Resmi Dilaporkan, PRI Desak Kejati Sulsel Usut Dugaan Korupsi di RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng

 

Makassar, Sigapnews.com, Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng, kini memasuki babak baru. Lembaga kajian dan pemantau kebijakan publik Public Research Institute (PRI) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).Senin (29/12/2025). 

Laporan tersebut memuat sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit, meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, serta pengadaan alat kesehatan. PRI menduga praktik tersebut melibatkan oknum pimpinan rumah sakit dan pihak rekanan tertentu, serta telah berlangsung selama beberapa tahun.

Direktur Eksekutif PRI, Muh. Abduh Azizul Gaffar, mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Kami melihat ada pola penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Rumah sakit daerah seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat, bukan ladang bancakan anggaran,” ujar Abduh dalam keterangannya.

Abduh menegaskan, laporan yang disampaikan ke Kejati Sulsel disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, investigasi lapangan, serta penelusuran informasi dan dokumen dari sejumlah sumber yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, dugaan yang ditemukan tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan prosedural, melainkan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Indikasinya kuat dan berulang. Ini bukan persoalan administratif, tetapi dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Salah satu temuan utama PRI berkaitan dengan kegiatan instalasi gizi RSUD Anwar Makkatutu. Pengadaan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PRI menduga proses pengadaan tidak melalui mekanisme e-katalog sebagaimana diwajibkan, serta terjadi pengondisian rekanan sejak tahap awal perencanaan.

“Kami menemukan indikasi bahwa rekanan sudah ditentukan sejak awal. Prinsip transparansi dan persaingan sehat patut dipertanyakan,” ungkap Abduh.

Selain instalasi gizi, PRI juga menyoroti pengelolaan instalasi farmasi. Salah satu perusahaan rekanan, PT Sanzaya Medika Pratama, diduga melakukan mark-up harga obat secara signifikan, bahkan mencapai lebih dari 300 persen dibandingkan harga pasar.

PRI menilai selisih harga tersebut tidak wajar dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Jika harga obat dinaikkan secara tidak rasional dan dilakukan berulang, maka itu jelas merugikan keuangan negara dan masyarakat sebagai pengguna layanan,” kata Abduh.

Dalam pengadaan alat kesehatan, PRI mencatat adanya dugaan praktik monopoli dan pengaturan pemenang proyek. Rekanan tertentu diduga kerap memenangkan pengadaan secara berulang tanpa proses persaingan yang sehat.

Bahkan, terdapat indikasi adanya intervensi dari oknum pimpinan rumah sakit serta dugaan pemberian keuntungan tertentu sebagai imbalan atas pengaturan proyek.

“Pengadaan alkes seharusnya terbuka dan kompetitif. Jika dikuasai segelintir pihak, maka patut diduga ada persekongkolan,” ujarnya.

Tak hanya soal pengadaan, PRI juga menyampaikan dugaan serius terkait adanya peredaran obat tanpa izin yang disinyalir digunakan untuk tujuan pengguguran kandungan dan diduga melibatkan oknum internal rumah sakit.

Abduh menyebut dugaan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan aspek hukum pidana, etika medis, serta keselamatan pasien.

“Ini persoalan serius yang harus ditangani secara profesional dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

PRI mendesak Kejati Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan independen. Seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari internal rumah sakit maupun pihak swasta, diminta untuk diperiksa tanpa pandang bulu.

PRI juga meminta Kejati Sulsel melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Negeri Bantaeng, menyusul dugaan adanya upaya melemahkan proses hukum.

“Kami berharap penegakan hukum berjalan lurus dan tidak terpengaruh oleh lobi, tekanan politik, maupun kepentingan tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” pungkas Abduh.

(Red)

Anggaran Dikurangi, Kementan Makin Selektif Salurkan Pupuk

Bantaeng, Sigapnews.com, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini lebih selektif dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

“Anggaran untuk pupuk subsidi memang dikurangi agar pupuk bisa lebih maksimal dan bermanfaat bagi petani yang membutuhkan," kata Mentan dalam keterangan tertulis, Senin (20/07/2020).

Dengan adanya pengurangan anggara itu, SYL pun meminta petani tidak hanya tergantung pada pupuk subsidi dan juga manfaatkan pupuk non-subsidi.

Terkait hal itu, Kementan melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengimbau, petani di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memanfaatkan pupuk non-subsidi bila alokasi pupuk bersubsidi sudah terealisasi seluruhnya.

Menurut dia, upaya memanfaatkan pupuk non-subsidi tersebut dilakukan untuk memastikan budidaya pertanian tetap berlangsung.

Meski demikian, realisasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bantaeng sendiri sudah mencapai 7.217 ton.

“Jika alokasi pupuk subsidi tidak mencukupi, maka petani dapat menggunakan alternatif pupuk non-subsidi, sehingga pertanian dapat terus berlangung,” ujar dia.

Selain itu, Sarwo Edhy mengatakan bahwa penerima pupuk bersubsidi akan dilakukan berdasarkan pengajuan yang ada dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

“Daerah mengajukan alokasi dan nama penerima pupuk dalam eRDKK, serta melalui verifikasi bertahap," kata Edhy seperti dalam keterangan tertulisnya.

Ia melanjutkan, data yang diajukan tersebut selanjutnya disinkronkan dengan serapan pada tahun sebelumnya.

"Jika sudah sinkron, data itu yang digunakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini,” katanya.

BPC HIPMI Bantaeng Dukung Ketua HIPMI Sulsel Terpilih ARM

Sigapnews.com, Bantaeng (Sulsel) - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bantaeng hadir dalam proses Musyawarah Daerah (Musda) Hipmi Sulsel, yang digelar secara virtual pada Minggu (28/62020). 

Pengurus Hipmi Bantaeng yang memantau jalan musyawarah di Hotel Kirei kabupaten Bantaeng. 

Ketua Hipmi Bantaeng, M Amhi KD memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya Musda tersebut. 

Dia mengatakan proses pemilihan ketua Hipmi Sulsel berlangsung sangat demokratis. "Nilai-nilai musyawarah sangat terasa dalam proses ini," ujarnya.

Dia juga memberikan dukungan kepada Ketua Hipmi Sulsel yang terpilih, Andi Rahmat Manggabarani (ARM). 

"Silahkan jabarkan programnya ke daerah. Kami di Bantaeng akan siap memberikan dukungan penjabaran itu," jelas dia. 

Wakil Ketua Hipmi Sulsel, Misbahuddin Basri menambahkan, Hipmi Bantaeng juga akan terus membangun sinergitas dengan Hipmi Sulsel. Tujuannya, agar sinergitas progran terus berjalan dari provinsi ke daerah.

"Sehingga akan terwujud pengembangan usaha yang sehat dari Provinsi ke Bantaeng," jelas dia.

Sekedar diketahui, Andi Rahmat Manggabarani (34), President Director IMB Group terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulawesi Selatan, periode tahun 2020 - 2023. 

Pengusaha kelahiran 9 November 1986 terpilih secara aklamasi dalam Musda yang berlangsung secara virtual, Sabtu (27/6/2020).

Dia menggantikan Herman Heizer yang dinyatakan demisioner melalui Musda tersebut. 

Selain memimpin Hipmi, saat ini Andi Rahmat Manggabarani juga memimpin Badan Promosi Pariwisata Kota Makassar (BP2M) periode 2020 - 2024. (Red).

Petani Bonto Daeng Kec. Ulu Ere Kab.Bantaeng Panen Cabai Besar Ditengah Pandemi Covid 19

Sigapnews.com, Bantaeng (Sulsel) -Demi menjaga stok ketersediaan pangan di masa pandemi Covid-19, para petani desa Bonto Daeng Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, panen cabai besar guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dimana cabai merupakan bumbu yang wajib tersedia didapur.

Sesuai arahan Menteri Pertanian, Syahrul yasin Limpo dalam berbagai kesempatan mengungkapkan bahwa sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mampu bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi wabah Pandemi covid-19.

Ketersedian stok pangan termasuk cabai besar menjadi hal yang utama bagi pemerintah, ungkapan tersebut dibuktikan dengan kemampuan produksi petani cabai di berbagai daerah.

Sejalan dengan arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Kementan) Dedi Nursyamsi mengatakan masalah pangan adalah masalah yang sangat utama, hidup matinya suatu bangsa.

"Saat ini pejuang melawan Covid-19 bukan hanya dokter, perawat dan tenaga medis tapi juga seluruh insan pertanian yang bahu membahu menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat. Pertanian tidak boleh berhenti apapun yang terjadi," ujar Dedi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, sebagai insan pertanian tetap aktif dilapangan, H. Saing Ketua Poktan Bonto Tappalang saat ditemui di lahan miliknya mengatakan bahwa panen cabai besar varietas  (Filar f1, Cosmos, darmais f1) dengan luas tanam 25 ha yang sementara panen 4.30 ha dengan provitas 20 ton/ha dan puncak panen mulai Juni sampai dengan Juli 2020.

Beliau juga mengungkapkan bahwa Pandemi covid-19 ini berpengaruh pada distribusi cabai yang dipanen, terlebih adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah juga menyebabkan kami kesulitan dalam memasarkan hasil panen sebab daya serap pasar rendah, padahal produksi melimpah sehingga harga turun.

Kasman penyuluh pendamping mengatakan, kami terus mendorong petani agar tetap dapat memelihara tanamannya sehingga tetap bisa berproduksi ditengah covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan, serta mendorong petani untuk melakukan mitra pengolahan cabai sehingga hasil produksi tersebut dapat langsung di manfaatkan, ujarnya Senin (15/6/2020).

Kasman menambahkan bahwa solusi agar harga cabai dapat  stabil yaitu dengan mengatur pola tanam yang tidak bersamaan sehingga ada perbedaan waktu panen namun tetap harus mengenjok produksi atau GEDOR HORTI (gerakan mendorong produksi).

"Intinya kami selaku fasilitor tetap semangat mengawal petani untuk melakukan usahataninya," tegasnya.

Penulis :  Heppy Sinaga/Al Az/Fitriani
Sumber :  Kasman/Penyuluh Kabupaten Bantaeng

Banjir Melanda 2 Kabupaten di Sulsel Menelan Korban Jiwa dan Kerusakan Fasilitas Umum

Sigapnews.com, Bantaeng-Jenepinto (Sulsel) - Banjir menerjang dua kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto menjadi wilayah terdampak akibat banjir pada Jumat (12/6) kemarin. 

Dilansir dari Sindonews, banjir diduga akibat meluapnya Sungai Calendu yang tidak mampu menampung debit banjir serta hujan di hulu sungai.

Muhammad Dadang Kurniawan dari tim Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) - ACT di Bantaeng melaporkan, lokasi terparah yang terdampak banjir yakni Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu. Diperkirakan ada ribuan kepala keluarga terdampak akibat banjir.

“Saat ini kondisi air sudah surut di sejumlah titik. Namun saat banjir surut, yang tertinggal adalah timbunan lumpur hingga setebal 30 sentimeter. Warga mengungsi di gedung PKK, tetapi sudah ada sebagian yang kembali ke rumahnya untuk membersihkan sisa-sisa banjir,” kata Dadang pada Sabtu (13/6) ini.

Dadang menambahkan, banjir juga menelan 2 korban jiwa di Bantaeng dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Saat ini tim MRI dan ACT di Bantaeng telah mendirikan satu unit dapur umum dan pokso darurat. Posko berlokasi di Jl Garegea, Kelurahan Tappanjeng. Tim telah membagikan makanan siap saji kepada warga di sekitar lokasi. Warga saat ini sangat membutuhkan bantuan logistik.

“Untuk saat ini memang hanya bantuan pangan dan makanan siap saji yang paling mendesak. Serta logistik seperti selimut dan obat-obatan. Posko akan terus berjalan, sembari kami akan terus memantau kemungkinan terjadinya banjir susulan. Karena hingga siang ini hujan masih turun meskipun dengan intensitas rendah,” jelas Dadang.

Sementara tim MRI – ACT Jeneponto masih dalam perjalanan menuju lokasi terdampak pada Sabtu siang ini. Informasi sementara dari kepala desa setempat, warga masih melakukan evakuasi karena ada 5 orang hilang dan hingga kini masih dalam pencarian.

“Sementara tim masih menuju ke lokasi. Adapun keterangan dari kepala desa setempat yang kami hubungi sekitar jam 10 pagi, warga setempat masih dalam proses pencarian korban longsor dan korban hanyut.

Sebelumnya sudah ditemukan satu orang korban meninggal dunia dan sementara ini dalam proses pencarian 5 korban lainnya yg diketahui terdampak bencana tersebut,” ujar Muhammad Sri Sultan Arif, relawan MRI Jeneponto.

Rencananya tim juga akan memfokuskan kepada evakuasi korban terlebih dahulu sebelum menurunkan bantuan.

“Untuk sementara teman-teman relawan berinisiatif untuk terjun ke lokasi bencana untuk melakukan evakuasi jika dibutuhkan. Dan sebagian teman-teman relawan lainnya saat ini sedang melakukan aksi galang donasi,” kata Sultan. (Red).

Sungai Bialo Meluap, Bantaeng Dikepung Banjir

Sigapnews.com, Bantaeng (Sulsel) - Air meluap tiba tiba di jalan ratusan warga geger dan panik. Diperkirakan ketinggian air mencapai lima meter di jembatan Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada Jumat, 12 Juni 2020 duperkirakan pukul 19.00 WITA.

Akibat curah hujan lebat dan sangat deras mengguyur Bantaeng berjam jam pada sore hari membuat sungai Bialo meluap.

Air sungai Bialo meluap mengakibatkan banjir,  ratusan warga yang berdomisili di bantaran sungai Calendu kian panik.

“Bagaimana kita tidak kaget semua, karena tiba-tiba banjir hampir mencapai ketinggiannya jembatan,” ungkap Haeruddin, warga setempat.

Sejumlah warga di sekitar tanggul memilih untuk mengungsi dan waspada.

Pantauan di lokasi jembatan penghubung jalan Elang ke jalan Sungai Cakendu

Bupati Bantaeng Ilham Azikin didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Bantaeng Irfan Fajar memantau langsung di jembatan tersebut. (Red).