Bamsoet : Pemerintah Harus Majukan Industri Pertahanan Nasional

Jakarta,  Sigapnews.com,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan peribahasa latin "si vis pacem, para bellum" yang berarti "jika menginginkan damai, bersiaplah perang." Peribahasa ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan. Melainkan memperingatkan setiap bangsa negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa menjamin perdamaian.

"PT Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyiapkan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) tak boleh lagi bergantung pada impor. Baik dalam bahan baku maupun amunisi. Sebagaimana disampaikan Wakil Komisaris Utama PT Pindad, Mayjen TNI (Purn) Sumardi, bahwa 80 persen amunisi PT Pindad masih tergantung impor. Menunjukan bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya terhadap sistem pertahanan negara. Karena itu, pengembangan sektor hulu dalam industri pertahanan seperti besi baja juga harus diperhatikan oleh pemerintah," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Leader Talks, Empat Pilar MPR RI dalam Industri Pertahanan, dilakukan secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/20). 

Turut hadir jajaran PT Pindad antara lain Wakil Komisaris Utama Mayjen TNI (Purn) Sumardi, Komisaris Mayjen TNI (purn) Endang Sodik, Direktur Utama Abraham Mose, Direktur Keuangan dan Administrasi Wildan Arief, dan Sekretaris Perusahaan Tuning Rudyati. Hadir pula VP Pindad Corporate University Bayu Fiantoro dan Kadiv Hubungan Antar Lembaga Pindad Corporate University Biben.

Mantan Ketua DPR RI ini meyakini PT Pindad punya kemampuan lebih dari cukup untuk memproduksi Alutsista yang tak kalah hebat dibanding produk negara lain. Sebagai contoh, Kontingen TNI Angkatan Darat di tahun 2019 untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi juara umum lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM). Lebih membanggakan lagi, mereka menggunakan senjata produksi PT Pindad.

"Agar PT Pindad semakin maju, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan dari pemerintah. Sebagaimana kini diperlihatkan Presiden Joko Widodo dengan melarang Kementerian Pertahanan melakukan impor Alutsista, sehingga mengutamakan pembelian Alutsista dari PT Pindad," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto juga sudah bergerak cepat dengan memesan 500 kendaraan taktis, Maung, produksi PT Pindad. Kementerian Pertahanan dan PT Pindad juga sudah menandatangani LoI penyediaan 1 miliar amunisi per tahun. Dengan demikian dari tahun 2020 hingga 2023, PT Pindad akan mensuplai 4 miliar amunisi untuk Kementerian Pertahanan dengan anggaran mencapai Rp 19 triliun.

"Tahun 2020, Kementerian Pertahanan memegang anggaran mencapai Rp 131 triliun, meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 Rp 110 triliun. Untuk tahun 2021, Kementerian Pertahanan sudah meminta tambahan anggaran mencapai Rp 129,3 triliun. Besarnya anggaran tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT Pindad," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mendorong PT Pindad semakin agresif dalam melakukan ekspansi penjualan hasil produk Alutsista ke berbagai negara. Selain dengan mengandalkan marketing yang handal, juga harus didukung diplomasi pertahanan yang dijalankan pemerintah.

"PT Pindad juga bisa bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri yang membawahi Duta Besar Indonesia di berbagai negara. Manfaatkan keberadaan Duta Besar sebagai agen marketing. Sebagaimana juga sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo, para Duta Besar kini mendapatkan tugas tambahan, selain pintar berdiplomasi juga harus pintar dagang. Amerika dan Rusia saja, dalam menjual Alutsistanya sangat agresif menggunakan para Duta Besar yang rajin bergerilya," pungkas Bamsoet. (*)

Bertemu Dubes Qatar, Bamsoet Minta Investasi Qatar Ditingkatkan dan dukungan Pembentukan Majelis Syuro Dunia

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan untuk lebih menarik investor dari berbagai negara, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai kemudahan. Baik dari segi perizinan maupun keringanan perpajakan. Kesemuanya akan terangkum dalam RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi akan disahkan.

"Melalui investasi, Indonesia ingin menjalin kerjasama yang lebih erat dengan berbagai negara, termasuk Qatar. Sejak 2011, Qatar tercatat menjadi negara berpenduduk muslim terkaya dunia dengan pendapatan per kapita per tahun mencapai USD 93.965 dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai USD 210.002. Membuat ekspansi investasi Qatar ke berbagai negara juga sangat agresif. Indonesia siap menampung investasi dari Qatar," ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Qatar untuk Indonesia H.E. Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/20).

Mantan Ketua DPR RI mendorong peningkatan investasi Qatar di Indonesia. Pada tahun 2019, melalui Qatar Investment Authority (QIA), Qatar sudah mengalokasikan USD 500 juta, antara lain untuk pengembangan investasi di Labuan Bajo yang mencapai USD 100 juta. Investasi lainnya dalam kerjasama PT PLN dan PT PJB dengan Nebras Power untuk pembangunan PLTGU 800 MW dengan nilai investasi mencapai USD 1 milyar.

"Selain masalah investasi, kita juga sampaikan MPR RI sedang menggagas pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia (Wolrd Consultative Assembly) sebagai wadah berhimpunnya parlemen negara berpenduduk mayoritas muslim menggalang kerjasama di berbagai bidang. Semangat Ukhuwah Islamiyyah selain harus diterapkan dalam hubungan kemanusiaan, juga harus diwujudkan dalam hubungan parlemen antar negara," urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga meminta agar jaringan stasiun TV Aljazeera yang berbasis di Doha, Qatar, bisa berimbang dalam meliput pemberitaan tentang Indonesia. Khususnya, mengenai kondisi di Papua dan Papua Barat. Adagium "bad news is good news" juga harus didasarkan pada objektivitas pemberitaan dan keseimbangan dalam menggali sumber pemberitaan.

"Hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dengan Qatar sejak tahun 1976, harus tetap terjaga. Dalam penandatanganan Comprehensive Peace Agreement (CPA) antara US dan Taliban di Doha, Qatar, Indonesia melalui Menlu RI diundang untuk menyaksikan penandatanganan CPA tersebut. Menunjukan bahwa antara Indonesia dan Qatar selalu bekerjasama menciptakan perdamaian," tegas Bamsoet.

Diakhir pertemuan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menyempatkan diri nge-vlog bareng Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti. Memanfaatkan media sosial youtube, merupakan gaya baru Bamsoet dalam diplomasi internasional menguatkan posisi Indonesia di kancah dunia. Termasuk mengenalkan Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat dunia.

