Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Perekonomian Indonesia

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan peringkat Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Di sisi lain, juga menunjukan peluang Indonesia untuk mendongkrak daya saing global ke kancah yang lebih tinggi.

"Dalam pertemuan World Economic Forum 2015, berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Standard Charted Bank dan Goldman Sach juga telah memperkirakan potensi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara urutan ke-7 atau ke-8 ekonomi dunia di tahun 2020, setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Salah satu faktornya adalah geliat ekonomi digital yang semakin menggila di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari faktor kaum muda yang melek teknologi informasi dan digitalisasi," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus MAPANCAS yang hadir antara lain Ketua Umum Medi Sumaedi, Bendahara Umum Pilar Saga Ichsan, Ketua DPD DKI Jakarta Dimas Soesatyo, Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan Erna Kartika, Wakil Sekjen Bidang Kerjasama Kelembagaan Anisa Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Media dan Informasi Sarwanto.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan riset manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran We Are Social dalam laporan Digital 2019, orang Indonesia telah menghabiskan sekitar USD 20,3 miliar untuk belanja online. Meningkat menjadi sekitar USD USD 32 miliar dalam riset terbaru Digital 2020.

"Menariknya, baik dalam riset tahun 2019 maupun 2020, pengeluaran terbesar justru dari belanja online tersebut terdapat pada sektor travel, termasuk pemesanan hotel dan tiket perjalanan. Yakni sebesar USD 9,376 miliar menjadi USD 13,06 miliar. Mengingat pandemi Covid-19 menerjang, mungkin dalam laporan selanjutnya di Digital 2021, pengeluaran untuk sektor perjalanan akan menurun, namun tak menurunkan geliat ekonomi digital. Karena kemungkinan besar, pandemi Covid-19 justru akan menaikan usaha digital di sektor makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong kalangan muda, bahkan yang masih berstatus mahasiswa, untuk melihat hasil riset tersebut dari berbagai perspektif. Misalnya dari segi bisnis, riset tersebut menunjukan bahwa peluang usaha yang terintegrasi secara digital akan semakin digandrungi. Peluang pengembangannya pun terbuka lebar.

"Agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, dibutuhkan peran kaum muda untuk terjun dalam berbagai bisnis. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya sekadar menjadi bangsa konsumen, namun bisa menjadi bangsa produsen. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, peluang eksport pun terbuka. Sehingga bukan lagi menjadi alasan bagi kaum muda untuk sulit berusaha. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli Serdang

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Harap UMKM Selamatkan Indonesia Dari Resesi Ekonomi

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap sektor perekonomian. Bahkan, Indonesia saat ini tengah menuju masa resesi ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, banyak industri gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat, hingga tidak adanya kepastian investasi.

"Tak hanya rakyat kecil yang menderita. Para pengusaha papan atas pun merasakan imbas besar. Tak salah jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha menegah kecil dan menengah (UMKM) untuk menggairahkan kembali roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet saat bincang santai bersama Erick Hidayat, putera mantan Menteri Perindutrian MS Hidayat dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (19/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian bangsa. Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi melalui UMKM bisa membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu Bamsoet memberikan apresiasi kepada Erick sebagai pengusaha papan atas di bidang properti, kini berani ‘main’ kecil dengan membuka kafe untuk tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Dimana 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil dan 3,7 juta dari usaha menengah," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di wilayah pelosok tanah air. 

"Saat ini Indonesia di dominasi oleh para pelaku UMKM. Sebanyak 58 juta pelaku UMKM ada di negara ini. Jumlah ini mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal diprediksi masih menurun tajam. Untuk kuartal II tahun 2020 bisa menyusut hingga minus 4,3%. Sementara untuk kuartal III tahun 2020 diprediksi hanya akan tumbuh dikisaran 1%. 

"Disini kita harapkan UMKM mampu menggerakan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran bagi UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Tambahan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif dari dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet dan Atta Halilintar Nge-vlog Ajak Generasi Milenial Amalkan Pancasila

JAKARTA, Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng Atta Halilintar, youtuber sekaligus influencer yang memiliki subscriber youtube mencapai 24,7 juta. Membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI, Bamsoet dan Atta ingin mengajak para subscriber yang notabene dari generasi milenial untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Di usianya yang sangat muda, baru 25 tahun, Atta Halilintar berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan bisa dikatakan para penikmat youtube dari orang tua, emak-emak hingga anak-anak, kemungkinan besar mengetahui siapa sosok Atta Halilintar. Ia adalah youtuber pertama asal Asia Tenggara yang mampu menembus 10 juta subscriber di tahun 2019 lalu. Tak salah jika kemarin Pak Jokowi mengundang Atta dan para YouTuber lainnya ke Istana, mengajak mereka untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Dan hari ini, saya datang berkolaborasi dengan dirinya membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI," ujar Bamsoet usai nge-vlog bareng Atta Halilintar, di Jakarta, Sabtu (18/7/20).

Mantan Ketua DPR RI yang memiliki akun youtube ‘Bamsoet Channel’ ini mengungkapkan, besarnya jumlah subscriber Atta Halilintar merupakan kekuatan komunikasi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tak hanya oleh MPR RI, seluruh pejabat publik termasuk Presiden maupun instansi pemerintahan bisa bekerjasama dengan Atta Halilintar untuk mensukseskan berbagai agenda kebangsaan.

"Dunia berubah begitu cepat, jika dahulu TV dan radio menjadi kekuatan komunikasi sosial, kini sudah beralih ke para youtuber. Keberadaan mereka tak boleh dinafikan apalagi disepelekan, terutama oleh para generasi baby boomer yang kini berusia rata-rata di atas 50 tahun, masih banyak yang gaptek terhadap kemajuan teknologi informasi. Keberadaan 24,7 juta subscriber yang dimiliki Atta Halilintar menunjukan betapa sosoknya sangat dikagumi oleh para anak bangsa," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengutarakan, melalui kolaborasi membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan berbagai youtuber seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Jessica Iskandar, dan Irfan Hakim, dirinya berharap bisa menjangkau jutaan warga Indonesia di berbagai daerah. Melalui video youtube, siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa mengakses video konten tentang Empat Pilar MPR RI.

"Cukup dengan video 5-10 menit, Empat Pilar MPR RI yang dikemas kekinian bisa menjangkau jutaan orang. Tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari anggaran negara. Yang diperlukan hanyalah kolaborasi dengan para youtuber," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Dorong Pemda Serap Anggaran Rp 170 Triliun di Bank

JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera menyerap dan membelanjakan anggaran senilai Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank. Dengan segera membelanjakan anggaran tersebut diharapkan akan menggenjot laju perekonomian Indonesia di kuartal III tahun 2020.

"Anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank bukanlah jumlah yang sedikit. Langkah Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran tersebut sangat tepat guna menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Mantan Ketua DPR RI mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut turun jika dibandingkan kuartal I tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,07%.

"Di kuartal ke II tahun 2020 ini pun pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan kembali menurun tajam. Bahkan, KADIN Indonesia memrediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan merosot -4 hingga -6 persen," kata Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja yang masih mengendap di bank. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah.

"Ditengah pandemi Covid-19 seperti ini kita kita tidak bisa berharap pada investasi swasta. Hanya belanja pemerintah yang bisa diharapkan menyelamatkan laju perekonomian Indonesia. Momentumnya ada di kuartal III pada bulan Juli hingga Agustus 2020 ini," pungkas Bamsoet. (*)

Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI Sepakati Format Sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, jika situasi pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah, tahun ini akan digabung menjadi satu kesatuan dengan dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Dengan demikian penyelenggaraan sidang akan lebih singkat, sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Sebenarnya ada keinginan kuat agar pelaksanaan pasal 152 ayat (2) Tata Tertib MPR RI dilaksanakan dengan mendengarkan para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya  langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR tanpa diwakilkan oleh Presiden. Namun karena suasana pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka untuk sementara rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD menyepakati format Sidang disederhanakan. Sidang akan dibuka oleh Ketua MPR RI dan ditutup oleh Ketua DPR RI. Presiden Joko Widodo cukup satu kali pidato dan tak perlu naik turun podium seperti tahun-tahun sebelumnya. Pidato presiden akan langsung mengupas tentang laporan tahunan lembaga negara dan kepresidenan sekaligus penyampaian progres pembangunan daerah dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Kita buat singkat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI, di MPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Turut hadir para Waki Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan hadir secara virtual. Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Soepriyatno (Gerindra), Neng Eem Marhamah (PKB), Taufik Basari (Nasdem), Benny K Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Ali Taher (PAN), Moh. Iqbal (PPP), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, mengingat situasi masih pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI akan membatasi kehadiran fisik anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, maupun para undangan. Bagi yang tak hadir secara fisik bisa hadir secara virtual.

"Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, Fraksi MPR RI, Fraksi DPR RI, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator, Panglima TNI dan Kapolri, serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta ketua partai politik. Sehingga ruang Sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya akan terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI juga akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020 di Gedung Nusantara IV MPR RI. Jumlah undangan dibatasi tak sampai seratus orang, dari sebelumnya mencapai ribuan orang.

"Undangan hanya untuk Ketua Lembaga Negara, pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Pimpinan Badan/Komisi, Menteri, Ketua BPIP, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Partai Politik dan Ormas Lintas Agama," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI juga memutuskan peringatan HUT MPR RI ke-75 pada 29 Agustus 2020 akan dilakukan secara sederhana. Jika di tahun sebelumnya ada acara Jalan Sehat dan puncaknya kegiatan MPR Berdo’a Bersama di lapangan terbuka halaman gedung Parlemen, tahun ini ditiadakan mengingat pandemi Covid-19.

"Sebagai gantinya, MPR RI mengadakan Seminar Internasional yang bisa diikuti secara virtual oleh siapapun dari manapun, membahas tentang pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI. Sebagai bentuk menguatkan diplomasi internasional Indonesia di kancah dunia. MPR RI akan menghimpun parlemen dengan sistem yang sama dari berbagai negara untuk saling meningkatkan kerjasama," pungkas Bamsoet. (*)