-->

Kamis, 12 November 2026

Tunggakan Utang Pengurus Lama Golkar Makassar Jadi Beban Pengurus Baru, Transparansi Keuangan Disorot


Makassar, Sigapnews.com, Pergantian kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Makassar menyisakan persoalan serius. Pengurus baru kini dihadapkan pada sejumlah tunggakan kewajiban pembayaran yang disebut-sebut merupakan peninggalan kepengurusan sebelumnya. Kamis (12/11/2026).

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap tata kelola administrasi dan keuangan internal partai. Bahkan, sejumlah pengurus baru menilai persoalan itu tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang mengelola organisasi sebelumnya.

Informasi yang diperoleh awak media menyebutkan, terdapat beberapa tagihan yang belum terselesaikan. Mulai dari tunggakan layanan WiFi selama dua bulan, tagihan konsumsi atau makan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Kota Makassar yang disebut belum dibayarkan selama tiga tahun.

Sejumlah pengurus baru membenarkan adanya informasi tunggakan tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).

Mereka mengaku prihatin karena persoalan yang diduga terjadi pada masa kepengurusan lama justru harus menjadi perhatian pengurus yang baru terbentuk.

"Ini tentu menjadi persoalan. Pengurus baru tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban yang muncul pada periode sebelumnya tanpa kejelasan mengenai asal-usul dan pertanggungjawabannya," ungkap salah seorang pengurus yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan semakin menguat ketika muncul pertanyaan mengenai pengelolaan dana operasional organisasi. Pasalnya, Golkar sebagai partai politik mendapatkan dukungan anggaran operasional dari Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.

Lantas, bagaimana pengelolaan anggaran tersebut sehingga masih muncul sejumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan?

Pertanyaan itu dinilai perlu dijawab melalui pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh. Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat rincian yang dapat memastikan penyebab munculnya tunggakan maupun alokasi penggunaan anggaran pada periode sebelumnya.

Persoalan ini tidak cukup hanya menjadi pembicaraan di internal partai. Pengurus lama perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan saling menyalahkan.

Klarifikasi mengenai tagihan WiFi, konsumsi, serta tunggakan PBB perlu disertai bukti administrasi, catatan pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pengurus baru juga perlu memastikan proses serah terima aset, dokumen, serta kewajiban organisasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum memperkuat organisasi, bukan mewariskan persoalan yang belum jelas penyelesaian dan tanggung jawabnya.

Sangat disayangkan apabila kantor partai besar seperti Golkar Kota Makassar masih dibayangi persoalan tunggakan administrasi yang seharusnya dapat dikelola dengan tertib.

Kader dan masyarakat tentu berhak berharap agar pengelolaan organisasi politik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab atas informasi tersebut.

(AP/Red)

Selasa, 10 November 2026

200 Kader Ikuti Senam Sehat Jambore HKG PKK ke-54 Soppeng, Hj. Suarni Suwardi Dorong Penguatan 10 Program Pokok PKK


Soppeng, Sigapnews.com, Sekitar 200 kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) se-Kabupaten Soppeng mengikuti senam sehat dalam rangka Jambore dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Jalan Pengayoman, Watansoppeng, tersebut dipimpin langsung Ketua TP-PKK Kabupaten Soppeng, Ny. Hj. Suarni Suwardi, bersama jajaran pengurus.

Peserta terdiri atas pengurus dan kader TP-PKK tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Kehadiran ratusan kader tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyukseskan gerakan PKK di Kabupaten Soppeng.

Tidak hanya diisi aktivitas olahraga, kegiatan ini juga menghadirkan pameran produk unggulan UMKM binaan TP-PKK dari delapan kecamatan. Para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan hasil produk sekaligus memperluas promosi usaha mereka.

Dalam sambutannya, Hj. Suarni Suwardi menekankan pentingnya menjadikan peringatan HKG PKK sebagai momentum memperkuat pengabdian dan meningkatkan peran kader dalam pemberdayaan keluarga.

HKG PKK ke-54 Tahun 2026 mengangkat tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045."

Menurutnya, tema tersebut menjadi dorongan agar gerakan PKK semakin berkontribusi dalam pembangunan, terutama dalam membangun kualitas keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Soppeng atas dukungan, pembinaan serta sinergi yang diberikan kepada TP-PKK selama ini.

Hj. Suarni menegaskan bahwa keberhasilan program PKK membutuhkan kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah.

Ia mengajak seluruh kader menjadikan 10 Program Pokok PKK sebagai pedoman kerja yang harus diwujudkan melalui kegiatan konkret dan tepat sasaran.

"Jangan sampai kegiatan PKK hanya berhenti pada rapat, pertemuan dan laporan administrasi semata. Namun, harus diwujudkan dalam aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga mendorong kader agar terus mengembangkan inovasi, kreativitas dan kepedulian sosial sehingga PKK mampu hadir memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mencakup penguatan ketahanan pangan, pembentukan karakter serta peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.

Kehadiran UMKM binaan TP-PKK dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu gambaran upaya mendorong potensi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha lokal.

Pada kesempatan itu, Hj. Suarni turut memberikan penghargaan kepada seluruh kader yang telah bekerja dengan penuh ketulusan dan dedikasi dalam menjalankan berbagai program PKK.

Ia berharap semangat gotong royong terus terpelihara sehingga gerakan PKK semakin kuat dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Ketua TP-PKK Soppeng mengajak seluruh kader menyatukan tekad untuk terus bergerak, berkarya dan mengabdi bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

"Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera."

Melalui Jambore dan HKG PKK ke-54 ini, TP-PKK Kabupaten Soppeng diharapkan semakin memperkuat solidaritas kader sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

(Yund)

Sabtu, 24 Oktober 2026

KAHMI Sulsel Canangkan Graha Hijau Hitam, Perkuat Regenerasi di Usia 60 Tahun


Makassar, Sigapnews.com, Memperkuat keberlanjutan organisasi dan menyiapkan generasi penerus menjadi salah satu pesan penting dalam peringatan Milad ke-60 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Di Sulawesi Selatan, semangat tersebut diwujudkan melalui langkah awal pembangunan Graha Hijau Hitam yang diharapkan menjadi pusat aktivitas, pertukaran gagasan, dan penguatan kaderisasi.

Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan menandai langkah tersebut melalui kegiatan Kick Off Graha Hijau Hitam yang dirangkaikan dengan syukuran Milad KAHMI ke-60 di Hotel MaxOne, Makassar, Sabtu malam (24/10/2026).

Agenda ini menjadi bagian dari upaya melanjutkan gagasan yang telah dirintis oleh kepengurusan sebelumnya. Graha Hijau Hitam direncanakan menjadi rumah bersama keluarga besar HMI dan KAHMI, sekaligus ruang untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan mengembangkan tradisi intelektual.

Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel, Dr. Hidayah Muhallim, S.Sos., M.A., dalam laporan panitia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan agar rencana pembangunan graha dapat berlanjut hingga tahap realisasi.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menilai Graha Hijau Hitam perlu memiliki peran lebih luas daripada sekadar menjadi fasilitas organisasi.

Ia berharap gedung tersebut nantinya mampu menjadi ruang pembinaan kader, pengembangan pemikiran, serta tempat lahirnya gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Graha Hijau Hitam harus menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Kami berharap tempat ini menjadi laboratorium pergerakan, ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan menyiapkan keberlanjutan perjuangan HMI dan KAHMI bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan graha memiliki arti strategis bagi keberlanjutan gerakan Hijau Hitam. Interaksi antara kader dan alumni diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengalaman, memperluas wawasan, dan mendorong lahirnya generasi penerus yang siap menghadapi perubahan zaman.

Dengan demikian, keberadaan Graha Hijau Hitam diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS, S.T., M.M., menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan jajaran Majelis Daerah dan keluarga besar Hijau Hitam terhadap rencana pembangunan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dari jajaran Majelis Daerah maupun keluarga besar Hijau Hitam. Kebersamaan dan dukungan ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Graha Hijau Hitam sebagai rumah bersama bagi keluarga besar HMI dan KAHMI,” ungkapnya.

