-->

Selasa, 21 Juli 2020

Bamsoet Desak Kementerian ATR Selesaikan Konflik Agraria di Deli Serdang



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar. Penerbitan HGU tersebut telah menyebabkan konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Simalingkar A, Desa Durin Tunggal, dan Desa Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kementerian ATR juga harus menyelesaikan konflik agraria seluas 557 hektar antara PTPN II dengan masyarakat petani di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua konflik agraria yang telah berlangsung sejak tahun 1975-an ini harus segera diselesaikan. Sangat ironis, menjelang 75 tahun kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapi konflik agraria antara negara dengan rakyat," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para petani yang hadir antara lain Aris Wiyono, Sura Sembiring, Jasa Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Musliadi, Ronal Sihombing, Pendi Surbakti, Agnes Irianta, dan Tenang Sembiring. Mereka sudah hampir satu bulan berjalan kaki dari Deli Serdang, Sumatera Utara menuju Jakarta untuk mencari keadilan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan, saat ini sedang berisitirahat di Pekanbaru, Riau.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut, pada masa pra kemerdekaan Indonesia awalnya dikuasi orang-orang Belanda melalui mascapai Deli Kuntur. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 menyebabkan orang-orang Belanda pergi, masyarakat kemudian mengambil alih untuk tempat tinggal dan bertani.

Presiden Soekarno melalui UU Pokok Agraria No. 5/1960 mengambil alih aset-aset yang dikuasi Belanda untuk kemakmuran rakyat. Tahun 1975, pemerintahan Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK untuk PTPN II (saat itu bernama PTPN IX) untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Dari situlah awal mula terjadinya konflik agraria negara dengan masyarakat.

"Saat ini pemerintah provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi leading sector yang menangani konflik agraria tersebut. DPR RI dan pemerintah pusat juga harus turun tangan, karena masalah yang dihadapi tak mudah, namun juga tak sulit. Kuncinya dibutuhkan keberpihakan terhadap rakyat," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendorong Kepolisian untuk menangani konflik agraria ini secara persuasif. Jangan sampai ada kesan aparat menggunakan kekerasan untuk mengusir rakyat dari lahan dan rumah yang selama ini telah mereka tempati. 

"Komisi II DPR RI harus segera memanggil Kementerian ATR, sementara Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian BUMN dan PTPN II. Sehingga berbagai sengkarut konflik agraria tersebut bisa segara diselesaikan. Apalagi Presiden Joko Widodo sejak awal periode pemerintahannya di tahun 2014 sudah menggelorakan Reformasi Agraria dengan memberikan sertifikat lahan secara gratis untuk rakyat," pungkas Bamsoet. (*)

Minggu, 19 Juli 2020

Bamsoet Harap UMKM Selamatkan Indonesia Dari Resesi Ekonomi



Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap sektor perekonomian. Bahkan, Indonesia saat ini tengah menuju masa resesi ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, banyak industri gulung tikar, jumlah pengangguran meningkat, hingga tidak adanya kepastian investasi.

"Tak hanya rakyat kecil yang menderita. Para pengusaha papan atas pun merasakan imbas besar. Tak salah jika pemerintah memberikan perhatian khusus kepada usaha menegah kecil dan menengah (UMKM) untuk menggairahkan kembali roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet saat bincang santai bersama Erick Hidayat, putera mantan Menteri Perindutrian MS Hidayat dan pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (19/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian bangsa. Angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi melalui UMKM bisa membantu pemerintah mengatasi resesi ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu Bamsoet memberikan apresiasi kepada Erick sebagai pengusaha papan atas di bidang properti, kini berani ‘main’ kecil dengan membuka kafe untuk tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja. Dimana 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil dan 3,7 juta dari usaha menengah," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di wilayah pelosok tanah air. 

"Saat ini Indonesia di dominasi oleh para pelaku UMKM. Sebanyak 58 juta pelaku UMKM ada di negara ini. Jumlah ini mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara ini mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa kuartal diprediksi masih menurun tajam. Untuk kuartal II tahun 2020 bisa menyusut hingga minus 4,3%. Sementara untuk kuartal III tahun 2020 diprediksi hanya akan tumbuh dikisaran 1%. 

"Disini kita harapkan UMKM mampu menggerakan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran bagi UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Tambahan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif dari dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet dan Atta Halilintar Nge-vlog Ajak Generasi Milenial Amalkan Pancasila



JAKARTA, Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng Atta Halilintar, youtuber sekaligus influencer yang memiliki subscriber youtube mencapai 24,7 juta. Membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI, Bamsoet dan Atta ingin mengajak para subscriber yang notabene dari generasi milenial untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Di usianya yang sangat muda, baru 25 tahun, Atta Halilintar berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan bisa dikatakan para penikmat youtube dari orang tua, emak-emak hingga anak-anak, kemungkinan besar mengetahui siapa sosok Atta Halilintar. Ia adalah youtuber pertama asal Asia Tenggara yang mampu menembus 10 juta subscriber di tahun 2019 lalu. Tak salah jika kemarin Pak Jokowi mengundang Atta dan para YouTuber lainnya ke Istana, mengajak mereka untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Dan hari ini, saya datang berkolaborasi dengan dirinya membuat konten tentang Empat Pilar MPR RI," ujar Bamsoet usai nge-vlog bareng Atta Halilintar, di Jakarta, Sabtu (18/7/20).

Mantan Ketua DPR RI yang memiliki akun youtube ‘Bamsoet Channel’ ini mengungkapkan, besarnya jumlah subscriber Atta Halilintar merupakan kekuatan komunikasi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Tak hanya oleh MPR RI, seluruh pejabat publik termasuk Presiden maupun instansi pemerintahan bisa bekerjasama dengan Atta Halilintar untuk mensukseskan berbagai agenda kebangsaan.

"Dunia berubah begitu cepat, jika dahulu TV dan radio menjadi kekuatan komunikasi sosial, kini sudah beralih ke para youtuber. Keberadaan mereka tak boleh dinafikan apalagi disepelekan, terutama oleh para generasi baby boomer yang kini berusia rata-rata di atas 50 tahun, masih banyak yang gaptek terhadap kemajuan teknologi informasi. Keberadaan 24,7 juta subscriber yang dimiliki Atta Halilintar menunjukan betapa sosoknya sangat dikagumi oleh para anak bangsa," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengutarakan, melalui kolaborasi membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan berbagai youtuber seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Baim Wong, Jessica Iskandar, dan Irfan Hakim, dirinya berharap bisa menjangkau jutaan warga Indonesia di berbagai daerah. Melalui video youtube, siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa mengakses video konten tentang Empat Pilar MPR RI.

"Cukup dengan video 5-10 menit, Empat Pilar MPR RI yang dikemas kekinian bisa menjangkau jutaan orang. Tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun dari anggaran negara. Yang diperlukan hanyalah kolaborasi dengan para youtuber," pungkas Bamsoet. (*)

Jumat, 17 Juli 2020

Bamsoet Dorong Pemda Serap Anggaran Rp 170 Triliun di Bank



JAKARTA, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera menyerap dan membelanjakan anggaran senilai Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank. Dengan segera membelanjakan anggaran tersebut diharapkan akan menggenjot laju perekonomian Indonesia di kuartal III tahun 2020.

"Anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 170 triliun yang masih mengendap di bank bukanlah jumlah yang sedikit. Langkah Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran tersebut sangat tepat guna menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (17/7/20).

Mantan Ketua DPR RI mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,9%. Pertumbuhan ekonomi tersebut turun jika dibandingkan kuartal I tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,07%.

"Di kuartal ke II tahun 2020 ini pun pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan kembali menurun tajam. Bahkan, KADIN Indonesia memrediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 akan merosot -4 hingga -6 persen," kata Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja yang masih mengendap di bank. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah.

