Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Prioritaskan Kesehatan, Bupati Soppeng Pertahankan UHC

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

 "Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

Bantu Sejahterakan Warga, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Bantuan Hibah Tangki Septik

Soppeng, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan tangki septik skala individual di Aula Kantor Camat Marioriwawo pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyerahkan bantuan secara simbolis kepada enam perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Marioriwawo. 

Ia menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

"Proses ini memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat," ujar Bupati. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada H. Syaharuddin M. Adam, Anggota DPRD Soppeng fraksi Golkar, yang telah memperjuangkan terealisasinya program ini untuk warga di daerah pemilihannya.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, program DAK Sanitasi ini menjangkau tiga kecamatan: Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-Donri. 

Di Kecamatan Marioriwawo, bantuan diberikan kepada 25 penerima di enam lokasi, yaitu Kelurahan Tettikenrarae, Desa Barae, Desa Goarie, Desa Watu Toa, Desa Mariorilau, dan Desa Gattareng Toa. Setiap penerima memperoleh dana Rp15.000.000, dengan total bantuan per desa/kelurahan mencapai Rp375.000.000.

Selain itu, bantuan serupa juga disalurkan untuk Desa Appanang dan Galung di Kecamatan Liliriaja, serta Desa Labokong di Kecamatan Donri-Donri. 

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Marioriwawo, perwakilan Dinas PUPR, kepala desa, dan para penerima bantuan.

(Red) 

Pentingnya Data Riil dalam Percepatan Penanganan Stunting, Pesan Kunci dari Wakil Bupati Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rembuk Tematik Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappelitbangda, Andi Agus Nongki, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Soppeng. Melakukan evaluasi kinerja dalam percepatan pencegahan penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Melakukan pemetaan usulan program kegiatan intervensi. Serta mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana kegiatan.

 

Adapun Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dokumen yang berisi daftar rencana program kegiatan pencegahan dan percepatan stunting yang terbagi dalam bidang fisik, prasarana, sosial, budaya, dan ekonomi berdasarkan hasil analisis situasi seluruh kecamatan.

​

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam sambutannya menawarkan tema  Segera Aksi (Soppeng Bergerak Atasi Kemiskinan dan Stunting) sebagai penyemangat untuk bergerak cepat mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

Ir. Selle KS Dalle menekankan pentingnya laporan faktual dari lapangan, terutama pada triwulan ketiga ini. 

Ia meminta setiap kecamatan untuk berani menyampaikan laporan mengenai anak-anak yang telah ditangani di desa masing-masing, serta menyampaikan progres penanganan stunting secara keseluruhan.

 

"Kita harus bicara dengan data riil anak-anak di lapangan, bukan hanya soal angka," tegasnya. 

Ia juga mengingatkan agar kesehatan anak-anak lain tetap menjadi perhatian, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki dinamika tersendiri dalam menangani stunting, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Ia menyampaikan tidak perlu malu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan daerah lain untuk bertukar informasi dan praktik baik.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan berita acara kesepakatan hasil rembuk, sebagai wujud nyata dukungan dan keseriusan seluruh pihak dalam menangani stunting di Kabupaten Soppeng.

Acara turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua TP. PKK Kabupaten Soppeng,  para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, para Kepala  puskesmas, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan.

(Yun/*) 

Wabup Soppeng Pimpin Penerimaan dan Pembekalan Tim Aksi Stop Stunting 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle resmi menggelar acara penerimaan dan pembekalan Tim Aksi Stop Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Senin (28/7/2025).

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting di 21 lokus desa/kelurahan melalui intervensi gizi dan kesehatan selama 90 hari ke depan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan bahwa tim yang terdiri dari pendamping gizi, tenaga medis, kader kesehatan, dan anggota PKK ini akan fokus menangani 630 anak bermasalah gizi serta 42 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

“Tim akan melakukan berbagai intervensi penting seperti pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, serta edukasi kesehatan guna memastikan penanganan stunting yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Soppeng sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas komitmen tim dan menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan multidimensi dalam mengatasi stunting.

Ia menekankan, “Dampak stunting tidak hanya terlihat pada aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara tim, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat sangat krusial.”

Program ini merupakan bagian dari implementasi prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dalam penurunan stunting dan diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah lain.

Pemerintah Kabupaten Soppeng optimis melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, angka stunting di daerah ini dapat ditekan secara signifikan sehingga masa depan anak-anak Soppeng menjadi lebih cerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

(Red/*)