"Duta Besar Qatar H.E. Ms. Fawziya yang baru satu bulan bertugas di Indonesia sangat terkesan dengan penduduk Indonesia yang ramah. Beliau merasa nyaman berada disini. Sikap ramah tamah penduduk Indonesia tentu tak lepas dari akar budaya dan kearifan lokal. Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, mari kita jaga kondusifitas bangsa. Sebagai penduduk muslim terbesar dunia, mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah wujud nyata dari Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin, kasih sayang bagi semesta alam," pungkas Bamsoet. (*)

Dihadapan Siswa Baru SMAN 6 Jakarta, Bamsoet Motivasi Siswa Isi Hidup dengan Kegiatan Positif

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berbagi kisah hidup kepada para siswa dalam program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara virtual di SMAN 6 Jakarta. Dirinya berpesan agar para siswa harus membiasakan diri berorganisasi, baik melalui OSIS maupun kegiatan ekstrakulikuler, sebagai tempat menempa karakter sekaligus menjadi pelengkap bagi pendidikan formal yang telah didapatkan di kelas sekolah.

"Manfaatkan waktu masa muda dengan kegiatan yang positif. Jangan memakai Narkoba, Miras, dan segala macam bentuk kegiatan negatif lainnya. Gelora semangat jiwa muda harus disalurkan ke hal-hal yang positif, misalnya melalui berorganisasi. Selain bisa menambah pengalaman, juga bisa memperkuat jaringan persahabatan yang kelak akan membantu anak-anaku sekalian  mengarungi kehidupan di masa mendatang," ujar Bamsoet saat mewakili para orang tua/wali murid dalam MPLS dan serah terima siswa ke pihak sekolah, di SMAN 6 Jakarta, di Jakarta, Senin (13/7/20).

Bamsoet mengingatkan, atas nama orangtua/wali murid bahwa dengan dimulainya tahun ajaran baru disekolah pada hari ini, tugas dan tanggung jawab berat tersebut dipercayakan kepada Bapak dan Ibu Guru Pembimbing di SMA Negeri 6 Jakarta. 

“Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, Bapak dan Ibu guru adalah orang tua pengganti bagi putra-putri kami di sekolah. Kepada Bapak dan Ibu kami titipkan mereka untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 6 Jakarta, dengan harapan ketika lulus nanti, putra-putri kami dapat meninggalkan catatan baik dan nama harum

 bagi sekolah,” ujar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menceritakan, saat SMA dahulu, dirinya bercita-cita menjadi dokter. Namun perjalanan hidup malah menuntunnya kuliah di jurusan Akuntansi. Kemudian bekerja sebagai wartawan, pengusaha, hingga akhirnya garis tangan membawanya menjadi anggota DPR RI hingga kelak menjadi Ketua DPR RI dan kini menjadi Ketua MPR RI.

"Gantungkan cita-cita mu setinggi langit, namun tak perlu terlalu kecewa jika cita-cita tersebut kelak tak bisa dicapai. Karena bisa jadi, Tuhan sedang mempersiapkan hal lain untuk kalian, yang baik menurut Tuhan pasti tak akan membuat kalian kecewa. Terkadang kita tak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan mendatang, yang penting persiapkan diri untuk menghadapi apapun. Jadilah pribadi yang adaptip, yang bisa menyesuaikan terhadap kondisi dan situasi apapun," cerita Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan para siswa untuk tak takut menghadapi kegagalan. Justru di masa muda inilah, kegagalan harus dinikmati sehingga bisa menjadi bekal di hari esok. Dengan semakin banyak mengalami kegagalan, akan semakin banyak pelajaran yang didapat.

"Saya saja pernah empat kali gagal terpilih menjadi anggota DPR RI. Karena menghadapi kegagalan itulah, akhirnya saya bisa menemukan peluang menjadi pengusaha. Membangun berbagai usaha dari nol, menyiapkan kehidupan yang baik untuk keluarga dan anak-anak. Hingga akhirnya di tahun 2009, Tuhan mengamanahkan saya menjadi anggota DPR RI. Karena sudah menjadi pengusaha, alhamdulilah saat menjadi anggota DPR RI tak pernah sekalipun tergiur melakukan hal-hal tercela untuk memperkaya diri," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, profesi apapun yang kelak dipilih dan dijalani oleh para siswa di masa depan, selama halal tak menjadi persoalan. Satu hal yang harus diingat, tidak ada yang instan di dunia ini. Mau menjadi politisi, polisi, akuntan, pengacara, bahkan youtuber sekalipun, semua butuh proses dan kerja keras. Ibarat pohon, akarnya harus kuat sehingga tak mudah tumbang diterpa hujan badai. 

"Para youtuber yang sering kalian lihat videonya, seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Jessica Iskandar, Gading Marten, Baim Wong, ataupun Irfan Hakim, mereka adalah sosok pekerja keras. Setiap hari berfikir untuk membuat konten yang menarik untuk dinikmati. Mereka menjadi besar seperti saat ini bukanlah karena tiba-tiba. Ada banyak proses yang dilalui, yang bahkan turut menguras air mata. Jika dipelajari, orang-orang menjadi sukses karena dua hal, kerja keras dan berdoa. Kunci utamanya, muliakan orang tua dan guru," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Dorong Pengembangan Home Industri Modifikasi Otomotif

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong berkembangnya home industri motor dan mobil custom (modifikasi otomotif) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo, adalah bagian dari pecinta motor custom. Hal tersebut menunjukan potensi pengembangan dan prospek bisnis usaha kecil menengah  modifikasi otomotif sangat tinggi.

"Di Amerika Serikat, dalam salah satu market reseacrh menemukan ada kecenderungan anak-anak muda tak lagi aktif membeli mobil. Mereka memilih memodifikasi mobil yang sudah ada. Kalaupun mau membeli, mereka memilih membeli mobil yang sudah dimodifikasi. Bukan tak mungkin hal tersebut juga akan terjadi di Indonesia. Memiliki 64 juta penduduk berusia 16-30 tahun, membuat pengembangan usaha modifikasi otomotif sangat cerah," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (13/7/20).

Pengurus IMI Pusat yang hadir antara lain Ketua Umum Sadikin Aksa, Ketua Badan Pengawas Boy Haryanto Joedo, Sekretaris Jenderal Jeffrey, serta Direktur Sprint dan Rally Rifat Sungkar.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, besarnya jumlah penduduk berusia muda juga menjadi kunci utama Indonesia menjadi pemain utama dalam kancah usaha modifikasi otomotif dunia. Salah satu pakar sepeda motor asal Amerika Serikat, Shige Suganuma, telah mengakui kualitas motor custom Indonesia.

"Pengakuan tersebut menunjukan bahwa usaha modifikasi otomotif Indonesia sudah mendapat pengakuan dunia. Sebelumnya, para pemerhati otomotof dari Jepang, Italia, dan Prancis juga telah memberikan pengakuan serupa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, bidang usaha modifikasi otomotif termasuk dalam turunan lima sektor bidang manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dari Presiden Joko Widodo dalam mempersiapkan Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Usaha modifikasi otomotif juga termasuk salah satu sektor usaha di UMKM yang mampu membuka banyak lapangan kerja sekaligus menggairahkan perekonomian nasional.