Fadriaty juga mengapresiasi upaya panitia yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan peluncuran awal pembangunan tersebut.

“Kami hanya berusaha memfasilitasi launching atau kick off ini dengan ikhtiar semaksimal mungkin melalui kerja-kerja panitia yang luar biasa. Semoga ke depan gedung ini bisa segera terbangun seperti yang kita rencanakan,” tambahnya.

Dukungan berbagai elemen menjadi kekuatan awal untuk mendorong terwujudnya rencana tersebut. Ke depan, kesinambungan upaya dan keterlibatan seluruh pihak diharapkan dapat mengantarkan pembangunan Graha Hijau Hitam dari tahap gagasan menuju realisasi.

Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Syamsul Qomar, mengingatkan pentingnya menjadikan Milad ke-60 sebagai momentum untuk merawat kebersamaan sekaligus memperkuat kontribusi organisasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Momentum Milad ke-60 KAHMI harus menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, menjaga nilai-nilai perjuangan, dan memastikan kontribusi KAHMI tetap relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Syamsul Qomar turut mengapresiasi penyelenggaraan perayaan Milad KAHMI ke-60 oleh MW KAHMI Sulsel. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai perayaan paling megah dan spektakuler dibandingkan perayaan yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI lainnya di Indonesia.

“Sejauh ini, perayaan Milad KAHMI yang dilaksanakan KAHMI Sulsel malam ini adalah yang paling megah dan spektakuler dari seluruh Majelis Wilayah di Indonesia. Keren!” ujarnya.

Perayaan tersebut dihadiri ratusan anggota KAHMI dan kader HMI, bersama sejumlah tokoh nasional, tokoh daerah, dan unsur pemerintahan.

Hadir di antaranya perwakilan Menteri Pertanian RI, perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan.

Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham bersama suaminya, IAS, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, Ketua KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan, jajaran pengurus Majelis Daerah KAHMI se-Sulawesi Selatan, serta Ketua Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Sulawesi Selatan.

Kehadiran para tokoh dan keluarga besar Hijau Hitam tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan memperkuat konsolidasi organisasi.

Memasuki enam dekade perjalanan, KAHMI menghadapi tantangan untuk menjaga nilai perjuangan sekaligus memastikan keberlanjutan peran organisasi. Rencana pembangunan Graha Hijau Hitam menjadi salah satu ikhtiar untuk menjawab tantangan tersebut, dengan harapan menghadirkan ruang yang mampu mempertemukan gagasan, memperkuat kaderisasi, dan mendorong pengabdian yang berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

Minggu, 04 Oktober 2026

Burhanuddin Andi Pimpin HKTI Sulsel, Tekadnya Jelas: Petani Harus Jadi Prioritas


Makassar, Sigapnews.com, Kepemimpinan baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan resmi dimulai. Irjen Pol. (Purn.) Burhanuddin Andi dipercaya menjadi Ketua DPD HKTI Sulsel setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Makassar, Ahad (4/10/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Burhanuddin tidak berbicara panjang mengenai jabatan. Ia justru menyampaikan satu komitmen yang menjadi pijakan awal kepemimpinannya.

“Siap mewakafkan diri untuk HKTI.”

Menurut Burhanuddin, kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan setelah menerima amanah. Ia menyatakan siap mengalokasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk membesarkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani.

“Saya siap bekerja dan memberikan waktu, pikiran serta tenaga untuk HKTI. Saya ingin HKTI hadir lebih dekat dengan petani dan benar-benar menjadi bagian dari perjuangan mereka,” ujarnya.

Burhanuddin menilai HKTI Sulsel memiliki modal organisasi yang kuat. Pengurus DPC telah terbentuk di 24 kabupaten/kota, dengan sebagian besar ketuanya berasal dari kalangan kepala daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa struktur yang besar tidak akan berarti apabila tidak diikuti kerja nyata.

“Kita tidak ingin HKTI hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus terasa manfaatnya. Petani harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan mereka harus kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” tegasnya.

Karena itu, Burhanuddin ingin HKTI lebih aktif mendengar suara petani.

Persoalan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan kerja organisasi. Aspirasi petani tidak cukup hanya dicatat, tetapi perlu dikawal agar menemukan solusi.

Terpilihnya Burhanuddin menjadi bagian dari konsolidasi besar HKTI Sulsel. Musda tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC HKTI dari 24 kabupaten/kota.

Kekuatan jaringan tersebut menjadi modal penting untuk membangun gerakan organisasi yang lebih terkoordinasi.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding sebelumnya juga menekankan pentingnya menjadikan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk menghasilkan kerja yang dirasakan langsung oleh petani.

Pesan tersebut sejalan dengan visi awal Burhanuddin.

Ia ingin HKTI hadir di tengah persoalan petani, bukan hanya di ruang rapat.

Dengan jaringan organisasi yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota, HKTI Sulsel memiliki ruang yang luas untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan petani.

Burhanuddin Andi lahir di Soppeng, 26 April 1959 dan merupakan lulusan Akpol 1983.

Sepanjang kariernya di Polri, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kapolda Bengkulu, Kapolda Sulselbar dan Koorsahli Kapolri.

Kini, pengalaman tersebut dibawa ke ruang pengabdian yang berbeda.

Setelah purna tugas dari kepolisian, Burhanuddin memilih mengambil bagian dalam organisasi yang memiliki perhatian langsung terhadap sektor pertanian dan kehidupan petani.

Tantangan kepemimpinannya pun sudah terbentang.

Membangun HKTI yang kuat secara organisasi sekaligus memastikan petani benar-benar merasakan kehadiran dan manfaatnya.

(Yund)

Bupati Suwardi Haseng Pimpin HKTI Soppeng, Perkuat Organisasi Petani di 24 Kabupaten/Kota Sulsel


Makassar, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., mendapat amanah baru di luar pemerintahan. Ia resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Soppeng periode 2026–2031.

Pengukuhan Suwardi bersama jajaran pengurus DPC HKTI Soppeng berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Ahad (4/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulawesi Selatan.

Dalam kepengurusan tersebut, Suwardi didampingi Musdar Asman, S.Pd., M.Si., sebagai sekretaris dan Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., sebagai bendahara. Sementara posisi wakil ketua dipercayakan kepada H. Asis Dahlan dan HAM Zulkarnain.

Pengukuhan seluruh pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan dilakukan Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding.

Momentum tersebut sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan HKTI di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Di tingkat provinsi, Musda menetapkan Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Burhanuddin Andi sebagai Ketua DPD HKTI Sulsel. Burhanuddin terpilih secara aklamasi setelah menjadi calon tunggal dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan.

Menariknya, sejumlah kepala daerah juga dipercaya memimpin DPC HKTI di wilayah masing-masing. Di antaranya Darmawangsyah Muin di Gowa, Paris Yasir di Jeneponto, Andi Muchtar Ali Yusuf di Bulukumba, Andi Asman Sulaiman di Bone, Andi Rosman di Wajo, Chaidir Syam di Maros, Sofyan Syam di Pangkep, Andi Ina Kartika Sari di Barru, Azizah Irma Wahyudianti Irwan di Pinrang dan Syaharuddin Alrif di Sidrap.

Sementara sejumlah DPC lainnya dipercayakan kepada tokoh daerah, seperti Andi Suharmika Hasir di Makassar, Mohammad Firdaus Dg Manye di Takalar, Muhammad Fathul Fauzy Nurdin di Bantaeng, Muhammad Natsir Ali di Kepulauan Selayar, Achmad Fauzan Guntur di Sinjai hingga Irwan Bachri Syam di Luwu Timur.

Struktur baru HKTI Sulsel selanjutnya berada dalam koordinasi DPN HKTI yang diisi sejumlah tokoh nasional. Presiden Prabowo Subianto tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjabat Ketua Dewan Penasihat.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko menempati posisi Ketua Dewan Kehormatan, dengan Andi Iwan Darmawan Aras sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Di jajaran eksekutif, Sudaryono dipercaya sebagai Ketua Umum DPN HKTI dan Abdul Kadir Karding sebagai Sekretaris Jenderal.

Kegiatan di Makassar tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda serta Ketua DPN Pengusaha Tani Yasir Machmud.

Bagi Soppeng, masuknya Suwardi Haseng sebagai Ketua DPC HKTI bukan sekadar tambahan jabatan organisasi. Posisi tersebut menempatkan kepala daerah secara langsung dalam wadah yang memiliki perhatian terhadap kepentingan petani dan penguatan sektor pertanian.

Dengan terbentuknya DPD dan 24 DPC, HKTI Sulsel kini memiliki struktur organisasi lengkap di seluruh kabupaten/kota. Di Soppeng, organisasi tersebut akan berada di bawah kepemimpinan Suwardi Haseng untuk periode lima tahun ke depan.

(Yund)

Rabu, 30 September 2026

Pilketos Serentak di Soppeng, Wabup Selle: Belajar Demokrasi Sejak di Bangku Sekolah


Soppeng, Sigapnews.com, Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pilketos) serentak tingkat SMA/SMK se-Sulawesi Selatan menjadi momentum pendidikan demokrasi bagi para pelajar. Di Soppeng, kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle K.S. Dalle, di SMAN 1 Soppeng, Rabu (30/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Selle memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pilketos serentak yang dinilainya mampu memberikan pengalaman demokrasi secara langsung kepada siswa.

Ia meminta para pelajar memanfaatkan momentum tersebut sebagai ruang belajar, bukan sekadar ajang memilih siapa yang akan memimpin OSIS.

“Momen pemilihan Ketua OSIS ini jangan disia-siakan. Ini adalah pesta demokrasi pelajar,” kata Selle.

Menurutnya, suasana pemilihan harus dibangun secara positif. Para siswa diminta mengikuti seluruh proses dengan penuh antusias, tetapi tetap menjaga ketertiban dan rasa saling menghargai.

Selle menyebut Pilketos sebagai gambaran sederhana dari proses demokrasi yang lebih luas.

“Pemilihan Ketua OSIS serentak ini merupakan miniatur Pemilu. Dari sini para siswa dapat belajar bagaimana menggunakan hak pilih, menentukan pilihan, menghargai perbedaan, serta menerima hasil pemilihan dengan sikap yang dewasa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak menimbulkan perpecahan di antara siswa. Siapa pun kandidat yang dipilih, seluruh peserta didik diharapkan tetap menjaga kebersamaan setelah proses pemungutan suara selesai.

Menurutnya, kedewasaan dalam berdemokrasi justru terlihat ketika seseorang mampu menghormati pilihan orang lain dan menerima hasil pemilihan secara sportif.

Pilketos serentak Sulawesi Selatan tahun 2026 juga menjadi sarana bagi pelajar untuk memahami tahapan pemilihan, tata tertib, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya menjaga integritas selama proses berlangsung.

Khusus di SMAN 1 Soppeng, pembukaan Pilketos turut dihadiri sejumlah unsur terkait, mulai dari Kodim 1423 Soppeng, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, pengawas, pendamping hingga undangan lainnya.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di sekolah membutuhkan dukungan bersama. Pelajar diberikan kesempatan untuk memahami bahwa sebuah proses pemilihan tidak hanya berbicara tentang memenangkan kandidat, tetapi juga menyangkut aturan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pilihan.

Wabup Selle berharap Pilketos serentak mampu melahirkan lebih dari sekadar pengurus OSIS baru. Ia ingin proses tersebut menjadi pengalaman berharga bagi pelajar untuk tumbuh sebagai generasi yang mampu berdemokrasi secara santun, menghargai perbedaan dan bertanggung jawab atas setiap pilihan.

“Yang terpenting bukan hanya siapa yang terpilih, tetapi bagaimana prosesnya dapat menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita,” demikian pesan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.

(Yund)

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved