HIPSI Sepakat Dukung Puan Maharani Presiden 2024

Jakarta, Sigapnews.com,-Dukungan untuk Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024 terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam bulan ini, muncul dukungan dari Himpunan Pekerja Industri Millenial’s (HIPIS) di Kabupaten Sidoarjo.

Deklarasi HIPIS terhadap Puan Maharani dilakukan pasca melakukan kongko bersama seluruh anggota di Momentum Coffee Lap N’ Consultant, Desa Pagerwojo, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam acara kongko sebanyak 50 anggota dari HIPSI ikut memeriahkan acara tersebut.

Mereka semua bersepakat mendukung Mbak Puan Maju di Pilpres 2024.

Ketua HIPIS Alfian Nafi’ mengatakan pengalaman yang dimiliki oleh Puan Maharani dinilai sudah sangat mumpuni untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Tokoh muda perempuan yang sudah syarat dengan pengalaman. Apalagi mengenai jiwa nasionalismenya dan semangat mengabdi terhadap Negara sudah tidak diragukan lagi.

“Mbak Puan Maharani sampai saat ini menjadi role model atau barometer tokoh bangsa yang kaya akan pengalaman,” kata Alfian Nafi selaku Ketua HIPSI Sidoarjo.

“Mulai dari kepemimpinan beliau hingga pengalaman dalam birokrasi. Dalam bidang eksekutif pernah menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia di Kabinet Kerja Jokowi-JK Periode 2014-2019, serta saat ini yang mengisi jabatan ketua DPR RI 2019-2024.”

Selama menjabat sebagai Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusai dan Kebudayaan Indonesia, Mbak Puan tidak hanya mencatatkan namanya sebagai Menteri.

Tetapi, juga ada aksi nyata yang dilakukan oleh beliau. Berbagai program yang disusun dilaksanakan dengan baik. Seperti halnya program peduli lansia pada tahun 2018.

“Berbagai program telah banyak dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan manusia khususnya generasi muda millenial,” ucap Alfian.

“Terbukti pada tahun 2016 mampu menurunkan angka pengangguran hingga menjadi 5.5%.”

Dalam kegiatan kongko dan deklarasi HIPIS terhadap Puan Maharani, turut hadir Sahabat Puan Maharani Jatim (SPMI).

Mereka sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur ini ternyata ada masyarakat yang sangat mengharapkan agar Mbak Puan menjadi presiden sebagai penerus Pak Jokowi.

“Kami merasa bangga, bahwa teman-teman HIPIS ternyata memiliki kesamaan visi dengan Sahabat Puan Maharani Jatim,” ungkap Chusnul Wafiq sebagai kordinator sahabat Puan Maharani Jatim.

Dzulfihar menambahkan, dirinya hadir dalam deklarasi HIPIS sebagai bagian dari upaya untuk memberikan support dan dukungan moral kepada HIPIS.

Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan kaos kepada para anggota HIPIS dan meminta agar menyebarkan kaos Sahabat Puan Maharani Jatim kepada kelompok-kelompok masyarakat.

“Kami juga berbagi kaos Sahabat Puan Maharani Jatim kepada temanteman HIPIS. Berharap kaos tersebut bisa sampai kepada para tukangtukang becak, sopir angkot, pedagang di pasar dan para petani,” tukas Wafiq.

Tidak hanya itu, ditempat lain dukungan kepada Mbak Puan datang dari komunitas Peduli Lansia Lamongan (KPL).

Komunitas tersebut baru saja melakukan giat bagi-bagi sembako di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.

Kegiatan yang digagas oleh Komunitas Peduli Lansia mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat.

“Bagi-bagi sembako ini dilakukan atas dasar kepedulian anggota komunitas yang sangat menginginkan agar Mbak Puan maju di pilpres 2024,” ucap Maulidatun Ni’mah selaku ketua Komunitas peduli Lansia Lamongan.

Oleh karena itu, sosok Puan Maharani dinilai sudah mampu mengemban jabatan presiden.

Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang sudah banyak dimilikinya.

Maka, tidak heran apabila terdapat beberapa lapisan masyarakat agar Mbak Puan maju di Pilpres 2024.

Saat ini Mbak Puan menjadi perempuan pertama Indonesia yang mengisi jabatan ketua DPR RI.

Dirinya bahkan, mendapatkan suara terbanyak saat pelaksanaan pileg 2019.

Hal itu tentunya bisa dijadikan ukuran bahwa, kepercayaan masyarakat kepada putri mantan presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri sangatlah tinggi.

Beberapa undang-undang sudah disahkan oleh Mbak Puan. Karena dalam hal kepemimpinan menjadi seorang presiden juga diperlukan pengetahuan mengenai undang-undang.

Sehingga dengan begitu seorang Presiden memiliki pemahaman yang kuat baik di dunia eksekutif maupun legislatif.

Pemimpin Muda Harapan Pekerja Millenial Calon presiden untuk tahun 2024 haruslah diisi oleh tokoh yang lebih muda.

Masyarakat harus disuguhkan oleh sosok yang lebih fresh. Karena saat ini sudah era-nya anak milenial.

Sosok Puan Maharani dinilai oleh HIPSI sebagai pemimpin muda yang bisa dijadikan teladan.

Meskipun secara trah nasab bersambung kepada sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, beliau memperoleh posisi saat ini dengan menjalani proses yang sangat panjang.

Kegiatan turun ke masyarakat sering dilakukan ditengah kesibukannya sebagai ketua DPR RI.

Terlebih diusianya yang masih muda, Mbak Puan memiliki semangat juang untuk menampung ide, gagasan dan aspirasi pekerja industri millenial.

Sehingga mampu membawa perubahan dan menjawab tantangan zaman di generasi 4.0.

“Kami dengan teman-teman yang tergabung dalam HIPSI meyakini Mbak Puan mampu membuat terobosan baru dalam dunia pekerjaan,” tutur mahasiswa alumni Universitas Brawaijaya Malang.

“Dengan usia Mbak Puan yang masih muda tentu pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru mampu membuat Negara Indonesia lebih maju.”

Sampai saat ini, teman-teman dari HIPSI memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Mbak Puan.

Terlebih, jaringan dan hubungan mbak Puan sudah level International. Apalagi, hal seperti itu sebagai bekal untuk memimpin Indonesia kedapan.

“Kami dari Himpunan Pekerja Industri Millenial’s (HIPSI) merasa terpanggil dan ingin ada sosok Presiden perempuan memimpin negara Indonesia tercinta ini,” ungkap Alfian.  

Tentunya, kami sudah mempertimbangkan dukungan ini dan tidak ada unsur yang lain, semata-mata menginginkan perubahan dan kemajuan negara kita tercinta ini.”

Published : HB

Sekjen: Refleksi HUT ke 1 Partai UKM Indonesia, Kader Muda Milenial dan Muda Enterpreneur Pasti Cocok Disini

SIGAPNEWS.COM - Jakarta - Dalam perjalanan Partai UKM Indonesia yang berumur satu tahun sejak kelahirannya 7 Mei 2022 di Senen, Jakarta Pusat. Partai UKM Indonesia telah tumbuh sebagai Partai Kader berbasis Intelektual Organik dan mengimplementasikan ekonomi kerakyatan.

Hal ini disampaikan Herdianti Puspitasari, S.Si Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM Indonesia. Dalam acara Peringatan HUT ke 1 Partai UKM Indonesia dan Peringatan Tragedi dan Refleksi Mei 1998 di Restoran Sultan, Tower Gaharu, Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Sabtu malam (21/05/2022).

"Alhamdulillah Partai UKM Indonesia sudah berusia 1 tahun sejak berdiri 7 Mei 2022. Perkembangan dan konsolidasi kader dan anggota terus bergerak ke daerah-daerah  Partai UKM Indonesia tidak hanya mengedepankan politik formil akan tetapi gerakan politik subtansial," kata An-An sapaan akrabnya.

Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan London School University ini menyatakan Partai UKM Indonesia tetap fokus menggarap basis pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Selain itu basis Perempuan, Milenial, Disabilitas dan kalangan media.

"Partai UKM Indonesia terus berkibar atas dukungan para pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang di seluruh Indonesia. Tanpa mereka, Partai UKM Indonesia tidak akan lahir, untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya," ujar Sekretaris Yayasan Bunda Merah Putih ini.

Menurutnya, Partai UKM Indonesia memiliki Visi 'Mewujudkan Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sementara Misi-nya adalah Keadilan Sosial, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan, Kesetaraan Ekonomi, Kemajuan Ekonomi, Persamaan Hak, dan Penegakan Hukum.

"Partai UKM Indonesia kenapa terus popular dan terus diterima masyarakat karena menerapkan sistem kolektif kolegial. Pembangunan basis-nya button up lahir dari bawah dan akar rumput rakyat kecil. Jangan heran kalau kami terus populer dan diterima masyarakat Indonesia," pungkas An-An penuh bangga. (red)

Isu Duet Anies-Puan di Pilpres 2024 Mencuat

Kolase Puan Maharani dan Anies Baswedan. (Foto: Diolah dari Google).

SIGAPNEWS.COM, JAKARTA - Dikenal kerap berseteru, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024.

Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mengungkapkan partainya terbuka dan partai politik manapun. Ia mengatakan koalisi nantinya dibangun dengan sejumlah persyaratan.

Dimana salah satunya parpol yang berkoalisi tak boleh tunduk pada kelompok oligarki, sebab itu bikin hancur marwah semua parpol yang tergabung dalam koalisi tersebut.

"Kami sangat welcome berkoalisi dengan partai bang Masinton (PDI Perjuangan) yang penting kita tidak bisa disetir oleh oligarki, sehingga membuat marwah partai politik tidak ada. Karena kalau kebijakan disetir oleh oligarki, maka kebijakan sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.

Ia menambahkan meski PKS terbuka, namun belum bisa menentukan sosok capres dan cawapres 2024.

Menurutnya untuk menentukan sosok tersebut tidak bisa dalam waktu singkat namun harus melalui pertimbangan yang matang. "Ada perlu pertimbangan visi-misi apakah cocok atau tidak, lalu soal sosoknya sendiri bukan sosok yang bukan hanya bisa pencitraan saja tapi bisa menyelesaikan persoalan bangsa," terangnya.

Pipin kembali menegaskan bahwa untuk koalisi, pihaknya ingin bernuansa nasionalis-religius.

Namun PKS sendiri tak ada rencana untuk membentuk koalisi yang isinya semua partai Islam karena dikhawatirkan terjadi polarisasi.

Untuk keluarnya nama Capres-Cawapres, kata dia, di internal PKS sendiri sangat partisipatif. Artinya mendengar aspirasi dari lapisan paling bawah hingga nanti dipertimbangkan di lapisan paling atas misalnya tingkat Majelis Syuro. Menurutnya, untuk di internal PKS nama yang kuat adalah Salim Segaf Al-Jufri.

Selain itu, ada juga nama-nama lain yang selama ini muncul di berbagai survei ternyata juga didukung kader-kader lapisan bawah PKS. "Misalnya ada nama Anies Baswedan, ada Ganjar, Sandi dan ada Prabowo juga. Ini semua masih akan dipertimbangkan secara matang, dari level bawah sampai atas. Kita partisipatif lah, tidak bisa ujug-ujug menentukan calon," tutupnya.

Fraksi PDIP Angkat Bicara Terkait Proyek Gorden Rumah Dinas DPR RI, Ini Kata Said Abdullah

Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com,- Ketua Badan Anggaran DPR RI dari FPDIP Said Abdullah mendesak DPR RI untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp43,5 miliar tersebut. Menurutnya, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat.

