Soppeng, Sigapnews.com, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Archie Arus Bakti, S.Psi., turun langsung menemui masyarakat di Kubba, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng, Sabtu (21/11/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu siang itu dihadiri sekitar 200 warga. Turut hadir Ketua Bappilu Partai Demokrat Soppeng Andi Mallingkara, Ketua PAC Demokrat Lalabata Rustan Amin, Babinsa Sertu Jufri, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Andi Mallingkara menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan kampanye politik, melainkan agenda kerja Archie Arus Bakti sebagai anggota DPRD Sulsel dari Dapil 8 Soppeng-Wajo.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk mengenal lebih dekat legislator muda Partai Demokrat tersebut.
Sementara itu, Archie Arus Bakti menyampaikan terima kasih atas kehadiran masyarakat yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi Rustan Amin dan Andi Mallingkara atas fasilitasi pertemuan tersebut.
Mengawali pemaparannya, Archie menggunakan ungkapan adat Bugis Mappatabe sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena kegiatan yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WITA mengalami keterlambatan sekitar 30 menit.
Archie menjelaskan bahwa pengawasan APBD merupakan salah satu tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Ia mengakui masih dalam tahap belajar menjalankan amanah sebagai legislator, terlebih dirinya baru pertama kali melaksanakan kegiatan pengawasan langsung bersama masyarakat di daerah pemilihannya.
"Saya juga masih tahap belajar untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tidak semua aspirasi bisa langsung direalisasikan karena membutuhkan pembahasan dan penentuan prioritas," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Archie mengungkapkan bahwa sekitar Rp300 miliar anggaran telah diperjuangkan untuk Kabupaten Soppeng melalui berbagai program pembangunan.
Sektor pertanian menjadi salah satu perhatian yang disampaikannya. Menurut Archie, kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap aktivitas petani perlu diantisipasi melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian.
Beberapa program yang disinggung antara lain rehabilitasi jaringan irigasi dengan sasaran sekitar 54 hektare serta pembangunan sumur bor untuk menunjang kebutuhan air lahan pertanian.
Ia mengajak masyarakat, khususnya kelompok tani, agar proaktif menyampaikan kebutuhan dan memanfaatkan program bantuan pemerintah sesuai ketentuan.
Archie juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai perubahan mekanisme penganggaran program pertanian, seperti pembangunan irigasi, jalan tani, dan sumur bor.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami perubahan skema pendanaan yang sebelumnya melibatkan anggaran pemerintah provinsi maupun APBN, sehingga pelaksanaan dan penyaluran program saat ini perlu dikomunikasikan dengan baik.
Selain pertanian, Archie turut menyoroti pembangunan infrastruktur melalui program multiyears, terutama pekerjaan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah Soppeng.
Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian daerah.
Pada kesempatan yang sama, Archie memperkenalkan ruang lingkup tugasnya di DPRD Sulsel, termasuk bidang anggaran dan aset serta perhatian terhadap pengembangan UMKM.
Ia meminta para pelaku usaha kecil dan menengah untuk aktif berkomunikasi dan menyampaikan kebutuhan pengembangan usaha agar dapat menjadi bahan perjuangan melalui lembaga legislatif.
Archie juga menyinggung pembahasan Pansus Jamkrida yang berkaitan dengan dukungan terhadap pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Di akhir pertemuan, ia mengajak masyarakat untuk tidak segan menjalin komunikasi serta menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurutnya, pengawasan anggaran tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan pemantauan langsung dan masukan masyarakat agar program pembangunan yang diperjuangkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
(Yund)


FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram