Gakkum KLHK: Direktur PT. BMN Kasus Perkara Pertambangan Nikel Ilegal di Konawe Utara-Sultra Segera Disidangkan

Poto dokumentasi Penyidik Balaii Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi.

Sigapnews.com,Sultra,-Kendari, 16 November 2022. Berkas Perkara Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2022. 

Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah menyerahkan tersangka FKR (35) dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tenggara. 

Perkara yang melibatkan tersangka FKR selaku direktur “PT. BMN” yang beralamat di Kelurahan Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari adalah kasus mengerjakan, menggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan nikel illegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Hutan Produksi Komplek Hutan Lasolo, di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penindakan terhadap pengunaan Kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan tambang ore nikel ilegal ini berawal dari operasi gabungan pengamanan hutan pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh Gakkum KLHK wilayah Sulawesi bersama dengan Polda Sultra dan Brimop Polda Sultra. 

Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 Karung sampel ore nikel hasil penambangan illegal, 1 unit excavator dan 1 unit mobil Hilux dobel cobin yang saat ini dititipkan di kantor Rupbasan Kota Kendari.

FKR dijerat pidana pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf “a” UU nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan/ atau pasal 89 ayat (1) huruf b dan/ atau pasal 91 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan d Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas kejahatan ini tersangka FKR diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Kami kembali berhasil mengungkap kasus mengerjakan, menggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan ilegal. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bersinergi untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini, terutama Polda Sultra, BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Kendari, dan Dishut Provinsi Sultra. 

Untuk selanjutnya kami akan segera laksanakan Tahap II ke Kejaksaan,” ungkap Dodi Kurniawan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi.

Sementara itu, Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan bahwa “Penindakan terhadap tersangka ini bentuk keseriusan dan komitmen Gakkum KLHK untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan kejahatan serius dan luar biasa karena merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat dan merampas hak-hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menimbulkan kerugian negara”, tegas Rasio Ridho Sani.

“Komitmen KLHK dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat konsisten. Dalam beberapa tahun ini, Gakkum KLHK telah membawa 1.331 perkara pidana dan perdata ke pengadilan baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan. 

KLHK juga telah menerbitkan 2.549 sanksi administratif dan melakukan 1.884 operasi pencegahan dan pengamanan hutan, 720 diantaranya operasi pemulihan keamanan kawasan hutan. Sekali lagi kami harapkan penangan kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya. Kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan yang sudah merusak lingkungan, menyengsarakan masyarakat dan merugikan negara”, pungkas Rasio Sani.

red

Bawaslu Mubar Gelar Sosialisasi Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu

Mubar, Sigapnews.com, -Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menggelar Sosialisasi Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu, Rabu (9/11/2022).

Sosialiasi ini dilaksanakan di Desa Nihi Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat.

Ketua Bawaslu Muna Barat Ihsak dalam kesempatan itu menuturkan, bahwa sosialisasi ini adalah salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu.

"Kita berharap kepada para seluruh panwascam untuk melakukan pengawasan proses jalannya tahapan pemilu 2024 nanti, Ujarnya.

Kemudian Ketua Bawaslu Ihsak Kembali mengatakan bawah tujuan Sosialis ini agar dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, semua akan dipahami sehingga kami melakukan sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan bawaslu hari ini." terangnya"

Sementara itu, Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lemabaga Wa Ode Muniati Rigato, S.pd mengatakan bahwa sosialisasi ini juga akan menjadi pedoman Bawaslu dan panwascam karena tanpa Pedoman, kita juga tidak bisa berjalan dengan baik, katanya.

"Dan syarat suksesnya Pemilu nanti adalah harus dengan partisipasinya masyarakat, dan satu yang harus kita disampaikan kepada masyarakat bahwa demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat dan sehingga kami meminta kepada masyarakat agar membantu kami untuk melakukan pengawasan dalam menjalankan pemilu "tuturnya.

"Karena ini merupakan hajatan rakyat Indonesia kami hanya megawal saja, tandas Wa Ode Muniati.

"Endingnya Pemilu adalah untuk kesejahteraan rakyat, tegasnya.

Dalam kegiatan yang sama, Laode Muhammad Yasri, Sp. Kordiv penanagan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu mengatakan   

bahwa untuk melaksanakan tugas harus mengetahui aturan tetang Pemilu. 

"Tugas kalin selaku panwascam membantu kewenangan Bawaslu kabupaten untuk melaksanakan pengawasan Pemilu. 

"Dan dalam menjalankan tugas kita di ikat dengan aturan jadi kita harus mengetahui tugas dan aturan dalam mengawasi tahapan  pemilu sampai selesai" tukas Yasir.

Selain itu Yasir juga mengatakan bahwa kita juga membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilu.

"Saya ingatkan kepada para panwascam bahwa Payung hukum kita adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah undang undang Nomor 7 tahun 2017 ", ujar Yasir.

"Kita harus berpegang teguh kepada Tegline Bawaslu yaitu bersama rakyat awasi Pemilu" pungkas Yasir. 

Penulis : Kardono

Pemkab Mubar Gelar Operasi Pasar Murah Di Tiga Wilayah Besar Muna Barat

 

Mubar, Sigapnews.com–Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat mengelar rapat bersama pelaku usaha di wilayah muna barat untuk melaksanakan pasar murah di kabupaten muna barat yang meliputi tiga wilayah besar yaitu  Lawa Raya Kusambi Raya, dan Tiworo Raya di aula Ruangan Kantor Bupati, Selasa (08/11/2022).

Pj Bupati Mubar, DR. Bahri mengatakan pasar Murah ini tujuannya yaitu mereponsif dalam mengantisipasi naiknya angka inflasi dimuna barat sehingga perlu melibatkan dan bekerja sama dengan para pelaku usaha yang ada di Mubar.

Pj Bahri Mengatakan dalam pelaksanaan pasar murah akan di laksanakan di tiga wilayah agar masyarakat muna barat benar benar merasakan  semua manfaat pasar murah. 

Namun sebelum dilaksanakan operasi pasar murah bupati muna barat mengarahkan dinas   disperindag untuk melakukan  cek lokasi pasar dan suasana pasar di wilayah tiga besar yang berada di kabupaten Muna barat.

Kehadiran pemerintah dalam operasi pasar ini agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemberian subsidi dalam pasar murah juga membantu masyarakat di tengah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) .

“Kemudian dalam pelaksanaan pasar murah ini kita akan membeli 3 bahan pokok yaitu Beras, telur dan bawang merah dan selanjutnya akan kembali dijual dengan harga murah kepada masyarakat,” katanya".

Selanjutnya operasi pasar murah ini akan diberikan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah, prasejahtera, dan masyarakat kurang mampu.

Bahri juga menegaskan operasi pasar murah guna menekan dan mencegah inflasi di Mubar demi kesejahteraan masyarakat.

"Dan Operasi Pasar murah ini akan dilaksanakan satu kali per Satu bulan sebanyak dua bulan tutupnya"

Penulis Kardono

Pemerintah Kabupaten Muna Barat Akan Beri Bantuan Bagi Usaha Ayam Petelur

Mubar, Sigpnews.com,- Pemerintah Kabupaten Muna Barat, tinjau beberapa lahan pertanian dan usaha peternakan dalam persiapan program penanganan inflasi.

Kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kali ini blusukkan pada usaha peternakan ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi.

Penjabat Bupati Muna Barat, Bahri, katakan sebagaimana arahan Kemendagri, dalam kenaikan pada beberapa harga yang menyebabkan inflasi, yakni beras dan telur.

Sehingga ia, berkunjung ke Desa Bakeramba dan ke Desa Kampobalano, untuk membuktikan sinergi pendanaan, di mana peternak itu didanai dengan Dana Desa (DD), yang dikelola oleh BUMDes, dengan penghasilan Rp 16-17 Juta tiap bulannya.

"Luar biasa, 23-24 rak yang dihasilkan tiap harinya hanya untuk menutupi kebutuhan kita, khususnya di Kecamatan Sawerigadi, dan ini menyumbang secara agregat menekan inflasi," ungkapnya,

Dalam kunjungan pada BUMDes Sogaito Mandiri yang bergerak pada usaha ayam petelur, guna memastikan harga, stok, dan jalur distribusi, selain itu juga memastikan daya beli masyarakat dapat dijangkau, dan tidak terjadi kenaikan harga.

Maka ia menyebut, dalam sinergi pendanaan antar DD dan APBD, yakni dengan memberikan pendanaan ke BUMDes, yang kemudian BUMDes anggarkan kandang ayam, pemerintah siapkan bantuan bibit dan pakan awal.

Selain itu, ia akan menghimbau Dinas Sosial agar membeli telur di BUMDes Sagaito Mandiri sebagai suplay telur untuk bantuan PKH dan BPNT.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menyebut produksi telur ini juga untuk menjaga stok pasar dan kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Sawerigadi.

"Ini outputnya ekonomi desa akan berputar, PAD juga meningkat," tutupnya.

