Relawan Letho dan SMP Usulkan Ketua STIE AMKOP Bahtiar Maddatuang jadi Wakil Menteri Koperasi

Jakarta, Sigapnews.com, - Presiden Jokowi bakal mengangkat dua Wakil Menteri (Wamen) untuk dua kementerian. Satu di Kementerian Ketenagakerjaan dan satu lagi di Kementerian Koperasi dan UKM.

Pengangkatan kedua wakil menteri tersebut untuk membantu kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Mencermati hal tersebut, melalui rilisnya, Senin (05/10/2020) di Jakarta, Ketua Organisasi Solidaritas Merah Putih yang juga Ketua Loyalis Erik Thohir (Letho) Ansar Ilo berharap pengangkatan wakil menteri koperasi nantinya dari kalangan millenial dan berasal dari wilayah timur Indonesia. 

Ia berharap sosok Bahtiar Maddatuang merupakan sosok yang tepat mengisi jabatan tersebut, selain sosok millenial, Bahtiar Maddatuang (37) juga seorang akademisi yang saat ini memimpin periode ke 2 perguruan tinggi swasta STIE AMKOP Makassar (Kampus Yang dulunya bernama Akademi Manajemen Koperasi).

"Mudahan Wamen Kemenkop dari kalangan milineal yg mengerti tentang Koperasi dan UKM dan sosok yang tepat itu adalah Bahtiar Maddatuang," ujar Relawan Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Dukungan lain juga berasal dari Penggiat koperasi dan UMKM  Muh. Saleh. Ia berpendapat bahwa geliat koperasi di Indonesia harus menyentuh kalangan millenial sebagai potensi besar sumber daya manusia Indonesia

"Koperasi Indonesia harus bisa menyentuh kalangan millenial, khususnya di Indonesia Timur," ujar Shaleh yang juga sebagai konsultan PLUT UMKM. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Artis dan Pekerja Hiburan/Pariwisata Demo Tolak PSBB, Minta DPRD Gunakan Hak Angket Kepada Gubernur DKI Jakarta

Jakarta - Sigapnews.com, -Srikandi Pekat IB melakukan demonstrasi ke gedung DPRD DKI Jakarta, untuk meminta anggota legislatif dan pimpinan menggunakan Hak Angket kepada Gubernur DKI Jakarta. Terkait Kebijakan PSBB ketat yang merugikan dunia pariwisata, hiburan dan seni.

Aksi yang dipimpin artis penyanyi Dewinta Bahar selaku Ketum Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB), Senin siang (05/10/2020) diterima oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. Tampak Annisa Bahar kakak Dewinta Bahar, Lisman Hasibuan dan bersama lainnya total 10 orang melakukan dialog terkait tuntutan PSBB agar dibuka lebar.

“Kami Pekat IB, berjuang atas dasar kemanusiaan dan aspirasi yang kami terima. Baik dari kalangan Pekerja Seni, Hiburan malam dan Pekerja PKL / UMKM serta banyak rakyat Jakarta yang di rugikan akibat dampak dari PSBB Covid 19. Kami menolak PSBB di perpanjang karena membuat rakyat makin susah dan banyak menjadi pengangguran,” kata Dewinta Bahar kepada media.

Ia menegaskan, Srikandi Pekat IB meminta kepada Ketua/Pimpinan DPRD DKI Jakarta, agar bisa memanggil Bapak Gubernur DKI Jakarta dan mempertanyakan kebijakan salah arah tersebut. Dimana Pemerintah DKI Jakarta bisa mencabut PSBB dan mengembalikan Provinsi DKI Jakarta kembali hidup new normal.

“Saya dan teman-teman pekerja seni dan hiburan, meminta DPRD DKI Jakarta melakukan Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta. Akibat dampak PSBB diperpanjang ini, menyebabkan kebijakan yang merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan UUD 1945,” terangnya.

Dewinta berharap, Gubernur DKI Jakarta bisa membuka kembali aktivitas usaha Hiburan Malam/Sektor Parawisata DKI Jakarta, dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19.

“Ini adalah aspirasi murni kami kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta, agar dapat menerima aspirasi ini. Tentu ini juga untuk membentuk rasa kemanusiaan terhadap Rakyat Jakarta yang terkena dampak PSBB,” pungkas Dewinta Bahar dalam orasinya.

Aksi ini berjalan tertib dan bubar setelah Dewinta Bahar, Annisa Bahar, Lisman Hasibuan beserta 7 orang perwakilan lainnya, selesai diterima menyampaikan aspirasi bertemu pimpinan DPRD DKI Jakarta. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Foto/Video: RB. Syafrudin Budiman SIP

Puji Keberhasilan Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara, Benteng Jokowi Siap Dukung Dua Periode

Jakarta,Sigapnews.com, – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dinilai berhasil memajukan Propinsi Sulawesi Utara, sehingga menjadi tumbuh dan berkembang di banyak sektor-sektor ekonomi. Karena itu Benteng Jokowi (Bejo) menyatakan mendukung Olly Dondokambey dua periode.

“Dukungan ini kami sampaikan langsung secara organisasi Benteng Jokowi kepada Olly Dondokambey, saat bertemu beliau 8 Agustus 2020 lalu. 

"Saya bersama Sekjen Bejo Zaenal Azis dan beberapa pengurus melakukan silaturrahim dan pertemuan terbatas dengan beliau,” kata Jack TW. Tumewan, SE Ketua Umum Benteng Jokowi, Selasa (11/08/2020) di Jakarta.

Menurut  Pak Jack sapaan akrabnya, di tangan Olly Dondokambey, persoalan dan tantangan kemajuan dilakukan Gubernur Sulut ini. Dimana Olly sapaan akrabnya menjadikan Propinsi Sulut sebagai salah satu destinasi utama pariwisata di Indonesia.

“Selama memimpin Gubernur Olly memang banyak melakukan terobosan yang berdampak bagi Bumi Nyiur Melambai menuju perubahan yang lebih baik. Salah satu yang digenjot politisi senior PDIP ini adalah sektor pariwisata,” kata Ketua Organisasi Relawan Jokowi Amin pada Pilres 2019 lalu.

Menurut Pak Jack, sejak dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Februari 2016, Olly langsung bergerak cepat. Terutama di sektor pariwisata yang menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi berkesinambungan.

“Selama ini Gubernur Olly melakukan upaya banyak hal untuk memajukan sektor pariwisata. Terbukti beliau membuka rute penerbangan internasional ke Bandara Sam Ratulangi, Manado. Pak Olly jago dalam  Lobi-lobi kepada pemerintah pusat, kementerian, maupun swasta agar ekonomi bergerak,” tandas Pak Jack.

Saat ini kata Pak Jack, Gubernur Sulut asal PDI Perjuangan ini memulai kemudahan perizinan, bebas visa, ketersediaan maskapai pesawat dan pembangunan kanwil bea cukai. Ini yang menjadi gebrakan Olly untuk menunjang pariwisata di Sulut.

Bahkan terbukti 4 tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendorong pertumbuhan kinerja di sektor pariwisatanya hingga 600 persen. Atas prestasi tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menganugerahi Sulut sebagai ‘The Rising Destination of The Year 2019’.

“Pariwisata Sulut khususnya Kota Manado memiliki pertumbuhan tertinggi, dalam empat tahun terakhir. Dimana pertumbuhannya mencapai sebesar 6 kali lipat atau 600 persen sehingga layak mendapat penghargaan sebagai ‘The Rising Star’. Bahkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat dari sekitar 2 juta naik ke 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, ketimbang daerah lainnya yang hanya 5 persen sampai 10 persen,” puji Pak Jack yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia (APPAI) ini.

Tambah Pak Jack, saat ini Sulut juga terus melakukan pembenahan, termasuk membangun infrastruktur jalan raya dan pelabuhan serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Beliau berusaha memecahkan masalah, agar bisa mendatangkan turis lebih banyak dan menyiapkan infrastruktur memadai, untuk menunjang sektor wisata.

“Kata Pak Olly, Sulut itu bukan hanya Pulau Bunaken. Masih banyak destinasi lainnya, seperti Pulau Lembeh, Likupang, dan lainnya. Beliau perlu kita dukung agar bisa terus melanjutkan dan mengembangkan Sulut lebih maju sesuai visi Presiden Jokowi, Menuju Indonesia Maju,” ungkap Ketua Umum Himpunan Pengusaha Penggerak Pariwisata Nusantara (Hippan) ini.

Sementara itu Zaenal Aziz, Sekjen Bejo juga mendukung langkah maju Olly Dondokambey Gubernur Sulut dalam upaya memulihkan ekonomi bangsa. Terutama di masa pendemi diperlukan dukungan kepada pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia yang terdampak oleh pandemi covid-19, salah satu pemulihan tersebut di sektor wisata.

“Wabah pandemi ini mengahancurkan sistem perekonomian masyarakat setempat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor  yang paling tertekan akibat wabah pandemi ini, hal ini meliputi rumah tangga. Dimana sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama dikeluarga miskin dan rentan disektor informal,” kata Zaenal yang juga Direktur Utama PT. Dinamika Utama Jaya ini.

Selanjutnya bidang UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Oleh karena itu ia akan turut mengambil alih dalam upaya pemerintah memajukan perekonomian bangsa di tengah pandemi.

“Untuk ikut memajukan perekonomian bangsa tentunya dimulai dari memajukan perekonomian daerah mulai dari pertanian, perdagangan, energi dan teknologi karena kemakmuran masyarakat daerah sangat berdampak pada pendapatan dan kinerja bangsa Indonesia kedepan,” jelasnya.

Menurut Zaenal, langkah awal yang dilakukan organisasinya, adalah dengan melaksanakan kegiatan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey, S.E dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. Hal ini untuk bersinergi dengan daerah setempat untuk membagun investasi dan energi terbarukan yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

“Zaman sekarang ini, bukan saatnya lagi berkompetensi, akan tetapi yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan sinergitas untuk kebaikan bersama,” terangnya.

Zaenal juga mengatakan, hari ini dan kedepan pemerintah itu tidak lagi bercerita tentang berkompetisi tetapi kolaborasi. Namun banyak hal yang dapat dibentuk kerjasama antara kita dengan masyarakat setempat.

“Yang mana pada akhirnya, secara bersama-sama dapat saling bekerja dalam memulihkan pendapatan dan perekonomian di tengah pandemi covid 19. Sebab apa yang disinergikan bersama ini, dapat menghasilkan hasil yang optimal untuk kemajuan bersama,” pungkas Zaenal. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman, SIP

Mantan Presiden BEM UIN, Memandu Doa Corona di Depan Menteri

Jakarta, Sigapnews.com, - Merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 3 Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia) Putra Soppeng asal Desa Enrekeng Kecamatan Ganra Misbah al-Mubarak, S.Hd, M.Ag memimpin Do'a didepan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak  Edi  Prabowo bersama Deputi dan seluruh  Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Ditengah tengah pembacaan  doa untuk  hari  Ulang  Tahun yang  Ke 3 Aspeksindo, Misbah juga membaca Do'a tolak Bala agar  dunia khususnya Indonesia bebas dari  Virus Corona,  dan  Indonesia bisa kembali  Normal menjalankan  aktivitas seperti biasanya.

Acara ini dilaksanakan  di  Gedung Minabahari  3 Kementerian Kelautan  dan Perikanan, Jakarta Pusat.  (10/08/2020)

Misbah, adalah Santri Alumni Pondok Pesantren Yayasan Perguruan  Islam Ganra, Soppeng Sulawesi Selatan,  Sekarang tengah melanjutkan pendidikan  Program  Doktor di Perguruan  Tinggi  Ilmu  al-Qur'an Jakarta Konsentrasi  Jurusan  Ilmu  al-Qur'an dan Tafsir.

Selama dijakarta, Misbah mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terlibat sebagai Presidium diberbagai  Organisasi, yaitu sebagai  Bendum  di  Ikatan Da'i Muda Indonesia Jakarta,  Ketua Pendidikan Kader Muballigh KODI Jakarta, Ketua Umum  Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Jakarta, Wabendum DPP KNPI, dan Ketua Dewan Pembinan Lingkar Santri  Cindekia.

Bamsoet: Marak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Jangan Paksakan Pola Hidup Baru

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru (new normal). Kalau masih ada kelompok-kelompok masyarakat menolak melaksanakan protokol kesehatan, penerapan kenormalan baru sebaiknya tidak dipaksakan.

 

‘’Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Sehingga, sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan,’’ tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (27/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta maupun Jawa Timur. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Timur adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta, aparatur Pemprov DKI sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker. 

‘’Ini menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar,’’ tandas Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, jika ketidakpatuhan pada protokol kesehatan masih marak, lonjakan kasus baru Covid-19 seperti yang terjadi sekarang akan berkelanjutan. Kecenderungan seperti itu sudah  barang tentu akan membuat banyak orang takut dan ragu untuk mulai membiasakan pola hidup baru di ruang publik. 

"Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil. Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Jumat (24/7) lalu, Eropa sedang mencatat peningkatan kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjabarkan, lonjakan kasus di benua Eropa terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Sejak pekan lalu, Prancis, Jerman, Austria dan Inggris mulai memperketat lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker, serta menerapkan denda bagi siapa saja yang tidak mengenakan masker

"Dampak pandemi Covid-19 di Amerika Serikat dan Brasil bahkan lebih parah lagi. Pekan lalu, Amerika Serikat sudah mencatatkan 4 juta lebih kasus dengan total kematian 144.167. Sedangkan Brasil sudah mencatat kasus 2,2 juta dengan total kematian 82.771. Karenanya, saya meminta Pemda untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,’’ pungkas Bamsoet.(*)

Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu