Dewan Pendidikan Soppeng Angkat Bicara Soal Mutasi Kepsek, Tegaskan Aktif Kawal Polemik

Soppeng, Sigapnews.com,— Polemik mutasi kepala sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan di Kabupaten Soppeng terus memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat maupun kalangan pemerhati pendidikan. Di tengah sorotan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut lembaga tersebut tidak menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi persoalan yang berkembang.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, MM., menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fakta dan realitas kerja yang selama ini dilakukan Dewan Pendidikan dalam mengawal berbagai persoalan pendidikan di daerah.

Menurutnya, kritik terhadap lembaga publik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat. Namun demikian, ia menilai kritik yang berkembang semestinya dibangun di atas pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pendidikan.

“Kami menghargai setiap kritik sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Tetapi, jika ada anggapan bahwa Dewan Pendidikan tidak bekerja atau tidak bersuara, tentu itu perlu dilihat secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujar Nurmal Idrus, Selasa malam (12/5/2026).

Ia menjelaskan, sejak terbentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, lembaga tersebut secara aktif melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan mendasar di lingkungan pendidikan. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi sarana dan prasarana sekolah, distribusi tenaga pendidik, tata kelola sekolah, hingga perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Bahkan, kata dia, Dewan Pendidikan telah mengidentifikasi ratusan persoalan pendidikan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks polemik mutasi kepala sekolah yang kini menjadi perhatian publik, Dewan Pendidikan menegaskan tidak tinggal diam. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, pihaknya telah menginisiasi Forum Rembuk Pendidikan yang secara khusus membahas ketimpangan distribusi guru serta dampaknya terhadap kualitas layanan pendidikan.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis di sektor pendidikan.

“Ketua Dewan Pendidikan juga telah secara terbuka menyampaikan adanya ketimpangan distribusi guru di sejumlah wilayah. Dari situ lahir berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Nurmal Idrus juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami posisi Dewan Pendidikan secara proporsional. Sebab, secara kelembagaan, Dewan Pendidikan bukan lembaga eksekutor yang memiliki kewenangan melakukan mutasi, pengangkatan, maupun pemberhentian kepala sekolah.

Menurutnya, fungsi utama Dewan Pendidikan adalah memberikan pertimbangan, melakukan pengawasan, menyusun rekomendasi, serta menjembatani aspirasi masyarakat pendidikan kepada pemerintah daerah.

Karena itu, ia menilai ukuran kinerja Dewan Pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari seberapa sering lembaga tersebut muncul di media atau kerasnya pernyataan yang disampaikan di ruang publik.

“Banyak kerja-kerja substansial dilakukan melalui koordinasi, pemetaan data, penyusunan rekomendasi, dan advokasi kebijakan yang mungkin tidak selalu terekspos ke publik,” tegasnya.

Di sisi lain, Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng memastikan tetap terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak demi mendorong perbaikan kualitas pendidikan di daerah. Namun, ia berharap kritik yang disampaikan tetap mengedepankan keseimbangan informasi dan semangat bersama untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

“Jangan sampai opini yang berkembang justru memperkeruh suasana di tengah upaya pembenahan yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Polemik mutasi kepala sekolah di Kabupaten Soppeng sendiri belakangan menjadi perhatian luas masyarakat. Situasi tersebut memicu diskusi mengenai tata kelola pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta mekanisme pengambilan kebijakan di lingkungan pendidikan daerah.

(Yund)