-->

Kamis, 29 Juli 2021

Penurunan Level PPKM, Kapolri Ajak Pemda Dikawal TNI-POLRI Pastikan Kepatuhan Prokes Yang Kuat


Jakarta, Sigapnews.com, - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4, dengan memberikan kelonggaran terhadap pusat perekonomian masyarakat seperti pasar agar tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Begitu yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat meninjau Posko PPKM di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (29/7/2021).

“Oleh karena itu tadi kami meninjau langsung untuk memastikan bahwa terkait dengan beraktivitasnya pasar, tentunya pengaturan terkait protokol kesehatan harus dilaksanakan,” kata Sigit.

Sigit menekankan sebagaimana Instruksi Mendagri No 24/2021 terdapat Level dalam penerapan PPKM mulai dari 1-4, yang dimana setiap level berebeda aturan pengetatannya. Untuk itu, Sigit mengingatkan penurunan Level dalam penerapan PPKM merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dengan tetap menegakan protokol kesehatan.

“Ini adalah kesempatan untuk kita semua bagaimana seluruh wilayah bisa menurunkan level. Dengan menurunkan level otomatis akan ada peningkatan pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi bisa lebih baik di level yang diturunkan,” tekan mantan Kapolda Banten ini.

Nantinya, lanjut Sigit, akan ada asesment setiap minggunya oleh Kementerian Kesehatan bagi wilayah yang memang memenuhi syarat untuk diturunkan level PPKM-nya. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dan Pemda dengan dikawal TNI-Polri, untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan yang kuat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

"Dengan prokes yang kuat tentunya akan menurunkan angka positif harian dan mingguan atau positivity rate, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan BOR rumah sakit," kata Sigit.

Menurut Sigit, apabila penegakan protokol kesehatan dilakukan secara disiplin, hal itu akan menurunkan tingkat level PPKM. Dengan begitu, pembatasan berkurang dan perekonomian masyarakat akan kembali bergerak.

"Dengan posisi begitu maka suatu wilayah akan turun level, dan saat turun level maka pembatasan juga akan berkurang disesuaikan dengan level yang baru, artinya pergerakan disektor ekonomi untuk pedagang dan kelompok yang ditentukan juga akan semakin meningkat karena adanya kurangnya pembatasan sesuai dengan level," ucap Sigit.

Sigit menyebut, untuk menurunkan level PPKM tersebut diperlukan kerjasama seluruh stakeholder masyarakat dengan Satgas Covid-19 Pemda, TNI dan Polri.

"Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, Pemda di backup satgas, TNI-Polri, dan lainnya, sehingga angka covid menurun dan kegiatan perekonomian meningkat," tutur Sigit.

Dalam asesmen mingguan, di seluruh Provinsi Indonesia masih berada di level 3 dan 4. Atau dengan kata lain, penerapan protokol kesehatan masih harus terus dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Penentuan asesmen situasi sendiri menggunakan dua perbandingan yakni, indikator transmisi komunitas dan indikator kapasitas respon.

Pada penentuan tingkat transmisi komunitas, menggunakan jumlah kasus, jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian yang dihitung per 100 ribu penduduk per minggu sebagai indikator utama. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator sehingga dapat membagi indikator ke dalam tingkat transmisi tertentu.

Misalnya, kasus konfirmasi di bawah 20/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 1. Sedangkan kematian di atas 5/100.000 penduduk/minggu dikategorikan sebagai transmisi komunitas tingkat 4. Kesimpulan tentang tingkat transmisi komunitas diambil berdasarkan indikator dengan tingkat transmisi tertinggi.

Sementara untuk kapasitas respons kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan tiga indikator, yakni positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan.

Oleh sebab itu, Sigit menekankan soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Pasar Modern BSD tetap dipertahankan. Pelonggaran terhadap sektor perekonomian masyarakat ini, menurut Sigit harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan betul-betul memperhatikan kapasitas pengunjung pasar yang diperbolehkan hanya 50 persen dan mengatur alur masuk pengunjung.

Dalam tinjauannya, Sigit juga menyempatkan berinteraksi pemilik tempat pangkas rambut atau Barber Shop. Ia menyosialisasikan soal pentingnya protokol kesehatan agar pengelola dan pengunjung aman dari virus corona.

"Nanti yang potong rambut harus pakai APD ya. Ada APD nya kan. Karena kan yang dipotong dibuka tuh. Biar aman semuanya ya," kata Sigit saat beriteraksi dengan pemilik Barber Shop.

Selanjutnya, Sigit juga menyapa para pedagang di Pasar Modern BSD. Warga yang berjualan pun menyampaikan ke Sigit bahwa penghasilannya sedikit berkurang, namun tetap bersyukur saat ini diperbolehkan untuk kembali beraktivitas.

"Sedikit ya. Tapi alhamdulillah yang penting sekarang masih bisa kerja ya, terima kasih," ujar Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit menyalurkan bantuan sosial PPKM Level 4 kepada pengelola pasar dan masyarakat lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, posko PPKM di pasar terdapat vaksinasi mobile dalam rangka percepatan pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 yang target sasaranya pengunjung pasar dan pedagang dengan kuota 50 orang perhari.

Posko PPKM di pasar itu nantinya juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) PPKM level 4 dari pemerintah. Pembentukan posko PPKM di pasar itu mulai dilakukan pada Selasa (27/7). Tercatat, sudah ada 9.213 posko PPKM di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari unsur TNI, Polri dan relawan.

Didampingi Kadis P3APKB, Wakil Bupati Soppeng Hadiri Penerimaan Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional

Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide, MP bersama Hj.A.Husniaty, S.Sos,MM Kepala DP3APKB saat ikuti penerimaan penghargaan dari kementerian PPPA (Ist).

Soppeng (Sulsel), Sigapnews.com,-Bupati Soppeng yang di Wakili oleh Wakil Bupati Soppeng Ir.H.Lutfi Halide,MP, di dampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Hj.A.Husniaty, S.Sos,MM, Gugus Tugas KLA Kabupaten Soppeng mengikuti acara penerimaan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021 secara virtual zoom, bertempat di Ruang La mataesso Kantor Bupati Soppeng, Kamis (29/7/2021).

Kepala DP3APKB Kabupaten Soppeng Hj.A.Husniaty, S.Sos,MM, mengatakan penghargaan yang diraih yaitu tingkat KLA Pratama.

Penghargaan tersebut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak tahun 2021 untuk tingkat KLA Pratama juga diraih oleh kabupaten Maros, gowa, Takalar, Luwu timur , Sinjai dan kota Palopo.

Penghargaan yang kita raih untuk ketiga kalinya dari tahun 2018, 2019 dan 2021, sementara di tahun 2020 tidak ada pelaksanaan penghargaan untuk Kabupaten Layak Anak.

Harapan kami mulai dari sekarang indikator- indikator yang terkait dengan pemenuhan hak anak di instansi terkait agar lebih ditingkatkan demi untuk kepentingan tumbuh kembang anak.

"Karena tanpa dukungan gugus tugas dalam hal ini instansi terkait pemenuhan hak anak tidak akan terpenuhi, semoga penghargaan ini kita bisa pertahankan kalau perlu tahun depan kita tingkatkan.

Beberapa tingkatan penghargaan tersebut di mulai dari tingkat KLA Pratama, KLA Madya, KLA Nindya, hingga KLA Utama.

Minggu, 20 Juni 2021

Pinjaman Online Ilegal Akan Diberantas, Kabid Humas Polda Sulsel : Akan Segera Ditindak Tegas Sesuai Arahan Bareskrim Polri

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan (Ist).

Makassar, Sigapnews.com,- Bareskrim Polri akan memberantas pinjaman online atau Pinjol Ilegal, terkait rencana tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan mengatakan," Kami dukung sepenuhnya, karena kerap meresahkan masyarakat, ujarnya melalui rilis tertulisnya, Minggu (20/6/2021).

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Whisnu Hermawan Febrianto mengatakan hal itu berdasarkan perintah dari Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Menurut Whisnu, kekinian Kabareskrim Polri tengah menyusun mekanisme terkait penertiban terhadap pinjol ilegal.

"Pak Kabareskrim telah mengirimkan telegram ke seluruh jajaran Polri Indonesia untuk mengungkap perkara pinjol yang ilegal," kata Whisnu kepada keterangan, Jumat (18/6/2021).

Wishnu menyebut setidaknya ada 3.000 pinjol ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan yang telah terdaftar di OJK baru sekitar 1.700.

Pinjol online ilegal, kata dia, perlu diterbitkan lantaran kerap meresahkan warga. Salah satunya melakukan aksi teror terhadap nasabahnya.

"Ada beberapa korban yang hanya meminjam uang beberapa ribu saja, kemudian diteror dengan foto-foto yang vulgar dengan menginformasikan ke teman-temannya, keluarganya, bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman yang tidak benar ini," ungkapnya.


Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan membenarkan dan mendukung program Bareskrim Polri tersebut, menurut E.Zulpan,. pinjol Ilegal perlu ditertibkan dan diberantas, karena saat ini setidaknya ada 3.000 pinjol ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan yang telah terdaftar di OJK baru sekitar 1.700.

Pinjol online ilegal, kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E.Zulpan, perlu ditertibikan lantaran kerap meresahkan warga. Salah satunya melakukan aksi teror terhadap nasabahnya.

"Ada beberapa korban yang hanya meminjam uang beberapa ribu saja, kemudian diteror dengan foto-foto yang vulgar dengan menginformasikan ke teman-temannya, keluarganya, bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman yang tidak benar ini," ungkapnya.

Kabid Humas Polda Sulsel mengaku hingga saat ini belum ada laporan terkait pinjaman Online yang meresahkan dan mengancam masyarakat.

"Bila ada laporan, tentu tindakan tegas akan kita lakukan sesuai dengan arahan Kabareskrim Polri," pungkas E.Zulpan. (Red).

Minggu, 06 Juni 2021

Kapolri Inginkan Semua Wilayah Pelajari Antisipasi Penanganan Covid 19

Kapolri dan Panglima TNI saat memberikan arahan di Pekalongan Jawa Tengah (Ist)

Pekalongan (Jateng), Sigapnews.com, -Saat kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar PPKM Mikro diperkuat dan meningkatkan 5M juga 3T (testing, tracing dan treatment).

Hal ini guna mencegah terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19 seperti di Kabupaten Kudus. Kapolri mengingatkan bahwa angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di Kudus meningkat.

“PPKM Mikro diperkuat dan ditingkatkan baik 5M dan 3T. Pengendalian Covid agar dipertahankan dan dijaga terus,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (6/6/2021).

Meski demikian, Kapolri menginginkan agar seluruh wilayah mempelajari antisipasi dalam penanganan Covid-19 dari Kabupaten Kudus dan Cilacap, dengan begitu semua daerah siap menghadapi segala kemungkinan terburuk khususnya lonjakan kasus Covid-19.

“Belajar antisipasi penanganan Covid di Kudus dan Cilacap sehingga daerah siap menghadapi semua kemungkinan,” tandas Kapolri.

Disisi lain, mantan Kapolda Banten ini menegaskan TNI-Polri siap untuk melakukan pengawalan vaksinasi massal.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam melengkapi data Covid-19 yang berbasis RT/RW terus ditingkatkan. Karena dengan penyajian data yang baik dan komperhensif maka penanganan Covid-19 akan lebih efektif.

“Tingkatkan kepatuhan masyarakat dalam bermasker. Gunakan unsur TNI-Polri untuk jaga dan laksanakan 5M yakinlah bahwa Covid-19 dapat dikendalikan di wilayah Pekalongan,” pesan Hadi. (Humaspol).

Surya Paloh Bakal Jadi Rival Berat Prabowo di Pilpres 2024, Ini Kata Pengamat

Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem (Ist)

Jakarta, Sigapnews.com,-Surya Paloh adalah nama besar dalam kancah politik di tanah air, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu diprediksi akan maju jadi calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024, tulis Tarmizi Age lulusan AMU Nordjylland, Aalborg, Denmark, Minggu (6/6/2021),

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal menjadi rival berat Prabowo Subianto dalam Pemilihan presiden 2024 mendatang.

Siapa yang tak kenal bang Surya Paloh, namanya akrab terdengar dimana-mana,”

Secara politik dan ekonomi Surya Paloh dinilai cukup layak dan mampu menjadi calon presiden, Ia punya partai dan merupakan salah seorang pengusaha sukses, serta di kenal di seantero Indonesia, ujar Tarmizi Age.

Kalau ditanya siapa pasangan yang paling cocok mendampinginya, saya yakin Surya Paloh dekat dengan semua kalangan tokoh di Indonesia, artinya Ia cocok dengan siapa pun, sebut Tarmizi Age,

Yang penting tokoh politik tersebut maju, itu utamanya.

“Kali ini Bang Surya harus maju sebagai Capres, dan prediksi saya Ia memang akan maju”, kata Tarmizi Age, putra Aceh yang kini menetap di Banten,

"Kita tunggu saja perkembangannya, apa lagi dalam politik itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak diduga.

"Sebagai ketua partai, Surya Paloh bisa melakukan lobi-lobi politik.

Belakangan ini telah ramai lembaga survei merilis nama-nama yang potensial untuk maju di Pilpres 2024.

Sementara itu pakar politik Muhammad Mualimin menyampaikan, "Sederat nama yang beredar, Surya Paloh bisa menambah kekuatan jika berpasangan dengan Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar.

“Anies punya popularitas dan Muhaimin punya partai,” ujar Muhammad Mualimin, baru-baru ini.

Mualimin menambahkan, bergabungnya Nasdem dengan PKB bakal lebih menguntungkan bagi Surya Paloh.

“Bisa jadi koalisi yang kuat. Muhaimin dan PKB sudah malang melintang di dunia politik,” pungkasnya. (Syarif).

Tekan Sebaran Covid di Kudus Jateng, Ini Penyampaian Kapolri, Panglima dan Kepala BNPB


Kudus (Jateng), Sigapnews.com, – Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di tiga kabupaten di Jawa Tengah, Yaitu Kabupaten Blora, Ciacap dan Pati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Ganip Warsito meninjau Kabupaten Kudus yang terkonfirmasi Covid-19 paling tinggi di Jawa Tengah, Minggu pagi (6/6/21).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro.


Kapolri mengaku sangat prihatin dengan meningkatnya Covid-19 di Kabupaten Kudus ini. Dia meminta kepada semua pihak termasuk TNI dan Polri agar lebih intensif dalam penanganan Covid 19.

Dari data yang diterima, Sigit mengungkapkan jumlah yang terkonfirmasi Covi-19 ini berjumlah 7.975 orang, sedangkan sembuh 5.918 orang, dan meninggal dunia 659 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus dirinya bersama Panglima dalam menangani Covid di Kabupaten Kudus.

"Hal ini memang menjadi perhatian kami, dengan adanya ketersediaan tempat tidur di 7 rumah sakit di Kabupaten Kudus yang semakin menipis dari 393 tempat tidur isolasi sudah terisi 359 tempat tidur (91%). Sementara ruang ICU dari jumlah 41 tempat tidur sudah terisi 38 tempat tidur (92%)," jelas Mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Sigit dengan kondisi tersebut membuat Kabupaten Kudus dalam kondisi yang kurang baik apalagi jika terjadi penambahan kasus aktif di wilayah sekitarnya. Untuk itu dia meminta semua intansi baik TNI Polri, bersama sama menangani Covid di Kabupaten Kudus agar kembali pulih seperti semula.

“Masalah Covid-19 merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya pemerintah, TNI ataupun Polri saja. Tetapi hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memutus mata rantai Covid-19, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, oleh karena itu kita semua harus bergerak bersama," terangnya.

Dikatakan Sigit, saat ini pemerintah, TNI dan Polri membutuhkan peran serta masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Minimal kata dia kita semua saling mengingatkan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan yaitu 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan).

Mantan Kabareskrim Polri ini menambahkan, Polri bersama dengan TNI telah menyiapkan 8 water Canon untuk dilakukan penyemprotan secara masal di semua tempat yang ada di Kabupaten Kudus.

“Water Canon ini akan berjalan 3 hari sekali di Kabupaten Kudus untuk melakukan penyemprotan Disinfektan. Dengan cara pola berjalan sesuai dengan arah, pertama untuk menyehatkan situasi, kedua memberikan wawasan kepada masyarakat, ketiga PPKM Mikro harus lebih maksimal dalam penangan Covid di Kudus ini, jika masih kurang kita akan tambah lagi water Canon,” ungkap Kaplolri.

Kapolri juga menyampaikan, telah memerintah Kapolda Jawa Tengah untuk lebih fokus menangani enam desa yang terpapar Covid 19 untuk menerjukan satu SSK pasukan Brimob menjaga desa tersebut. Sehingga, tidak ada warga yang keluar kemanapun selama Isolasi mandiri ini.

“Selain itu, semua pasukan baik dari Babinsa, Bahbinkamtibmas, Bataliyon dan Brimob serta tenaga kesehatan, semuanya kita Floting di Kabupaten Kudus ini. Dengan harapan Kita ingin Kabupaten Kudus kembali kesemula, target kita Covid harus hilang dari Kabupaten Kudus,” pungkasnya. (Humaspol).

Jumat, 04 Juni 2021

Langkah Nyata Tunjang Pelaksanaan Tugas Polri, Gedung Presisi Diresmikan Kapolri

Kapolri saat meresmikan Gedung Presisi Polres Kota Tangerang dan sejumlah rumah personil (Ist)

Jakarta, Sigapnews.com,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Banten, Jumat (4/6/2021). Dalam kegiatan itu, Sigit meresmikan Gedung Presisi Polres Kota Tangerang dan 100 Ribu rumah untuk personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Terkait peresmian Gedung Presisi, Sigit berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.

"Saya menyambut baik atas peresmian gedung baru Polres Kota Tangerang ini karena merupakan langkah nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Sigit dalam sambutannya di Gedung Presisi Polres Kota Tangerang.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, transformasi pelayanan publik harus menitikberatkan pada moderenisasi sarana prasarana sentra pelayanan kepolisian dengan didukung sistem manajemen mutu yang terintegrasi big data, teknologi komunikasi, dan sistem komunikasi publik, serta manajemen media yang baik.

"Semoga Polres Kota Tangerang mampu mewujudkan postur Polri yang Presisi sehingga selalu mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mampu menjawab harapan masyarakat," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit mengharapkan bahwa, gedung tersebut segera dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang ramah untuk para disabilitas, perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Ia menyebut, gedung ini harus sesuai dengan cita-cita pembangunannya yakni Smart Building yang merupakan konsep mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, pelayanan di SPKT dapat terintegrasi dengan seluruh satuan fungsi pelayanan lainnya seperti pelayanan SKCK, pelayanan surat kehilangan, pelayanan perizinan kegiatan masyarakat. Tak lupa soal pemanfaatan Hotline layanan polisi 110 dan layanan masyarakat lainnya di command center.

"Sebagaimana janji saya pada saat Fit and Proper Test dengan DPR RI, bahwa kantor kepolisian akan menjadi tempat yang modern, humanis serta ramah untuk semua orang, terutama bagi kaum disabilitas, perempuan, dan anak," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Untuk peresmian 100 ribu rumah personel kepolisian dan ASN, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan program tersebut.

Menurut Sigit, pembangunan rumah merupakan salah satu aksi dalam konsep transformasi Polri menuju Presisi. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri.

Pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan bertahap itu, kata Sigit, dapat memaksimalkan kinerja dari personel ataupun ASN. Mengingat, rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.

"Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, diharapkan penyimpangan perilaku anggota dapat diminimalisir dan anggota dapat fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pada saat bekerja, tidak terpikir lagi tentang keluarga di rumah karena kondisi rumah yang kurang layak," papar eks Kadiv Propam Polri itu.

Dalam capaian program 100 hari Kapolri, Sigit memaparkan bahwa 213.526 personel atau 49,3 persen sudah memiliki rumah. 146.494 personel atau 33,7 persen personel belum mempunyai rumah. Dan 72.936 personel atau 17 persen telah menghuni Rumdin Polri.

"Polri bekerja sama dengan 35 Developer atau pengembang dan 4 Bank Pemberi Kredit dalam pemenuhan perumahan bagi PNPP melalui pembangunan rumah KPR bersubsidi dan non subsidi sebanyak 34.491 unit yang terdiri dari 17.400 unit apartemen dan 17.091 unit rumah tapak yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024," tutup Sigit. (Humaspol).

Dengan Swab Antigen dan Penyekatan Mudik Lebaran, Kebijakan Polri Berkontribusi Turunkan Angka Virus Corona

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska (Ist)

Jakarta, Sigapnews.com, - Kebijakan Polri melakukan penyekatan pemudik saat Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan dalam bagian Operasi Ketupat 2021 dinilai mampu membantu menekan dan mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menjelaskan, operasi penyekatan tersebut dinilai efektif ikut mencegah ledakan virus corona lantaran pada saat arus mudik dan arus balik, polisi telah melakukan pendekatan tegas namun humanis kepada masyarakat.

"Penyekatan tersebut tentu berkontribusi bagi penurunan potensi angka penyebaran Covid-19," kata Darul saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Menurut Darul selain melakukan penyekatan, Polri sendiri melakukan pengetasan terhadap seluruh masyarakat dengan Swab Antigen pada saat arus mudik dan balik.

"Karena pada waktu penyekatan juga dilakukan pemeriksaan surat keterangan atau bukti negatif Covid-19," ujar Darul.

Menurut dia, operasi penyekatan aparat kepolisian memang masih terdapat beberapa catatan untuk proses evaluasi kedepannya. Tetapi, kata Darul, dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi pertumbuhan virus corona yang jauh lebih tinggi.

Dengan kata lain, apabila tidak diterapkannya kebijakan penyekatan maka pertumbuhan virus corona dewasa ini akan jauh lebih tinggi.

"Penyekatan belum sepenuhnya efektif tetapi telah membantu berkurangnya penyebaran covid dan meningkatnya jumlah orang terpapar baik di daerah tujuan mudik dan maupun dikota tempat mereka bermukim atau bekerja," ucap Darul.

Diketahui, Polri memulai Operasi Ketupat 2021 untuk menyekat pemudik selama masa larangan berlangsung pada 6-17 Mei 2021. Kemudian dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terkait hal itu sampai tanggal 31 Mei.

Titik penyekatan itu tersebar dari wilayah Sumatera Selatan hingga Bali. Adapun rincian titik yang disiapkan di masing-masing provinsi ialah, Polda Sumsel (10 titik), Polda Lampung (9 titik), Polda Banten (16 titik), Polda Metro Jaya (14 titik),

Kemudian, Polda Jawa Barat (158 titik), Polda Jawa Tengah (85 titik), Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (10 titik), Polda Jawa Timur (74 titik), dan Polda Bali (5 titik).

Kebijakan penyekatan merupakan implementasi dari adanya larangan Pemerintah terkait mudik. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan virus Covid-19.

Selain pos penyekatan, Polri juga menyiapkan pos pengamanan untuk mengantisipasi terkait gangguan Kamtibmas dan Kamtibselcarlantas. (Edil Rauf).
© Copyright 2019 SIGAPNEWS.COM | All Right Reserved