Polemik ASN Kolut Memanas, Kepala BKPSDM Ikut Disorot, LSM PRI Desak Bupati Turun Tangan

Illustrasi

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Polemik penonaktifan jabatan atau nonjob sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali menjadi sorotan. Meski telah dikembalikan ke jabatan masing-masing setelah menjalani masa nonjob sekitar lima hingga enam bulan, sejumlah ASN mengaku masih menghadapi dugaan intimidasi dan perlakuan yang dinilai tidak adil.

Pengakuan tersebut disampaikan salah seorang ASN yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pengembalian jabatan yang semestinya menjadi akhir dari persoalan sebelumnya justru diikuti munculnya persoalan baru. Bahkan, mereka mengaku kembali berhadapan dengan pemeriksaan kode etik dan persoalan administrasi kehadiran.

"Betul, kami sudah dikembalikan setelah sebelumnya dinonjobkan. Namun, setelah itu kami justru kembali mendapat intimidasi," ungkap sumber tersebut.

Menurut pengakuannya, persoalan absensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam proses penegakan disiplin ASN. Ia menduga terdapat pencatatan kehadiran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga mereka seolah-olah tercatat tidak masuk kantor selama puluhan hari.

"Sudah disidang kode etik lagi, kemudian dibuatkan masalah absensi. Kehadiran kami seolah-olah direkayasa hingga tercatat puluhan hari tidak masuk kantor, dengan tujuan agar kami bisa diberhentikan," bebernya.

Selain persoalan absensi, sumber tersebut juga mempertanyakan mekanisme pembentukan tim pemeriksa kode etik. Ia menilai terdapat anggota tim yang memiliki pangkat dan jabatan lebih rendah dibandingkan ASN yang diperiksa.

"Yang aneh, ada tim yang menyidangkan kami justru memiliki jabatan dan pangkat lebih rendah daripada yang disidang. Bahkan, ada pejabat setingkat kepala bidang seperti Ismail, Kabid Diknas, yang ikut menyidangkan pejabat setingkat kepala bagian," ujarnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian karena setiap proses pemeriksaan ASN harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kolaka Utara. Sumber tersebut meminta Bupati Kolaka Utara, Nurahman, tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan di lingkungan BKPSDM.

Ia berharap Bupati memastikan tidak ada tindakan yang merugikan ASN maupun praktik penegakan disiplin yang dilakukan secara tidak proporsional.

"Jangan sampai Pak Bupati tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kami berharap Bupati juga mengevaluasi Kepala BKPSDM yang diduga melakukan tindakan menekan ASN," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pejabat yang membidangi kepegawaian semestinya memahami secara mendalam regulasi ASN, terutama terkait manajemen kepegawaian, kode etik, disiplin, serta mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

"Seorang Kepala BKPSDM harus banyak belajar dan benar-benar memahami aturan ASN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan merugikan aparatur," tambahnya.

Menurut sumber tersebut, penegakan disiplin tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh ASN harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya tekanan ataupun perlakuan diskriminatif.

"Kalau memang mau menegakkan kode etik dan disiplin, seharusnya berlaku untuk semua ASN. Jangan hanya kami yang sebelumnya dinonjobkan menjadi sasaran," katanya.

LSM PRI: Bupati Jangan Biarkan Persoalan ASN Berlarut-larut

Menanggapi polemik tersebut, LSM PRI (Public Research Institute), Muhammad Abduh Azizul Gaffar, turut angkat bicara. Ia menilai pemerintah daerah semestinya lebih fokus mencari solusi untuk mendorong kemajuan daerah dan menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh ASN.

Menurutnya, tujuan utama pemerintahan daerah adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan membiarkan persoalan internal birokrasi terus berlarut-larut hingga mengganggu kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas.

Ia mengingatkan Bupati maupun Kepala BKPSDM agar mengedepankan pembinaan, penyelesaian masalah, serta penerapan aturan secara objektif dan berkeadilan.

"Seharusnya yang dicari adalah solusi, bagaimana Kabupaten Kolaka Utara bisa semakin maju, masyarakat sejahtera dan bahagia, serta para ASN bisa bekerja dengan tenang untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru terus-menerus mendapat tekanan dan perlakuan yang dirasakan sebagai penindasan, seolah tidak ada habis-habisnya," tegas Muhammad Abduh Azizul Gaffar.

Ia berharap Bupati Kolaka Utara tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang muncul di lingkungan birokrasi. Evaluasi terhadap jajaran yang membidangi kepegawaian dinilai perlu dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, ASN membutuhkan kepastian hukum, rasa aman, serta lingkungan kerja yang profesional. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal tanpa dibayangi persoalan internal yang berkepanjangan.

Bupati Diminta Pastikan Penegakan Disiplin Berjalan Objektif

Dalam keterangannya, sumber ASN tersebut juga menyampaikan kekecewaan terhadap penanganan persoalan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ia berharap kepala daerah turun tangan untuk memastikan tata kelola birokrasi berjalan secara profesional dan berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, tudingan mengenai dugaan intimidasi, ketidaksesuaian pencatatan absensi, serta persoalan komposisi tim pemeriksa masih berdasarkan keterangan sepihak dari sumber yang bersangkutan dan belum disertai dokumen pendukung yang dapat diverifikasi media.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Bupati Kolaka Utara, Kepala BKPSDM, tim pemeriksa kode etik, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Evaluasi terhadap persoalan ini dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa penegakan disiplin ASN hanya menyasar kelompok atau individu tertentu. Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap kebijakan kepegawaian berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari ketegasan dalam menerapkan disiplin, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan memberikan ruang bagi ASN untuk mengabdi kepada masyarakat.

(Red)

Uang Daerah Mengendap, Puluhan Miliar Kerugian Kolut Dipertanyakan: Inspektorat Harus Buka Data Penagihan

Kolaka Utara, Sigapnews.com, Puluhan miliar rupiah yang tercatat sebagai kerugian daerah di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kembali memantik pertanyaan. Bukan hanya soal besarnya nilai kerugian, tetapi tentang nasib uang daerah yang seharusnya dikembalikan namun belum kunjung masuk ke kas daerah.

Di tengah pemerintah daerah yang sedang mengejar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi anggaran, kondisi ini menjadi ironi tersendiri.

Uang baru dicari, sementara uang lama yang telah dinyatakan sebagai kewajiban pengembalian justru masih menjadi pekerjaan rumah.

Sorotan publik pun mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara.

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat dituntut tidak hanya mencatat persoalan, tetapi juga memastikan proses penyelesaian kerugian daerah berjalan sesuai ketentuan.

Namun, hingga kini publik masih membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai berapa nilai kerugian yang belum tertagih, siapa pihak yang wajib mengembalikan, serta sejauh mana langkah penagihan telah dilakukan.

Angka Besar, Pertanyaan Lebih Besar

Persoalan menjadi semakin serius setelah muncul tudingan dari pihak eksternal mengenai dugaan “main mata” antara oknum Inspektorat dengan pihak rekanan yang disebut masih memiliki kewajiban menyelesaikan kerugian daerah.

Tudingan tersebut belum merupakan fakta hukum dan membutuhkan pembuktian serta klarifikasi.

Namun, ketika menyangkut uang publik, setiap dugaan yang muncul semestinya dijawab dengan data, dokumen, dan proses pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya.

Pertanyaan paling mendasar pun muncul:

Mengapa kewajiban yang sudah tercatat belum juga selesai?

Apakah persoalannya karena proses administrasi?

Apakah terdapat keberatan atau sengketa?

Apakah pihak yang wajib membayar tidak memiliki kemampuan?

Atau terdapat hambatan lain dalam proses penagihan?

Semua itu membutuhkan penjelasan resmi.

Wabup Sudah Dorong Percepatan

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin, SE, sebelumnya mendorong percepatan penyelesaian kerugian daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah.

Langkah tersebut dinilai penting karena pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mencari sumber penerimaan baru, tetapi juga memastikan seluruh hak daerah yang sudah dapat ditagihkan benar-benar kembali.

Jumardin menegaskan pemerintah daerah telah berupaya memacu proses tersebut.

“Kami sudah berupaya memacu percepatan, namun jika di tingkat penugasan dan eksekusi ada hambatan yang tidak jelas alasannya, tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan melalui rapat atau pencatatan.

Yang dibutuhkan adalah eksekusi dan kepastian pengembalian.

APIB Soroti Pekerjaan yang Disebut Prioritas

Ketua APIB Sulawesi Tenggara, Sapridona, turut menyoroti persoalan tersebut.

Ia meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada agenda optimalisasi PAD. Menurutnya, apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran dalam proses penyelesaian kerugian daerah, harus ada tindakan sesuai ketentuan.

Sapridona secara khusus menyoroti pekerjaan pematangan lahan bandara dan pekerjaan pengaspalan yang menurutnya perlu menjadi prioritas penagihan.

Ia menyebut kedua pekerjaan tersebut penting mendapat perhatian karena anggarannya disebut bersumber dari pinjaman daerah.

“Paling tidak dari dua kasus tersebut harus menjadi prioritas karena anggarannya bersumber dari pinjaman daerah,” ujarnya.

Sorotan juga diarahkan kepada seorang rekanan pengaspalan berinisial S.

Menurut Sapridona, rekanan tersebut disebut beberapa kali kembali memperoleh paket pekerjaan pengaspalan meskipun menurut keterangannya pekerjaan yang bersangkutan kembali menjadi temuan BPK.

Ia kemudian mempertanyakan mengapa rekanan tersebut disebut tidak masuk daftar hitam.

Sapridona bahkan menyampaikan dugaan adanya pengaturan dalam proses tender.

“Ini mengindikasikan adanya pengaturan pemenang tender,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan tudingan pihak APIB dan belum menjadi kesimpulan hukum. Pemerintah daerah, pihak pengadaan, maupun rekanan yang disebut perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi.

Publik Berhak Tahu

Di sinilah persoalan kerugian daerah seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam laporan.

Masyarakat berhak mengetahui:

Berapa total kerugian daerah yang belum tertagih?
Siapa pihak yang wajib mengembalikan?
Berapa nilai kewajiban masing-masing?
Kapan kewajiban tersebut jatuh tempo?
Berapa yang telah dibayar?
Berapa yang masih tersisa?
Apa langkah penagihan yang telah dilakukan?
Mengapa prosesnya belum selesai?
Apakah ada hambatan hukum atau administratif?
Siapa yang bertanggung jawab memastikan uang tersebut kembali?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah proses penyelesaian kerugian daerah benar-benar berjalan atau hanya berhenti pada administrasi.

Sebab mencatat kerugian bukanlah akhir dari pekerjaan.

Tujuan akhirnya adalah memastikan kerugian tersebut dipulihkan sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Inspektorat Jangan Biarkan Publik Menebak

Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan kelalaian, dugaan “main mata” dengan rekanan, maupun lambannya proses penyelesaian kerugian daerah.

Ketiadaan penjelasan justru membuat ruang pertanyaan semakin lebar.

Inspektorat perlu menjelaskan apakah proses penagihan telah dilakukan, berapa nilai yang sudah berhasil dipulihkan, berapa yang masih menjadi kewajiban, dan apa kendala yang menyebabkan sebagian kerugian belum tertagih.

Jika memang seluruh proses berjalan sesuai prosedur, publik tentu membutuhkan data untuk mengetahuinya.

Sebaliknya, apabila ditemukan hambatan atau pelanggaran, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah daerah menanganinya.

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar puluhan miliar rupiah.

Ini menyangkut uang publik, akuntabilitas, dan kepastian bahwa setiap kerugian daerah benar-benar diupayakan untuk dipulihkan.

Sebab uang daerah bukan angka yang cukup dicatat dalam laporan.

Jika sudah menjadi kewajiban pengembalian, pertanyaan publik hanya satu: kapan uang itu kembali ke kas daerah?

(Red)