RSUD La Temmamala Soppeng Raih Juara II, Direktur Terima Penghargaan di Makassar

Makassar, Sigapnews.com, RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng kembali mengukir prestasi di tingkat regional. Rumah sakit daerah tersebut berhasil meraih Juara II Pameran Layanan dan Inovasi Rumah Sakit yang digelar PERSI/MAKERSI Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ., dalam kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel & Convention Makassar, Jumat (11/9/2026).

Prestasi ini menjadi apresiasi atas kreativitas, kualitas penyajian, serta inovasi pelayanan kesehatan yang ditampilkan RSUD La Temmamala dalam pameran tersebut.

Bagi RSUD La Temmamala, capaian ini tidak sekadar menjadi tambahan prestasi, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pameran tersebut sekaligus dimanfaatkan RSUD La Temmamala sebagai ruang untuk memperkenalkan berbagai terobosan pelayanan, memperkuat jejaring antarfasilitas kesehatan, serta membangun budaya mutu dan keselamatan pasien.

Sertifikat penghargaan ditandatangani Ketua PERSI Wilayah Sulselbar, Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS, bersama Ketua Panitia Muswil PERSI & MAKERSI Sulselbar 2026, drg. Sukaeni Ibrahim, Ph.D.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran rumah sakit.

“Capaian ini bukan sekadar pengakuan atas keunggulan pameran dan inovasi, melainkan pemacu semangat bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan bagi pasien,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut semakin memacu seluruh jajaran RSUD La Temmamala untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurutnya, sebuah inovasi tidak cukup hanya ditampilkan dan mendapatkan penghargaan, tetapi harus mampu diterapkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Raihan Juara II tersebut sekaligus mempertegas komitmen RSUD La Temmamala untuk terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang inovatif, ramah, aman, dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Soppeng dan sekitarnya.

Prestasi di tingkat Sulselbar ini menjadi bukti bahwa inovasi yang lahir dari rumah sakit daerah juga mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi di tingkat regional.

(Yund)

RSUP Wahidin Turun Langsung Cek Layanan RSUD La Temmamala, Kanker hingga Stroke Jadi Perhatian

Soppeng, Sigapnews.com,– Bukan sekadar kunjungan biasa. Tim RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar turun langsung menelusuri kesiapan sejumlah layanan di RSUD La Temmamala Soppeng dalam rangka memperkuat jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).

Visitasi dan advokasi tersebut berlangsung di RSUD La Temmamala, Jumat (4/9/2026), dengan melibatkan jajaran manajemen rumah sakit, tenaga medis, dokter serta kepala ruangan yang berkaitan dengan pelayanan KJSU-KIA.

Ketua Tim Visitasi, dr. Abdul Muis, Sp.S(K), mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan rumah sakit jejaring dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

“Visitasi ini dalam rangka mendukung penguatan RS Jejaring pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan KIA,” ujarnya.

Direktur RSUD La Temmamala, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, menyambut kedatangan tim RSUP Wahidin. Ia berharap proses visitasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pijakan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Visitasi atas kesediaannya datang di RSUD La Temmamala untuk penguatan RS Jejaring. Kami berharap melalui visitasi ini dapat memperoleh masukan, arahan dan saran terkait pengembangan pelayanan di RS,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur juga memaparkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Salah satunya adalah bantuan CT-Scan yang diterima pada 2026. Alat tersebut telah diresmikan Bupati Soppeng dan kini telah difungsikan untuk menunjang pelayanan medis.

Kehadiran CT-Scan menjadi salah satu penguatan penting bagi rumah sakit, terutama dalam mendukung proses diagnosis berbagai penyakit secara lebih cepat dan akurat. Sebelumnya, pemerintah daerah juga menyebut fasilitas CT-Scan tersebut sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan di RSUD La Temmamala.

Usai pemaparan, Tim Visitasi RSUP Wahidin tidak hanya berada di ruang pertemuan. Tim langsung melakukan telusur lapangan ke sejumlah unit pelayanan.

IGD Umum, IGD PONEK, Poliklinik, ruang rawat inap dan kamar bersalin menjadi beberapa lokasi yang ditinjau.

Penelusuran kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas penunjang dan layanan khusus, yakni Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Cathlab Jantung, Rehabilitasi Medik Neurologi hingga Kamar Operasi.

Tim juga melihat secara langsung layanan Hemodialisa, ICU, CVCU dan NICU.

Telusur tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pelaksanaan pelayanan di masing-masing unit yang berkaitan dengan pengampuan KJSU-KIA.

Bagi RSUD La Temmamala, proses tersebut menjadi momentum untuk mendapatkan gambaran objektif sekaligus masukan dari rumah sakit rujukan tingkat lebih tinggi.

Setelah seluruh rangkaian penelusuran selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Exit Conference.

Dalam agenda tersebut, Tim Visitasi memaparkan hasil temuan dan evaluasi selama proses telusur. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi bersama jajaran RSUD La Temmamala untuk menyusun rencana tindak lanjut.

Penguatan jejaring ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan RSUD La Temmamala dalam menangani berbagai kasus prioritas, sekaligus memperkuat sistem rujukan sehingga masyarakat Soppeng memiliki akses pelayanan kesehatan yang semakin lengkap tanpa harus selalu mencari layanan ke luar daerah.

Dengan dukungan fasilitas baru, termasuk CT-Scan, serta pendampingan melalui jejaring KJSU-KIA, RSUD La Temmamala diharapkan terus meningkatkan mutu pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tim Visitasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Direktur RSUD La Temmamala beserta jajaran manajemen, Ketua Komite Medik, para dokter spesialis, dokter umum serta kepala ruangan yang terlibat dalam pelayanan.

Sumber: Humas RSUD La Temmamala

Bupati Soppeng Resmikan Dua Fasilitas RSUD La Temmamala, Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE meresmikan dua fasilitas baru di RSUD La Temmamala, yakni Gedung Unit Pengelolaan Darah (UPD) dan fasilitas CT Scan, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan peresmian berlangsung di area depan IGD Malaka RSUD La Temmamala dan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Soppeng.

Dua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis yang lebih lengkap.

Gedung UPD dibangun dengan anggaran sekitar Rp2,9 miliar. Bangunan dua lantai tersebut mengusung tagline “Setetes Darah, Sejuta Harapan” dan dilengkapi 20 ruangan untuk mendukung pelayanan pengelolaan darah.

Sebanyak 12 ruangan berada di lantai satu, di antaranya ruang tunggu pendonor, ruang konseling, ruang pemeriksaan dokter dan ruang pengambilan darah. Sementara lantai dua terdiri atas delapan ruangan yang digunakan untuk kebutuhan staf dan Kepala UPD.

Setelah meresmikan gedung, Bupati Suwardi Haseng bersama jajaran RSUD La Temmamala meninjau sejumlah fasilitas di dalam Gedung UPD.

Pada hari yang sama, Bupati Soppeng juga meresmikan fasilitas CT Scan baru RSUD La Temmamala.

Pengadaan perangkat tersebut menelan anggaran sekitar Rp15 miliar. Jika digabung dengan pembangunan Gedung UPD, total investasi untuk kedua fasilitas kesehatan tersebut mencapai sekitar Rp17,9 miliar.

Peresmian fasilitas CT Scan turut didampingi Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle. Setelah diresmikan, perangkat tersebut langsung menjalani uji coba.

Jurnalis senior Andi Baso Petta Karaeng menjadi salah satu pasien yang mengikuti uji coba berdasarkan arahan Bupati Soppeng. Andi Baso yang lahir pada 1949 disebut sebagai pasien tertua dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan RSUD La Temmamala, Amrullah, mengatakan perangkat CT Scan tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan atau di-upgrade sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng menjelaskan bahwa pembangunan ruangan CT Scan membutuhkan pengerjaan khusus karena harus memperhatikan aspek keamanan radiasi.

Selain peresmian fasilitas kesehatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp74 juta.

Santunan diserahkan kepada perwakilan almarhumah Yusriani, anggota Koperasi Konsumen Ajjappangi Bumi Latemmamala Non-ASN RSUD Latemmamala Soppeng.

Penyerahan santunan tersebut menjadi bentuk manfaat nyata program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi keluarga peserta yang ditinggalkan.

Program perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sendiri menjadi salah satu perhatian Pemkab Soppeng. Pemerintah daerah sebelumnya juga menjalankan sejumlah program perlindungan pekerja rentan dan informal melalui skema SIBALIPERI dan SUTASOMA.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng didampingi Direktur RSUD La Temmamala dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ, Amrullah, S.Farm., Apt., M.Si, Dewan Pengawas RSUD serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Humas RSUD Hj. Rahmamawati, SKM., MM.

Turut hadir Kepala BPKPPD Drs. Dipa, M.Si., Plt. Kepala Dinas Kesehatan Drs. M. Evinuddin, M.PA., serta Kabid Humas Kominfo, Unsur Manajemen RSUD dan Para Kepala Ruangan dan Kepala Instalasi. 

Dengan diresmikannya Gedung UPD dan fasilitas CT Scan, RSUD La Temmamala kini memiliki tambahan sarana untuk mendukung pelayanan darah dan pemeriksaan diagnostik.

Pemerintah daerah berharap penambahan fasilitas tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang semakin cepat, lengkap dan berkualitas, sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat Soppeng untuk mencari layanan tertentu di luar daerah.

(Red)

Wabup Selle KS Dalle: Stunting Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Angka

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, kembali menegaskan pentingnya kerja nyata dalam penanganan stunting. Menurutnya, persoalan stunting tidak boleh berhenti pada angka statistik dan laporan administratif.

Selle menekankan bahwa pemerintah harus mengetahui secara jelas kondisi anak-anak di lapangan agar setiap intervensi benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.

“Jangan hanya melihat angka. Kita harus tahu kondisi riil anak-anak di lapangan,” tegas Selle, saat mendampingi Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi di Puskesmas Sewo, Senin (10/8/2026). 

Bagi Wabup, data menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah pemerintah. Namun, data tersebut harus menggambarkan kondisi sebenarnya, termasuk anak yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi gizi, kesehatan, pola asuh dan lingkungan.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan stunting bukan pekerjaan satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai pemerintah desa dan kecamatan, tenaga kesehatan, kader Posyandu hingga keluarga.

Selle menilai keberhasilan penanganan stunting akan sangat menentukan kualitas generasi Soppeng ke depan.

“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi dan berat badan anak. Ini menyangkut masa depan mereka,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak bekerja sekadar memenuhi target program, tetapi memastikan setiap intervensi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Soppeng memperkuat percepatan penurunan stunting melalui pendekatan berbasis data dan kondisi faktual di lapangan.

Sikap Selle ini sebelumnya juga terlihat saat membuka Rembuk Tematik Stunting Kabupaten Soppeng. Saat itu, ia meminta kecamatan dan desa berani menyampaikan laporan faktual mengenai anak-anak yang telah mendapatkan penanganan serta progres penanganan stunting di wilayah masing-masing.

Wabup Selle ingin satu hal: jangan sampai data terlihat bagus, tetapi masih ada anak yang luput dari penanganan.

(Yund)

Bupati Soppeng Terima Audensi BKKBN Sulsel Bahas Percepatan Penurunan Stunting

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menerima audiensi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Fatmawati, S.T., M.Eng., bersama rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Fatmawati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng, Hj. Andi Husniati, S.Sos., M.M., beserta jajaran terkait.

Audiensi tersebut dilaksanakan usai kegiatan pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang digelar di Kabupaten Soppeng. Kegiatan pembinaan tersebut bertujuan memperkuat peran penyuluh dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia).

Kegiatan yang diikuti para PKB dan PLKB se-Kabupaten Soppeng itu juga menjadi wadah penguatan kapasitas penyuluh dalam mendampingi keluarga berisiko stunting, sekaligus mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. 

Selain itu, para peserta didorong untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan terhadap berbagai program pembangunan keluarga di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga penyuluh, dan seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng menyambut baik berbagai program yang dijalankan BKKBN dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus mempercepat penurunan stunting di daerah,” ujar Suwardi Haseng.

Sementara itu, Dr. Fatmawati menegaskan pentingnya peran penyuluh KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan. Ia berharap sinergi yang telah terbangun antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus diperkuat guna mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan itu berlangsung di tengah komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program pembangunan keluarga. 

Sebelumnya, Kabupaten Soppeng menerima penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas dukungan dan komitmennya dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga pada peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2025.

(Yund) 

Bupati Soppeng Tegaskan Perlindungan Kesehatan dengan UHC Award Madya

Jakarta, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Januari 2026 di JIExpo Convention Centre (JIEXPO Kemayoran), Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.

Penghargaan kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dari total jumlah penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk, atau tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, status UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta status pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

Capaian tersebut sejalan dengan perkembangan program JKN di Kabupaten Soppeng. Sebelumnya, dalam kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, bersama rombongan ke Kantor Bupati Soppeng pada Senin, 10 Maret 2025, disampaikan bahwa kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta 77,92 persen.

Per 31 Desember 2025 Kepesertaan JKN di Soppeng telah mencapai di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan telah mencapai 80,21 persen.

Saat menerima penghargaan UHC Awards 2026, H.Suwardi Haseng menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah.

> “Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi pengakuan atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat Soppeng dalam membangun sistem perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki makna langsung bagi masyarakat.

> “Bagi kami, penghargaan ini adalah tentang rakyat. Tentang bagaimana masyarakat bisa berobat tanpa rasa takut biaya, tanpa hambatan administrasi, dan tanpa rasa khawatir ditolak layanan,” lanjutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.

> “Ke depan, kami ingin jaminan kesehatan benar-benar hadir sebagai perlindungan nyata bagi setiap keluarga di Soppeng,” tegas Bupati Soppeng.

Penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya ini menjadi penegasan posisi Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong universalitas jaminan kesehatan nasional, baik dari sisi cakupan kepesertaan, keberlanjutan pembiayaan, maupun komitmen kebijakan daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

(**)

Jaga Citra Kota, Wali Kota Makassar Terapkan Sertifikat Standar Higienitas di Rumah Makan

Makassar, Sigapnews.com,– Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Munafri Arifuddin terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat di Kota Daeng. 

Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi BBPOM Makassar di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, bersama jajaran terkait di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyampaikan pertemuan ini bagian dari silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar, dan BBPOM Makassar dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat

"Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar," ujarnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan isu yang sangat penting dan strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.

"Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya," ujarnya. 

Lanjut dia, untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan. 

Program tersebut antara lain intervensi di sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada tahun 2020.

"Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Program pangan aman ini bertujuan memastikan pemenuhan standar keamanan pangan di semua lini," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar yang selama ini menjadi mitra strategis BBPOM dalam berbagai program pengawasan dan edukasi. 

Kolaborasi yang terjalin dinilai telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

Dalam audiensi tersebut, Yosef turut menekankan pada persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global.

Ia mengapresiasi langkah strategis Wali Kota Makassar, melalui penerbitan Surat Edaran (SE) tentang rasionalitas penggunaan antibiotik.

Menurut Yosef, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti menghentikan konsumsi sebelum dosis habis, dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal. 

Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati.

"Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar," tegasnya.

Selain itu, BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter. 

Yosef menambahkan, penggunaan antibiotik yang berlebihan pada hewan ternak juga perlu diawasi karena residunya dapat berpindah ke manusia melalui konsumsi daging.

Pada sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program unggulan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah, yakni di bawah 50 pelaku usaha.

"Kami ingin mendorong UMKM untuk memiliki izin edar. Bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding, kepercayaan konsumen, dan nilai jual produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," terangnya. 

BBPOM Makassar menyediakan berbagai program insentif bagi UMKM, mulai dari pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya PNBP yang berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu setelah diskon.

Selain itu, BBPOM juga siap mendukung aspek keamanan pangan dalam program makan gratis agar memenuhi standar kesehatan. 

Pelatihan dan pengawasan akan dilakukan secara intensif guna mencegah terjadinya kasus keracunan pangan.

"Kami siap diberdayakan, kami tidak ingin hanya menjadi pelengkap. Melalui program Starlink (Sertifikasi Layanan Keliling)," tuturnya

"Kami juga melakukan pengujian sampel makanan langsung di lapangan untuk memastikan produk UMKM di Makassar aman, bermutu, dan layak konsumsi," lanjut Yosef.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menuturkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Munafri, dukungan dari berbagai pihak, khususnya BBPOM, menjadi faktor kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antar-OPD dan mitra strategis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

"Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD. Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat," ujar Munafri.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, adalah memastikan seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. 

Kebijakan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kota Makassar.

"Saya selalu menegaskan kepada seluruh UMKM, terutama yang bergerak di bidang makanan, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini menjadi syarat mutlak," tegasnya.

Selain aspek sanitasi makanan, Munafri juga menyoroti persoalan fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner. Ia menegaskan tidak boleh lagi ada rumah makan dengan fasilitas toilet yang tidak memenuhi standar.

"Masalah toilet ini tidak bisa dianggap sepele. Pertama menyangkut estetika dan kesehatan, kedua berkaitan dengan citra kota," kata Appi. 

"Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet yang tidak layak lalu terekspos ke publik bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan. Itu yang kami tidak inginkan," sambung Ketua Golkar Makassar itu.

Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Selain itu, Wali Kota Makassar, juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. 

Ia menilai, kebiasaan masyarakat yang mudah mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif.

"Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini. Bahkan saya sendiri, kalau sakit, jarang sekali mengonsumsi obat," pungkasnya. (*)

Prioritaskan Kesehatan, Bupati Soppeng Pertahankan UHC

Soppeng, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pada Rabu (3/9/2025), Pemkab Soppeng bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Watampone menandatangani addendum rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan layanan JKN bagi penduduk Soppeng.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Bupati Soppeng ini menegaskan kembali status Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas. Status ini memungkinkan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung dapat menggunakan layanan JKN tanpa masa tunggu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur, menyampaikan apresiasinya atas kecepatan Pemkab Soppeng dalam memenuhi seluruh persyaratan.

 "Seharusnya perpanjangan rencana kerja ini dilakukan akhir September, namun karena Pemkab Soppeng telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, prosesnya kita lakukan lebih awal.

"Ini adalah salah satu bentuk privilege yang hanya bisa dicapai karena adanya dukungan, kemauan, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah," jelas Indira.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama semua pihak. "Bagi kami, kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. 

Komitmen ini bukan sekadar memenuhi target nasional, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat Soppeng. Harapan kami, dengan adanya addendum ini, layanan kesehatan dapat semakin optimal dan seluruh warga Soppeng bisa merasakan manfaat JKN tanpa hambatan," jelas Bupati Suwardi Haseng.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemkab Soppeng akan terus berupaya mempertahankan capaian UHC ini di tahun-tahun mendatang, pungkasnya.

Dengan diperbarui dan dipercepatnya rencana kerja ini, masyarakat Soppeng diharapkan akan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui JKN.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Evinuddin. 

Bantu Sejahterakan Warga, Bupati Suwardi Haseng Serahkan Bantuan Hibah Tangki Septik

Soppeng, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan tangki septik skala individual di Aula Kantor Camat Marioriwawo pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyerahkan bantuan secara simbolis kepada enam perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari lima desa dan satu kelurahan di Kecamatan Marioriwawo. 

Ia menjelaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemerintah pusat dalam menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan aman.

"Proses ini memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat," ujar Bupati. 

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada H. Syaharuddin M. Adam, Anggota DPRD Soppeng fraksi Golkar, yang telah memperjuangkan terealisasinya program ini untuk warga di daerah pemilihannya.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Soppeng, program DAK Sanitasi ini menjangkau tiga kecamatan: Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-Donri. 

Di Kecamatan Marioriwawo, bantuan diberikan kepada 25 penerima di enam lokasi, yaitu Kelurahan Tettikenrarae, Desa Barae, Desa Goarie, Desa Watu Toa, Desa Mariorilau, dan Desa Gattareng Toa. Setiap penerima memperoleh dana Rp15.000.000, dengan total bantuan per desa/kelurahan mencapai Rp375.000.000.

Selain itu, bantuan serupa juga disalurkan untuk Desa Appanang dan Galung di Kecamatan Liliriaja, serta Desa Labokong di Kecamatan Donri-Donri. 

Acara ini turut dihadiri oleh Camat Marioriwawo, perwakilan Dinas PUPR, kepala desa, dan para penerima bantuan.

(Red) 

Pentingnya Data Riil dalam Percepatan Penanganan Stunting, Pesan Kunci dari Wakil Bupati Soppeng

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, secara resmi membuka Rembuk Tematik Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappelitbangda, Andi Agus Nongki, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Soppeng. Melakukan evaluasi kinerja dalam percepatan pencegahan penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi. Melakukan pemetaan usulan program kegiatan intervensi. Serta mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana kegiatan.

 

Adapun Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu dokumen yang berisi daftar rencana program kegiatan pencegahan dan percepatan stunting yang terbagi dalam bidang fisik, prasarana, sosial, budaya, dan ekonomi berdasarkan hasil analisis situasi seluruh kecamatan.

​

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle dalam sambutannya menawarkan tema  Segera Aksi (Soppeng Bergerak Atasi Kemiskinan dan Stunting) sebagai penyemangat untuk bergerak cepat mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.

Ir. Selle KS Dalle menekankan pentingnya laporan faktual dari lapangan, terutama pada triwulan ketiga ini. 

Ia meminta setiap kecamatan untuk berani menyampaikan laporan mengenai anak-anak yang telah ditangani di desa masing-masing, serta menyampaikan progres penanganan stunting secara keseluruhan.

 

"Kita harus bicara dengan data riil anak-anak di lapangan, bukan hanya soal angka," tegasnya. 

Ia juga mengingatkan agar kesehatan anak-anak lain tetap menjadi perhatian, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki dinamika tersendiri dalam menangani stunting, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

Ia menyampaikan tidak perlu malu untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan daerah lain untuk bertukar informasi dan praktik baik.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan berita acara kesepakatan hasil rembuk, sebagai wujud nyata dukungan dan keseriusan seluruh pihak dalam menangani stunting di Kabupaten Soppeng.

Acara turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua TP. PKK Kabupaten Soppeng,  para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, para Kepala  puskesmas, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan.

(Yun/*) 

Wabup Soppeng Pimpin Penerimaan dan Pembekalan Tim Aksi Stop Stunting 2025

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Soppeng Ir Selle KS Dalle resmi menggelar acara penerimaan dan pembekalan Tim Aksi Stop Stunting Kabupaten Soppeng tahun 2025 yang dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Senin (28/7/2025).

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting di 21 lokus desa/kelurahan melalui intervensi gizi dan kesehatan selama 90 hari ke depan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Drs. Muhammad Evinuddin, MPA, menyatakan bahwa tim yang terdiri dari pendamping gizi, tenaga medis, kader kesehatan, dan anggota PKK ini akan fokus menangani 630 anak bermasalah gizi serta 42 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

“Tim akan melakukan berbagai intervensi penting seperti pemberian makanan tambahan, multivitamin, susu ibu hamil, serta edukasi kesehatan guna memastikan penanganan stunting yang tepat sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Soppeng sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menyampaikan apresiasi atas komitmen tim dan menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan multidimensi dalam mengatasi stunting.

Ia menekankan, “Dampak stunting tidak hanya terlihat pada aspek fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara tim, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat sangat krusial.”

Program ini merupakan bagian dari implementasi prioritas nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dalam penurunan stunting dan diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah lain.

Pemerintah Kabupaten Soppeng optimis melalui kerja sama dan dukungan semua pihak, angka stunting di daerah ini dapat ditekan secara signifikan sehingga masa depan anak-anak Soppeng menjadi lebih cerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah penurunan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat.

(Red/*)

Kolaborasi Bupati Soppeng dan BGN, Makan Bergizi Gratis, Masa Depan Anak Lebih Sehat

Soppeng, Sigapnews.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam acara sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis yang diadakan di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (16/7/2025).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan sambutan hangat kepada Direktur BGN, dan menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Soppeng.

Ia menyoroti keselarasan program ini dengan prioritas pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak.

“Kehadiran dan dukungan Badan Gizi Nasional sangat berharga dalam memastikan keberhasilan program penting ini. Olehnya itu, saya ucapkan selamat datang di Bumi Latemmamala” ujar H. Suwardi Haseng.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024, bertujuan untuk meringankan beban keuangan keluarga sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program percontohan di 7 (tujuh) sekolah diantaranya 2 SD, 3 SMP, dan 2 SMA/SMK sejak Maret 2025, yang telah menjangkau 3.409 siswa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Soppeng berencana untuk secara bertahap memperluas program ini ke seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Olehnya itu, Bupati Soppeng mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tersebut guna meningkatkan pemahaman mereka tentang program ini.

“Mari kita jadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan masa depan Kabupaten Soppeng yang SETARA (sehat, maju, dan berdaya saing),” pungkas H. Suwardi Haseng.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Dr. Gunalan, AP. menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (PMG) merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Program ini memiliki tujuan umum untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran, serta tujuan khusus untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, memenuhi kebutuhan gizi, dan meningkatkan pola makan sehat.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan, PMG dirancang untuk memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Soppeng.

Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti dapur umum atau Satuan Pelaksana Program Makan Bergizi (SPBG), menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bapak Gunalan, juga memaparkan alokasi dana sebesar Rp.277.200.000.000,- untuk Soppeng, yang akan dialirkan ke 3 titik SPBG atau dapur umum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah hanya perlu menyiapkan yayasan dan 47 relawan, sementara seluruh infrastruktur akan ditangani oleh BGN.

Dana ini diharapkan dapat mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka stunting.

Dengan komitmen bersama ini, PMG diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Soppeng, menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mempersiapkan Soppeng untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng, Pj. Sekda, para Staf Ahli, para Asisten Setda, para Kepala SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah se Kab. Soppeng, Perwakilan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA sederajat.

(Humaskab) 

Satgas Pamtas Yonif 751/VJS Pererat Hubungan dengan Warga Lewat Pengobatan Door to Door

Oksibil, Sigapnews.com, Satgas Pamtas RI–PNG Statis Yonif 751/VJS kembali menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat perbatasan dengan menggelar kegiatan anjangsana dan pengobatan gratis secara door to door di wilayah Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Senin (9/6/2025).

Dipimpin oleh Letda Inf Gerry Crismaantara Pansing yang menjabat sebagai Danpos Okpol, tim Satgas bersama petugas kesehatan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memberikan layanan kesehatan ringan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pendekatan humanis antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat.

Letda Inf Gerry menyampaikan,
“Kami datang bukan hanya sebagai penjaga perbatasan, tapi juga sebagai saudara. Anjangsana dan pengobatan ini bentuk nyata kepedulian kami terhadap masyarakat di wilayah binaan.”

Masyarakat menyambut dengan baik dan antusias kehadiran Satgas. Banyak warga, terutama anak-anak dan lansia, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kesehatan mereka.

Program ini merupakan bagian dari upaya Satgas dalam mempererat kemanunggalan TNI-Rakyat serta mendukung stabilitas keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan negara.

Sebagai bagian dari program teritorial, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa saling percaya antara TNI dan masyarakat serta memudahkan akses layanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau fasilitas medis.

Satgas Pamtas Yonif 751/VJS adalah satuan tugas yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Selain tugas utama menjaga perbatasan, Satgas juga aktif melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan.

(Red)

Dukungan Dana BKKBN Sulsel untuk Soppeng, Fokus Pencegahan Stunting dan Kesejahteraan Keluarga

 

Soppeng, Sigapnews.com, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, H. Shodiqin, SH, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Soppeng dan mengadakan audiensi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Kantor Bupati Soppeng pada Selasa, 22 April 2025.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap program keluarga berencana di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, H. Shodiqin menyampaikan keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Soppeng yang telah tercermin melalui evaluasi nasional yang positif.

Sebagai bentuk dukungan, BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) senilai Rp 4.038.361.000 kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penting seperti pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, serta ibu menyusui.

“Dana ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pencegahan stunting, penyuluhan keluarga, bantuan transportasi, dan biaya operasional pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui,” jelas H. Shodiqin.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menanggulangi stunting.

Ia menegaskan bahwa prioritas akan diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung daripada kegiatan administratif yang menghabiskan anggaran.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari BKKBN Sulawesi Selatan".

"Alokasi dana yang signifikan ini akan sangat membantu upaya kami dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Soppeng".

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan BKKBN untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengoptimalkan program keluarga berencana yang berdampak positif bagi masyarakat.

H. Shodiqin berharap keberhasilan Kabupaten Soppeng dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola program kependudukan dan keluarga berencana guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(Red)

Dorong Hidup Sehat Siswa: Kolaborasi SDN 237 Aletellue dan Puskesmas Sewo

Soppeng, Sigapnews.com, Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan dan membentuk perilaku hidup sehat sejak dini, Tim Kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi siswa-siswi kelas 2 hingga 6 di SDN 237 Aletellue, Kecamatan Lalabata. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 22/4/2205 ini juga menyertakan skrining perilaku merokok sebagai langkah preventif.

Para siswa tampak antusias mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, serta pemeriksaan lainnya yang bertujuan untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan. 

Selain itu, tim kesehatan juga memberikan edukasi singkat mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur.

Fokus pada pencegahan perilaku tidak sehat juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Tim kesehatan UPTD Puskesmas Sewo melakukan skrining perilaku merokok kepada siswa sebagai upaya awal untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan pemahaman tentang bahaya merokok bagi kesehatan.

Kepala Sekolah SDN 237 Aletellue, Muhlis, S.Pd, M.Pd, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dari UPTD Puskesmas Sewo ini. 

Muhlis menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan skrining perilaku merokok ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan perkembangan peserta didiknya.

"Kami sangat berterima kasih kepada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Sewo atas pelaksanaan kegiatan yang sangat penting ini. 

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, kami dapat memantau kondisi kesehatan siswa-siswi kami secara berkala". 

"Selain itu, skrining perilaku merokok juga menjadi langkah proaktif dalam mencegah kebiasaan buruk sejak usia dini," ujar Muhlis.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan siswa SDN 237 Aletellue serta mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat dan produktif.

UPTD Puskesmas Sewo berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

(Red) 

Komitmen Sosial Bupati Soppeng Dampingi Warga Hingga Pemulangan

Soppeng, Sigapnews.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, termasuk warga luar daerah yang berada di Soppeng, Rabu (25/03/2025) 

Beliau telah menanggung biaya pemulangan jenazah seorang warga Palu yang meninggal dunia di Soppeng.  Almarhum diketahui merupakan suami dari seorang warga Soppeng.

Almarhum H.Ramli alias Tukang Mattola masih merupakan kerabat Bpk Bupati yg domisili di Kabobona Kab. Sigi Sulawesi Tengah

Almarhum tengah menunggui istri dan bayinya yg baru2 ini melahirkan di rumah sakit, terjatuh saat berada di WC dan meninggal di IGD RS sekitar pukul 11.00.

  

Meskipun almarhum bukan penduduk asli Soppeng, Bupati Soppeng tetap menyediakan Ambulans untuk membawa jenazah almarhum ke kabobona sulawesi tengah untuk kebumikan. 

Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Soppeng dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang asal usulnya.

(Red) 

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Soppeng Menuju Layanan Kesehatan Optimal

Soppeng, Sigapnews.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Ibu Indira Azis Rumalutur, S.Si., SE., MM., AAK, beserta rombongan di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin, 10 Maret 2025.

 

Dalam kunjungan tersebut, Ibu Indira menyampaikan capaian positif JKN di Kabupaten Soppeng.  Saat ini, kepesertaan JKN telah mencapai 98%, dengan tingkat keaktifan mencapai 77,92%.  

"BPJS Kesehatan menargetkan peningkatan keaktifan minimal 80% dalam waktu dekat dan optimis dapat tercapai, ujar Indira. 

Ibu Indira juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program JKN,  menjamin akses layanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.

 

Kata Indira, "BPJS Kesehatan berharap sinergitas dan kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat terus berlanjut,  sehingga komitmen peningkatan pelayanan kesehatan tetap terjaga", harapnya. 

 

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle sangat mendukung mudah-mudahan dalam waktu dekat ada penyesuaian terkait dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan agar memasti masyarakat tetap mendapatkan penjamin UHC Prioritas dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dimana keunggulan dari BPJS Prioritas adalah Anda bisa mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada hari yang sama. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dengan penerapan layanan setara, tandasnya.

Turut mendampingi, Kepala BPKPD, kepala Dinas Kesehatan, dan Kabag Hukum Setda Soppeng.

(Red/hms) 

Program Posyandu dan Babinsa, Wujudkan Anak Sehat di Blitar

Blitar, Sigapnews.com, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Siraman Koramil 0808/14 Kesamben Kodim 0808/Blitar Sertu Slamet turut serta aktif dalam kegiatan Posyandu yang digelar di rumah kader Posyandu Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. 

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini merupakan wujud dukungan TNI terhadap program kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya mencegah stunting dan mewujudkan generasi sehat, Minggu (2/2/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Desa Siraman Sertu Slamet membantu tenaga kesehatan (Bidan Desa) dan kader Posyandu dalam berbagai kegiatan, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta pemberian makanan tambahan bagi balita. 

Selain itu Babinsa juga turut memberikan edukasi kepada ibu-ibu mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik guna mencegah stunting sejak dini.

"Kami siap mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan stunting". 

"Dengan hadir di Posyandu kami ingin memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang yang optimal," ujar Sertu Slamet.

Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat. 

Salah satu warga Ibu Siti mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian Babinsa terhadap kesehatan anak-anak di desa mereka.

Ditemui terpisah Danramil 0808/14 Kesamben Kapten Inf. Taufikurahman Firdaus menyampaikan "Babinsa memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. 

Kehadiran Babinsa di Posyandu bukan sekadar membantu pelaksanaan kegiatan tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam mewujudkan generasi yang sehat colon penerus bangsa.

"Kami berharap, dengan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat, kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu dan anak semakin meningkat. Sinergi yang kuat antara TNI, Pemerintah Desa, tenaga kesehatan dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas dan berkualitas." pungkas Kapten Taufikurrahman. 

(Dim0808).

Polresta Sidoarjo Bantu Kesehatan Warga Desa Kedungbanteng Terdampak Banjir

Sidoarjo, Sigapnews.com, Sudah sepekan ini warga Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terdampak banjir. Akibat curah hujan tinggi mengakibatkan air sungai mengarah ke daerah tersebut meluap.

Disampaikan Kepala Desa Kedungbanteng Budiono, Jumat (24/1/2025), hujan deras dalam tujuh hari terakhir mengakibatkan air sungai di desanya meluap ke perkampungan. Untuk penangan banjir juga sudah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama stake holder terkait.

Bahkan bantuan sosial dan kesehatan juga mengundang perhatian pihak terkait. Salah satunya pada Jumat (24/1/2025), pihaknya menerima tim Dokkes Polresta Sidoarjo dipimpin AKP Rukwandi turun langsung melaksanakan bakti kesehatan.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat gratis dari Dokkes Polresta Sidoarjo, Budiono mengapresiasi sebagai upaya terkontrolnya kondisi kesehatan warga.

"Adanya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis dari Polresta Sidoarjo, sejumlah keluhan kesehatan warga dapat di cek langsung oleh tim medis. Harapannya warga kami selalu sehat di tengah dampak banjir yang melanda saat ini," ungkapnya.

Ainur Rofiah, warga Desa Kedungbanteng, mengucapkan terima kasih kepada Polresta Sidoarjo yang memeriksa keluhan kesehatannya karena tiga hari ini kakinya merasakan gatal. "Terima kasih ini sudah diperiksa dokter polisi dan diberi obat gratis," ucapnya.

Kasi Dokkes Polresta Sidoarjo AKP Rukwandi mengatakan, bakti kesehatan Polresta Sidoarjo bagi warga terdampak banjir Desa Kedungbanteng merupakan wujud kepedulian Polri. Tujuannya untuk mengecek kondisi kesehatan warga di tengah cuaca ekstrem dan tinggal di lokasi banjir.

"Selain melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, Si Dokkes Polresta Sidoarjo bersama pemerintah desa di Kedungbanteng juga menyiapkan Posko Kesehatan dengan menempatkan tim medis untuk siaga menangani bila ada keluhan kesehatan dari warga," ujarnya.

(Redho)

Sekda Soppeng : Keberhasilan RS Latemmamala Capai Target Program Nasional Jika Lakukan Hal Ini

Soppeng, Sigapnews.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs HA Tenri Sessu, M.Si  menghadiri acara Sosialisasi Program Nasional dan Penguatan Jejaring Rujukan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala dilangsungkan di Aula Hotel Maryam Palace. Jumat (4/8/2023).

Ketua Panitia, dr. Andi Nildawaty, Sp. PD dalam laporannya mengatakan, " Program Nasional merupakan program-program prioritas dari Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf Kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

"Pada standar akreditasi RS, Program Nasional meliputi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Penurunan Angka Kesakitan TB, Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan KB RS Program Yang termasuk dalam Prognas ini Sebagian besar bukanlah sesuatu yang baru.

"Bagi tenaga Kesehatan, Program-program ini telah kita geluti bersama sejak puluhan tahun terakhir. 

"Namun bahkan dengan berbagai Upaya target-target dari program tersebut masih jauh dari harapan, misalnya angka kematian ibu nasional pada tahun 2022 berkisar 305 kematian per 100.000 KH (183), deteksi TBC di Indonesia mencapai rekor tertinggi di tahun 2022.

"Oleh karena itu, Kemenkes masih menjadikan kelima program tersebut sebagai prioritas pelayanan di tahun 2023 dan RS sebagai pusat pelayanan Kesehatan yang bersifat kuratif diharapkan berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan dari kasus-kasus tersebut, sehingga dimasukkanlah sebagai standar akreditasi RS, jelasnya.

"Namun segala Upaya tenaga Kesehatan di RS tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya kerja sama dari pemerintah daerah dan puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 

"Puskesmas dan pemerintah daerah, terutama dari lingkup terkecil, adalah ujung tombak dan berada di garis terdepan dalam memperbaiki taraf Kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Soppeng, katanya.

"Kami berharap dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini dapat membuka wawasan kita Bersama mengenai kasus-kasus atau kondisi-kondisi masyarakat seperti apa yang harus kita kawal Bersama hingga mendapat pelayanan Kesehatan yang terbaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Soppeng.

"Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni, Mensosialisasikan program nasional RS, Memberikan penyegaran dan tambahan pengetahuan dalam deteksi dini kasus di lapangan, kemudian tercapainya penguatan jejaring rujukan kasus yang termasuk dalam Program Nasional (Prognas).

Dalam kegiatan ini sebagai peserta yakni terdiri dari, Kepala DP3APPKB Kabupaten Soppeng Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, Kabid P2P Dinas Kesehatan, Kabid Yankes Dinas Kesehatan, Para Camat, Kepala Puskesmas, Dokter Pkm, Bidan Koord, Tenaga Gizi PKM, sebut ketua panitia.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD La Temmamala Soppeng, dr. Hj. Sitti Mudirusniah, M.Kes., Sp.KJ dalam sambutannya mengatakan, " Kegiatan ini kami sangat harapkan bagaimana koordinasi bisa berjalan antara pihak rumah sakit dengan pihak lainnya, dan para Camat yang hadir yang merupakan stakeholder kita,  yang tidak kalah pentingnya leading sektor para Kepala Puskesmas yang selalu mendukung program pemerintah dalam hal pelayanan rujukan yang ada di rumah sakit, sehingga program nasional ini dapat berjalan dengan baik, jelasnya.

"Kami sangat mengharapkan nantinya para teman-teman yang dari Puskesmas dapat menerima dan menyerap materi-materi dari para narasumber nantinya sehingga dapat mengimplementasikan di pelayanan, terutama penanganan stunting yang merupakan program nasional serta penanganan -penanganan kesehatan yang lainnya.

"Dan perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Latemmamala akan melaunching Poliklinik stunting yang merupakan suatu inovasi aksi perubahan dari peserta diklatpim 3 yaitu Wakil Direktur II RSUD La Temmamala, Drg. Aswan M.Kes.

Sekretaris Daerah, Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si dalam sambutannya yang mewakili Bupati Soppeng sekaligus membuka Sosialisasi Program Nasional Dan Penguatan Jejaring Rujukan mengatakan bahwa," Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

"Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang kesehatan telah ditentukan prioritas pelayanan kesehatan dengan target yang harus dicapai. 

"Salah satu fungsi Rumah Sakit adalah melaksanakan program pemerintah dan mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional. 

"Salah satu target tersebut terdapat pada standar akreditasi Rumah Sakit yaitu program nasional yang meliputi, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan tuberkulosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, pelayanan Keluarga Berencana rumah sakit.

"Pelaksanaan program Nasional oleh Rumah Sakit diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat segera terwujud. 

"Keberhasilan RS dalam mencapai target program nasional ini baru dapat terwujud dengan bantuan dan kerjasama dari segala sektor seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas DP3AAKB, dan Pemerintah Daerah. 

"Peran dari sektor tersebut terutama dalam hal deteksi dini kasus dan upaya percepatan rujukan melalui jejaring Pemda, Puskesmas, dan Dinkes ke Rumah Sakit.

"Saya berharap semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng yang kita cintai, pungkas Sekda H Andi Tenri Sessu.

Turut Hadir pada kegiatan ini, Kadis Kesehatan, Kadis P3AAKB, Jajaran Manajemen RSUD La Temmamala kabupaten Soppeng.

Published : Edil Rauf