-->

Minggu, 26 Januari 2025

Spekulasi Keterlambatan Jadwal RAT di Gapoktan Sipurennue Kelurahan Salokaraja, Bagaimana Solusinya?

Soppeng, Sigapnews.com, Seluruh anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sipurennue di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tengah mempertanyakan jadwal Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang hingga kini belum diumumkan oleh pengurus. Senin (27/1/2025). 

RAT yang seharusnya menjadi agenda rutin tahunan untuk mengevaluasi kinerja, pelaporan keuangan, dan perencanaan program kerja, kini menjadi tanda tanya besar bagi para anggota.

Beberapa anggota Gapoktan seperti Muliadi, Tamrin, Asmir, Masriadi, Amirullah, Haeruddin, dan Abdul Rauf menyuarakan kekhawatirannya atas keterlambatan ini. 

Mereka mengaku belum mendapatkan informasi jelas mengenai kapan RAT akan dilaksanakan.

"RAT itu sangat penting untuk kami. Selain sebagai bentuk transparansi dari pengurus, ini juga jadi kesempatan bagi anggota untuk memberikan masukan dan mengetahui bagaimana keuangan Gapoktan dikelola," ujar Muliadi.

Hal senada disampaikan oleh Tamrin. Ia berharap pengurus segera mengambil langkah konkret untuk menjadwalkan RAT. 

"Kami hanya ingin ada kejelasan. Jangan sampai keterlambatan ini menimbulkan spekulasi di antara anggota," katanya.

Masriadi, salah satu anggota lainnya, menyampaikan kekhawatirannya bahwa keterlambatan RAT bisa memengaruhi kepercayaan anggota terhadap pengurus. 

"Keterbukaan itu penting. Jika RAT terus tertunda, bisa jadi kepercayaan anggota kepada pengurus mulai berkurang," tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua Gapoktan Sipurennue, Muh. Idris menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh salah seorang pengurus melaksanakan hajatan.

"Kami mohon kesabaran dari anggota, jadwal RAT akan segera kami umumkan," ungkap Idris. 

Dengan situasi ini, para anggota berharap pengurus dapat segera menyelesaikan persiapan dan melaksanakan RAT sesuai aturan. 

Mereka berharap pertemuan tahunan ini dapat menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung kesejahteraan petani di Kelurahan Salokaraja.

(Red) 

Jumat, 24 Januari 2025

LBH Cita Keadilan Soppeng Jalin Kerjasama Baru dengan Pengadilan Agama Watansoppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Setelah melewati proses tender sebagai penyedia jasa layanan Pos Bantuan Hukum di LPSE, LBH Cita Keadilan Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 8 Januari 2025 lalu. 

Hal itu, disampaikan Direktur LBH Cita Keadilan Abdul Rasyid, SH, CPL melalui keterangannya ke awak media, Jum'at (24/1/2025). 

"Perjanjian kerjasama ini kata Rasyid, "Sudah berjalan selama 4 Tahun, dimana 3 tahun  terakhir mekanisme penerimaanya melalui mekanisme seleksi", terangnya. 

Abdul Rasyid SH sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita KEADILAN sangat senang dan  berterima kasih kepada Pihak Pengadilan Agama Watansoppeng Soppeng dengan adanya kerjasama ini. 

"Alhamsulillah Kami sangat senang dengan adanya perjanjian kerjasama ini karena telah kembali mempercayakan kepada LBH Cita Keadilan untuk menjadi mitra pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat pencari keadilan yang langsung ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Kata Rasyid, "Kepercayaan ini menunjukkan kinerja LBH Cita Keadilan selama beberapa tahun terakhir yang mungkin dinilai sangat baik", tuturnya. 

Rasyid menjelaskan bahwa, "Tugas pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) itu adalah melayani pembuatan permohonan permohonan, gugatan gugatan maupun sifatnya konsultasi yang langsung ke pengadilan agama Watansoppeng".

Abdul Rasyid juga menuturkan jika lembaga yang dipimpinnya telah menyandang Akreditasi B sehingga kedepannya merasa tertantang untuk memperbaiki pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, baik sifatnya litigasi maupun non litigasi.

Alumnh Fakultas Hukum Unhas ini berharap, tidak ada lagi masyarakat  yang tersangkut pidana yang ancaman 5 tahun ke atas tidak mendapatkan bantuan hukum, baik yang kategori miskin maupun mampu. 

Ia menegaskan wajib hukumnya setiap perkara pidana yang ancaman 5 tahun keatas mendapat pendampingan hukum, dan LBH cita keadilan telah mempersiapkan tenaga pendampingan mulai penyelidikan, penyidikan hingga putusan dan memperoleh berkekuatan hukum tetap, tandasnya.

(Red) 

Kamis, 23 Januari 2025

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Apdesi Soppeng Periode 2025-2030, Menunggu Bupati Terpilih

Soppeng, Sigapnews.com, Pasca Musda Pemilihan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Soppeng yang defenitif yang di ketuai oleh Andi Sillang Kades Goarie Kecamatan Marioriwawo, sejumlah pengurus dan panitia melakukan audensi dengan Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak dalam rangka persiapan pengukuhan dan kesiapan jadwal pelantikan dan pengukuhan. 

Dalam audensi itu, Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak menyarankan kepada panitia Musda dan pengurus Apdesi Soppeng yang baru agar kiranya pelantikan dan pengukuhan Apdesi periode 2025-2030 setelah Bupati Soppeng terpilih di lantik, dan yang melantik adalah Bupati Soppeng yang baru Haji Suwardi Haseng. 

Hal itu terungkap saat panitia Musda dan pimpinan kecamatan Apdesi Soppeng melakukan rapat internal persiapan pelantikan pengurus APDESI periode 2025-2030 yang dilaksanakan di Cafe Daffa, Jum'at (24/1/2025). 

Dalam rapat internal tersebut menyimpulkan bahwa pelantikan dan pengukuhan untuk sementara ditunda, sembari menunggu Bupati Soppeng terpilih dilantik, demikian juga jadwal akan disesuaikan dengan hasil konsultasi dengan Bupati Soppeng yang baru Haji Suwardi Haseng. 

Wakil Ketua Apdesi periode 2020-2005 Firdaus yang kini menjabat MPO di kepengurusan yang baru menyarankan agar seluruh program kerja yang telah direalisasikan selama ini dihadapkan oleh seluruh Pimpinan Kecamatan dan pengurus yang terpilih untuk periode 2025-2030 sebagai bentuk tranparansi kepada  pengurus dan anggota. 

Firdaus berharap kedepan, apa yang menjadi program APDESI selama ini yang dianggap baik agar tetap dilanjutkan, bahkan sedapat mungkin untuk lebih ditingkatkan, tandas mantan Kades Timusu ini.

Ia juga mengingatkan bahwa APDESI adalah rumah besar bagi para Aparat Desa sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk berjuang demi kepentingan Desa sehingga sangat perlu untuk terus menjalin hubungan kerjasama semua pihak, pungkasnya. 

Hadir dalam rapat internal tersebut diantaranya, Firdaus, Shalahuddin, S.Ag Kades Umpungeng, Suherman Kades Maccile, Hafsah (Kades Jampu, Marhudi Kades Kampiri, Kades Barae

Sekadar diketahui pengurus Apdesi Soppeng yang baru periode 2025-2030 yakni :

Ketua terpilih : Andi Sillang (Kades Goarie). 

Wakil Ketua I : Shalahuddin, S.Ag (Kades Umpungeng). 

Wakil Ketua II : Hasse Tangsi, SH (Kades Parenring). 

Sekretaris : Hasminullah, S.Pd (Kades Marioriaja). 

Wakil Sekretaris I : Wahyu Ashari, S.IP (Kades Belo). 

Wakil Sekretaris II : Hamka Syarif (Kades Citta) 

Bendahara : Nurhafsah, S.Sos, MM (Kades Jampu). 

Wakil Bendahara I : Eka Wahyuni (Kades Laringgi) 

Wakil Bendahara II : Hj  Sitti Salmiah (Kades Pising) 

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) : Firdaus, S.Sos (Mantan Kades Timusu). 

(Red) 

Senin, 22 Juli 2024

Insan Pers Jatim Gelar Demo Tuntut KLB Organisasi PWI Pusat

Surabaya, Sigapnews.com- Insanpers dari berbagai media di Jawa Timur melakukan demontrasi di halaman depan Gedung PWI Jawa Timu di Jl Taman Apsari 15-17 Surabaya, Senin (22/07/2024) siang. 

Sambil  membentangkan poster bertuliskan hujatan terhadap kepengurusan PWI Pusat, massa juga menunutut segera digelar KLB (Kongres Luar Biasa).

Massa yang hadir dalam aksi tersebut juga meminta Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim untuk segera bersikap, supaya kemelut yang terjadi di kepengurusan PWI Pusat segera berakhir.

Pasalnya, dalam kongres di Bandung beberapa waktu lalu, pemegang mandate suara untuk melakukan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat ada di pundak Ketua PWI Jawa Timur.

“Kami di daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur merasa malu sebagai anggota PWI, karena kemelut di kepengurusan PWI Pusat  justru membuat marwah organisasi semakun terpuruk,” ujar Ita, peserta  aksi.

Menurutnya, pengurus PWI Pusat seharusnya memberi tauladan kepada seluruh anggotanya, bagaimana berorganisasi yang beretika, bermartabat dan terhormat.

“Tidak malah merusak serta mencoreng organisasi PWI,” ujarnya.

Karena itulah, sesuai tuntutan para peserta aksi, PWI Jawa Timur harus cepat bersikap, meminta segera digelar KLB, sehingga organisasi bisa segera terselamatkan.

“Segera lakukan KLB,  supaya marwah PWI  tidak semakin terpuruk di mata publik.”

Aksi damai yang dihadiri kurang lebih 50 wartawan dari berbagai media, yang menjadi anggota PWI, lalu menyampaikan tuntutan kepada Ketua PWI Jatim.

Perwakilan aksi demo para wartawan ini  diterima Ketua PWI Jawa Timur  Lutfil Hakim dan pengurus, serta dari Dewan Kehormatan PWI Jatim, Joko Tetuko dan Sekretaris Ferry Ismirza.

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim saat menerima tuntutan peserta aksi berjanji akan menyampaikan tututan  ke PWI Pusat.

Sedang Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim  menambahkan, mendukung dan mendorong Pengurus Harian PWI Jatim, meneruskan dan bertanggung jawab atas aspirasi anggota PWI ke PWI Pusat.

"Kami akan mengusulkan Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat mendampingi Zulmansyah Sekedang yang ditunjuk untuk menjalankan roda organisasi sampai Kongres Luar Biasa (KLB) berlangsung," tambah Joko Tetuko.

(Redho)

Rabu, 17 Juli 2024

PJ Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh di Terima Kunjungan Audensi Pengurus DPD PJI Sulsel

Makassar, Sigapnews.com-  Pemerintah Provinsi Sulsel melalui PJ.Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima secara langsung kunjungan audensi sekaligus silaturrahmi dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD'PJI Sulsel). Kamis 18 Juli 2024.

Dalam Kunjungan audensi dan silaturrahmi  ini sebagai bentuk sinergi pemerintah dengan insan pers khususnya DPD PJI Sulsel yang diharapkan kedepan dapat membangung sinergi yang lebih baik dalam hal publikasi terhadap pemerintah provinsi Sulsel.

Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang didampingi Humas Pemprov Sulsel  dan Kepala Kesbangnpol Sulsel dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus DPD PJI Sulsel atas kedatangannya melakukan kunjungan silaturrahmi di rujab gubenur Sulsel.

Lanjut Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa dirinya sebagai Pj.Gubeenur Sulsel kendatipun padat jadwal dan banyaknya permintaan audensi,diq mengatakan kami tetap berusaha menemui semuanya, olehnya usai sholat subuh kami sudah mulai menerima tamu. ungkapnya. 

Rombongan Audens PJI Sulsel dipimpin langsung oleh Ketua PJI Sulsel Akbar Hasan, S.Sos , Wakil Ketua Muh.Rizal Noma, Sekretaris Muhammad didampingi beberapa pengurus PJI Sulsel. (*)

Senin, 08 Juli 2024

Menyoal Tudingan Media Makan Uang Haram dan Pengecut, Ketua PJI Sulsel Kecam Pemilik FB Prince Muhammad


Makassar, Sigapnews.com- Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) menyatakan kecaman keras terhadap akun Facebook dengan nama pengguna Prince Muhammad yang telah melontarkan tudingan serius terhadap media massa. Dalam unggahannya, akun tersebut menuduh media makan uang haram dan pengecut.

"Terima kasih kepada rekan rekan ikatan jurnalis Selayar yang telah menghubungi kami selaku ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia, PJI Sulsel, terkait dugaan penghinaan wartawan lokal Selayar yang dilakukan oleh oknum pemilik akun FB Prince Muhammad. 

Kami dari PJI Sulsel mengutuk keras kepada oknum pemilik medsos tersebut yang tidak bertanggung jawab dengan seenaknya melakukan tindakan menghina profesi wartawan dimana wartawan dalam bekerja telah dilindungi oleh undang undang no 40 Tahun 1999. 

Akbar Hasan selaku Ketua DPD PJI Sulsel meminta kepada APH Polres Selayar untuk segera menuntaskan Laporan Polisi yang dilayangkan oleh IJAS Selayar kepada Polres Selayar agar kasus ini segera tuntas.

Ketua PJI Sulsel menegaskan bahwa tudingan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap media dan jurnalis, yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. 

PJI juga mendorong pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap akun tersebut guna mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan.

Akbar Hasan, "Kami selalu membuka diri terhadap kritik yang konstruktif, namun tudingan tanpa dasar seperti ini hanya akan menimbulkan kegaduhan dan mencederai profesi jurnalis. 

"Kami berharap masyarakat lebih bijak dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial."

Persatuan Jurnalis Indonesia terus berkomitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. 

"Kami akan terus mendukung jurnalis Indonesia untuk tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan tidak terpengaruh oleh provokasi semacam ini," tutup Akbar Hasan. 

(Red/*) 

© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved