HUT ke-81 RI, DPP LPKAN Serukan Aparatur Negara All Out Mengabdi dan Jaga Integritas

Jakarta, Sigapnews.com, Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) menyerukan seluruh aparatur negara untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ajang introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian nyata dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

LPKAN menilai makna kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari usia republik, tetapi harus tercermin melalui meningkatnya kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang profesional, serta semakin kuatnya kedaulatan ekonomi bangsa.

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan aparatur negara yang bekerja sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta.

LPKAN Dorong Empat Agenda Kebangsaan

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN Indonesia menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk diperkuat.

Pertama, memperkuat semangat pengabdian yang tulus dan all out.

LPKAN mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Karena itu, aparatur negara diminta meninggalkan ego, arogansi serta gaya hidup berlebihan dan kembali menempatkan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.

Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid, mengatakan aparatur negara sejati harus mampu hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujarnya.

Kedua, menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

LPKAN mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.

Selain itu, penguatan pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi, serta transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang kredibel.

“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.

Ketiga, mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keberpihakan kepada rakyat.

Menurut LPKAN, kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemerdekaan ekonomi. Negara dinilai perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

LPKAN mendorong empat kebijakan prioritas, yakni memperkuat UMKM, petani, nelayan dan buruh; memperkuat produk dalam negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); menjaga stabilitas harga pangan, energi dan pendidikan; serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kawasan Indonesia Timur.

“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.

Keempat, merawat persatuan dan menjaga kedaulatan ideologi.

Di tengah maraknya polarisasi dan disinformasi, LPKAN meminta aparatur negara menjadi teladan sekaligus perekat masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

DPP LPKAN Indonesia juga menyerukan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah LPKAN Indonesia di berbagai daerah agar semakin memperkuat sinergi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua Umum LPKAN Indonesia mengajak seluruh jajaran daerah untuk tidak hanya aktif dalam ruang administratif, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar aspirasi dan mengawal persoalan yang dihadapi rakyat.

“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” serunya.

Menurutnya, pembangunan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bermuara pada peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, konstruktif dan berbasis data.

Pengawasan, kata R. Mohammad Ali, bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan, program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkasnya.

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPKAN juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan dan para relawan yang selama ini memberikan pengabdian bagi bangsa dan negara.

LPKAN menilai Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah perjuangan masa lalu. Nasionalisme di era modern harus diwujudkan melalui kerja nyata, kejujuran dalam jabatan, profesionalisme dalam pelayanan, keberanian melawan korupsi, kecintaan terhadap produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta kesungguhan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Sementara kedaulatan, keadilan dan kemakmuran merupakan tanggung jawab generasi hari ini.

(Redho Fitriyadi)