"Ditengah pandemi Covid-19 seperti ini kita kita tidak bisa berharap pada investasi swasta. Hanya belanja pemerintah yang bisa diharapkan menyelamatkan laju perekonomian Indonesia. Momentumnya ada di kuartal III pada bulan Juli hingga Agustus 2020 ini," pungkas Bamsoet. (*)

Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI Sepakati Format Sidang Tahunan MPR RI



JAKARTA,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, jika situasi pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah, tahun ini akan digabung menjadi satu kesatuan dengan dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Dengan demikian penyelenggaraan sidang akan lebih singkat, sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Sebenarnya ada keinginan kuat agar pelaksanaan pasal 152 ayat (2) Tata Tertib MPR RI dilaksanakan dengan mendengarkan para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya  langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR tanpa diwakilkan oleh Presiden. Namun karena suasana pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka untuk sementara rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD menyepakati format Sidang disederhanakan. Sidang akan dibuka oleh Ketua MPR RI dan ditutup oleh Ketua DPR RI. Presiden Joko Widodo cukup satu kali pidato dan tak perlu naik turun podium seperti tahun-tahun sebelumnya. Pidato presiden akan langsung mengupas tentang laporan tahunan lembaga negara dan kepresidenan sekaligus penyampaian progres pembangunan daerah dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Kita buat singkat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI, di MPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Turut hadir para Waki Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan hadir secara virtual. Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Soepriyatno (Gerindra), Neng Eem Marhamah (PKB), Taufik Basari (Nasdem), Benny K Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Ali Taher (PAN), Moh. Iqbal (PPP), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, mengingat situasi masih pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI akan membatasi kehadiran fisik anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, maupun para undangan. Bagi yang tak hadir secara fisik bisa hadir secara virtual.

"Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, Fraksi MPR RI, Fraksi DPR RI, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator, Panglima TNI dan Kapolri, serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta ketua partai politik. Sehingga ruang Sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya akan terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI juga akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020 di Gedung Nusantara IV MPR RI. Jumlah undangan dibatasi tak sampai seratus orang, dari sebelumnya mencapai ribuan orang.

"Undangan hanya untuk Ketua Lembaga Negara, pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Pimpinan Badan/Komisi, Menteri, Ketua BPIP, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Partai Politik dan Ormas Lintas Agama," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI juga memutuskan peringatan HUT MPR RI ke-75 pada 29 Agustus 2020 akan dilakukan secara sederhana. Jika di tahun sebelumnya ada acara Jalan Sehat dan puncaknya kegiatan MPR Berdo’a Bersama di lapangan terbuka halaman gedung Parlemen, tahun ini ditiadakan mengingat pandemi Covid-19.

"Sebagai gantinya, MPR RI mengadakan Seminar Internasional yang bisa diikuti secara virtual oleh siapapun dari manapun, membahas tentang pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI. Sebagai bentuk menguatkan diplomasi internasional Indonesia di kancah dunia. MPR RI akan menghimpun parlemen dengan sistem yang sama dari berbagai negara untuk saling meningkatkan kerjasama," pungkas Bamsoet. (*)

Rabu, 15 Juli 2020

Satreskrim Polres Jakbar Ringkus Penguras Uang ATM



Jakarta, Sigapnews.com, -Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat ( Jatanras ) berhasil membekuk kawanan pelaku ganjal Atm yang menguras uang nasabah dengan menggunakan tusuk gigi

Dari hasil penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan sebanyak 3 orang pelaku diantara nya "AS, MD dan Jl"

Kapolres metro Jakarta Barat Kombes Pol Audie S Latuheru saat press conference dengan menggunakan live streaming melalui akun IG @polres_jakbar Mengatakan para pelaku berhasil di bekuk setelah melakukan aksinya di alfamidi flamboyan Cengkareng jakarta barat pada hari selasa, 28 april 2020 sekira pukul 10.30 wib

" Modus para Pelaku Melancarkan aksinya dengan menggunakan tusuk gigi " Ujarnya

Kejadian tersebut berawal dari pelaku sdr Jl berangkat dari rumahnya bersama pelaku lainnya sdr As ke sebuah alfamidi di flamboyan Cengkareng jakarta Barat kemudian Sdr As mengganjal Atm dengan menggunakan tusuk gigi

Tak selang berapa lama kemudian datang korban seorang perempuan ingin mengambil uang di ATM. Kemudian kedua pelaku berdiri di belakang korban mengintip nomor PIN, setelah kartu ATM korban tidak bisa masuk ke mesin ATM, AS seolah-olah membantu korban memasukkan kembali kartu ATM dengan menukar kartu yang sudah disiapkan.

"Modusnya ingin membantu akan tetapi kartu ATM si korban ini ditukar dengan kartu ATM milik pelaku," katanya.

Kemudian pelaku MD menyuruh korban untuk menekan nomor PIN hingga diketahui pelaku seketika itu pelaku langsung meninggalkan korban untuk menemui pelaku lain yang sudah menunggunya di luar hingga melakukan penarikan uang yang ada di ATM korban.

"Adapun barang bukti yang diamankan antaranyaTiga batang tusuk gigi, 20 buah kartu ATM berbagai macam Bank dan satu unit mobil," tandasnya.

Pelaku mengambil uang milik korbannya sebesar 10 juta rupiah secara 4 tahap yang pertama sampai ke empat pelaku sdr jl mengambil uang 2.500.000 dan sdr Md mentransfer ke rekening bekas korban pencurian sebelum nya sebesar 22 juta rupiah dan dibagikan kepada teman2nya masing masing mendapatkan 9 juta rupiah

Dalam kesempatan yang sama Kasat Reskrim polres metro jakarta barat Kompol Teuku Arsya Khadafi mengatakan bahwa pihaknya dalam hal ini sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Dibawah pimpinan Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat Akp Dimitri Mahendra berhasil mengamankan pelaku ganjal Atm ini, dimana para pelaku tidak hanya melancarkan aksinya di jakarta Barat saja melainkan para pelaku sudah melakukan aksinya di wilayah jakarta dan sekitarnya

" Hal ini diketahui dari barang bukti beberapa kartu Atm yang berhasil kami amankan dari tersangka merupakan barang bukti dari korban korbannya terdahulu " Ujar kasat Reskrim Kompol Teuku Arsya Khadafi

Jadi para pelaku ini memanfaatkan dari kepanikan nasabah pada saat korban tidak dapat memasukkan kartunya ke mesin anjungan tunai dan para pelaku juga memanfaatkan pada Atm para nasabah yang tidak diembos pemilik nya

"Jadi kebanyakan para nasabah tidak mengetahui kartu Atm nya, jadi saat kartunya tertukar orang tidak mengetahui bahwa kartunya sudah tertukar "

Para pelaku juga memanfaatkan mesin Atm yang tidak dilengkapi dengan pihak keamanan dan memanfaatkan situasi disekitar Atm yang sepi

Akibat perbuatannya pelaku dijerat Pasal 362 KUHP.

( Humas Polres Metro Jakarta Barat)

Bamsoet Dorong Perusahaan Tunaikan Kewajiban Corporate Social Responsibility



Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan setiap perusahaan agar tak melupakan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial. Melalui CSR, perusahaan telah bertanggungjawab terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar wilayah usaha mereka. Sekaligus menjadi penguat hubungan antara perusahaan, pemerintah, dengan masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (kemitraan).

"Jika setiap perusahaan menjalankan CSR-nya secara baik, niscaya tak akan terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sangat penting bagi perusahaan untuk tak sekadar memandang CSR sebagai pengeluaran atau beban biaya. Melainkan memandang CSR sebagai bagian dari pembangunan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bamsoet dalam acara Teropong CSR Award 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Rabu (15/7/20).  

Mantan Ketua DPR RI yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Juri Teropong CSR Award 2020 ini menilai, melalui award yang diberikan diharapkan dapat memacu semangat berbagai perusahaan untuk tetap semakin peduli terhadap CSR. Terlebih di masa pandemi Covid-19, acara penganugerahan CSR Award menjadi momentum yang sangat penting untuk menggugah kembali rasa kepedulian terhadap lingkungan sosial.

"Kepedulian dunia usaha terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi media untuk membangun semangat optimisme, serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa melalui solidaritas dan kegotong-royongan secara nyata," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan berbagai kategori penghargaan. Antara lain, kategori Pengembangan Digital E-Learning yang dianugerahkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) dan PT Pertamina. Peduli UMKM dianugerahkan kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

"Ada juga kategori Pengembangan Pariwisata yang dianugerahkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia serta kategori Pengembangan Kesehatan Masyarakat diberikan kepad PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap kepada para pemenang CSR Award Tahun 2020 untuk senantiasa memupuk rasa tanggungjawab dan kepekaan sosial yang tinggi kepada masyarakat dalam setiap kondisi. Bagi yang belum mendapat Award di tahun 2020, harus tetap semangat, optimis, dan terus melakukan langkah-langkah inovatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Melalui penganugerahan CSR Award 2020, mari kita satukan semangat untuk bersama-sama bangkit dari Pandemi Covid-19. Kita harus memiliki tekad dan keyakinan bahwa kita dapat membangun sistem perekonomian yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta kehidupan bangsa yang maju dan sejahtera," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet : Pemerintah Harus Majukan Industri Pertahanan Nasional



Jakarta,  Sigapnews.com,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan peribahasa latin "si vis pacem, para bellum" yang berarti "jika menginginkan damai, bersiaplah perang." Peribahasa ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan. Melainkan memperingatkan setiap bangsa negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa menjamin perdamaian.

"PT Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyiapkan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) tak boleh lagi bergantung pada impor. Baik dalam bahan baku maupun amunisi. Sebagaimana disampaikan Wakil Komisaris Utama PT Pindad, Mayjen TNI (Purn) Sumardi, bahwa 80 persen amunisi PT Pindad masih tergantung impor. Menunjukan bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya terhadap sistem pertahanan negara. Karena itu, pengembangan sektor hulu dalam industri pertahanan seperti besi baja juga harus diperhatikan oleh pemerintah," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Leader Talks, Empat Pilar MPR RI dalam Industri Pertahanan, dilakukan secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/20). 

Turut hadir jajaran PT Pindad antara lain Wakil Komisaris Utama Mayjen TNI (Purn) Sumardi, Komisaris Mayjen TNI (purn) Endang Sodik, Direktur Utama Abraham Mose, Direktur Keuangan dan Administrasi Wildan Arief, dan Sekretaris Perusahaan Tuning Rudyati. Hadir pula VP Pindad Corporate University Bayu Fiantoro dan Kadiv Hubungan Antar Lembaga Pindad Corporate University Biben.

Mantan Ketua DPR RI ini meyakini PT Pindad punya kemampuan lebih dari cukup untuk memproduksi Alutsista yang tak kalah hebat dibanding produk negara lain. Sebagai contoh, Kontingen TNI Angkatan Darat di tahun 2019 untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi juara umum lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM). Lebih membanggakan lagi, mereka menggunakan senjata produksi PT Pindad.

"Agar PT Pindad semakin maju, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan dari pemerintah. Sebagaimana kini diperlihatkan Presiden Joko Widodo dengan melarang Kementerian Pertahanan melakukan impor Alutsista, sehingga mengutamakan pembelian Alutsista dari PT Pindad," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto juga sudah bergerak cepat dengan memesan 500 kendaraan taktis, Maung, produksi PT Pindad. Kementerian Pertahanan dan PT Pindad juga sudah menandatangani LoI penyediaan 1 miliar amunisi per tahun. Dengan demikian dari tahun 2020 hingga 2023, PT Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan dengan anggaran mencapai Rp 19 triliun.

"Tahun 2020, Kementerian Pertahanan memegang anggaran mencapai Rp 131 triliun, meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 Rp 110 triliun. Untuk tahun 2021, Kementerian Pertahanan sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp 129,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong PT Pindad semakin agresif dalam melakukan ekspansi penjualan hasil produk Alutsista ke berbagai negara. Selain dengan mengandalkan marketing yang handal, juga harus didukung diplomasi pertahanan yang dijalankan pemerintah.

"PT Pindad juga bisa bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yang membawahi Duta Besar Indonesia di berbagai negara. Manfaatkan keberadaan Duta Besar sebagai agen marketing. Sebagaimana juga sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo, para Duta Besar kini mendapatkan tugas tambahan, selain pintar berdiplomasi juga harus pintar dagang. Amerika dan Rusia saja, dalam menjual Alutsistanya sangat agresif menggunakan para Duta Besar yang rajin bergerilya," pungkas Bamsoet. (*)
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved