Ketua MPR RI Dorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 Berkoordinasi dengan Kepala Daerah

Jakarta,Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

"Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," urai Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Kembangkan Sektor Pertanian, Ini Harapan Kadin

Ilustrasi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencoba penggunaan mesin pertanian dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu

Jakarta, Sigapnews.com, - Sektor pertanian menjadi basis penting berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada saat masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, sektor pertanian basis penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mulai dari timur sampai barat kita memiliki kopi, Sulawesi Selatan produksi utamanya cokelat. Merica di Belitung dan Bangka jadi suplai dunia," kata Benny seperti dilansir dari keterangan pers, Rabu (22/7/2020).

"Jadi pertanian kita ini sangat unggul sekali," ujarnya lagi.

Melihat perkembangan di Indonesia, pengusaha harus mendukung bisnis di sektor pertanian.

Apalagi, Indonesia punya kelebihan dalam hal komoditi yang tidak dimiliki negara lain.

“Semua pihak, terutama para pengusaha harus mendukung dan mendorong bisnis yang bergerak dari sektor pertanian menjadi luas dan besar,” ujar Benny.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa dalam dua tahun ke depan, bisnis yang masih bisa berjalan  baik adalah bisnis di sektor pertanian.

"Berdasarkan data yang ada ekspor mengalami pertumbuhan selama pandemi Covid 19 hanya sektor pertanian," katanya.

Syahrul yakin, sektor pertanian memiliki kekuatan pada komoditas hortikultura dan perkebunan.

Dia berharap,  capaian itu harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

"Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai Rp 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen," katanya. (Red). 

Bertemu PMKRI, Bamsoet Ajak Generasi Milenial Turut Wujudkan Perdamaian Dunia

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kalangan muda untuk mewaspadai meletusnya perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tak hanya terkait konflik Laut Cina Selatan saja, melainkan juga dalam isu internasional lainnya. Perang terbuka tersebut bukan berarti hanya dalam bentuk adu kekuatan senjata militer senjata, melainkan juga termasuk perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap negara-negara lainnya.

"Institute Alber Del Rosario yang berbasis di Filipina menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada minggu lalu yang terang-terangan menyebut klaim China terhadap sekitar 90 persen dari wilayah Laut China Selatan sebagai sebuah pelanggaran hukum, merupakan sinyal bahwa Asia Tenggara akan menjadi 'gelanggang pertempuran' yang sesungguhnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengingat konflik Laut Cina Selatan melibatkan Tiongkok dengan banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus PMKRI yang hadir antara lain  Ketua Presidium Benidiktus Papa, Sekretaris Jenderal Tri Natalia Urada, Presidium Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Damianus Gerens Ohoiwutun, Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA Oktabianus Alvin Aha, serta Ketua Lembaga Advokasi HAM Karlianus Poasa.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal kemerdekaan para founding fathers telah menggariskan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin Bebas Aktif. Artinya Indonesia Bebas menjalin kemitraan dengan negara manapun, dan Aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sehingga pada saat itu Indonesia tak terjebak dalam pusaran politik internasional antara blok barat dengan blok timur. Di masa kini, kutub kekuatan dunia bukan lagi antara blok barat dengan timur, melainkan mengerucut antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi politik internasional. Sehingga dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia tak sekadar menjadi pemandu sorak. Melainkan bisa menjadi aktor yang turut aktif menjembatani perdamaian dunia," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, Indonesia punya ideologi Pancasila, yang pada saat diperkenalkan Presiden Soekarno pada dekade 50-an, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dunia. Bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. Sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

"Konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia dan diakui dunia, jangan sampai mundur ke belakang akibat abainya generasi bangsa memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mengekor dalam konfik antar negara, melainkan bangsa yang aktif mewarnai perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. (*)

Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Perekonomian Indonesia

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan peringkat Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Di sisi lain, juga menunjukan peluang Indonesia untuk mendongkrak daya saing global ke kancah yang lebih tinggi.

"Dalam pertemuan World Economic Forum 2015, berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Standard Charted Bank dan Goldman Sach juga telah memperkirakan potensi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara urutan ke-7 atau ke-8 ekonomi dunia di tahun 2020, setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Salah satu faktornya adalah geliat ekonomi digital yang semakin menggila di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari faktor kaum muda yang melek teknologi informasi dan digitalisasi," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus MAPANCAS yang hadir antara lain Ketua Umum Medi Sumaedi, Bendahara Umum Pilar Saga Ichsan, Ketua DPD DKI Jakarta Dimas Soesatyo, Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan Erna Kartika, Wakil Sekjen Bidang Kerjasama Kelembagaan Anisa Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Media dan Informasi Sarwanto.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan riset manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran We Are Social dalam laporan Digital 2019, orang Indonesia telah menghabiskan sekitar USD 20,3 miliar untuk belanja online. Meningkat menjadi sekitar USD USD 32 miliar dalam riset terbaru Digital 2020.

"Menariknya, baik dalam riset tahun 2019 maupun 2020, pengeluaran terbesar justru dari belanja online tersebut terdapat pada sektor travel, termasuk pemesanan hotel dan tiket perjalanan. Yakni sebesar USD 9,376 miliar menjadi USD 13,06 miliar. Mengingat pandemi Covid-19 menerjang, mungkin dalam laporan selanjutnya di Digital 2021, pengeluaran untuk sektor perjalanan akan menurun, namun tak menurunkan geliat ekonomi digital. Karena kemungkinan besar, pandemi Covid-19 justru akan menaikan usaha digital di sektor makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong kalangan muda, bahkan yang masih berstatus mahasiswa, untuk melihat hasil riset tersebut dari berbagai perspektif. Misalnya dari segi bisnis, riset tersebut menunjukan bahwa peluang usaha yang terintegrasi secara digital akan semakin digandrungi. Peluang pengembangannya pun terbuka lebar.

"Agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, dibutuhkan peran kaum muda untuk terjun dalam berbagai bisnis. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya sekadar menjadi bangsa konsumen, namun bisa menjadi bangsa produsen. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, peluang eksport pun terbuka. Sehingga bukan lagi menjadi alasan bagi kaum muda untuk sulit berusaha. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli Serdang

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Harap UMKM Selamatkan Indonesia Dari Resesi Ekonomi

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap sektor perekonomian. Bahkan, Indonesia saat ini tengah menuju masa resesi ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, banyak industri gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat, hingga tidak adanya kepastian investasi.

"Tak hanya rakyat kecil yang menderita. Para pengusaha papan atas pun merasakan imbas besar. Tak salah jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha menegah kecil dan menengah (UMKM) untuk menggairahkan kembali roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet saat bincang santai bersama Erick Hidayat, putera mantan Menteri Perindutrian MS Hidayat dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (19/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian bangsa. Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi melalui UMKM bisa membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu Bamsoet memberikan apresiasi kepada Erick sebagai pengusaha papan atas di bidang properti, kini berani ‘main’ kecil dengan membuka kafe untuk tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Dimana 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil dan 3,7 juta dari usaha menengah," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di wilayah pelosok tanah air. 

"Saat ini Indonesia di dominasi oleh para pelaku UMKM. Sebanyak 58 juta pelaku UMKM ada di negara ini. Jumlah ini mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal diprediksi masih menurun tajam. Untuk kuartal II tahun 2020 bisa menyusut hingga minus 4,3%. Sementara untuk kuartal III tahun 2020 diprediksi hanya akan tumbuh dikisaran 1%. 

"Disini kita harapkan UMKM mampu menggerakan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran bagi UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Tambahan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif dari dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)