Yulianus Dwaa: Kata Sekjen DPP Hanura Rekom Pilkada di Papua Final dan Mengikat

Jakarta, Sigapnews.com, - Yulianus Dwaa, S. Km, Sekretaris Bina Wilayah Papua &  Papua Barat DPP Hanura, Yulianus Dwaa, S.Km menyatakan Surat Keputusan (SK) dukungan Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah untuk Pilkada di Papua, sudah bersifat final dan mengikat. Apalagi katanya ada desas-desus peninjauan ulang atau kocok ulang tidaklah benar.

"Saya barusan selesai konsultasi dan berkordinasi dengan Sekjen DPP Hanura Gede Pasek Suardika DPP di kantor DPP Hanura, City Tower Jakarta, Senin (13/07/20). Kata Pak Sekjen, keputusan rekom yang sudah ditanda-tangani Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Gede Pasek selaku Sekjen DPP Hanura sudah bersifat final dan mengikat," ungkap Yulianus Dwaa saat dihubungi, Senin malam (13/07/2020).

Menurutnya, hasil pertemuan tadi dengan Pak Sekjen, bahwa DPP tidak memberikan petunjuk atau arahan kepada DPD Papua, untuk melakukan kocok ulang atau peninjauan tentang Pilkada 2020. Mengingat SK DPP sudah mengusung dan mengeluarkan rekomendasi Cabub dan Cawabup di Provinsi Papua.

"DPP Hanura sudah menginstruksikan semua pengurus dan kader Hanura di Semua Tingkatan untuk mendukung dan mengamankan keputusan DPP. Artinya, segala keputusan yang telah di keluarkan DPP itu bersifat perintah dan arahan,” tegasnya.

Karena itu kata Yulianus Dwaa, menghimbau bagi seluruh pengurus Partai Hanura disemua tingkatan. baik DPD maupun DPP, wajib mendukung kinerja Politik DPP. Terutama dalam hal memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah pelaksana Pilkada, dengan menggerakkan instrument partai.

"DPP sudah menginstruksikan seluruh kepengurusan Hanura di seluruh Indonesia, untuk menjadikan momentum Pilkada 2020 sebagai konsolidasi awal menuju Sukses Pemilu 2024. Apabila ada persoalan di Tingkat DPC & DPD, maka hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan bidang Bina Wilayah Papua & Papua Barat DPP Hanura," himbaunya.

Sementara itu di waktu sebelumnya kepada beberapa media, Rabu (01/07/2020) Ketua DPD Hanura Papua, Kenius Kogoya, S.P, M.Si berencana akan melakukan kocok ulang atau peninjauan kembali terhadap rekomendasi Partai Hanura, kepada para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung pada Pilkada serentak 2020 di Provinsi Papua.

Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan DPP bertolak belakang dengan hasil survey. Padahal katanya, Hanura ingin meraih kemenangan dan tentu harus memilih orang-orang yang laku di masyarakat, dimana dibuktikan dengan survey.

“DPP Hanura memang sudah mengeluarkan dukungan dukungan kepada para bakal calon. Akan tetapi hasil surveinya berbeda dengan calon yang mendapatkan rekomendasi, sehingga ini dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang,” terang Kenius. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Pengamat : Hendrik Yance Udam Bisa Mewakili Kawasan Indonesia Timur Jadi Menteri Atau Staf Khusus Presiden Jokowi

Jakarta, Sigapnews.com, - Sudah sangat pantas salah satu putra bangsa terbaik asal Tanah Papua, yaitu Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN Gercin ) untuk menjadi menteri atau setidaknya Staf Khusus Presiden yang membindangi kawasan percepatan pembangunan di kawasan Indonesia timur.

Hal ini disampaikan Dr Emrus Sihombing Pengamat Komunikasi Politik kepada wartwan di salah satu hotel di Jakarta, Senin (13/07/2020).

“Masa tahun-tahun yang sudah berlalu, Indonesia lebih fokus di Jawa dan Sumatera, maka sangat wajar dan strategis ke depan Indonesia memfokuskan pembangunan di Indoesia timur. Oleh sebab itu, di era pemerintahan Jokowi periode kedua ini, sangat perlu dibentuk satu kementerian atau staf khusus Presiden yang secara khusus menangani percepatan pembangunan di semua bidang di Kawaan Timur Indonesia. Dimana berguna membantu kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam mensukseskan Nawacita pembangunan di kawasan timur Indonesia," kata Emrus sapaan akrabnya.

Menurutnya, kwasan timur Indonesia perlu lebih mendapat perhatian khusus dari aspek keamanan, politik dan pembangunan ekonomi. Misalnya, konflik yang sifatnya mengganggu integrasi masih berpotensi terjadi di wilayah ini. Oleh sebab itu, Ketua umum Gercin Hendrik Yance Udam sangat tepat sekali menduduki posisi sebagai salah satu menteri atau setidaknya staf khusus Presiden untuk mengakselarasi pembagunanan di semua bidang di kawasan timur Indonesia.

Lebih Lanjut Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini menjelaskan bahwa, Hendrik Yance Udam (HYU ) adalah salah satu putra bangsa terbaik asal tanah Papua yang sangat vocal dan gigih menggelorakan isu-isu kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dimana melalui organisasi kemasyarakatanya yaitu Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang sudah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan Kabupaten kota. bahkan di beberapa negara di dunia.

"Jadi, sangat tepat sekali kalau Bapak Presiden memberikan kepercayaan kepada tokoh muda tersebut untuk terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia timur," tandasnya.

Katanya, Papua sangatlah strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Oleh sebab itu, kawasan Papua harus kita bangun dengan serius dan baik sebagai bagian integral dari NKRI.

"Hendrik Yance Udam adalah tokoh yang sangat tepat diposisikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai salah satu kabinet Indonesia maju. Tokoh muda ini juga seorang aktivis pergerakan dan sangat dekat dengan aktvis-aktivis pergerakan lainya untuk Indonesia raya.,” pungkas Emrus yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner. (red/arif)

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Ketua MPR RI Bareng Irfan Hakim Nge-Vlog Sambil Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

Jakarta, Sigapmews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng selebritis sekaligus pecinta hewan, Irfan Hakim, yang memiliki subscribers youtube 4,9 juta. Ini adalah kolaborasi ke-4 dirinya bersama selebritis dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada kawula muda melalui konten youtube Bamsoet Channel. Sebelumnya, Bamsoet sudah berkolaborasi dengan Raffi Ahmad,  Jessica Iskandar (Jedar), dan Baim Wong.

"Kolaborasi bersama selebritis yang sudah memiliki banyak subscriber adalah cara terbaru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui video di youtube, subscriber selebritis dengan jumlah jutaan bisa turut menyaksikan konten tentang Empat Pilar MPR RI. Kolaborasi ini sekaligus menunjukan kepedulian para selebritis terhadap kondisi bangsa dan negara. Dibalik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, melalui konten Youtube, dirinya tak perlu mengumpulkan banyak orang di sebuah ruangan untuk memberikan edukasi tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui youtube termasuk yang efektif, sekaligus bisa menjangkau siapapun dari tempat manapun.

"Memahami Empat Pilar MPR RI tak lagi dengan suasana yang serius seperti seminar ataupun simposium. Cukup klik video konten di Bamsoet Channel, nonton sambil rebahan pun jadi. Kontennya dibuat menarik dan beragam. Misalnya dengan Raffi Ahmad sambil membahas mobil listrik, dengan Jessica Iskandar sambil adu gombal, dengan Baim Wong sambil ngobrol santai, dengan Irfan Hakim sambil merawat hewan peliharaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, MPR RI memahami tak semua segmen masyarakat bisa menyukai seminar atau simposium. Tak semuanya juga suka Youtube. Karena itu, berbagai media dimasuki. Dari mulai seminar, simposium, media sosial seperti youtube, pagelaran lomba, nongkrong bareng komunitas, hingga melalui pendekatan seni dan budaya.

"Apapun medianya, terpenting pesannya sampai. Bahwa Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Patut dijaga dan diamalkan oleh seluruh anak bangsa," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Berikan Paket Sembako kepada Komunitas Seniman Jalanan

JAKARTA, Sigapnews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS), BPIP, Generasi Lintas Generasi, Yayasan Kitabisacom dan Relawan Empat Pilar MPR, Menyalurkan 250 paket Sembako untuk komunitas seniman jalanan yang berkumpul dari berbagai tempat. Dari Bulungan, Maluku dan Papua. Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas kebangsaan, bergotongroyong menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat penyebaran Covid-19 tak memandang profesi, suku, agama, ras, maupun antar golongan. Siapapun bisa terdampak, termasuk para seniman jalanan.

Acara yang digelar bersama Motor Besar Indonesia (MBI) itu juga sekaligus peresmian pembukaan Cafe dan Restoran franchise Teh Tarik Aceh di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

"Saat ini kita masih memasuki masa abnormal. Ternyata perjuangan melawan Covid-19 tak semudah yang dikira. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan bahwa virus Covid-19 bisa bertahan hidup lebih lama di ruangan tertutup yang memiliki sirkulasi udara kurang baik. Kini semuanya harus lebih waspada. Termasuk seniman jalanan yang biasa berkreasi di jalanan," ujar Bamsoet usai menyerahkan 250 paket bantuan secara simbolik untuk paraseniman jalanan, di Jakarta, Minggu (11/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini juga mendorong seniman jalanan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum membenahi komunitas mereka. Khususnya dalam membangun jejaring data, sehingga pemerintah bersama kalangan masyarakat bisa mengetahui berapa banyak persisnya jumlah seniman jalanan. 

"Jika sudah ada data by name, by addres, pemerintah akan mudah memberikan bantuan tunai. Minimal bisa menjadi tambahan untuk membeli kebutuhan harian dan alat-alat yang mendukung mereka berkarya," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, ketiadaan pertunjukan seni dan budaya tampaknya masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Walaupun para seniman sudah siap melakukan pola hidup baru dalam menampilkan berbagai karyanya di kala pandemi, belum tentu masyarakat bisa langsung tertarik mendatangi tempat-tempat pertunjukan.

"Teater, galeri, mall, bioskop, dan berbagai tempat kerumuman lainnya belum akan pulih secara cepat. Karena hampir sebagian besar masyarakat baru berani keluar ramah hanya untuk bekerja dan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Ditambah adanya peringatan dari WHO bahwa Covid-19 bisa menyebar di ruang udara. Selain vaksin, salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita untuk tetap bertahan dalam pandemi ini adalah dengan menguatkan solidaritas kebangsaan, bergotong royong membantu semampunya," pungkas Bamsoet. (*).

Bamsoet Mantan Ketua DPR RI Dukung OJK Dibubarkan

JAKARTA - Sigapnews.com - Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial  Service Authority). Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman," tutur Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

"Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet. (Red).

HYU Diusulkan Jadi Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur

Sigapnews.com, Jakarta - Hendrik Yance Udam Ketua Umum  Dewan Pimpinan Nasional  Gerakan Cinta Indonesia ( Dpn Gercin) diusulkan menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Usulan ini disampaikan Yulianus Dwaa Ketua Umum Aliansi Papua Penuh Damai (Papeda).

"Bung Hendrik Yance Udam (HYU) kami anggap layak menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Beliau dikenal sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepanjang-tanganan Presiden Jokowi di Indonesia Timur," kata Yulianus Dwaa Ketua Umum Papeda, Jumat (08/07/2020) saat dihubungi di Jakarta.

Menurutnya, melihat dinamika dan persoalan bangsa, serta progres Presiden Jokowi yang lagi konsen pada pembagunan wilayah-wilayah pingiran atau daerah tertingal, maka dibutuhkan tokoh muda nasionalis seperti Bung HYU. Sehingga kehadiran HYU katanya, menjadi bagian dari perpanjangan Presiden melakukan kerja-kerja nyata di Indonesia Timur.

"Bung HYU telah menunjukan kemampuannya dalam gerakan cinta Indonesia di tingkat nasional untuk memperkuat komitmen dan kecintaan pada NKRI. Beliau orang Papua yang sangat tulen mengkampanyekan persatuan nasioal di tengah gejolak isu-isu disinterasi bangsa, penolakan terhadap otonomi daerah dan adanya gerakan Papua merdeka," puji Yulianus Dwaa.

Untuk itu kata Yulianus, Bung HYU harus dilengkapi jabatan yang layak di pemerintahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih strategis dan efektif. Kapasitas Bung HYU dinilai tepat menjadi jembatan dalam rangka melakukan kerja-kerja menjaga keutuhan NKRI dan menguatkan nasionalisme kebangsaan di Indonesia Timur, khususnya Papua.

"Sudah pantas Bung HYU menjadi Staf  Khusus Presiden atau Juru Bicara Presiden tentang percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Beliau juga orang yang tetap bicara tentang humanity, human right, demokrasi dan universal etic," pungkas Yulianus Dwaa. (SB).

Bamsoet Dorong Stimulus Ekonomi Pemerintah Digunakan Maksimal

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp 122,44 triliun, juga dilarang mengimpor Alutsista. Seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri. Sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional, sekaligus mendorong produktifitas produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/20).

Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi Covid-19. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (8/7/20), Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kondisi ekonomi dunia sangat sulit, bahkan terancam resesi. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia ke-II.

Di Kuartal I 2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen.

"Di Kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen. Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp 905,1 triliun," ungkap Bamsoet.

Ketua Umum ARDIN Indonesia ini mengutarakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 123,46 triliun. Terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp 5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Rp 2,4 triliun untuk Pph final UMKM ditanggung pemerintah, Rp 1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.

"ARDIN Indonesia yang bermitra dengan UMKM bisa memanfaatkan stimulus bantuan tersebut agar pandemi Covid-19 yang sudah mengancam kesehatan tak sampai mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Antara kesehatan dan ekonomi tak bisa saling dipisahkan. Keduanya sangat penting agar kehidupan bisa tetap berjalan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga akan menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA selama enam bulan dan memberikan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA selama enam bulan. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp 2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 di berbagai pondok pesantren. Ada juga bantuan untuk mengurangi beban mahasiswa akibat pengeluaran ekstra membeli kuota internet akibat perkuliahan daring sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Hal penting lainnya, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar Rp 34 triliun agar Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19. Ditargetkan Februari - April 2020, vaksinnya sudah tersedia dan bisa dinikmati seluruh anak bangsa. Sekaligus menunjukan kedaulatan bangsa ini terhadap vaksin, tak perlu bergantung kepada negara lain," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, sejauh ini China dan Inggris merupakan negara terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19. Akhir Desember 2020, keduanya sudah bisa memproduksi vaksin secara massal untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam negerinya.

"Jumlah penduduk di China saja sudah mencapai 1,4 miliar lebih. Jumlah penduduk Inggris dengan Uni Eropa sudah melebihi 500 juta. Karena itu sangat penting bagi Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19, sehingga tak bergantung kepada negara lain," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet : Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik Dalam Sidang Tahunan MPR

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI. Namun karena masih suasana pandemi, maka format acara kembali seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo nanti yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara. Protokol kesehatan akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran fisik para anggota MPR RI dan tamu undangan. Anggota MPR RI yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual. 

"Kehadiran fisik Presiden Joko Widodo sebagai wujud penghormatan tehadap kedaulatan rakyat yang dititipkan melalui MPR RI. Mengingat MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktifitas agenda kenegaraan. Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopulhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Mantan Ketua DPR RI ini menyampaikan MPR RI sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat. Dari mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.

"Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran Tv nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI," tutur Bamsoet.

Wakik Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

"Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara," pungkas Bamsoet. (*)