Soppeng, Sigapnews.com, Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang diduga mengaitkan pemberitaan media dengan permintaan uang oleh wartawan.
Pernyataan tersebut mencuat setelah seorang karyawan perempuan menyampaikan keberatan ketika dimintai keterangan mengenai terhentinya penyaluran makanan MBG ke sejumlah sekolah. Pernyataan itu dikutip dalam pemberitaan Potretsulsel.com.
Dalam pemberitaan tersebut, karyawan itu mempertanyakan alasan media mengangkat persoalan penghentian distribusi makanan, dengan alasan tidak adanya keberatan dari orang tua murid.
Bahkan, ia menyampaikan dugaan bahwa pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang kepada pihak yayasan oleh wartawan.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Herwan. Ia menilai, tudingan yang menyangkut integritas profesi wartawan seharusnya tidak disampaikan secara umum tanpa penjelasan mengenai fakta dan bukti yang mendasarinya.
Menurut Herwan, tugas wartawan adalah mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, konfirmasi kepada pihak terkait merupakan bagian penting untuk memperoleh informasi yang berimbang.
“Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” demikian inti sikap yang disoroti dalam persoalan tersebut.
Ia juga menilai, jika memang terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum wartawan, hal itu perlu dijelaskan secara spesifik dan disertai bukti agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh insan pers.
Penghentian Distribusi MBG Perlu Dijelaskan
Selain polemik pernyataan karyawan, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Kemakmuran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena diduga bermasalah.
Namun, informasi mengenai frekuensi penghentian, penyebab, dan status operasional terkini masih membutuhkan penjelasan resmi dari BGN maupun pihak pengelola.
Kejelasan tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai alasan distribusi makanan terhenti dan bagaimana kelanjutan pelayanan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.
Sebagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG membutuhkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persoalan operasional perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Herwan pun meminta pihak pengelola memberikan klarifikasi terhadap pernyataan karyawannya sekaligus menjelaskan persoalan operasional dapur MBG di Jalan Kemakmuran.
Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak pengelola juga memiliki hak untuk menjelaskan duduk persoalan berdasarkan fakta yang ada.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari pihak yayasan dan BGN terkait pernyataan tersebut serta informasi penghentian sementara dapur masih diperlukan.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Yund)
FOLLOW THE SIGAPNEWS.COM AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow SIGAPNEWS.COM on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram