masyarakat Desa Maccile menyambut baik kehadiran program ini dan berharap dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Harapan terbesar tertuju pada stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya peluang usaha, serta terbukanya lapangan kerja baru di tingkat desa.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Kopdes Merah Putih Maccile diharapkan mampu menjadi model percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat desa, sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

(Yund)