Fraksi PDIP Angkat Bicara Terkait Proyek Gorden Rumah Dinas DPR RI, Ini Kata Said Abdullah

Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.

Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Terkait Tindakan Kekerasan Seksual, Ini Himbauan Puan Maharani

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.

"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB

Puan Maharani Ingatkan Jaga Peserta Didik dari Sebaran Hepatitis

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,-Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait kasus dan penanganan penyakit tersebut.

Puan pun mengingatkan pemerintah terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) agar menjaga peserta didik dari penyebaran hepatitis.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengungkapkan pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mengakses informasi terkait hepatitis dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

Masyarakat diminta untuk mengakses informasi akurat yang telah disediakan pemerintah atau lembaga atau organisasi yang mempunyai otoritas.

"Sebenarnya saluran resmi masyarakat tentang hal itu ada.

Di IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) pun sudah menyediakan nomor khusus untuk bertanya.

Kemudian di Kemenkes ada juga pakai 119. Di Rumah Sakit Soeroso (RSIA RP Soeroso) juga sudah bisa," ujar Agus.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait kekhawatiran merebaknya hepatitis akut pada anak.

Menurutnya, Kemenko PMK dan Kemenkes telah mengadakan rapat untuk membahas persoalan tersebut.

"Sebelum lebaran kita sudah rapat dengan Kemenkes untuk mengantisipasi peningkatan kasus hepatitis," lanjutnya.

Menurut Agus, rapat itu membahas beberapa tema pokok, di antaranya prosedur penanganan yang bisa diantisipasi, menetapkan laboratorium yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk memeriksa hepatitis, menetapkan rumah sakit yang bisa dijadikan tumpuan utama dalam penanganan hepatitis, dan komunikasi risiko.

Terkait dengan PTM, Agus mengakui ada dua kekhawatiran.

Pertama berkenaan dengan covid-19 yang masih berada dalam pantauan usai mudik Lebaran 2022.

"Kedua adalah kecemasan terkait kasus suspek (probable) Hepatitis di masyarakat.

Walaupun sampai hari ini belum ada yang pernah ada yang definitif.

Karena kita masih mengikuti perkembangan keilmuan dan pemberitaan lebih lanjut," tegasnya.

Walau demikian, Agus tetap menekankan agar semua pihak patuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Published : HB

A Khoirul Umam Nilai Duet Prabowo-Puan Akan Terwujud dan Maju di Pilpres 2024

Prabowo Subianto dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, - Duet antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani kemungkinan besar akan terwujud dan maju pada pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kedua sosok itu kemungkinan besar akan berkoalisi sebagai capres dan cawapres. Prediksi itu disampaikan Direktur Eksekutif Affairs (IndoStrategic) A Khoirul Umam.

Umam menilai, Pilpres 2024 akan jadi 'kesempatan terakhir' bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Batu Tulis.

Sebagai politisi senior, Megawati tentu sadar bahwa martabat seorang politisi salah satunya terletak pada aspek kepercayaan (trust)," kata Umam, dikutip dari Antara, Senin, 10 Mei 2022.

Perjanjian Batu Tulis merupakan kesepakatan bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diteken oleh dua pihak di Jakarta pada 16 Mei 2009.

Dalam poin terakhir perjanjian, keduanya sepakat Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Namun, janji itu urung dipenuhi oleh PDIP, karena pada Pilpres 2014, Partai mencalonkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Published : HB

Puan : Ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah

Oleh: Mirah Kusumaningrum

Jakarta, Sigapnews.com,-COVID-19 telah menyebabkan tragedi yang luar biasa.

Jumlah orang yang menderita penyakit, kematian, pengangguran dan kemiskinan sangat besar di berbagai belahan dunia.

Sektor Perjalanan & Pariwisata Indonesia tentu saja tidak kebal terhadap pandemi itu.

Dalam semalam ratusan penerbangan ditangguhkan, perjalanan internasional dihentikan. Bahkan di dalam negeri, yurisdiksi nasional dan sub-nasional melembagakan pembatasan.

Satu juta pekerjaan sektor perjalanan & pariwisata hilang setiap hari.

Dampak ekonominya adalah Perjalanan & Pariwisata yang pada tahun 2019 meliputi 10,4% atau USD 9.170 Milyar dari GDP global turun tajam menjadi 5,5% di tahun pertamanya saja yakni di tahun 2020 atau tinggal USD 4.671Milyar.

Jika kita renungkan peristiwa-ini, kita baru menyadari bahwa pandemi itu hanyalah sejenis alarm perubahan bagi lanskap dan tren dunia Perjalanan & Pariwisata.

Pembaharuan tren yang akan dan sudah terjadi setidaknya meliputi:

1. Permintaan content yang makin kreatif dan beragam,

2. Kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban,

3. Digitalisasi di berbagai sector usaha

4. Perjalanan dan pariwisata yang berkesinambungan dengan menjaga lingkungan hidup.

Tren tadi bisa kita gali dari empat pemangku kepentingan utama perjalanan dan pariwisata, yakni : pelancong, dunia bisnis wisata, tenaga kerja, dan komunitas.

Tidak ketinggalan regulasi baru pemerintah juga harus peka mendukung perubahan tren sektor Perjalanan & Pariwisata ini untuk memulihkan jutaan pekerjaan yang terkena dampak dan untuk membangun ketahanannya di masa depan.

Perayaan tren baru dunia perjalanan dan pariwisata diletupkan bersamaan dengan saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Berita berita semarak yang masuk selama liburan lebaran tahun ini adalah juga merupakan tantangan bagi dunia pariwisata agar segera melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Lihat saja: Volume kendaraan mudik keluar Jabodetabek pecah rekor, Pemotor padati jalur Pantura, ribuan kendaraan terjebak macet di Cipali, 500 ribuan kendaraan masuk DIY, Kereta Api masa angkutan lebaran 22 hari, PELNI siapkan 49 ribu kursi angkutan lebaran, KAI tambah 92 perjalanan untuk angkutan lebaran 2022, Terjadi lonjakan pengguna transportasi udara, Bandara Soekarno -Hatta padat calon penumpang.

Ada lagi : Hunian hotel di Bali, Semarang, Bandung, Surabaya, Padang, Cirebon, Jogja hingga Anyer membludak, Villa dan Apartemen diburu selama libur lebaran.

Dan lagi : kemacetan total menuju puncak, taman safari, padat merayap di Lembang, 27 ribu pengunjung di Borobudur hari ini, bagai es cendol di Pantai Santolo Garut, antrian kendaraan di gerbang masuk TMII, pengunjung 2 jam menunggu bisa masuk dufan sampai kelaparan, pantai Kuta diserbu wisatawan, obyek wisata di Medan membludak, hutan Mangrove Brebes full.

Tentunya ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menjelang Idul Fitri, yaitu antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas, agar masyarakat dapat mudik dan menikmati liburan Idul Fitri dengan selamat dan tenang. 

Sehingga berbagai infrastruktur terkait lalu lintas, jasa angkutan, dan fasilitas kesehatan perlu didukung secara sinergis.

Rp. 72 Trilyun uang berputar selama pergerakan manusia di saat lebaran 2022. 

Hal ini tentu menjadi kesempatan yang baik untuk diolah oleh para praktisi dunia Perjalanan & Pariwisata Indonesia. Dan peluang untuk menguatnya roda perekonomian mulai menggeliat.

Selamat beradaptasi dengan tren baru dunia Perjalanan & Pariwisata.

Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur.

Published : Hila

Pengamat : Silaturahmi Itu Penting Jaga Stabilitas Bangsa

Jakarta, Sigapnews.com,-Momen lebaran dimanfaatkan sejumlah elit politik untuk saling berkunjung, bersilaturahmi. Yang terbaru, Presiden Jokowi menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati di Teuku Umar, kemarin. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengunjungi Prabowo dan Prabowo bertemu Presiden Joko Widodo.

“ Para elit ini harus selalu bertemu, baik Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, bertemu untuk untuk kemudian membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan.

"Silaturahmi ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas bangsa” kata Pengamat politik dari UPN Veteran Danis TS Wahidin. Bukan cuma ‘tiga serangkai’, tersebut, namun elit politik lain dari partai politik yang berbeda namun merupakan mitra strategis pemerintah.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati, seperti yang disebutkan Puan Maharani dalam unggahan instagramnya, membahas hal-hal yang strategis. Harapannya, bukan sekedar basa-basi politik, namun pertemuan ini diharapkan bisa membawa kebaikan dalam berbangsa dan bernegara. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda berbagai permasalahan.

“Pak Jokowi lebih memunculkan diri sebagai seorang presiden yang akomodatif dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan, ekonomi, misalnya minyak, dan permasalahan yang lainnya.” sebut pria yang juga menjabat sebagai Direktur lembaga survei, Indodata ini. Jika pemerintah kompak dengan elit politik, ke depan pemerintah perlu lebih lagi mendengar suara rakyat.

“Memang harus mendengar aspirasi masyarakat, permasalahan yang ada dan menciptakan kebijakan yang akomodatif tidak diskriminatif, lalu fokus pada masalah kita, yaitu, masalah ekonomi, pendidikan, stabilitas, keamanan dan lain sebagainya. “ tutup Danis.

Published : Hila

Nikmati Liburan dan Mudik Dengan Tenang, Ini Kata Puan Maharani

Oleh: Mirah Kusumaningrum

Jakarta, Sigapnews.com,-COVID-19 telah menyebabkan tragedi yang luar biasa.

Jumlah orang yang menderita penyakit, kematian, pengangguran dan kemiskinan sangat besar di berbagai belahan dunia.

Sektor Perjalanan & Pariwisata Indonesia tentu saja tidak kebal terhadap pandemi itu.

Dalam semalam ratusan penerbangan ditangguhkan, perjalanan internasional dihentikan. Bahkan di dalam negeri, yurisdiksi nasional dan sub-nasional melembagakan pembatasan.

Satu juta pekerjaan sektor perjalanan & pariwisata hilang setiap hari.

Dampak ekonominya adalah Perjalanan & Pariwisata yang pada tahun 2019 meliputi 10,4% atau USD 9.170 Milyar dari GDP global turun tajam menjadi 5,5% di tahun pertamanya saja yakni di tahun 2020 atau tinggal USD 4.671Milyar.

Jika kita renungkan peristiwa-ini, kita baru menyadari bahwa pandemi itu hanyalah sejenis alarm perubahan bagi lanskap dan tren dunia Perjalanan & Pariwisata.

Pembaharuan tren yang akan dan sudah terjadi setidaknya meliputi:

1. Permintaan content yang makin kreatif dan beragam,

2. Kesehatan dan kebersihan menjadi kewajiban,

3. Digitalisasi di berbagai sector usaha

4. Perjalanan dan pariwisata yang berkesinambungan dengan menjaga lingkungan hidup.

Tren tadi bisa kita gali dari empat pemangku kepentingan utama perjalanan dan pariwisata, yakni : pelancong, dunia bisnis wisata, tenaga kerja, dan komunitas.

Tidak ketinggalan regulasi baru pemerintah juga harus peka mendukung perubahan tren sektor Perjalanan & Pariwisata ini untuk memulihkan jutaan pekerjaan yang terkena dampak dan untuk membangun ketahanannya di masa depan.

Perayaan tren baru dunia perjalanan dan pariwisata diletupkan bersamaan dengan saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.

Berita berita semarak yang masuk selama liburan lebaran tahun ini adalah juga merupakan tantangan bagi dunia pariwisata agar segera melakukan adaptasi terhadap perubahan.

Lihat saja: Volume kendaraan mudik keluar Jabodetabek pecah rekor, Pemotor padati jalur Pantura, ribuan kendaraan terjebak macet di Cipali, 500 ribuan kendaraan masuk DIY, Kereta Api masa angkutan lebaran 22 hari, PELNI siapkan 49 ribu kursi angkutan lebaran, KAI tambah 92 perjalanan untuk angkutan lebaran 2022, Terjadi lonjakan pengguna transportasi udara, Bandara Soekarno -Hatta padat calon penumpang.

Ada lagi : Hunian hotel di Bali, Semarang, Bandung, Surabaya, Padang, Cirebon, Jogja hingga Anyer membludak, Villa dan Apartemen diburu selama libur lebaran.

Dan lagi : kemacetan total menuju puncak, taman safari, padat merayap di Lembang, 27 ribu pengunjung di Borobudur hari ini, bagai es cendol di Pantai Santolo Garut, antrian kendaraan di gerbang masuk TMII, pengunjung 2 jam menunggu bisa masuk dufan sampai kelaparan, pantai Kuta diserbu wisatawan, obyek wisata di Medan membludak, hutan Mangrove Brebes full.

Tentunya ledakan arus perjalanan dan wisatawan selama liburan lebaran perlu mendapatkan antisipasi dari pemerintah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPRRI Puan Maharani menjelang Idul Fitri, yaitu antusiasme mudik yang tinggi ini harus disikapi dengan persiapan matang dari pihak otoritas, agar masyarakat dapat mudik dan menikmati liburan Idul Fitri dengan selamat dan tenang.

Sehingga berbagai infrastruktur terkait lalu lintas, jasa angkutan, dan fasilitas kesehatan perlu didukung secara sinergis.

Rp. 72 Trilyun uang berputar selama pergerakan manusia di saat lebaran 2022.

Hal ini tentu menjadi kesempatan yang baik untuk diolah oleh para praktisi dunia Perjalanan & Pariwisata Indonesia. Dan peluang untuk menguatnya roda perekonomian mulai menggeliat.

Selamat beradaptasi dengan tren baru dunia Perjalanan & Pariwisata.

Mirah Kusumaningrum, Pengamat Ekonomi Rakyat, Tinggal di Jawa Timur.

Published : Hila

Irjenpol Dedi Prasetyo Ungkap Sederet Bentuk Lomba Kreasi Polri

Jakarta, Sigapnews.com,- Mabes Polri menggelar lomba kreasi 'Setapak Perubahan Polri' dan 'Festival Musik Bhayangkara' yang dimulai sejak bulan April hingga Juni 2022.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menjelaskan, lomba kreasi dan festival tersebut dilaksanakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyampaikan atau menyalurkan ekspresi maupun aspirasinya.

"Oleh sebab itu, Polri melalui Divisi Humas Polri serta Humas Polda di seluruh Indonesia kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui Setapak Perubahan Polri' dan Festival Musik Bhayangkara," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, pada Senin (18/04/22).

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, Polri sebelumnya telah sukses menggelar lomba mural dan lomba orasi unjuk rasa. Dengan masih tingginya antusias warga terkait penyampaian aspirasi, Polri kembali menggelar kegiatan lomba kreasi dan festival musik tersebut.

Menurut Kadiv Humas Polri, lomba kreasi Setapak Perubahan Polri sendiri terinspirasi dari buku yang digagas oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., berjudul 'Setapak Perubahan'.

"Dalam buku 'Setapak Perubahan' Polri yang memandang bahwa lomba sebahai wadah aspirasi tersebut menunjukan masih tingginya kepedulian masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun suara masyarakat harus didengar. Masyarakat adalah konsumen layanan Polri sekaligus mitra penting Polri dalam mewujudkan keamanan," ujar Kadiv Humas Polri.

Lomba kreasi itu nantinya bisa dituangkan dalam bentuk Blog, Film Pendek, Vlog, TikTok, Konten Infografis, dan Fotografi. Adapun subtema lomba tersebut diantaranya, Sinergitas TNI-Polri, Layanan Masyarakat, Polri Makin Digital, Perhatian Polri kepada Kelompok Rentan dan Disabel Restorative Justice, E-Tilang, Upaya Penanganan Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pelayanan Pengaduan Online.

"Para peserta dapat menuangkan ide dan kreasinya sesuai dengan bidang yang dikuasainya," ucap Dedi.

Sementara, festival musik Bhayangkara merupakan event untuk menampung aspirasi melalui seni musik, mulai dari ide yang dibangun hingga orkestrasi vokal dan semua alat musik untuk menyampaikan pesan atau aspirasi.

Terkait kegiatan ini, promosi dan registrasi peserta dimulai sejak 11 April hingga 29 Mei 2022. Lalu, dari 10 karya terbaik ditentukan pemenang 1, 2 dan 3 dari masing-masing kategori, pada 7 sampai 15 Juni 2022.

Selanjutnya, karya peserta dikurasi

hingga 10 karya terbaik pada 30 Mei sampai 5 Juni 2022. Dan, penyerahan hasil karya pemenang di tanggal 18 Juni 2022.

Published : Edil Rauf