Bupati Boltim : Orang yang Ngomong Dinasti Itu Tidak Pernah Jadi Pemimpin

JAKARTA,Sigapnews.com, - Sebanyak 270 Kabupaten Kota bakal menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Banyak cerita menarik dari momen lima tahunan kali ini, bahkan majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 dihubungkan dengan dinasti politik.

Menanggapi hal itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar mengaku heran lantaran di era demokrasi saat ini, pemimpin atau kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk langsung.

Sehingga, jika masuknya sejumlah anak dan kolega kepala daerah sebagai kontestan di Pilkada dinilai hal yang wajar.

"Yang dikatakan dinasti itu adalah kepemimpinan yang diturunkan atas penunjukan, sekarang ini pada posisi demokrasi yang menentukan siapa? siapapun yang mau jadi pemimpin (kepala daerah) yang menentukan adalah rakyat. Jadi bukan dinasti namanya," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu 26 Juli.

"Kecuali ditunjuk langsung, misalnya Presiden menunjuk langsung anaknya jadi kepala daerah, inikan tidak," sambungnya.

Sehan Salim Landjar juga menuturkan bahwa jabatan kepala daerah seperti Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden merupakan jabatan politis. Sehingga, jika ada anak kepala daerah atau Presiden yang juga terjun ke dunia politik merupakan hal yang wajar.

Jadi, katanya, kalau anak seorang politisi terjun ke dunia politik itu wajar, kecuali bukan politisi.  Sedangkan ASN itu bukan politisi jadi jangan masuk ke area ini. itu bukan cuman dinasti tetapi itu keliru.

"Nah kalau ada anak Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden mengikuti jejak langkah orang tuanya wajar dan tidak boleh disebut sebagai dinasti. Orang yang ngomong dinasti itu adalah orang yang tidak pernah jadi pemimpin. Coba kalau dia jadi pemimpin anaknya juga pasti dong," katanya lagi.

Bupati Boltim itu juga mencontohkan di era Presiden BJ Habibie, beberapa anak BJ Habibie disebut melakukan KKN karena menduduki sejumlah jabatan. Kemudian pada akhirnya anak BJ Habibie diambil oleh perusahaan asing karena kemampuan dan kecerdasannya.

"Indonesian memang begitu, dulu di masa Habibie anaknya disebut KKN akhirnya anaknya diambil oleh perusahaan asing yang tinggal cuman orang yang bobrok cara berpikirnya. Yang bisa disebut KKN itu kalau kita menempatkan saudara kita kolega kita yang tidak pantas, tapi kalau orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mampu bukan disebut KKN. Loh kita tempatkan orang yang wajar, yang mampu bukan KKN," pungkasnya.

Oleh karena itu, Bupati Boltim meminta isu politik dinasti tidak perlu dibahas lagi sepanjang pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Sehingga majunya sejumlah anak kepala daerah sebagai kontestan Pilkada itu wajar karena darah dan denyut jantungnya adalah politik.

"Jadi jangan ngomong dinasti, dinasti itu kerajaan, turun temurun garis keturunan. Ada juga anak-anak kepala daerah anaknya tidak mau jadi politisi, karena memang karakternya bukan politisi," urainya.

Menurutnya, sebagian masyarakat di Indonesia ketika memasuki musim Pilkada berbagai macam isu menjadi trending. Seperti halnya musim layangan ketika lagu musim, semua orang beli layangan, saat musim batu cincin semua membeli batu cincin.

"Kecuali musim korban semua berlagak pilon (pura-pura tidak tahu/masa bodoh), Jadi kalau ada anak pejabat anaknya mencalonkan kepala daerah yah sah-sah saja, karena tidak ada jaminan anak kepala daerah yang mencalonkan dipastikan menang, bahkan incumbent (petahana) saja banyak yang kalah," tegasnya.

Selain itu, pada pilkada sebelumnya, beberapa daerah bahkan ada petahana atau incumbent kalah. Kemudian pada Pilkada selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya dan menang, itulah demokrasi.

"Jadi siapapun calonnya baik itu anaknya pak Jokowi, Gubernur, Bupati semua tergantung rakyat. Sekali lagi yang ngomong ini orang-orang yang belum pernah memegang jabatan politis, bahkan saya pernah tawarkan istri saya maju tidak mau, anak pertama saya dia juga tidak mau, justru anak saya yang kedua tanpa saya tawarkan dia mau karena dia berkeinginan," pu

Curhat Pedagang Ketupat Sayur, Susah Mendapat Pekerjaan Sesuai Ilmu di Sekolah

Jakarta, Sigapnews.com, - Matahari belum lama memancarkan sinarnya. Sejumlah pedagang kaki lima sudah mulai menggelar dagangan guna menjemput rezeki di pagi hari. Mulai dari tukang ketupat sayur, bubur ayam, ketoprak, mie ayam hingga pedagang minuman berjejer di sepanjang Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Sabtu pagi (25/7/21), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyempatkan diri berolahraga di seputaran Menteng. Sembari beristirahat Bamsoet memilih memesan ketupat sayur untuk sarapan. "Sudah berapa lama berjualan ketupat sayur?," tanya Bamsoet kepada Eka, sang penjualan ketupat sayur.

Eka yang berusia 25 tahun asal Anyer, Banten ini mengaku sudah 13 tahun mengadu nasib di Ibukota. Ia biasa berjualan di kawasan Manggarai. "Saat itu Eka berdagang di Jalan Proklamasi menggantikan bapaknya yang sedang pulang kampung," kata Bamsoet seperti tayang dalam YouTube Bamsoet Channel.

Eka merupakan lulusan STM jurusan otomotif. Namun, kemampuan yang diperolehnya di bangku STM ternyata tidak cukup untuk bersaing memperoleh pekerjaan di jalur formal. Tadinya ia berharap bisa bekerja di bengkel otomotif usai lulus STM.

Memang, ia sempat bekerja beberapa waktu sebagai waiters pada sebuah tempat karaoke di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gaji yang diperoleh sekitar Rp 2,7 juta. Hanya sayang kontraknya tidak diperpanjang.

Berusaha mencoba melamar pekerjaan ke beberapa tempat, tidak berhasil. Eka pun kemudian memilih bekerja mengikuti jejak bapaknya, berjualan ketupat sayur. Ia berjualan di Manggarai, Jakarta Selatan. Ilmu yang diperoleh selama di STM tidak bisa diterapkan di dunia kerja.

"Memang realitas dunia kerja saat ini, masih banyak para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang di dapat di bangku sekolah atau perguruan tinggi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mampu membuat kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja," ujar Bamsoet.

Imbas pandemi Covid-19 sangat terasa pada masyarakat lapisan bawah yang bergelut disektor informal. Selama awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Eka tidak bisa berjualan. Ia menganggur selama 3 bulan. 

Beruntung setelah new normal diterapkan, Eka sudah bisa berjualan kembali. Tetapi, tetap saja pendapatan yang diperoleh jauh dari sebelum pandemi. Pendapatan kotor hasil berjualan dari pagi hingga sore, hanya berkisar Rp 200 ribu.

Bamsoet mengakui pandemi Covid-19 memberi dampak serius bagi dunia kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga akhir Mei 2020, tercatat sudah lebih dari 1,75 juta tenaga kerja formal dan informal yang terkena imbas Covid-19.

Bila dirinci, pekerja formal yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 1,43 juta. Pekerja yang di-PHK sebanyak 380.221 dan yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja. 

Adapun pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 318.959 orang. Sementara, perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya sebanyak 80.000 perusahaan yang tersebar di seluruh tanah air.

"Bisa jadi jumlah tersebut lebih dari itu. Bukan tidak mungkin ada perusahaan yang belum melaporkan ke Kemenaker ketika melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Sangat penting bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya untuk memberikan santunan serta pelatihan kepada para pekerja yang terdampak pandemi," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Minta Para Siswa Kritis Terhadap Informasi Menyesatkan

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong sekolah sebagai benteng ilmu pengetahuan senantiasa mengedepankan prinsip pendidikan literasi generik. Tujuannya, agar para siswa tak hanya disibukan dengan hapalan, tetapi juga mampu memiliki daya nalar kritis. 

"Tantangan terbesar umat manusia saat ini, khususnya dalam dunia pendidikan, adalah  serangan hoax dan misinformasi. Serangan hoax dan misinformasi ternyata tak hanya terjadi pada Pemilu saja, melainkan juga disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pelajar pecinta alam SMA 68 Jakarta, Sabtu (25/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, jajak pendapat yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terhadap 2.050 tenaga medis di seluruh Indonesia pada April 2020, menemukan bahwa 135 tenaga medis mengaku diusir dari tempat tinggalnya. 66 tenaga medis mendapat ancaman pengusiran, 140 tenaga medis dipermalukan karena bekerja di rumah sakit penanganan Covid-19, 160 tenaga medis dijauhi orang sekitar, dan 71 tenaga medis dijauhi keluarganya.

"Respon masyarakat terhadap para tenaga medis tak lepas dari banyaknya informasi hoax dan misinformasi yang berseliweran di media sosial bahwa tenaga medis merupakan penyebar Covid-19. Bukannya menyaring, masyarakat malah mempercayai begitu saja. Kejadian ini hampir serupa di saat Pemilu dahulu. Masyarakat cenderung mempercayai informasi yang keliru. Jikapun sudah diluruskan, mereka tetap tak mau menerima, lantaran sudah terlebih dahulu percaya pada informasi yang menyesatkan tersebut," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, misinformasi terbaru yang saat ini sedang hangat di media sosial adalah terkait termometer infrared (thermo gun) yang diklaim berbahaya bagi manusia. Tak tanggung-tanggung, informasi yang keliru menyebutkan penggunaan thermogun yang ditembakan di jidat untuk mengetahui suhu tubuh, dianggap malah bisa membahayakan struktur otak manusia. 

"Mudahnya masyarakat percaya dengan informasi serampangan tanpa dasar yang kuat, menanadakan daya nalar kritis bangsa ini sedang diujung tanduk. Sekaligus menjadi early warning bagi stakeholder dunia pendidikan duduk bersama mencari pola pembelajaran yang tepat guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945," pungkas Bamsoet. (*)

Peringati Hari Anak Nasional, Bamsoet Ajak Bangun Karakter Anak Melalui Empat Pilar MPR RI

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini anak-anak Indonesia mempunyai kemampuan melebihi anak-anak negara dunia lainnya. Begitu banyak anak bangsa yang telah menorehkan prestasi internasional ditengah keterbatasan ekonomi dan sosial. 

Sebut saja, Joey Alexander, pianis berusia 13 tahun yang mendapatkan nominasi Grammy Award 2016. Ada juga Yuma Soerianto, programmer termuda di konferensi World Wide Developers Conference 2017, yang membuat CEO Apple Tim Cook terkagum. Ataupun Rafi Abdurrahman Ridwan, desainer disabilitas yang berhasil menjadi perancang busana event America's Next Top Model.

"Selain menjadi penyejuk jiwa, anak merupakan masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukan kuatnya korelasi antara upaya perlindungan anak dengan upaya memajukan bangsa dan negara. Karena itu sangat penting bagi anak-anak Indonesia bisa lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan sosial yang sehat," ujar Bamsoet dalam peringatan Hari Anak Nasional bersama Families and Women Specialist Forum, Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307, melalui hybrit,  virtual dan hadir fisik terbatas dari Ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (23/7/20).

Turut serta antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Puspayoga, Ketua Family and Women’s Specialist Forum Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307, yang juga Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Silviana Murni, dan Ketua Dewan Gubernur Perkumpulan Lions Indonesia Yodianto Jaya.

Mantan Ketua DPR RI ini menyoroti hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018 yang menyimpulkan 2 dari 3 anak remaja atau 67% pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Baik berupa kekerasan emosional, kekerasan fisik, ataupun kekerasan seksual. Lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku adalah teman atau sebaya mereka.

"Sebagai rujukan lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat perbandingan jumlah data kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2011 hingga 2018. Pada tahun 2011 tercatat kekerasan terhadap anak sebanyak 2.178 kasus, dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.885 kasus," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, bahkan dalam suasana pandemi Covid-19, tingkat kekerasan terhadap anak masih terjadi. Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 3.000 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020, yang meliputi 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.

"Beragam kekerasan terhadap anak tersebut harus kita respon dengan serius. Upaya preventif harus menjadi langkah utama. Pembekalan pengetahuan yang mencukupi mengenai perlindungan diri bagi anak-anak kita, harus ditanamkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial di sekitar kita," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai lompatan kemajuan teknologi yang di satu sisi menawarkan berbagai kemudahan, di sisi lain juga menyimpan potensi dampak negatif yang mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak. Kejahatan berbasis siber (cyber crimes) dan perundungan (bullying) melalui media sosial adalah beberapa contohnya.

"Kecanduan mengakses internet mendorong anak-anak menjadi anti sosial. Melalui internet pula, pornografi dan berbagai paham radikal dengan mudahnya meracuni alam fikiran anak-anak. Karena itu, penting bagi kita untuk membangun karakter anak-anak kita agar mampu membentengi diri mereka dari berbagai pengaruh negatif. Salah satunya melalui Empat Pilar MPR RI," pungkas Bamsoet. (*)

Ketua MPR RI Dorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 Berkoordinasi dengan Kepala Daerah

Jakarta,Sigapnews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 agar segera berkoordinasi dengan para gubernur, bupati serta walikota. Koordinasi diperlukan untuk merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan Covid-19. Selain, merumuskan strategi serta kebijakan yang diperlukan untuk pemulihan sektor industri dan bisnis.

"Mengacu pada data Covid-19 akhir-akhir ini, upaya pemulihan ekonomi bukan saja tidak mudah, tapi juga sarat risiko. Sebab kerja pemulihan mensyaratkan pelonggaran pembatasan sosial. Di dalam pelonggaran itulah terkandung risiko. Apalagi, dari 514 kabupaten/kota, 469 kabupaten/kota masih mencatatkan kasus Covid-19," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/7/21).

Mantan Ketua DPR RI ini berharap Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Komite Penanganan Covid-19 tidak hanya berkoordinasi saja. Tetapi juga membangun sinergi dengan para kepala daerah di Pulau Jawa.  Alasannya, Pulau Jawa sebagai pusat industri dan jantung bisnis justru mencatatkan kasus Covid-19 paling banyak.

"Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sektor Industri masih terpusat di Pulau Jawa, karena porsinya mencapai 75 persen. Juga data dari hasil survei ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 yang menyebutkan bahwa dari total 26,71 juta perusahaan di dalam negeri, sebanyak 60,74 persen beroperasi di Pulau Jawa," urai Bamsoet.

Karenanya, lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini, untuk mewujudkan target menurunkan angka penularan Covid-19, maupun untuk target pemulihan ekonomi, kedua komite itu mau tak mau memang harus memberi perhatian ekstra untuk kota-kota di Pulau Jawa. Idealnya, strategi dan kebijakan hendaknya dirumuskan bersama antara kedua komite itu dengan para kepala daerah.

‘’Tentu saja semua rencana dan strategi yang dirumuskan dua komite itu perlu berpijak pada data. Baik data Covid-19 maupun data tentang sebaran industri dan perusahaan. Data tentang kasus Covid-19 menunjukan bahwa DKI Jakarta, Jateng, Jatim dan sebagian wilayah Jawa Barat (Bogor, Depok dan Bekasi) masih menjadi titik-titik penularan tertinggi. Sedangkan kota-kota besar di pulau tercatat sebagai pusat pertumbuhan,’’ pungkas Bamsoet. (*)

Kembangkan Sektor Pertanian, Ini Harapan Kadin

Ilustrasi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencoba penggunaan mesin pertanian dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu

Jakarta, Sigapnews.com, - Sektor pertanian menjadi basis penting berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada saat masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno mengatakan, sektor pertanian basis penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mulai dari timur sampai barat kita memiliki kopi, Sulawesi Selatan produksi utamanya cokelat. Merica di Belitung dan Bangka jadi suplai dunia," kata Benny seperti dilansir dari keterangan pers, Rabu (22/7/2020).

"Jadi pertanian kita ini sangat unggul sekali," ujarnya lagi.

Melihat perkembangan di Indonesia, pengusaha harus mendukung bisnis di sektor pertanian.

Apalagi, Indonesia punya kelebihan dalam hal komoditi yang tidak dimiliki negara lain.

“Semua pihak, terutama para pengusaha harus mendukung dan mendorong bisnis yang bergerak dari sektor pertanian menjadi luas dan besar,” ujar Benny.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa dalam dua tahun ke depan, bisnis yang masih bisa berjalan  baik adalah bisnis di sektor pertanian.

"Berdasarkan data yang ada ekspor mengalami pertumbuhan selama pandemi Covid 19 hanya sektor pertanian," katanya.

Syahrul yakin, sektor pertanian memiliki kekuatan pada komoditas hortikultura dan perkebunan.

Dia berharap,  capaian itu harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

"Kalau ekspor pertanian di tahun 2019 sebesar Rp 400 triliun, ke depan kita harus bisa mencapai Rp 1.000 triliun dengan peningkatan 300 persen," katanya. (Red). 

Bertemu PMKRI, Bamsoet Ajak Generasi Milenial Turut Wujudkan Perdamaian Dunia

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kalangan muda untuk mewaspadai meletusnya perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tak hanya terkait konflik Laut Cina Selatan saja, melainkan juga dalam isu internasional lainnya. Perang terbuka tersebut bukan berarti hanya dalam bentuk adu kekuatan senjata militer senjata, melainkan juga termasuk perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap negara-negara lainnya.

"Institute Alber Del Rosario yang berbasis di Filipina menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada minggu lalu yang terang-terangan menyebut klaim China terhadap sekitar 90 persen dari wilayah Laut China Selatan sebagai sebuah pelanggaran hukum, merupakan sinyal bahwa Asia Tenggara akan menjadi 'gelanggang pertempuran' yang sesungguhnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengingat konflik Laut Cina Selatan melibatkan Tiongkok dengan banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus PMKRI yang hadir antara lain  Ketua Presidium Benidiktus Papa, Sekretaris Jenderal Tri Natalia Urada, Presidium Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Damianus Gerens Ohoiwutun, Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA Oktabianus Alvin Aha, serta Ketua Lembaga Advokasi HAM Karlianus Poasa.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal kemerdekaan para founding fathers telah menggariskan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin Bebas Aktif. Artinya Indonesia Bebas menjalin kemitraan dengan negara manapun, dan Aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sehingga pada saat itu Indonesia tak terjebak dalam pusaran politik internasional antara blok barat dengan blok timur. Di masa kini, kutub kekuatan dunia bukan lagi antara blok barat dengan timur, melainkan mengerucut antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi politik internasional. Sehingga dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia tak sekadar menjadi pemandu sorak. Melainkan bisa menjadi aktor yang turut aktif menjembatani perdamaian dunia," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, Indonesia punya ideologi Pancasila, yang pada saat diperkenalkan Presiden Soekarno pada dekade 50-an, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dunia. Bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. Sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

"Konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia dan diakui dunia, jangan sampai mundur ke belakang akibat abainya generasi bangsa memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mengekor dalam konfik antar negara, melainkan bangsa yang aktif mewarnai perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. (*)

Bersama MAPANCAS, Bamsoet Ajak Kaum Muda Majukan Perekonomian Indonesia

Jakarta,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peningkatan peringkat Indonesia yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia (World Bank), dari negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah atas, akan semakin meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Di sisi lain, juga menunjukan peluang Indonesia untuk mendongkrak daya saing global ke kancah yang lebih tinggi.

"Dalam pertemuan World Economic Forum 2015, berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Standard Charted Bank dan Goldman Sach juga telah memperkirakan potensi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara urutan ke-7 atau ke-8 ekonomi dunia di tahun 2020, setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Salah satu faktornya adalah geliat ekonomi digital yang semakin menggila di Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari faktor kaum muda yang melek teknologi informasi dan digitalisasi," ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus MAPANCAS yang hadir antara lain Ketua Umum Medi Sumaedi, Bendahara Umum Pilar Saga Ichsan, Ketua DPD DKI Jakarta Dimas Soesatyo, Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan Erna Kartika, Wakil Sekjen Bidang Kerjasama Kelembagaan Anisa Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Media dan Informasi Sarwanto.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan riset manajemen konten HootSuite dan agensi pemasaran We Are Social dalam laporan Digital 2019, orang Indonesia telah menghabiskan sekitar USD 20,3 miliar untuk belanja online. Meningkat menjadi sekitar USD USD 32 miliar dalam riset terbaru Digital 2020.

"Menariknya, baik dalam riset tahun 2019 maupun 2020, pengeluaran terbesar justru dari belanja online tersebut terdapat pada sektor travel, termasuk pemesanan hotel dan tiket perjalanan. Yakni sebesar USD 9,376 miliar menjadi USD 13,06 miliar. Mengingat pandemi Covid-19 menerjang, mungkin dalam laporan selanjutnya di Digital 2021, pengeluaran untuk sektor perjalanan akan menurun, namun tak menurunkan geliat ekonomi digital. Karena kemungkinan besar, pandemi Covid-19 justru akan menaikan usaha digital di sektor makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong kalangan muda, bahkan yang masih berstatus mahasiswa, untuk melihat hasil riset tersebut dari berbagai perspektif. Misalnya dari segi bisnis, riset tersebut menunjukan bahwa peluang usaha yang terintegrasi secara digital akan semakin digandrungi. Peluang pengembangannya pun terbuka lebar.

"Agar Indonesia bisa mandiri secara ekonomi, dibutuhkan peran kaum muda untuk terjun dalam berbagai bisnis. Sehingga bangsa Indonesia tak hanya sekadar menjadi bangsa konsumen, namun bisa menjadi bangsa produsen. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, peluang eksport pun terbuka. Sehingga bukan lagi menjadi alasan bagi kaum muda untuk sulit berusaha. Dimana ada kemauan, disitu pasti ada jalan," pungkas Bamsoet. (*)