"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.

"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggungjawab," katanya singkat.

Sebelumnya Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan anggaran gorden tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dimana gorden, vitrase, dan blind yang ada saat ini di rumah jabatan anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil pengadaan atau lelang tahun anggaran 2010.

"Usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak.

Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase, dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Menurut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota DPR dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

Pada tahun 2022, baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase, dan blind dengan alokasi 505 unit di RJA Kalibata.

Kemudian, diadakan tender pekerjaan gorden dan blind DPR tahun anggaran 2022 yang dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332,84.

Saat, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan.

"Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Pada tahapan pembukaan penawaran 21 Maret 2022, dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," jelas Indra.

Indra mengatakan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33%, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236, 00 atau di bawah HPS 7,91%, dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78%.

"Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus.

Sementara PT Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus," ungkapnya.

"Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi," kata dia menambahkan.

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang.

Menurut Indra, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

"Jika hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya," tambah Indra.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sementara PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Lalu, oada tanggal 5 April 2022 pukul 08.00 WIB, panitia melakukan penetapan dan pengumuman pemenang," pungkas Indra.

Published : HB

Terkait Tindakan Kekerasan Seksual, Ini Himbauan Puan Maharani

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, -Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai kekerasan seksual.

Ia meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

Menurutnya, UU TPKS dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menanggapi hal itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan UU TPKS sangat mungkin digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Karena UU TPKS mengatur tentang tindak pidana khusus seksual dibanding KUHP.

"Jadi ya sangat mungkin.

Itu UU yang lebih khusus. Karena itu khusus kekerasan seksual," ujar Fickar.

Fickar menjelaskan UU hanya bisa menjerat perbuatan yang terjadi setelah adanya UU.

Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dimaksud perlu dilihat waktu kejadian untuk bisa dijerat dengan UU TPKS.

"Iya, prinsipnya UU yang ada lebih dahulu hanya bisa menjerat perbuatan yang ada kemudian.

Sekarang yang dilihat mana lebih dahulu kejadiannya atau undang-undang yang dilahirkan.

Kalau UU lahir lebih dahulu maka itu bisa dijerat dengan UU TPKS," tegasnya.

UU TPKS disahkan DPR RI pada 12 April 2022 dan ditandatangani Presiden RI pada 9 Mei 2022.

Fickar memberikan catatan jika UU TPKS tidak bisa digunakan untuk menjerat pidana yang terjadi sebelum lahirnya UU tersebut.

"Kejadiannya, jadi kalau sudah ada UU-nya kemudian terjadi kekerasan seksual itu, maka bisa dipakai UU yang baru itu.

Tetapi kalau kejadiannya lebih dahulu, gak mungkin dan gak bisa. Pasti akan tetap mengacu pada KUHP," pungkasnya.

Published : HB

A Khoirul Umam Nilai Duet Prabowo-Puan Akan Terwujud dan Maju di Pilpres 2024

Prabowo Subianto dan Puan Maharani (Ist).

Jakarta, Sigapnews.com, - Duet antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani kemungkinan besar akan terwujud dan maju pada pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kedua sosok itu kemungkinan besar akan berkoalisi sebagai capres dan cawapres. Prediksi itu disampaikan Direktur Eksekutif Affairs (IndoStrategic) A Khoirul Umam.

Umam menilai, Pilpres 2024 akan jadi 'kesempatan terakhir' bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Batu Tulis.

Sebagai politisi senior, Megawati tentu sadar bahwa martabat seorang politisi salah satunya terletak pada aspek kepercayaan (trust)," kata Umam, dikutip dari Antara, Senin, 10 Mei 2022.

Perjanjian Batu Tulis merupakan kesepakatan bersama antara Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diteken oleh dua pihak di Jakarta pada 16 Mei 2009.

Dalam poin terakhir perjanjian, keduanya sepakat Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Namun, janji itu urung dipenuhi oleh PDIP, karena pada Pilpres 2014, Partai mencalonkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Published : HB