Hal ini mendapat apresiasi dari Direktur BUMDes Sogaito Mandiri, La Ode Harudin, katakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah atas kunjungan dan bantuan yang akan diberikan pada usaha ayam petelur tersebut.

"Beliau menjanjikan pada tahun 2023 akan diberikan bantuan pada BUMDes Sugaito Mandiri Desa Kampobalano," pungkasnya.

Terlebih bantuan yang dijanjikan ini telah didengar langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, sehingga pihaknya sangat merasa senang dengan adanya bantuan yang akan disalurkan di tahun mendatang.

Penulis: Kardono

Pemerintah Kabupaten Muna Barat Akan Beri Bantuan Bagi Usaha Ayam Petelur

Mubar - Sigapnews.com Pemerintah Kabupaten Muna Barat, tinjau beberapa lahan pertanian dan usaha peternakan dalam persiapan program penanganan inflasi.

Kunjungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kali ini blusukkan pada usaha peternakan ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi.

Penjabat Bupati Muna Barat, Bahri, katakan sebagaimana arahan Kemendagri, dalam kenaikan pada beberapa harga yang menyebabkan inflasi, yakni beras dan telur.

Sehingga ia, berkunjung ke Desa Bakeramba dan ke Desa Kampobalano, untuk membuktikan sinergi pendanaan, di mana peternak itu didanai dengan Dana Desa (DD), yang dikelola oleh BUMDes, dengan penghasilan Rp 16-17 Juta tiap bulannya.

"Luar biasa, 23-24 rak yang dihasilkan tiap harinya hanya untuk menutupi kebutuhan kita, khususnya di Kecamatan Sawerigadi, dan ini menyumbang secara agregat menekan inflasi," ungkapnya,

Dalam kunjungan pada BUMDes Sogaito Mandiri yang bergerak pada usaha ayam petelur, guna memastikan harga, stok, dan jalur distribusi, selain itu juga memastikan daya beli masyarakat dapat dijangkau, dan tidak terjadi kenaikan harga.

Maka ia menyebut, dalam sinergi pendanaan antar DD dan APBD, yakni dengan memberikan pendanaan ke BUMDes, yang kemudian BUMDes anggarkan kandang ayam, pemerintah siapkan bantuan bibit dan pakan awal.

Selain itu, ia akan menghimbau Dinas Sosial agar membeli telur di BUMDes Sagaito Mandiri sebagai suplay telur untuk bantuan PKH dan BPNT.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menyebut produksi telur ini juga untuk menjaga stok pasar dan kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Sawerigadi.

"Ini outputnya ekonomi desa akan berputar, PAD juga meningkat," tutupnya.

Hal ini mendapat apresiasi dari Direktur BUMDes Sogaito Mandiri, La Ode Harudin, katakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah atas kunjungan dan bantuan yang akan diberikan pada usaha ayam petelur tersebut.

"Beliau menjanjikan pada tahun 2023 akan diberikan bantuan pada BUMDes Sugaito Mandiri Desa Kampobalano," pungkasnya.

Terlebih bantuan yang dijanjikan ini telah didengar langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, sehingga pihaknya sangat merasa senang dengan adanya bantuan yang akan disalurkan di tahun mendatang.

Penulis: Kardono

Hatrick Penghargaaan Adalah Bukti Karya dalam Pentas Pemerintahan

Mubar, sigapnews.com Sederhana  dalam berucap namun luar  biasa dalam tindakan  adalah istilah yang pantas tersematkan  dipundak Sang Birokrat Muda yang sarat  prestasi ini.

Betapa tidak dalam usia pemerintahannya yang masih terbilang muda kurang lebih empat bulan, PJ. Bupati Muna Barat Dr. Bahri telah mampu menorehkan sejumlah prestasi diantaranya, pernghargaan dari KASN, Penghargaaan atau Awrd sebagai pemimpin pemerintahan yang Inovatif  tahun 2022 versi Kendari Pos dan yang   baru saja adalah Penghargaan dari BPJS karena sukses memberikan Jaminaan kesehatan semesta  100 persen (UHC) pada masyarakat.  

Jubir Pemkab Mubar, Fajar Fariki mengatakan raihan prestasi gemilang ini adalah upaya dari rentetan kerja keras dan kerja cerdas dari pemimpin pemerintahan karena telah mampu mengorganisir skema pemerintahan dengan baik, serta mampu berempati terhadap Kebutuhan  rakyat  sebagai inspirasinya. 

Menurutnya, berbagai Kebijakan melalui terobosan dan inovasi Dr. Bahri dalam membangun Muna Barat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat telah diapresiasi oleh berbagai pihak plus kelembagaan yang legitimate.  

"Ini adalah fakta pencapaian yang wajib untuk selama kurang lebih 5 bulan. Gaya politik kepempimoinan yang santun namun berbalut ketegasan  pada sosok birokrat yang masih menyandang Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu tidak hanya memberi contoh menjadi pemimpin yang baik. Akan tetapi, ia juga menyebarkan virus semangat kerja keras dan kerja cerdas kepada para pejabat dan ASN di Muna Barat," jelas Fajar Fariki.

Fajar menambahkan kebijakan-kebijakan Dr. Bahri dalam menata birokrasi di Mubar memberi kesejukan dalam sistem pemerintahan. 

Penataan birokrasi yang dilakukannya pada beberapa waktu lalu juga bahkan mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Selain  menuntut target kinerja yang telah ditandatangani dalam kontrak kinerja dengan para pejabatnya, ia juga peduli dengan kesejahteraan pegawainya melalui pemberian TPP bagi ASN sesuai klasifikasi jabatannya," lanjutnya.

Selanjutnya pada pembangunan infrastruktur, dari hasil plesiran wilayah yang di lakukan oleh Dr. Bahri selama ini, telah mampu memotret dengan jelas problem serius yang dihadapi rakyatnya untuk segera diambil langkah tindaklanjut sebagai solusi melalui kebijakannya.

Berkaca dari kondisi ini, maka PJ. Bupati, Dr. Bahri melahirkan formulasi kebijakan strategis sebagai upaya pembenahan untuk mengatasi masalah kebutuhan dasar masyarakat.

"Diantaranya pembenahan infrastruktur pelayanan publik, sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran, daya saing infrastruktur dan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusianya," ungkap Sekretaris Dinas Kominfo Mubar ini.

Kemudian, terkait pembenahan infrastruktur, melalui rasionalisasi anggaran APBD, Bahri bisa memulai fondasi dasar pembangunan Kantor Bupati Mubar, pembangunan Kantor DPRD, dan pembangunan Masjid Agung Muna Barat yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan tiga bangunan besar itu oleh Gubernur Ali Mazi pada 26 Juli lalu.

"Pembenahan yang dilakukan oleh direktur perencanaan keuangan di Kemendagri itu menyangkut hal vital dan urgen bagi kelayakan hidup masyarakat. 

Kemudian memperbaiki kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah tercinta ini," tutur mantan Kabag Humas Muna tersebut.

Selanjutnya, penataan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan Kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan trantinbulinmas. Perlindungan sosial berupa UHC 100% dan kemiskinan ekstrem melalui BLT APBD. Peningkatan perekonomian melalui pertanian, ada cetak sawah baru, pemberian bibit jagung dan pupuk, memperbaiki saluran (primer, tersier, dan sekunder), Investasi jagung kuning dan ubi untuk tapioka (jagung melalui koperasi). Kemudian Perkebunan dan Peternakan serta Perikanan tangkap dan budidaya. Semua itu, tak lain hanya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Muna Barat.

Konsep dan ide cerdas serta inovasi dari seorang Bahri menunjukkan integritasnya dan kapasitas sebagai pemimpin wilayah yang faham ilmu kewilayahan dan memahami kebutuhan rakyat. 

Ide serta gagasan dan konsisten dalam bertindak adalah gambaran bahwa seorang Bahri punya pola pikir yang mewah, “Berpikir Lokal Bertindak Global”.

Berbagai penghargaaan yang dicapai seorang Dr. Bahri adalah bentuk untuk menjawab kritik dari pihak atau kelompok yang terus mengumbar kritik menjadi pemantik semangat untuk terus berkarya dan berinovasi dalam membangun Muna Barat dan menghadirkan pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan, serta pelayanan yang berkualitas agar Muna Barat sejajar dengan daerah lainnya di Sultra.

"Penghargaan ini juga memberi inspiratif seluruh stakeholder masyarakat Muna Barat untuk kerja bersama dengan semangat kegotongroyongan, bahu membahu, sinergitas serta menyelaraskan langkah untuk mewujudkan mimpi  besar  masyarakat muna Barat  untuk lebih baik. 

Rencana  besar Pembangunan sesuai dengan tujuan berdirinya Kabupaten Muna Barat yang kita cintai sebagaimana yang diinginkan tokoh-tokoh pendiri dan pejuang Kabupaten Muna Barat  untuk Terus berkarya, inovatif dan inspiratif untul Muna Barat," tutupnya. 

Penulis: Kardono