"Perputaran uang di segmen usaha modifikasi otomotif ini sudah mencapai ratusan miliar per tahunnya. Dalam acara Indonesia Modification Expo (IMX) 2020 yang akan digelar pada Oktober 2020 di Jakarta, menargetkan nilai transaksi hingga Rp 4 miliar dari 25 ribu pengunjung. Sebelumnya di tahun 2019, ajang pameran ini mampu mencatat transaksi hingga Rp 3,8 miliar dari 22.534 pengunjung. Belum lagi ditambah dari ajang serupa di berbagai daerah. Bidang usaha ini termasuk yang mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan," ujar Bamsoet. 

Bamsoet mengajak IMI bersama-sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Keuangan serta pemerintah daerah untuk menggagas lahirnya kawasan industri modifikasi otomotif, sehingga terintegrasi dan mobil atau motor hasil modifikasi tersebut bisa menggelinding di jalan-jalan raya secara aman karena memenuhi standart keselamatan, berdokumen resmi dan membayar pajak. (*)

Bamsoet Terima Penghargaan dari Dirjen Pajak

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Keteladanan dan Peran Serta dalam Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Pajak. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bagian dari peringatan Hari Pajak 14 Juli 2020.

"Taat membayar pajak merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, menunjukan semangat solidaritas dan gotong royong kebangsaan dalam membangun bangsa dan negara. Membayar pajak jangan dijadikan sekadar kewajiban, melainkan hak sebagai warga negara. Melalui pajak, pemerataan pembangunan bisa diwujudkan, kemiskinan ditekan, kebodohan diberantas, sehingga bangsa kita semakin sejahtera," ujar Bamsoet saat menerima perwakilan DJP Jakarta Timur, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Selasa (14/7/20).

Perwakilan DJP Jakarta Timur yang hadir antara lain Kepala Kanwil Arfan, Kabid P2 Humas Widi Widodo, dan Kepala KKP Pratama Jakarta Duren Sawit INge Diana Rismawanti.

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong agar peringatan Hari Pajak 14 Juli yang baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 bisa ditingkatkan melalui Keputusan Presiden. Sehingga bisa diperingati secara nasional sebagai Hari Pajak Nasional. Dengan demikian bisa semakin menggugah ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.

"Melalui peringatan secara nasional, masyarakat akan semakin menyadari bahwa membayar pajak tak akan mengurangi harta dan penghasilan yang selama ini telah didapat dari tanah, air, dan udara dari bumi Indonesia. Justru dengan membayar pajak, kita turut menjaga keberlangsungan pembangunan dan masa depan Indonesia," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, ditengah pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan banyak keringanan pembayaran pajak. Antara lain PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, Pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen, dan cadangan penambahan PPh pasal 21 DTP.

"Karena pandemi Covid-19, target penerimaan pajak tahun ini turun sekitar 10 persen menjadi Rp. 1.198,8 triliun dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.332,1 triliun. Di Semester I-2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor pajak baru terealisasi Rp 531,7 triliun. Target Rp 1.198,8 triliun jangan sampai tak tercapai hingga akhir tahun, hanya karena kesadaran dari para wajib pajak yang rendah, padahal pemerintah sudah memberikan banyak pelonggaran," pungkas Bamsoet. (*)

Yulianus Dwaa: Kata Sekjen DPP Hanura Rekom Pilkada di Papua Final dan Mengikat

Jakarta, Sigapnews.com, - Yulianus Dwaa, S. Km, Sekretaris Bina Wilayah Papua &  Papua Barat DPP Hanura, Yulianus Dwaa, S.Km menyatakan Surat Keputusan (SK) dukungan Bakal Calon (Balon) Kepala Daerah untuk Pilkada di Papua, sudah bersifat final dan mengikat. Apalagi katanya ada desas-desus peninjauan ulang atau kocok ulang tidaklah benar.

"Saya barusan selesai konsultasi dan berkordinasi dengan Sekjen DPP Hanura Gede Pasek Suardika DPP di kantor DPP Hanura, City Tower Jakarta, Senin (13/07/20). Kata Pak Sekjen, keputusan rekom yang sudah ditanda-tangani Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Gede Pasek selaku Sekjen DPP Hanura sudah bersifat final dan mengikat," ungkap Yulianus Dwaa saat dihubungi, Senin malam (13/07/2020).

Menurutnya, hasil pertemuan tadi dengan Pak Sekjen, bahwa DPP tidak memberikan petunjuk atau arahan kepada DPD Papua, untuk melakukan kocok ulang atau peninjauan tentang Pilkada 2020. Mengingat SK DPP sudah mengusung dan mengeluarkan rekomendasi Cabub dan Cawabup di Provinsi Papua.

"DPP Hanura sudah menginstruksikan semua pengurus dan kader Hanura di Semua Tingkatan untuk mendukung dan mengamankan keputusan DPP. Artinya, segala keputusan yang telah di keluarkan DPP itu bersifat perintah dan arahan,” tegasnya.

Karena itu kata Yulianus Dwaa, menghimbau bagi seluruh pengurus Partai Hanura disemua tingkatan. baik DPD maupun DPP, wajib mendukung kinerja Politik DPP. Terutama dalam hal memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah pelaksana Pilkada, dengan menggerakkan instrument partai.

"DPP sudah menginstruksikan seluruh kepengurusan Hanura di seluruh Indonesia, untuk menjadikan momentum Pilkada 2020 sebagai konsolidasi awal menuju Sukses Pemilu 2024. Apabila ada persoalan di Tingkat DPC & DPD, maka hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan bidang Bina Wilayah Papua & Papua Barat DPP Hanura," himbaunya.

Sementara itu di waktu sebelumnya kepada beberapa media, Rabu (01/07/2020) Ketua DPD Hanura Papua, Kenius Kogoya, S.P, M.Si berencana akan melakukan kocok ulang atau peninjauan kembali terhadap rekomendasi Partai Hanura, kepada para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung pada Pilkada serentak 2020 di Provinsi Papua.

Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan DPP bertolak belakang dengan hasil survey. Padahal katanya, Hanura ingin meraih kemenangan dan tentu harus memilih orang-orang yang laku di masyarakat, dimana dibuktikan dengan survey.

“DPP Hanura memang sudah mengeluarkan dukungan dukungan kepada para bakal calon. Akan tetapi hasil surveinya berbeda dengan calon yang mendapatkan rekomendasi, sehingga ini dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang,” terang Kenius. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Pengamat : Hendrik Yance Udam Bisa Mewakili Kawasan Indonesia Timur Jadi Menteri Atau Staf Khusus Presiden Jokowi

Jakarta, Sigapnews.com, - Sudah sangat pantas salah satu putra bangsa terbaik asal Tanah Papua, yaitu Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN Gercin ) untuk menjadi menteri atau setidaknya Staf Khusus Presiden yang membindangi kawasan percepatan pembangunan di kawasan Indonesia timur.

Hal ini disampaikan Dr Emrus Sihombing Pengamat Komunikasi Politik kepada wartwan di salah satu hotel di Jakarta, Senin (13/07/2020).

“Masa tahun-tahun yang sudah berlalu, Indonesia lebih fokus di Jawa dan Sumatera, maka sangat wajar dan strategis ke depan Indonesia memfokuskan pembangunan di Indoesia timur. Oleh sebab itu, di era pemerintahan Jokowi periode kedua ini, sangat perlu dibentuk satu kementerian atau staf khusus Presiden yang secara khusus menangani percepatan pembangunan di semua bidang di Kawaan Timur Indonesia. Dimana berguna membantu kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam mensukseskan Nawacita pembangunan di kawasan timur Indonesia," kata Emrus sapaan akrabnya.

Menurutnya, kwasan timur Indonesia perlu lebih mendapat perhatian khusus dari aspek keamanan, politik dan pembangunan ekonomi. Misalnya, konflik yang sifatnya mengganggu integrasi masih berpotensi terjadi di wilayah ini. Oleh sebab itu, Ketua umum Gercin Hendrik Yance Udam sangat tepat sekali menduduki posisi sebagai salah satu menteri atau setidaknya staf khusus Presiden untuk mengakselarasi pembagunanan di semua bidang di kawasan timur Indonesia.

Lebih Lanjut Dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini menjelaskan bahwa, Hendrik Yance Udam (HYU ) adalah salah satu putra bangsa terbaik asal tanah Papua yang sangat vocal dan gigih menggelorakan isu-isu kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dimana melalui organisasi kemasyarakatanya yaitu Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang sudah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan Kabupaten kota. bahkan di beberapa negara di dunia.

"Jadi, sangat tepat sekali kalau Bapak Presiden memberikan kepercayaan kepada tokoh muda tersebut untuk terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia timur," tandasnya.

Katanya, Papua sangatlah strategis secara geopolitik dan geoekonomi. Oleh sebab itu, kawasan Papua harus kita bangun dengan serius dan baik sebagai bagian integral dari NKRI.

"Hendrik Yance Udam adalah tokoh yang sangat tepat diposisikan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai salah satu kabinet Indonesia maju. Tokoh muda ini juga seorang aktivis pergerakan dan sangat dekat dengan aktvis-aktivis pergerakan lainya untuk Indonesia raya.,” pungkas Emrus yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner. (red/arif)

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Ketua MPR RI Bareng Irfan Hakim Nge-Vlog Sambil Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

Jakarta, Sigapmews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng selebritis sekaligus pecinta hewan, Irfan Hakim, yang memiliki subscribers youtube 4,9 juta. Ini adalah kolaborasi ke-4 dirinya bersama selebritis dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada kawula muda melalui konten youtube Bamsoet Channel. Sebelumnya, Bamsoet sudah berkolaborasi dengan Raffi Ahmad,  Jessica Iskandar (Jedar), dan Baim Wong.

"Kolaborasi bersama selebritis yang sudah memiliki banyak subscriber adalah cara terbaru dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui video di youtube, subscriber selebritis dengan jumlah jutaan bisa turut menyaksikan konten tentang Empat Pilar MPR RI. Kolaborasi ini sekaligus menunjukan kepedulian para selebritis terhadap kondisi bangsa dan negara. Dibalik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (12/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, melalui konten Youtube, dirinya tak perlu mengumpulkan banyak orang di sebuah ruangan untuk memberikan edukasi tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui youtube termasuk yang efektif, sekaligus bisa menjangkau siapapun dari tempat manapun.

"Memahami Empat Pilar MPR RI tak lagi dengan suasana yang serius seperti seminar ataupun simposium. Cukup klik video konten di Bamsoet Channel, nonton sambil rebahan pun jadi. Kontennya dibuat menarik dan beragam. Misalnya dengan Raffi Ahmad sambil membahas mobil listrik, dengan Jessica Iskandar sambil adu gombal, dengan Baim Wong sambil ngobrol santai, dengan Irfan Hakim sambil merawat hewan peliharaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, MPR RI memahami tak semua segmen masyarakat bisa menyukai seminar atau simposium. Tak semuanya juga suka Youtube. Karena itu, berbagai media dimasuki. Dari mulai seminar, simposium, media sosial seperti youtube, pagelaran lomba, nongkrong bareng komunitas, hingga melalui pendekatan seni dan budaya.

"Apapun medianya, terpenting pesannya sampai. Bahwa Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Patut dijaga dan diamalkan oleh seluruh anak bangsa," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Berikan Paket Sembako kepada Komunitas Seniman Jalanan

JAKARTA, Sigapnews.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS), BPIP, Generasi Lintas Generasi, Yayasan Kitabisacom dan Relawan Empat Pilar MPR, Menyalurkan 250 paket Sembako untuk komunitas seniman jalanan yang berkumpul dari berbagai tempat. Dari Bulungan, Maluku dan Papua. Bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas kebangsaan, bergotongroyong menghadapi pandemi Covid-19. Mengingat penyebaran Covid-19 tak memandang profesi, suku, agama, ras, maupun antar golongan. Siapapun bisa terdampak, termasuk para seniman jalanan.

Acara yang digelar bersama Motor Besar Indonesia (MBI) itu juga sekaligus peresmian pembukaan Cafe dan Restoran franchise Teh Tarik Aceh di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

"Saat ini kita masih memasuki masa abnormal. Ternyata perjuangan melawan Covid-19 tak semudah yang dikira. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan bahwa virus Covid-19 bisa bertahan hidup lebih lama di ruangan tertutup yang memiliki sirkulasi udara kurang baik. Kini semuanya harus lebih waspada. Termasuk seniman jalanan yang biasa berkreasi di jalanan," ujar Bamsoet usai menyerahkan 250 paket bantuan secara simbolik untuk paraseniman jalanan, di Jakarta, Minggu (11/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini juga mendorong seniman jalanan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum membenahi komunitas mereka. Khususnya dalam membangun jejaring data, sehingga pemerintah bersama kalangan masyarakat bisa mengetahui berapa banyak persisnya jumlah seniman jalanan. 

"Jika sudah ada data by name, by addres, pemerintah akan mudah memberikan bantuan tunai. Minimal bisa menjadi tambahan untuk membeli kebutuhan harian dan alat-alat yang mendukung mereka berkarya," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, ketiadaan pertunjukan seni dan budaya tampaknya masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2020. Walaupun para seniman sudah siap melakukan pola hidup baru dalam menampilkan berbagai karyanya di kala pandemi, belum tentu masyarakat bisa langsung tertarik mendatangi tempat-tempat pertunjukan.

"Teater, galeri, mall, bioskop, dan berbagai tempat kerumuman lainnya belum akan pulih secara cepat. Karena hampir sebagian besar masyarakat baru berani keluar ramah hanya untuk bekerja dan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Ditambah adanya peringatan dari WHO bahwa Covid-19 bisa menyebar di ruang udara. Selain vaksin, salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita untuk tetap bertahan dalam pandemi ini adalah dengan menguatkan solidaritas kebangsaan, bergotong royong membantu semampunya," pungkas Bamsoet. (*).

Bamsoet Mantan Ketua DPR RI Dukung OJK Dibubarkan

JAKARTA - Sigapnews.com - Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

"Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial  Service Authority). Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman," tutur Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

"Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia," pungkas Bamsoet. (Red).

HYU Diusulkan Jadi Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur

Sigapnews.com, Jakarta - Hendrik Yance Udam Ketua Umum  Dewan Pimpinan Nasional  Gerakan Cinta Indonesia ( Dpn Gercin) diusulkan menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Usulan ini disampaikan Yulianus Dwaa Ketua Umum Aliansi Papua Penuh Damai (Papeda).

"Bung Hendrik Yance Udam (HYU) kami anggap layak menjadi Staf Ahli Presiden Bidang Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Beliau dikenal sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepanjang-tanganan Presiden Jokowi di Indonesia Timur," kata Yulianus Dwaa Ketua Umum Papeda, Jumat (08/07/2020) saat dihubungi di Jakarta.

Menurutnya, melihat dinamika dan persoalan bangsa, serta progres Presiden Jokowi yang lagi konsen pada pembagunan wilayah-wilayah pingiran atau daerah tertingal, maka dibutuhkan tokoh muda nasionalis seperti Bung HYU. Sehingga kehadiran HYU katanya, menjadi bagian dari perpanjangan Presiden melakukan kerja-kerja nyata di Indonesia Timur.

"Bung HYU telah menunjukan kemampuannya dalam gerakan cinta Indonesia di tingkat nasional untuk memperkuat komitmen dan kecintaan pada NKRI. Beliau orang Papua yang sangat tulen mengkampanyekan persatuan nasioal di tengah gejolak isu-isu disinterasi bangsa, penolakan terhadap otonomi daerah dan adanya gerakan Papua merdeka," puji Yulianus Dwaa.

Untuk itu kata Yulianus, Bung HYU harus dilengkapi jabatan yang layak di pemerintahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih strategis dan efektif. Kapasitas Bung HYU dinilai tepat menjadi jembatan dalam rangka melakukan kerja-kerja menjaga keutuhan NKRI dan menguatkan nasionalisme kebangsaan di Indonesia Timur, khususnya Papua.

"Sudah pantas Bung HYU menjadi Staf  Khusus Presiden atau Juru Bicara Presiden tentang percepatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Beliau juga orang yang tetap bicara tentang humanity, human right, demokrasi dan universal etic," pungkas Yulianus Dwaa. (SB).

Bamsoet Dorong Stimulus Ekonomi Pemerintah Digunakan Maksimal

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan. Mengingat kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19. 

"Berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp 122,44 triliun, juga dilarang mengimpor Alutsista. Seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri. Sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional, sekaligus mendorong produktifitas produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/20).

Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin.

Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi Covid-19. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (8/7/20), Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kondisi ekonomi dunia sangat sulit, bahkan terancam resesi. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia ke-II.

Di Kuartal I 2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen.

"Di Kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen. Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp 905,1 triliun," ungkap Bamsoet.

Ketua Umum ARDIN Indonesia ini mengutarakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 123,46 triliun. Terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp 5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Rp 2,4 triliun untuk Pph final UMKM ditanggung pemerintah, Rp 1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.

"ARDIN Indonesia yang bermitra dengan UMKM bisa memanfaatkan stimulus bantuan tersebut agar pandemi Covid-19 yang sudah mengancam kesehatan tak sampai mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Antara kesehatan dan ekonomi tak bisa saling dipisahkan. Keduanya sangat penting agar kehidupan bisa tetap berjalan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga akan menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA selama enam bulan dan memberikan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA selama enam bulan. Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp 2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 di berbagai pondok pesantren. Ada juga bantuan untuk mengurangi beban mahasiswa akibat pengeluaran ekstra membeli kuota internet akibat perkuliahan daring sebagai dampak pandemi Covid-19.

"Hal penting lainnya, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar Rp 34 triliun agar Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19. Ditargetkan Februari - April 2020, vaksinnya sudah tersedia dan bisa dinikmati seluruh anak bangsa. Sekaligus menunjukan kedaulatan bangsa ini terhadap vaksin, tak perlu bergantung kepada negara lain," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, sejauh ini China dan Inggris merupakan negara terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19. Akhir Desember 2020, keduanya sudah bisa memproduksi vaksin secara massal untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam negerinya.

"Jumlah penduduk di China saja sudah mencapai 1,4 miliar lebih. Jumlah penduduk Inggris dengan Uni Eropa sudah melebihi 500 juta. Karena itu sangat penting bagi Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19, sehingga tak bergantung kepada negara lain," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet : Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik Dalam Sidang Tahunan MPR

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI. Namun karena masih suasana pandemi, maka format acara kembali seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo nanti yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara. Protokol kesehatan akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran fisik para anggota MPR RI dan tamu undangan. Anggota MPR RI yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual. 

"Kehadiran fisik Presiden Joko Widodo sebagai wujud penghormatan tehadap kedaulatan rakyat yang dititipkan melalui MPR RI. Mengingat MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktifitas agenda kenegaraan. Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopulhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Mantan Ketua DPR RI ini menyampaikan MPR RI sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat. Dari mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.

"Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran Tv nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI," tutur Bamsoet.

Wakik Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

"Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara," pungkas Bamsoet. (*)

Bertemu Pimpinan MPR RI, Alumni PMII Dukung BPIP Diatur Dalam Undang-Undang

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pandangan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menekankan perlunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam Undang-Undang. Sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan tak terkesan BPIP hanya milik suatu rezim pemerintahan saja.

"Selain PB IKA PMII, PBNU dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat juga mengusulkan hal serupa. Penguatan BPIP melalui undang-undang menandakan keseriusan bangsa dalam membina ideologi bangsa, Pancasila. Jadi yang diatur adalah masalah teknis kelembagaan, bukan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa," ujar Bamsoet usai bertemu pengurus besar IKA PMII, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/20).

Pengurus Besar IKA PMII yang hadir antara lain Ketua Umum Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan KH Masyhuri Malik, Majelis Kehormatan Organisasi Nur Syam, Wakil Ketua Umum Syaifullah Tamliha, Bendahara Umum Sudarto, Bendahara Nur Nadlifah, dan Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.

Mantan Ketua DPR RI ini memandang agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak menjadi kontraproduktif, pemerintah yang sudah memutuskan untuk menghentikan sementara waktu pembahasan RUU HIP harus segera mengambil langkah final sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 17 Juli 2020.

"Kita tunggu saja. Semoga polemik ini dapat segera diakhiri. Saya berharap dengan perubahan total RUU BPIP yang baru nanti, sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Sehingga tidak ada ruang untuk dipelintir dan menjadi bahan distruktif baru di masyarakat. RUU tentang penguatan BPIP tersebut, sebagaimana diusulkan PBNU, langsung saja diberi nama RUU BPIP," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai bola kini ada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo pasti mampu menggerakan kabinetnya untuk meredam pro kontra pembahasan RUU HIP agar kembali kepada semangat awal untuk penguatan BPIP. Komunikasi jajaran pemerintah dengan pimpinan partai politik juga sangat diperlukan, agar antara pemerintah dengan DPR RI bisa satu suara dalam membahas RUU BPIP.

"Melalui pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ideologi Pancasila akan kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setelah sekian lama bangsa ini cenderung abai dan jatuh dalam kubangan ideologi kapitalisme dan liberalisme," pungkas Bamsoet. (*)

[7/7 20.23] Admin Gowamo: Dukung Gerakan Sejuta Masker, PMI Gowa Sumbang 17.355 Masker

Humas Gowa----Guna mendukung Gerakan Sejuta Masker Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gowa juga ikut menyumbang 17.355 masker, Selasa (7/7).

Bantuan ini diserahkan oleh Sekretaris PMI Kabupaten Gowa, Mardani Hamdan kepada Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, Agus Harahap.

Mardani mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukunga PMI untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai penularan Covid-19.

17.355 ini kata Mardani merupakan sumbangan berbagai pengurus PMI Kabupaten maupun di kecamatan. Kemudian ditambah dengan dari beberapa donatur maupun relawan PMI lainny.

"Selain 17.355 masker. ada juga tambahan uang tunai sebesar Rp1.000.000," ujarnya.

Sementara itu, mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten dan BKPSDM, Agus Harahap menyampaikan apresiasi atas bantuan masker tersebut.

"Tentunya kita harapkan dengan pembagian masker ini masyarakat Kabupaten Gowa itu jauh lebih sehat dan kita bisa memutus mata rantai covid-19," harapnya.

Sekedar diketahui Gerakan Sejuta Masker yang akan digelar Pemerintah Kabupaten rencana dilaksanakan, Rabu (8/7) besok. Kegiatan ini dijadwalkan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.(JN)

Bamsoet Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Di rentang waktu tahun 2020 hingga 2035, jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran. Nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat. Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech pada acara Milenial Talk Conference 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu (5/7/20).

Turut hadir Direktur Eksekutif Milenial Talk Institute Indonesia Hasan Basri, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Mulyono Herlambang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yacut Cholil Qoumas, Walikota Bogor Bima Arya, Jubis Menhan RI Dahnil Anzar, Penulis Buku Pancasila Ideologi Dunia Saddam Al Jihad, serta ratusan milenial yang mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mengarahkan industri rumah tangga membuat komponen handphone. Tiongkok dengan cara mengarahkan industri rumahan memproduksi komponen elektronik. Sedangkan Jepang berhasil mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif sehingga tingkat penganggurannya sangat kecil, kurang dari 3 persen.

"Tidak semua negara sukses. Misalnya Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal karena kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan perkerjaan, sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia selain harus berdampak positif terhadap perekonomian juga harus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila. Mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman, tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.

"Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita. Misalnya pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika budaya asing seperti LGBT dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa kita, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia. Keprihatinan ini bukan mengada-ada, terutama bila kita merujuk pada beberapa publikasi hasil survey.

Survey LSI tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3 persen.

Survey yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

"Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekedar hapalan luar kepala," pungkas Bamsoet. (*)

Bamsoet Dorong Kementan Uji Klinik Produk Antivirus Corona

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi jajaran Kementerian Pertanian RI atas inisiatif dan keberanian mempromosikan kandungan minyak Atsiri dari daun kayu putih (eucalyptus) sebagai antivirus Covid-19. Namun, sebelum produk obat itu ditawarkan kepada masyarakat, Kementan harus mengikuti protokol pengujian obat baru.

‘’Saya mendukung penuh dan mengapresiasi inisiatif Kementerian Pertanian yang telah sampai pada produk antivirus Corona. Saya bahkan mendorong agar pekerjaan ini dilanjutkan. Namun, tentang khasiatnya, saya berharap agar jajaran Kementan bijaksana. Sebab, sejauh ini, baru jajaran Kementan RI yang membuat klaim tentang khasiat produk obat itu,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (5/7/20).

Seperti diketahui, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan telah memublikasikan produk antivirus Corona berupa kalung, roll on, in haler, salep, balsem dan defuser. Kementan mengklaim produk tersebut mampu mematikan Covid-19. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, di tengah kegelisahan karena tidak adanya vaksin yang mampu menetralisir ekses virus Covid-19, pencapaian Balitbangtan itu tentu layak untuk diapresiasi. Namun, seperti juga upaya serupa oleh para ahli di sejumlah negara, produk dari Kementan tersebut sebaiknya tetap menjalani prosedur uji klinik. 

‘’Untuk menghindari kesan tentang klaim sepihak, produk antivirus Corona dari Kementan itu sebaiknya mengikuti dulu protokol pengujian atau uji klinik untuk produk baru obat dan herbal. Termasuk pengujian khasiatnya pada manusia," kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI menambahkan, kehadiran dan keterlibatan pihak lain dalam uji klinik obat baru sangat diperlukan. Tidak hanya untuk kepentingan kebenaran tentang khasiat obat itu, melainkan juga untuk memperkuat klaim atas  khasiat obat atau herbal produk baru itu. 

"Untuk kepentingan uji klinik itu, sangat relevan jika Kementan RI bersinergi atau bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai obat atau herbal produk baru, tahap pengujiannya pun harus melibatkan pihak lain yang relevan," pungkas Bamsoet. (*)

Ekonom H.Bustam Pinrang Harap Bank BTN Terdepan Dalam Pelayanan Keuangan Perbankan Nasional

Sigapnews.com, Jakarta - PT. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berusia 70 tahun diharapkan terdepan dalam pelayanan jasa keuangan perbankan nasional. Saat ini BTN sangat baik dan dipercaya dalam fasilitas kredit sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

Penyataan ini disampaikan H. Bustan Pinrang Pengamat Ekonomi Mikro/Kerakyatan saat ditemui di Kantor Staf Presiden (KSP), Istana Negara, Jl. Merdeka Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jum'at sore (03/07/2020).

"Kebijakan BTN di bidang layanan jasa sudah cukup bagus, akan tetapi perlu peningkatan layanan keuangan berbasis sektor rill. Terutama di bidang layanan keuangan pinjaman usaha Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi," kata Bustan yang juga Direktur Utama PT Pinrang Mall Sejahtera (PMS).

Menurutnya, layanan keuangan kredit perumahan dan layanan keuangan keluarga sudah bagus. Akan tetapi kata Bustan, harus ditingkatkan pada bidang layanan ekonomi rakyat, baik IKM, UKM, UMKM dan Koperasi.

"BTN sudah berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan. Baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia. Bahkan, sudah memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. Serta sudah berhasil meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital," jabarnya.

Diharapkan kata Bustan, BTN harus menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi. Dimana nantinya sudah meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.

"Kebijakan jasa keuangan perbankan yang sudah baik diteruskan secara berkelanjutan. Terutama kepedulian pada kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan yang selama ini fokus pada perumahan yang rata-rata PNS, TNI dan Polri," tukas Bustan tokoh masyarakat asal Sulawesi Selatan ini.

Ia menambahkan, kedepan juga bukan hanya berbentuk kredit perumahan dana jasa layanan keuangan lainnya. Harusnya juga diarahkan pada kredit inkubasi bisnis, penguatan ekonomi rakyat dan pengembangan usaha IKM, UKM, UMKM dan Koperasi. Kalau ekonominya masyarakat kuat pasti bisa kredit rumah juga, jadi untungnya dua kali.

"PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., memang sudah mengeksekusi berbagai langkah strategis untuk menjadikan BTN sebagai rumah bagi kalangan milenial pada 2020. Dimana perseroan ini berencana menyediakan rumah bagi milenial, sekaligus sebagai tempat menyimpan dana, hingga melakukan berbagai transaksi," tandas Bustan yang sempat digadang-gadang sebagai calon Menteri Koperasi dan UKM ini.

BUMN Logo Baru, Harapan untuk Indonesia Maju

H. Bustan Pinrang Pengamat Ekonomi Mikro/Kerakyatan mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (01/07/2020) lalu meluncurkan logo baru. Logo inovatif ini sebagai simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan.

Kata Bustan, sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, makna dari perubahan logo ini adalah bagaimana BUMN terus adaptif terhadap perubahan zaman. Sekalipun zaman berubah, namun tetap ada karakter yang bertahan, yakni jati diri dan budaya bangsa.

“Kata Pak Menteri BUMN, logo ini mencerminkan bagaimana kita tetap tidak melupakan jati diri dan budaya kita sebagai bangsa yang besar dan kuat. Hal itu menjadi ciri dari lambang Garuda,” kata Bustan memuji Erik Thohir yang melakukan inovasi untuk kemajuan BUMN nasional.

Menurut Bustan logo baru BUMN, memiliki jati diri yang dibalut dengan nuansa inovasi sebagai bagian dari warna zaman saat ini. Begitu juga menjadi simbol kolaborasi yang menjadi kekuatan bangsa ini yang tertuang dalam budaya gotong-royong.

"Lgoo Kementerian BUMN kali ini terdiri atas empat unsur utama, yakni Garuda Pancasila, semangat kolaborasi, BUMN, dan inovasi teknologi. Garuda Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan semangat kolaborasi merupakan implementasi dari nilai luhur kegotong-royongan bangsa Indonesia," jelasnya.

Terakhir kata Bustan sesuai keterangan Erick Thohir Menteri BUMN, warna BUMN sebagai identitas instansi juga tertera dalam logo baru. Simbol inovasi teknologi ditampilkan sebagai perlambang arah dan fokus BUMN menghadapi perubahan zaman. Sedangkan inisial BUMN yang tersurat dalam logo merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang dikemas dalam gaya visual kontemporer.

“Telihat jelas kan, ventuknya yang logogram dan kontemporer mencerminkan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan. Ini sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia,” urainya.

Kata Bustam, logo Kementerian BUMN kali ini terdiri dari dua warna utama, yaitu biru tua yang mencerminkan sifat bijak dan biru muda yang mencerminkan sifat progresif. Palet warna dalam identitas logo terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Warna biru mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi, dan imajinasi.

"Perpaduan antara kedua biru tersebut menggambarkan harmonisasi akan kebijakan dan kedewasaan dalam berpikir maupun bertindak dengan semangat inovasi yang berorientasi pada masa depan," imbuhnya.

Terkahir menurut Bustan, selain peluncuran logo, Kementerian BUMN juga mempertegas nilai-nilai organisasi yaitu AKHLAK. AKHLAK menjadi nilai yang akan diterapkan oleh Kementerian BUMN dalam melayani negeri.

“Pak Erick Thohir menginginkan BUMN memiliki AKHLAK. Dimana makananya memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri untuk penerapan kode etik dan kode perilaku yang akan diterapkan di Kementerian BUMN,” pungkas Bustan yang dikenal dekat dengan kalangan Istana. (Syafrudin Budiman)

Bamsoet : Deradikalisasi Harus Didukung Semua Kelompok Masyarakat

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai deradikalisasi terhadap pelaku, korban, maupun orang-orang yang berada dalam lingkaran terorisme bukan hanya tugas negara. Melainkan perlu didukung dan melibatkan berbagai kelompok organisasi masyarakat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sectornya.

"Sebagai sebuah Rumah Kebangsaan, MPR RI senantiasa mendukung upaya kontra radikalisasi yang dilakukan BNPT melalui berbagai cara. Dari mulai narasi, sosialisasi, tindakan, maupun menyusup ke dalam jaringan teroris. MPR RI melalui Empat Pilar MPR RI juga senantiasa menggugah kesadaran kolektif bangsa bahwa kemajemukan Indonesia adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita rawat bersama. Jangan memutarbalikan agama sebagai sumber perpecahan, maupun menjadikan perbedaan sebagai sumber pertikaian," ujar Bamsoet diskusi Kebangsaan bersama Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, di kantor BNPT, Jakarta, Jumat (3/7/20).

Turut hadir selain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno dan Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman juga jajaran utama BNPT.

Sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bamsoet menegaskan bahwa Pemuda Pancasila yang selalu berada dalam garis terdepan dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila, senantiasa mendukung BNPT dalam menjaga masyarakat tak terpapar radikalisme dan ekstrimisme. Pemuda Pancasila selalu siap menerima para pelaku, korban, maupun orang-orang yang berada dalam lingkaran terorisme untuk di deradikalisasi.

"Mereka menjadi radikal salah satunya karena tak mengenal Pancasila. Dukungan Pemuda Pancasila akan semakin memperkuat BNPT, karena jutaan kader Pemuda Pancasila yang tersebar ke berbagai pelosok desa hingga daerah pedalaman, bisa menjadi mata dan telinga BNPT untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya terjadi di masyarakat," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, penyebaran paham radikal kini sudah sangat gampang dijangkau masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Karena itu, BNPT bersama aparatur pemerintahan lainnya serta didukung organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, harus senantiasa giat melakukan patroli siber.

"Atas dasar itu jugalah, kini saya pribadi menggunakan media sosial Youtube melalui akun Bamsoet Channel untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada para netizen dari mulai millenial, Gen Z, hingga baby boomer. Sehingga bisa turut membanjiri media sosial dengan konten kebangsaan," pungkas Bamsoet. (*)

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) memberikan masukan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik seluruhnya materi muatan hukumnya, dan diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pembentuk norma hukum sehingga kedudukannya tidak bisa diatur oleh norma hukum seperti undang-undang.

Atas dasar itu, pengaturan Haluan Ideologi Pancasila dalam Undang-Undang dinilai tidak tepat.

"Kami sepakat, bahwa perdebatan atau pro-kontra tentang RUU HIP harus dihentikan. Kita tidak boleh terpancing terhadap hal-hal yang mengarah kepada perpecahan.

Sebagai 'Bapak Bangsa', Pak Try Sutrisno dan para senior purnawirawan juga memberi masukan, bahwa RUU HIP harus ditarik materi muatan hukumnya. Karena yang sebenarnya diperlukan adalah undang-undang  tentang pembinaan ideologi Pancasila, bukan malah mengatur Pancasila sebagai sebuah ideologi, falsafah dan dasar negara.

Agar pembinaan ideologi Pancasila bisa komprehensif dan diterima seluruh elemen bangsa, maka perlu adanya penguatan terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak bergantung atau terkesan milik satu rezim pemerintahan saja, lantaran dasar berdirinya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, dasar berdirinya BPIP harus diperkuat melalui undang-undang," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, di MPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/20).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, dan Arsul Sani, Fadel Muhammad serta Hidayat Nur Wahid yang hadir secara virtual. Hadir pula Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, dan Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah juga menyampaikan hal serupa, bahwa materi muatan RUU HIP dan juga judul RUUnya harus diganti karena sudah jauh keluar dari kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Namun semangat memperkuat BPIP dalam sebuah undang-undang, tak boleh dimatikan. Pro kontra yang terjadi terkait RUU HIP menunjukan bahwa masyarakat sangat menaruh kepedulian terhadap Pancasila sekaligus menandakan bahwa Pancasila memang milik seluruh elemen bangsa, bukan milik perorangan ataupun kelompok tertentu.

Sementara Ketua Umum LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun memaparkan dahsyatnya liberalisme dan kapitalisme yang sudah menyerang dan menghancurkan konstitusi UUD NRI 1945. Jangan sampai hal serupa juga menyerang dan menurunkan Pancasila dari ideologi negara menjadi hanya norma hukum biasa.

Lebih jauh Bamsoet yang juga mantan Ketua DPR RI ini mengutarakan kekagumannya terhadap sosok Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang di usia senjanya masih tetap menaruh kepedulian terhadap kondisi Indonesia. Padahal bisa saja ia menarik diri dari hiruk pikuk dan memilih menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarga. Namun jiwa pejuangnya tak menyurutkan semangat untuk ikut serta dalam berbagai dinamika perjalanan bangsa.

"Berkat masukan para tokoh seperti Pak Try Sutrisno, Pak Saiful Sulun, dan Pak Kiki Syahnarki, serta para pejuang veteran lainnya, arah perjalanan bangsa bisa tetap on the track, tak melenceng dari semangat proklamasi," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, ada berbagai penyebab matinya sebuah ideologi. Antara lain karena inkonsistensi dan pemahaman yang lemah generasi muda bangsa, serta pragmatisme dan opurtunis para penyelenggara negara. Agar ideologi Pancasila tak mati ditengah jalan, perlu adanya pembinaan komprehensif yang disepakati berbagai elemen bangsa dengan diikat dalam sebuah undang-undang.

"Setiap anak bangsa yang lahir, mereka belum mengenal apa itu Pancasila dan betapa pentingnya Pancasila dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Karenanya setiap anak bangsa perlu mendapatkan pola pembinaan yang komprehensif dari sejak dini. Dimulai dari pendidikan di PAUD hingga jenjang perguruan tinggi. Plus juga pembinaan diluar institusi resmi pendidikan. Disinilah letak urgensi perlunya UU Pembinaan Ideologi Pancasila," jelas Bamsoet.

Terkait tentang mekanisme panarikan, pembatalan atau mengganti judul dan subtansi daripada RUU HIP menjadi RUU PIP tambah Bamsoet, semua berpulang pada DPR RI sebagai lembaga negara pembuat undang-undang bersama pemerintah.

“Setidaknya ada dua opsi yang bisa ditempuh sesuai mekanisme aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, karena bola sudah ada di pemerintah. Maka pemerintah bisa merubah seluruh substansi yang ada dalam RUU HIP yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal dengan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang baru termasuk judulnya. Lalu kemudian membahasnya dengan DPR. Misalnya, karena hanya menyangkut teknis implementasi Pancasila dan penguatan payung hukum untuk BPIP, cukup 6 atau 7 Bab dengan 15-17 pasal saja,” ujar Bamsoet.

Opsi kedua, lanjut Bamsoet. RUU HIP inisiatif DPR itu ditarik dan kemudian dimasukan kembali sebagai inisiatif DPR yang baru, menjadi RUU PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) dengan perubahan total.

“Karena bagi kami, perdebatan tentang Pancasila sudah final dan sudah selesai. Tugas kita selanjutnya sebagai bangsa adalah mengimplementasikannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk tekad kita, bahwa Pancasila harus menjiwai seluruh kebijakan negara,” tegas Bamsoet.

Sebanyak 3.176 Tersangka Pungli Bansos Covid 19 Diamankan Tim Satgas Saber Pungli

Sigapnews.com, Jakarta - Sebanyak 3.176 tersangka diamankan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polri terkait pungli bansos kepada keluarga penerima akibat wabah Covid-19. 

Para tersangka tersebut diproses sejak periode 1 Januari sampai 31 Mei 2020 dan hingga kini Satgas Saber Polri masih melakukan pengawasan dilapangan.

Kadiv Humas Polri Irje Pol Argo Yuwono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dari pengaduan masyarakat yang diterima Satgas Saber Polri sebanyak 585 dengan rincian, SMS sebanyak 238, call center 192 kali, serta surat dan pengaduan langsung 155 kali.

"Kami melakukan OTT aksi pungli sebanyak 2.003 kali, dan menangkap tersangka sebanyak 3.176 orang," kata Irjen Pol Argo, Kamis (2/7/2020).

Dikatakan, pihaknya akan tetap mengawasi semua stakeholder di seluruh daerah. Tujuannya, agar bansos itu tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai bansos tersebut tidak tepat sasaran. Kami tetap awasi dan akan tindaklanjuti secara hukum. Ini merupakan atensi Bapak Kapolri," pungkas Irjen Pol Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, akan menindak tegas siapapun yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19. 

"Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan maka Polri tidak pernah ragu untuk 'sikat' dan memproses pidana," kata Jenderal Polisi Idham dalam keterangannya, pada Senin (15/6/2020).

Jenderal Polisi Idham mengungkapkan untuk mengawasi dana Rp 677,2 triliun tersebut disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dibawah komando Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. 

Tim tersebut tidak akan segan-segan menindak oknum yang menyalahgunakan dana yang dikhususkan bagi rakyat itu. "Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim," ujar Jenderal Polisi Idham. 

Kapolri mengingatkan semua pihak jangan sampai menyalahgunakan kelonggaran aturan dana Covid dengan tujuan memperkaya diri.

"Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana Covid. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat. Hukumannya sangat berat," pungkas Jenderal Polisi Idham. (Red).